Connect with us

MAKRO

Indonesia: Perang Dagang AS-Tiongkok Diselesaikan di WTO

Published

on

Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu Febrian A Ruddyard.

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Indonesia berharap perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok bisa diselesaikan melalui mekanisme aturan main Organisasi Perdagangan Internasional atau World Trade Organnization (WTO), kata Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu Febrian A Ruddyard.

“Sebaiknya soal perang dagang AS dan Tiongkok dikembalikan ke mekanisme penyelesaian perselisihan dagang melalui WTO,” kata Dirjen Febrian usai membuka Lokakarya Pengembangan Kapasitas Pejabat Pemerintah terkait isu WTO di Bandung, Senin (26/3/2018).

Ia menjelaskan semua negara akan terkena dampak perang dagang dua kekuatan ekonomi dunia itu karena perdagangan sudah saling mengaitkan kepentingan semua negara.

“WTO merupakan tempat paling sempurna perselisihan perdagangan karena sudah punya mekanisme yang melibatkan para ahli hukum sehingga objektifitas dan legalitasnya dinilai tinggi,” katanya.

Hal senada diungkap pemerhati perdagangan dunia dari UGM Doktor Poppy Sulistyaning Winanti bahwa perang dagang itu perlu dicermati Indonesia secara hati-hati, apalagi jika Tiongkok kemudian melakukan tindakan balasan.

“Jika direspon hal yang sama oleh Tiongkok dan Uni Eropa maka dampaknya sangat buruk bagi perdagangan dunia. Sampai saat ini Tiongkok sampai saat ini masih belum merespon yang sama,” kata Poppy yang juga dosen FISIP UGM.

Sementara Direktur Perdagangan Komoditi dan Kekayaan Intelektual (PKKI) Kemenlu Tri Purnajaya mengatakan, keanggotaan Indonesia dibuat secara sadar karena dunia perlu norma baru untuk memfasilitasi perdagangan dunia.

“WTO itu hanya sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong kestabilan dunia,” kata Tri Purnajaya.

Ia berharap semua pembuat kebijakan di Indonesia tidak melanggar norma perdagangan WTO yang bisa digugat negara lain.

Sebaliknya, perwakilan Indonesia di negara lain juga perlu aktif memantau aturan perdagangan di negara itu yang bisa menghambat pasar barang-barang dari Indonesia.

Kepala Desk Regional Asia Pasific Lembaga Kerjasama Tehnik dan Pelatihan WTO, Faustin Mukela Luanga, memuji lokakarya tersebut.

Ia berharap peserta mampu meningkatkan pemahaman tentang seluk- beluk WTO sehingga mampu memformulasikan regulasi dan kebijakan yang sesuai dengan komitmen internasional.

“Selama tiga hari lokakarya ini, peserta akan mendapatkan materi prinsip dasar WTO dan beberapa kasus spesifik tentang perselisihan perdagangan yang ditangani WTO,” katanya.

Seperti dikutip Antara, lokakarya yang digagas Kementerian Luar Negeri itu diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sejumlah asosiasi pengusaha. (bud)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

MAKRO

Bappenas : Subsidi Tepat Sasaran Strategi Kurangi Kemiskinan

Published

on

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kepala Badan Perencanaaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan adalah melalui subsidi tepat sasaran langsung kepada keluarga atau individu penerima.

“Oleh karena itu, akan sangat baik kalau bisa memetakan di mana saja mereka itu berada,” katanya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Ia mengatakan bahwa pemerintah pusat akan terus memperbaiki penyaluran subsidi dan bantuan sosial supaya lebih tepat sasaran, terutama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga dan beras sejahtera (rastra) bagi 15 juta keluarga.

Khusus untuk rastra, menurut dia, proses untuk memperbaiki pembagiannya yang sering tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu adalah melalui pengalihan menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT).

“Rastra mulai 2017 sekitar 1,4 juta dari 15 juta keluarga penerima sudah dialihkan menjadi BPNT, jadi tidak lagi pemerintah melalui berbagai jalur memberikan beras kepada keluarga, tetapi mereka diberikan voucher yang hanya bisa dibelikan beras dan telur,” ucapnya.

Baca juga: Bappenas: Inklusi keuangan bantu kurangi kemiskinan

Ia mengharapkan bahwa di 2018 jumlah penerima rastra yang telah beralih ke BPNT bisa mencapai 10 juta keluarga dan pada 2019 bisa seluruhnya agar bantuan pemerintah subsidi beras yang mencapai Rp30 triliun bisa lebih tepat sasaran.

“Oleh karena itu, basis data terpadu menjadi penting. Basis data terpadu terus diperbaiki di bawah koordinasi dengan Kemensos dan BPS, sehingga kami berharap anggaran besar bansos ke depan akan langsung tepat sasaran,” ujar Bambang.

Selain itu, ia menambahkan, Bappenas juga mendorong peran pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program daerah yang mendukung strategi pengurangan kemiskinan oleh pemerintah pusat, seperti dikutip Antara.(rcb)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MAKRO

Darmin Nasution Terima Kunjungan 25 Investor Amerika

Published

on

ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjungan dan melakukan audiensi dengan sekitar 20 investor Amerika Serikat dengan agenda utama diskusi seputar kebijakan ekonomi di Indonesia, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta (22/2/2018).

Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi sarana komunikasi dua arah yang membuka kesempatan lebih luas bagi para calon investor untuk mengetahui apa saja potensi ekonomi di Indonesia beserta kebijakan yang mendukung di dalamnya.

“Pemerintah Indonesia ingin selalu bersikap investor-friendly dalam membuka peluang investasi di berbagai bidang ekonomi,” kata Bambang. 

Sejumlah respon aktif muncul dari kalangan investor, salah satunya pada sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tercatat hingga saat ini terdapat 245 Proyek Strategis Nasional dan 2 Program yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan perkiraan total investasi sebesar Rp 4.417 T (per 19 Desember 2017).

“Infrastruktur menjadi sektor penting yang membutuhkan investasi besar. Pemerintah selama ini terus melakukan monitoring terhadap seluruh proyek melalui sistem teknologi dan informasi terintegrasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo.

Maka untuk memberikan kemudahan investasi, pemerintah serius melaksanakan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kebijakan ini meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha agar lebih efisien dan terintegrasi sehingga para investor lebih mudah berinvestasi di Indonesia.

Hadir dalam audiensi Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo dan Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto. 

Sementara rombongan investor Amerika dipimpin oleh Konsul Jenderal New York Amerika Serikat dan Co-Chief Executive Officer SR Group Hartadinata Harianto, beserta 20 Investor Amerika Serikat yang terdiri dari Founder, CEO dan Managing Partner dari berbagai perusahaan di berbagai sektor industri. (nwi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MAKRO

Darmin Nasution : Investasi Sudah Naik, Pertumbuhan Naik, Tapi Masih Belum Cukup

Published

on

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengemukakan, sebenarnya insentif untuk menarik minat investor menanamkan investasi di Indonesia selama ini sudah ada, yaitu dalam bentuk tax holiday, tax allowance, dan perlakuan-perlakuan mengenai PPn BM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan sebagainya.

Insentif-insentif itu, menurut Menko Perekonomian, telah membuat investasi di tanah air meningkat, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu masih dirasa belum cukup seperti yang diharapkan.

“Pertanyaannya kemudian yang dibahas adalah kenapa tidak banyak yang memanfaatkannya, kenapa tidak mendorong investasi cukup besar,” kata Darmin usai Rapat Terbatas tentang Insentif Untuk Investasi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018) sore.

Hal itu, jelas Menko Perekonomian, yang dalam Rapat Terbatas dicoba dianalisis.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, ada pandangan bahwa perlu dipastikan saat investor datang ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), mestinya sudah bisa mengatakan dia dapat atau tidak fasilitasnya.

“Karena kalau ditunggu dulu, waktu berjalan, nanti perizinannya menjadi terhambat malah. Perizinannya lama, tidak operasi-operasi, kemudian mulai masalah di dapat hak atau tidak kalau sudah begitu lama dan sebagainya. Jadi, itu salah satu,” jelas Darmin.

Yang kedua, lanjut Darmin, diakui kepastian dan kejelasan aturan mungkin perlu dirinci lebih lanjut. Misalnya, tax allowance ada banyak terminologi di dalamnya yang perlu dipertegas maksudnya apa. 

Kalau aset hitung-hitungan aset, aset yang mana saja yang patut atau yang harus atau yang boleh dipertimbangkan dan sebagainya. Apa tanah masuk? Apa tanah tidak masuk? Dan sebagainya.

Menko Perekonomian menjelaskan, pada rapat terbatas cukup banyak pembicaraan pembahasan-pembahasan berjalan. (nwi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending