Connect with us

PAPUA BARAT

Pernikahan Dini di Papua Barat Cukup Tinggi

Published

on

Pernikahan usia dini di wilayah Provinsi Papua Barat masih cukup tinggi.

Indonesiaraya.co.id, Manokwari – Pernikahan usia dini di wilayah Provinsi Papua Barat masih cukup tinggi dengan usia rata-rata antara 15 hingga 19 tahun.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua Barat, Benyamin Lado di Manokwari, Rabu (28/3/2018), mengatakan, dari 1.000 remaja berusia 15-19 tahun, 44 di antaranya pernah hamil dan menikah.

Kondisi ini tergambar berdasarkan hasil survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2017. Kehamilan usia kurang dari 21 tahun ini sangat berisiko pada kematian.

“Ada kehamilan berisiko yang kurang dari usia 21 tahun itu mencapai 23 persen. Tetapi di beberapa kabupaten masih mencapai 38 persen. Meski sebenarnya rata-rata usia pernikahan di Papua Barat 21 tahun, tetapi disparitas antarkabupaten/kota masih tinggi, ujar Benyamin.

Menurutnya, remaja perlu memiliki pengetahuan memadai tentang dampak buruk pernikahan dini, hubungan seksual pranikah dan napsah. Melalui program berencana, remaja diharapkan mampu memproteksi diri serta merencanakan masa depan menjadi generasi yang sehat, ceria, terhindar dari infeksi menular seksual dan narkoba.

Cerdas, memiliki pendidikan setinggi mungkin, mampu bersaing di dunia kerja, tandasnya.

Ia menyebutkan, implementasi Program Kependudukan dan KB di daerah tersebut diarahkan agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi upaya pemerintah dalam mencapai visi dan misi khususnya meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak untuk mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat.

Program kependudukan dan pembangunan KB di Papua Barat, lanjut Benyamin Lado, mengembangkan kebijakan edukasi, perencanaan kehamilan sehat, penerapan pola asuh tumbuh kembang balita dan remaja.

Program ini dilaksanakan dengan mengembangkan kemitraan berbasis komunitas demi meningkatkan kesadaran setiap keluarga serta merencanakan jumlah anak sesuai kemampuan keluarga.

Kondisi ini memberi dorongan kepada setiap keluarga, setiap ibu agar terhindar dari ancaman kematian karena kondisi hamil dan melahirkan, tandasnya.

Benyamin mengungkapkan, dari hasil survei terdapat kehamilan yang tidak diinginkan.

Ibu-ibu yang tidak ingin hamil lagi ternyata masih hamil, itu posisinya 8,3 persen. Ada juga kehamilan berisiko usia kurang dari 21 tahun, sebutnya Balita perlu mendapatkan asupan gizi melalui pemberian ASI ekskulisif dan lengkap selama 2 tahun, sehingga pertumbuhan otak menjadi optimal serta memiliki daya tahan hidup lebih baik.

Ini berpengaruh pada usia harapan hidup, pungkasnya, seperti dikutip Antara. (toy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

TPP Eselon Papua Barat Puluhan Juta per Bulan

Published

on

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Papua Barat,, Jakonias Sawaki.

Indonesiaraya.co.id, Manokwari – Tunjangan penambahan penghasilan (TPP) bagi para pejabat eselon di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

“Namun tunjangan itu tidak otomatis cair, bahkan bisa berkurang, tergantung kinerja dan tingkat kehadiran mereka,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Papua Barat, Jakonias Sawaki di Manokwari, Minggu (8/7/2018).

Ia menyebutkan, rancangan daftar nilai TPP ASN Papua Barat ini sudah di sosialisasikan. Mulai Juli 2018 TPP sudah diberlakukan bagi seluruh ASN untuk setiap jenjang kepangkatan.

“Nanti masih ada perbaikan, tabel itu disosialisasikan untuk memacu kedisiplinan. Kita berharap ada perbaikan tidak hanya kehadiran tapi juga kinerjanya,” katanya.

Jakonias menyebutkan, setiap pegawai bisa mendapat TPP secara penuh jika ia bisa masuk, istirahat dan pulang tepat waktu. Absensi elektronik sudah dirancang sedemikian rupa untuk merekam kehadiran ASN.

Tunjangan ini, kata dia, hanya berlaku bagi ASN yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai honorer belum berhak tas tambahan penghasilan tersebut.

“Begitu pula CPNS (calon pegawai negeri sipil). Mereka bisa memperoleh setelah menerima SK PNS,” ujarnya lagi.

Berdasarkan draft atau rancangan TPP Provinsi Papua Barat tahun 2018, penambahan penghasilan bagi pejabat eselon I dirancang sebesar Rp.50 juta perbulan, eselon IIA Rp.35 juta, eselon IIB Rp.25 juta, Eselon III Rp.17,5 juta dan Eselon IV Rp.10 juta.

TPP bagi staf golongan I hingga pejabat fungsional utama dirancang pada kisaran Rp.2,5 juta hingga Rp.8 juta perbulan. Bagi tenaga pendidik nonsertifikasi dirancang sebesar Rp.1,5 juta. Tenaga pendidik yang sudah tersertifikasi Rp.1 juta.

“Saya kurang tahu apa pertimbanganya, kenapa guru hanya memperoleh Rp.1 juta hingga Rp.1,5 juta. Harusnya lebih besar karena tugas mereka sangat berat,” pungkasnya, seperti dikutip Antara. (ban)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

PAPUA BARAT

Pemkab Raja Ampat Bangun Pabrik Es

Published

on

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bekerjasama dengan investor membangun pabrik es di Waisai.

Indonesiaraya.co.id, Waisai, Papua – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua bekerjasama dengan investor membangun pabrik es di Waisai, ibu kota Raja Ampat untuk memenuhi kebutuhan nelayan di daerah ini.

“Pabrik es tersebut merupakan program kerja sama Dinas Kelautan dan Perikanan dengan PT Rae Mina Utama, badan usaha milik daerah, dan investor PT Red Ocean,” kata Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, di Waisai, Rabu.

Abdul Faris mengatakan, pembangunan pabrik es tersebut merupakan sinergi BUMD dan investor PT Red Ocean dalam mendukung program pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Perairan Raja Ampat memiliki sumber daya laut yang sangat melimpah, yaitu ribuan jenis ikan, sehingga keberadaan pabrik es sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan.

“Nelayan di Kabupaten Raja Ampat tidak lagi memikirkan bagaimana mendapatkan es batu untuk mendukung peningkatan kualitas hasil tangkapan, karena telah hadir pabrik es yang siap memberikan pelayanan kepada nelayan,” ujar Bupati Faris pula.

Direktur PT Rea Mina Utama H Abdul Hasan Nira secara terpisah mengatakan, pabrik es yang dibangun di Waisai tersebut dapat memproduksi sebanyak 400 balok es sehari.

Menurut dia, produksi es tersebut sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nelayan Kabupaten Raja Ampat setiap hari. Jika kebutuhan nelayan meningkat, maka produksi balok es itu akan ditingkatkan pula sesuai dengan kebutuhan.

“Kehadiran pabrik es di sini untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan terutama masyarakat asli Papua,” katanya pula, seperti dikutip Antara. (ern)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending