Connect with us

ACEH

Mahasiswa Aceh Demo Tuntut Harga BBM di Turunkan

Published

on

massa mahasiswa menggelar unjuk rasa dengan tuntutan penurunan harga bbm.

Indonesiaraya.co.id, Banda Aceh – Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banda Aceh menggelar demonstrasi menuntut harga bahan bakar minyak atau BBM, terutama jenis pertalite diturunkan.

Tuntutan tersebut disampaikan seratusan mahasiswa dalam unjuk rasa di Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu (28/3/2018).

Sebelum di DPR Aceh, massa mahasiswa menggelar unjuk rasa dengan tuntutan serupa di Bundaran Simpang Lima, yang jaraknya beberapa ratus meter dari gedung wakil rakyat tersebut.

Dari Bundaran Simpang Lima, massa mahasiswa berkonvoi dengan sepeda motor menuju Gedung DPR Aceh. Massa memarkirkan sepeda motornya di depan pintu masuk Kantor Pemasaran Pertamina Wilayah Aceh yang jaraknya hanya puluhan meter dari Gedung DPR Aceh.

Akibatnya, puluhan sepeda motor massa mahasiswa tersebut menutup akses kendaraan yang keluar masuk dari Kantor Pertama yang berada di Jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh, tersebut.

Sementara itu, dalam aksinya, massa mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “BBM Naik Rakyat Menjerit”, “Tolak Kenaikan Harga BBM”, dan lainnya.

Yulinda, peserta aksi dalam orasinya menyatakan, bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kenaikan BBM menyebabkan semakin beratnya perekonomian masyarakat.

“Kenaikan BBM juga menyebabkan semua kebutuhan barang pokok masyarakat ikut naik. Kenaikan BBM menyebabkan ekonomi masyarakat semakin terpuruk,” kata dia disambut teriakan “hidup mahasiswa” oleh pengunjuk rasa.

Alfian Rinaldi, koordinator aksi, menyatakan, mahasiswa merasa kecewa kenaikan harga BBM, terutama jenis pertalite. Kenaikan harga BBM itu juga tidak disampaikan kepada masyarakat “Masyarakat baru mengetahui kenaikan BBM ketika membeli di SPBU. Kenaikan ini berdampak pada naiknya harga semua kebutuhan pokok,” ungkap Alfian Rinaldi.

Ia juga menyebutkan, kenaikan harga BBM jenis pertalite dalam tahun 2018 terjadi dua kali. Pertama naik Rp100 dan kedua Rp200 per liter. Sementara BBM jenis premium sulit didapat masyarakat.

“Karena itu, kami menuntut pemerintah menurunkan harga BBM jenis pertalite serta mengusahakan ketersediaan BBM jenis premium. Kami juga meminta pemerintah memastikan subsidi BBM untuk masyarakat kecil,” kata Alfian Rinaldi.

Anggota DPR Aceh Abdurrahman dan Zuriat Suparjo yang menerima kedatangan massa mahasiswa menyatakan akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan dan pemerintah pusat.

“Secara pribadi, kami juga menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM memberatkan masyarakat,” kata Abdurrahman, anggota DPR Aceh dari Partai Gerindra di hadapan massa mahasiswa, seperti dikutip Antara. (mhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ACEH

Realisasi Belanja Negara di Aceh Capai 43,4 Persen

Published

on

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Zaid Burhan Ibrahim.

Indonesiaraya.co.id, Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh menyebutkan, realisasi belanja negara di provinsi itu mencapai 43,4 persen hingga triwulan kedua 2018.

“Penyerapan belanja negara di Aceh hingga akhir semester satu atau triwulan kedua 2018 mencapai 43,4 persen,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim di Banda Aceh, Selasa (17/7/2018).

Zaid Burhan mengatakan, jumlah belanja negara yang dialokasikan ke Provinsi Aceh pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp48,780 triliun. Hingga akhir semester pertama, realisasi belanja negara tersebut Rp21,174 triliun atau 43,4 persen.

“Realisasi ini sedikit lebih rendah pada periode yang sama tahun anggaran 2017. Pada saat itu, realisasi belanja negara di Aceh mencapai Rp21,316 triliun dari Rp48,564 triliun,” papar Zaid Burhan Ibrahim.

Zaid Burhan menjelaskan belanja negara di Aceh yang mencapai Rp48,780 triliun tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp13,894 triliun serta transfer ke pemerintah daerah serta dana desa sebesar Rp34,886 triliun.

Untuk belanja pemerintah pusat di Aceh, sebut Zaid Burhan, sudah terserap atau terealisasi sebesar Rp5,083 triliun atau 36,6 persen dari Rp13,894 triliun.Belanja negara tersebut meliputi belanja pegawai dengan realisasi Rp2,7 triliun dari Rp5,952 triliun atau 45,4 persen. Belanja barang terealisasi Rp1,605 triliun dari Rp4,842 triliun atau 33,2 persen.

Kemudian, belanja modal yang sudah terserap Rp769,6 miliar dari Rp3,073 triliun atau 25 persen. Serta bantuan sosial yang terealisasi baru Rp8,1 miliar dari Rp26 miliar atau 31,1 persen.

Transfer ke daerah yang terealisasi Rp13,417 triliun dari Rp30,428 triliun atau 44,1 persen, serta dana desa yang sudah terserap Rp2,672 triliun dari Rp4,457 triliun atau sebesar 60 persen.

“Secara keseluruhan, penyaluran dana desa pada tahap ketiga dilakukan tepat waktu. Sedangkan penyaluran tahap satu dan dua sempat terkendala penetapan anggaran desa serta laporan realisasi penggunaan anggaran,” pungkas Zaid Burhan Ibrahim, seperti dikutip Antara. (mhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

ACEH

TNI Kerahkan Alsintan Bantu Petani Aceh Barat

Published

on

Komandan Kodim (Dandim) 0105/ Aceh Barat, Letkol Kav Nurul Diyanto.

Indonesiaraya.co.id, Meulaboh – Jajaran TNI Kodim 0105/Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengerahkan alat mesin pertanian (alsintan) berupa mesin pompa air untuk menyelamatkan tanaman padi yang terancam mati akibat kekeringan.

Komandan Kodim (Dandim) 0105/ Aceh Barat, Letkol Kav Nurul Diyanto, di Meulaboh, Minggu (15/7/2018)mengatakan, berbagai upaya antisipasi dilakukan oleh Babinsa bersama petani, namun tetap saja belum maksimal karena terbatasnya sumber air.

“Beberapa titik area persawahan yang kekeringan akibat kemarau panjang, pihak Koramil telah melakukan upaya dengan mengerahkan bantuan mesin pompa air, akan tetapi hasilnya tidak maksimal,” katanya disela-sela meninjau area sawah yang kekeringan.

Selain itu kelompok tani di wilayah Aceh Barat juga telah berupaya membuat aliran air secara tradisional.

Namun, hasilnya juga tidak maksimal, sehingga pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang akhirnya datang bantuan penanganan.

Pihaknya mencatat, sudah terdata 214 hektare area sawah mengalami kekeringan di Kecamatan Kaway XVI dan Johan Pahlawan, seperti di Desa Alu Tampak, seluas 100 hektare dan di Desa Pasie Jambu, seluas 114 hektare.

Kata Dandim 0105, melalui Dinas Sosial Aceh Barat, telah direalisasikan pembuatan sumur bor dan bantuan mesin pompa air dengan menggunakan anggaran APBA Porvinsi Aceh yang disalurkan di setiap lokasi kekeringan.

Sumur bor yang dikerjakan itu, ada yang sudah berfungsi dan ada yang sedang dalam pembuatan, akan tetapi ada beberapa kendala yang timbul akibat sumur bor kapasitas besar tersebut, yaitu salah satunya mengganggu sumber air masyarakat.

“Mereka setahun cuma dua kali penanaman padi, apabila terjadi kendala kekeringan maka berdampak negatif terhadap pertumbuhan padi, dan akan mengalami kerugian kepada petani padi,” jelasnya.

Karena itu, Letkol Kav Nurul berkata, ia akan memantau langsung keadaan wilayah yang dilanda kekeringan sawah di samping mencarikan solusi tercepat untuk penanganan, karena salah satu mata pencarian masyarakat setempat adalah bercocok tanam padi.

Untuk mengoptimalkan pemantauan itu, pihak Kodim 0105 telah dibagi beberapa wilayah yang dalam pantauan Babinsa yang akan memantau aktifitas maupun kendala para petani, serta melaporkan kepada pimpinan melalui Danramil dan Danpos Ramil Jajaran.

“TNI jajaran Kodim 0105 Aceh Barat akan terus mencari solusi penanganan masalah kekeringan sawah, saya akan membantu semampunya agar kondisi ini tidak berdampak pada pencapaian swasembada pangan,” katanya, seperti dikutip Antara. (war)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

ACEH

Pemuda Bener Meriah Dukung KPK

Published

on

Bupati Bener Meriah nonaktif, Ahmadi.

Indonesiaraya.co.id, Redelong – Aliansi Pemuda Kabupaten Bener Meriah (APAH) menyatakan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan setiap kasus korupsi di Aceh, khususnya di daerah yang berhawa dingin itu.

Pada dukungan yang disampaikan ke DPRK Bener Meriah di Redelong, Kamis (12/7/2018) itu para pemuda menyuarakan agar KPK dapat mengusut tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi.

“Bahwa segala bentuk korupsi, suap, dan sejenisnya merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Dan KPK sebagai lembaga anti korupsi sudah sepantasnya kita dukung dengan sepenuh hati,” tutur koordinator aksi, Raudhi.

Para pemuda menilai kasus yang menjerat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah terkait dugaan suap dalam pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) adalah masalah serius yang harus diusut tuntas oleh KPK.

“Terkuaknya praktik korupsi pelaksanaan dana Otsus dalam bentuk fee mengindikasikan bahwa selama ini telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara masif oleh para pejabat-pejabat yang bersangkutan,” sebut Raudhi.

Menurut Raudhi, tidak tertutup kemungkinan bahwa pola yang sama juga dilakukan di kabupaten/kota lainnya di Aceh dalam pengalokasian dana Otsus.

“Korupsi merupakan tindakan kotor yang harus dimusnahkan dari permukaan bumi Indonesia, bumi Aceh, dan bumi Bener Meriah. Korupsi yang membuat rakyat melarat, korupsi yang selama ini telah memberangus hak rakyat untuk menikmati kemakmuran negeri ini,” ujarnya.

Dalam aksinya di depan gedung dewan tersebut, para pemuda menyampaikan empat poin tuntutan mereka, yakni pertama mengapresiasi kinerja KPK dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah.

Kedua, meminta KPK mengusut tuntas kasus tersebut sampai ke akar-akarnya dengan menangkap semua pelaku yang terlibat.

Ketiga, mengecam segala bentuk provokasi dan tudingan miring terhadap KPK yang bertujuan memojokkan KPK dan pihak lainnya.

Keempat, menyerukan kepada semua pihak mengikuti serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan hingga adanya putusan hukum yang bersifat tetap, seperti dikutip Antara. (man)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending