Connect with us

ACEH

Bawaslu: Balon Legislatif Jangan Manfaatkan Pilkada 2018

Published

on

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Selatan mengimbau kepada para bakal calon anggota legislatif yang maju pada Pemilu 2019 tidak memanfaatkan momentum Pilkada .

Indonesiaraya.co.id, Tapaktuan – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Selatan mengimbau kepada para bakal calon anggota legislatif yang maju pada Pemilu 2019 tidak memanfaatkan momentum Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 untuk berkampanye.

“Kepada para Bacaleg dilarang memanfaatkan Pilkada 2018 untuk berkampanye, sebab tahapan kampanye Pileg tahun 2019 baru dimulai pada bulan Juni 2018,” kata Ketua Bawaslu Aceh Selatan, Baiman Fadhli kepada wartawan di Tapaktuan, Rabu (28/3/2018).

Didampingi Ketua Divisi Penindakan, Zarlianto, Baiman Fadhli menyatakan sesuai tahapan Pemilu 2019 yang telah ditetapkan, saat ini sebanyak 19 partai politik (Parpol) peserta Pemilu tahun 2019 hanya boleh menyosialisasikan nomor urut partai politik, belum dibenarkan untuk berkampanye.

“Karena di Aceh Selatan sedang berlangsung Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, maka kami mengimbau seluruh parpol agar para Bacaleg yang akan diusung tidak memanfaatkan momentum Pilkada untuk berkampanye,” ujar Baiman Fadhli.

Jika dalam masa kampanye Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan yang saat ini sedang berlangsung ditemukan bukti ada oknum Bacaleg dari parpol tertentu ikut terlibat berkampanye, Bawaslu Aceh Selatan meminta kepada pengurus parpol dan segenap lapisan masyarakat agar pro-aktif melaporkannya kepada Bawaslu.

“Agar terwujudnya Pemilu 2019 yang berkualitas dan demokratis, kami mengharapkan partisipasi dari seluruh pihak terkait khususnya masyarakat untuk ikut terlibat secara bersama-sama dengan Bawaslu melakukan pengawasan di lapangan,” pintanya.

Dibagian lain, Baiman Fadhli mengatakan untuk mengoptimalkan proses pengawasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019, Bawaslu RI telah memprogramkan kegiatan “Bawaslu Masuk Gampong”.

Kegiatan ini, kata dia, murni bertujuan untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat dilapisan bawah.

Program yang diinisiasi Bawaslu Aceh Selatan kemudian diadopsi secara nasional tersebut, kata Baiman Fadhli, merupakan program baru yang belum ada sebelumnya.

“Saat berlangsungnya pertemuan dengan pejabat Bawaslu Pusat, saya mengusulkan program itu dengan pertimbangan bahwa dari pada kegiatan sosialisasi bersama perwakilan masyarakat dilaksanakan di Hotel atau disebuah Gedung ditingkat kabupaten, lebih efektif dilakukan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di gampong-gampong,” katanya.

Sebab, lanjut dia, perwakilan masyarakat yang hadir pada acara di tingkat kabupaten hanya berasal dari lapisan menengah ke atas, sementara para pemilih dimayoritaskan berasal dari lapisan bahwa (akur rumput).

Pendidikan politik yang kita berikan kepada masyarakat bukan berarti mendukung salah satu pihak, tapi bagaimana caranya untuk meningkatkan partisipasi mereka melakukan pengawasan di lapangan.

“Alhamdulilah ide atau gagasan yang kita sampaikan itu langsung diterima dan bahkan telah diadopsi secara nasional,” katanya, seperti dikutip Antara. (anw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ACEH

Realisasi Belanja Negara di Aceh Capai 43,4 Persen

Published

on

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Zaid Burhan Ibrahim.

Indonesiaraya.co.id, Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh menyebutkan, realisasi belanja negara di provinsi itu mencapai 43,4 persen hingga triwulan kedua 2018.

“Penyerapan belanja negara di Aceh hingga akhir semester satu atau triwulan kedua 2018 mencapai 43,4 persen,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim di Banda Aceh, Selasa (17/7/2018).

Zaid Burhan mengatakan, jumlah belanja negara yang dialokasikan ke Provinsi Aceh pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp48,780 triliun. Hingga akhir semester pertama, realisasi belanja negara tersebut Rp21,174 triliun atau 43,4 persen.

“Realisasi ini sedikit lebih rendah pada periode yang sama tahun anggaran 2017. Pada saat itu, realisasi belanja negara di Aceh mencapai Rp21,316 triliun dari Rp48,564 triliun,” papar Zaid Burhan Ibrahim.

Zaid Burhan menjelaskan belanja negara di Aceh yang mencapai Rp48,780 triliun tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp13,894 triliun serta transfer ke pemerintah daerah serta dana desa sebesar Rp34,886 triliun.

Untuk belanja pemerintah pusat di Aceh, sebut Zaid Burhan, sudah terserap atau terealisasi sebesar Rp5,083 triliun atau 36,6 persen dari Rp13,894 triliun.Belanja negara tersebut meliputi belanja pegawai dengan realisasi Rp2,7 triliun dari Rp5,952 triliun atau 45,4 persen. Belanja barang terealisasi Rp1,605 triliun dari Rp4,842 triliun atau 33,2 persen.

Kemudian, belanja modal yang sudah terserap Rp769,6 miliar dari Rp3,073 triliun atau 25 persen. Serta bantuan sosial yang terealisasi baru Rp8,1 miliar dari Rp26 miliar atau 31,1 persen.

Transfer ke daerah yang terealisasi Rp13,417 triliun dari Rp30,428 triliun atau 44,1 persen, serta dana desa yang sudah terserap Rp2,672 triliun dari Rp4,457 triliun atau sebesar 60 persen.

“Secara keseluruhan, penyaluran dana desa pada tahap ketiga dilakukan tepat waktu. Sedangkan penyaluran tahap satu dan dua sempat terkendala penetapan anggaran desa serta laporan realisasi penggunaan anggaran,” pungkas Zaid Burhan Ibrahim, seperti dikutip Antara. (mhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

ACEH

TNI Kerahkan Alsintan Bantu Petani Aceh Barat

Published

on

Komandan Kodim (Dandim) 0105/ Aceh Barat, Letkol Kav Nurul Diyanto.

Indonesiaraya.co.id, Meulaboh – Jajaran TNI Kodim 0105/Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengerahkan alat mesin pertanian (alsintan) berupa mesin pompa air untuk menyelamatkan tanaman padi yang terancam mati akibat kekeringan.

Komandan Kodim (Dandim) 0105/ Aceh Barat, Letkol Kav Nurul Diyanto, di Meulaboh, Minggu (15/7/2018)mengatakan, berbagai upaya antisipasi dilakukan oleh Babinsa bersama petani, namun tetap saja belum maksimal karena terbatasnya sumber air.

“Beberapa titik area persawahan yang kekeringan akibat kemarau panjang, pihak Koramil telah melakukan upaya dengan mengerahkan bantuan mesin pompa air, akan tetapi hasilnya tidak maksimal,” katanya disela-sela meninjau area sawah yang kekeringan.

Selain itu kelompok tani di wilayah Aceh Barat juga telah berupaya membuat aliran air secara tradisional.

Namun, hasilnya juga tidak maksimal, sehingga pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang akhirnya datang bantuan penanganan.

Pihaknya mencatat, sudah terdata 214 hektare area sawah mengalami kekeringan di Kecamatan Kaway XVI dan Johan Pahlawan, seperti di Desa Alu Tampak, seluas 100 hektare dan di Desa Pasie Jambu, seluas 114 hektare.

Kata Dandim 0105, melalui Dinas Sosial Aceh Barat, telah direalisasikan pembuatan sumur bor dan bantuan mesin pompa air dengan menggunakan anggaran APBA Porvinsi Aceh yang disalurkan di setiap lokasi kekeringan.

Sumur bor yang dikerjakan itu, ada yang sudah berfungsi dan ada yang sedang dalam pembuatan, akan tetapi ada beberapa kendala yang timbul akibat sumur bor kapasitas besar tersebut, yaitu salah satunya mengganggu sumber air masyarakat.

“Mereka setahun cuma dua kali penanaman padi, apabila terjadi kendala kekeringan maka berdampak negatif terhadap pertumbuhan padi, dan akan mengalami kerugian kepada petani padi,” jelasnya.

Karena itu, Letkol Kav Nurul berkata, ia akan memantau langsung keadaan wilayah yang dilanda kekeringan sawah di samping mencarikan solusi tercepat untuk penanganan, karena salah satu mata pencarian masyarakat setempat adalah bercocok tanam padi.

Untuk mengoptimalkan pemantauan itu, pihak Kodim 0105 telah dibagi beberapa wilayah yang dalam pantauan Babinsa yang akan memantau aktifitas maupun kendala para petani, serta melaporkan kepada pimpinan melalui Danramil dan Danpos Ramil Jajaran.

“TNI jajaran Kodim 0105 Aceh Barat akan terus mencari solusi penanganan masalah kekeringan sawah, saya akan membantu semampunya agar kondisi ini tidak berdampak pada pencapaian swasembada pangan,” katanya, seperti dikutip Antara. (war)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

ACEH

Pemuda Bener Meriah Dukung KPK

Published

on

Bupati Bener Meriah nonaktif, Ahmadi.

Indonesiaraya.co.id, Redelong – Aliansi Pemuda Kabupaten Bener Meriah (APAH) menyatakan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan setiap kasus korupsi di Aceh, khususnya di daerah yang berhawa dingin itu.

Pada dukungan yang disampaikan ke DPRK Bener Meriah di Redelong, Kamis (12/7/2018) itu para pemuda menyuarakan agar KPK dapat mengusut tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi.

“Bahwa segala bentuk korupsi, suap, dan sejenisnya merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Dan KPK sebagai lembaga anti korupsi sudah sepantasnya kita dukung dengan sepenuh hati,” tutur koordinator aksi, Raudhi.

Para pemuda menilai kasus yang menjerat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah terkait dugaan suap dalam pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) adalah masalah serius yang harus diusut tuntas oleh KPK.

“Terkuaknya praktik korupsi pelaksanaan dana Otsus dalam bentuk fee mengindikasikan bahwa selama ini telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara masif oleh para pejabat-pejabat yang bersangkutan,” sebut Raudhi.

Menurut Raudhi, tidak tertutup kemungkinan bahwa pola yang sama juga dilakukan di kabupaten/kota lainnya di Aceh dalam pengalokasian dana Otsus.

“Korupsi merupakan tindakan kotor yang harus dimusnahkan dari permukaan bumi Indonesia, bumi Aceh, dan bumi Bener Meriah. Korupsi yang membuat rakyat melarat, korupsi yang selama ini telah memberangus hak rakyat untuk menikmati kemakmuran negeri ini,” ujarnya.

Dalam aksinya di depan gedung dewan tersebut, para pemuda menyampaikan empat poin tuntutan mereka, yakni pertama mengapresiasi kinerja KPK dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah.

Kedua, meminta KPK mengusut tuntas kasus tersebut sampai ke akar-akarnya dengan menangkap semua pelaku yang terlibat.

Ketiga, mengecam segala bentuk provokasi dan tudingan miring terhadap KPK yang bertujuan memojokkan KPK dan pihak lainnya.

Keempat, menyerukan kepada semua pihak mengikuti serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan hingga adanya putusan hukum yang bersifat tetap, seperti dikutip Antara. (man)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending