Connect with us

BALI

Bandara Bali Utara dibangun Setelah Ngurah Rai Capai Puncak

Published

on

rencana pembangunan bandara baru di Bali utara akan dilakukan setelah Bandara Ngurah Rai di Bali selatan mencapai kapasitas penumpang tertinggi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Perhubungan menyatakan rencana pembangunan bandara baru di Bali utara akan dilakukan setelah Bandara Ngurah Rai di Bali selatan mencapai kapasitas penumpang tertinggi.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa (3/4/2018), mengatakan pertumbuhan penumpang di Bali terus mengalami peningkatan seiring tumbuhnya industri pariwisata nasional.

“Tahun ini saja ada 21 juta penumpang. Tambah tahun tambah besar, bisa mencapai 30-31 juta penumpang. Ini yang harus dikelola,” katanya.

Agus mengatakan dengan jumlah penumpang yang mencapai 21 juta penumpang, Bandara Ngurah Rai maksimum hanya bisa menampung 30-35 juta penumpang saja. Itu pun, kata dia, harus diiringi dengan penataan yang lebih baik.

“Lepas dari itu, sudah tidak bisa menampung lagi. Itulah sebabnya kita pikirkan juga di Bali utara karena Bali selatan sendiri ada batasan maksimum untuk menampung. Ini yang menjadikan Bali utara tetap bisa dijalankan, tetapi menunggu peak (puncak) dulu di Bali selatan,” imbuhnya.

Meski tidak secara gamblang menyebut kapan Bandara Ngurah Rai mencapai puncak kapasitas penumpang, Agus mengatakan hal itu bisa diprediksi sesuai dengan pertumbuhan kunjungan pariwisata.

“Ya prediksi saja, per tahun rata-rata penumpang di Indonesia berapa, pangkat per pangkat itu bisa diperkirakan. Mungkin sekitar lima hingga 10 tahun (bisa dibangun). Makanya sedang kita kaji,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan bandara di Bali utara masih masuk tahap kajian.

Menurut dia, kajian kemungkinan bisa diselesaikan dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Namun, pemerintah mengaku akan mengutamakan prinsip kehati-hatian karena Bali merupakan destinasi wisata utama.

“Saya masih mengkaji. Semua masih memberikan pendapat. Itu dikumpulkan dan dikaji,” katanya.

Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah menerima paparan dari Chairman PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari) Ketut Maha Baktinata Suardana Linggih di Kantor Kemenko Maritim Jakarta, Senin (2/4/2018). Pembari merupakan investor yang akan melakukan pembangunan bandara baru di Kabupaten Buleleng.

“Tadi sudah paparan, tapi saya minta paparan detailnya dalam minggu-minggu depan. Supaya kita tahu pendanaan mereka Rp6,3 triliun itu darimana saja dananya karena ini non APBN, siapa konsultannya. Jangan nanti proyeknya dibilang iya, peletakan batu pertama, tahu-tahu tidak berlanjut,” katanya.

Menurut Luhut, pendanaan pembangunan itu akan menggunakan anggaran penuh dari investor. Artinya, pembangunan tidak akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Iya Rp6,3 triliun dari mereka semua. Jadi non APBN. Kalau dia mau semua ya biar saja,” ungkapnya, seperti dikutip Antara. (aij)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BALI

“Bali Process” Gandeng Swasta Tangani Perdagangan Manusia”

Published

on

Konferensi Bali Proces dalam konferensi menangani kasus perdagangan manusia, penyelundupan orang, dan kejahatan lintas batas negara.

Indonesiaraya.co.id, Nusa Dua, Bali – Pertemuan Bali Process untuk pertama kalinya menggandeng sektor swasta dalam forum dialog tersebut untuk bersama berpartisipasi menangani kasus perdagangan manusia, penyelundupan orang, dan kejahatan lintas batas negara.

“Sektor swasta merupakan salah satu pengguna tenaga kerja sehingga ini menjadi penting sesuai dengan isu yang ditangani Bali Process,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard ketika membuka pertemuan pejabat senior “Bali Process” di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Senin (6/8/2018).

Pada ajang “Bali Process” VII, sektor swasta akan ikut dalam pertemuan bersama tingkat menteri yang dijadwalkan dilaksanakan pada hari kedua forum itu, Selasa (7/8/2018).

Menurut dia, forum yang dibentuk pada tahun 2002 itu akan mengajak sektor swasta membuat praktik kerja atau aturan yang memperkecil kasus perdagangan dan penyelundupan manusia.

Sebelumnya, untuk memperluas lingkup Bali Process tahun lalu sudah dibentuk Forum Bisnis dan Pemerintah Bali Process untuk mendorong sektor swasta berkontribusi menangani kasus perdagangan dan penyelundupan manusia.

Febrian mengatakan bahwa tantangan utama dari forum tidak mengikat itu adalah isu perdagangan dan penyelundupan manusia serta kejahatan lintas batas negara yang diprediksi tidak pernah berhenti.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan kembali komitmen negara-negara anggota untuk bersama menanggulangi kasus tersebut yang akan ditegaskan dalam deklarasi tingkat menteri sejak 2016 yang rencananya disampaikan pada pertemuan puncak, Selasa (7/8/2018).

“Hal utama yang terus-menerus dilakukan adalah bagaimana memperkuat mekanisme dan kerja sama negara asal, negara transit, dan negara tujuan agar tren kasus itu dapat diperkecil,” katanya.

Meski Bali Process dalam lingkup Asia Pasifik, lanjut dia, pada forum tahun ini pihaknya juga melibatkan forum serupa di luar kawasan, salah satunya dari Eropa (Budapest Process).

“Kami duduk sama dan bahas bagaimana caranya menanggulangi masalah perdagangan orang. Kalau sendiri sebagai negara transit, bekerja sendiri itu tidak mungkin,” ucapnya. (dew)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BALI

BNPB : Dampak Gempa Lombok Timur Sampai Bali

Published

on

Gempa 7 pada skala Richter di Lombok Timur, NTB berdampak hingga ke Bali.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Nugroho, mengatakan, gempa 7 pada skala Richter di Lombok Timur, NTB berdampak hingga ke Bali.

“Korban jiwa masih dalam pendataan. Kerugian materiil terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB; serta Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Bali,” kata dia, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (5/8/2018).

Ia mengatakan, satu rumah di Kabupaten Sumbawa Barat dilaporkan rusak berat, sedangkan di Kabupaten Badung satu rumah dilaporkan rusak sedang.

Di Denpasar, satu gedung pusat perbelanjaan dilaporkan rusak. Tiga lokasi juga dilaporkan ada rumah yang rusak. “Saat ini gempa susulan masih berlangsung. Sudah 21 kali gempa susulan dengan intensitas lebih kecil,” tuturnya.

Gempa berkekuatan 7,0 pada skala Richter yang terjadi pada kedalaman 15 kilometer dengan pusat gempa di darat 18 kilometer Barat Laut Lombok Timur atau 22 kilometer Timur Laut Lombok Utara pada Minggu pukul 18.46 WIB berpotensi tsunami.

Namun, peringatan dini tsunami telah berakhir. Nugroho mengatakan, memang terjadi tsunami di pantai, tetapi hanya setinggi sembilan centimeter hingga 13 centimeter. “Tsunami tidak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan bangunan,” katanya, seperti dikutip Antara. (dew)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BALI

Pantai Bias di Bali Tergerus Abrasi

Published

on

Kondisi Pantai Bias kini mengalami abrasi cukup parah, warga harapkan pemerintah melakukan tindakan pencegahan.

Indonesiaraya.co.id, Denpasar – Pantai Bias di Provinsi Bali dikhawatirkan semakin rusak akibat tergerus abrasi. Masyarakat dan nelayan telah mengadukan persoalan itu ke DPRD setempat.

Komisi III DPRD Provinsi Bali melakukan peninjauan Pantai Bias, Desa Seraya, Kabupaten Karangasem, Bali, yang mengalami abrasi sehingga perlu “krib” (bangunan pengatur sungai).

“Kondisi Pantai Bias kini mengalami abrasi yang cukup parah, karena itu kami harapkan pemerintah melakukan tindakan pencegahan,” kata Ketua Komisi III DPRD Bali Nengah Tamba di Denpasar, Rabu (1/8/2018).

Ia mengharapkan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk merencanakan skala prioritas pencegahan meluasnya abrasi pantai tersebut.

“Kami melihat abrasi Pantai Bias sudah meluas hingga ke daratan. Jika tidak dilakukan upaya pencegahan, maka abrasi itu akan mengikis habis daratan yang selama ini sudah dihuni masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Seraya mengeluh karena tempat penambatan jukung (perahu tradisional) sudah mengalami abrasi. Karena itu mereka pun mengadu kepada anggota Dewan.

“Karena itu, kami bersama rombongan anggota Dewan dan instansi terkait, seperti Balai Wilayah Sungai Bali-Penida dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meninjau lokasi ini,” katanya.

Karena itu, hasil dari peninjauan ke lapangan (lokasi abrasi) tersebut akan disampaikan pada rapat DPRD untuk dibahas lebih lanjut terkait penanganan abrasi Pantai Bias.

“Kami segera menyampaikan laporan ini kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dalam upaya pencegahan abrasi hingga ke daerah pemukiman penduduk,” katanya.

Mayoritas pantai di Bali dapat dikategorikan pantai berpasir abu-abu (72,2 persen atau sepanjang 331,96 km). Sisanya, pantai berpasir putih sebesar 8,5 persen (36,55 kilometer/km), pantai berhutan mangrove 6,5 persen (27,95 km) dan pantai bertebing terjal 5,5 persen (23,65 km).(iks)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending