Connect with us

KALIMANTAN TENGAH

Harga Bawang di Pasar Sampit Melonjak Rp 55.000/Kg

Published

on

Harga bawang merah di pasar tradisional Sampit melonjak.

Bisnis.com, Sampit – Harga bawang merah di pasar tradisional Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah melonjak mencapai Rp 55.000/kg.

Imah (30) warga Kelurahaan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Sampit mengatakan, kenaikan harga bawang merah tersebut sudah terjadi empat hari terakhir, sebelumnya Rp42.000/kg atau mengalami kenaikan sebesar Rp13.000/kg.

Harga Bawang Merah Mencapai Rp 40.000 per Kg

Hal yang sama juga terjadi kenaikan pada bawang putih, yakni dari Rp40.000/kg menjadi Rp45.000/kg atau naik sebesar Rp5.000/kg.

“Kami belum tahu apa yang memicu kenaikan harga bawang merah dan bawang putih tersebut karena pedagang tidak mau memberi tahu,” terangnya.

Imah mengaku, akibat kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok tersebut, dia sebagai ibu rumah tangga terpaksa harus mengatur strategi mengatur uang belanja agar kebutuhan dapur tetap bisa terpenuhi.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Densus 88 Gerebek Rumah Terduga Teroris di Kalteng

Published

on

Anggota Detasemen Khusus 88 Polri dan Polres Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menggerebek sebuah rumah terduga teroris.

Indonesiaraya.co.id, Palangka Raya – Anggota Detasemen Khusus 88 Polri dan Polres Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menggerebek sebuah rumah terduga teroris yang berada di Jalan Rajawali Km 6,5 Gang Rukun, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (13/8/2018).

Dalam penggerebekan tersebut, Densus 88 membawa sejumlah barang bukti, seperti bahan kimia berupa serbuk, paralon dan dua bilah pisau. Sementara itu seorang pria berinisial LD yang diduga termasuk jaringan terorisme juga ditangkap dan dibawa Tim Densus 88 ke Markas Polda Kalteng.

“Benar rekan kami dari Densus 88 Mabes Polri mengamankan satu orang. Terkait kasus apa, saya belum mengetahuinya. Masih menunggu
kejelasannya,” kata Kapolres Palangka Raya, AKBP Timbul Rein Krisman Siregar saat berada di lokasi penggerebekan.

Setelah LU ditangkap dan diamankan, Densus 88 melakukan penjemputan terhadap istri LU yang bekerja sebagai guru di salah satu sekolah di Palangka Raya.

Belum diketahui status istri LU dijemput aparat Densus tersebut. Namun saat masuk ke Mapolda Kalteng, isteri LD masih menggunakan pakaian aparatur sipil negara (ASN) dan berhijab.

Menurut penuturan sejumlah warga sekitar, dalam kesehariannya, kehidupan suami-istri anak dua tersebut juga tidak terlalu mencurigakan. Mereka juga rajin menyapa warga sekitar.

“Tegur sapa dan senyum dengan tetangga wajar saja. Saat tanaman sayur-sayuran dipanen, keluarga LD sering membagikan kepada tetangga. Mereka juga sering shalat berjamaan di mushola dekat rumahnya itu,” kata Riska, tetangga LD.

Dia membenarkan bahwa dirinya pun dijadikan saksi oleh kepolisian dalam penggerebekan tersebut.

“Kalau sepenglihatan saya, barang-barang yang diamankan polisi itu ada beberapa bahan kimia dan sejumlah serbuk kimia, yang entah apa fungsinya,” kata Riska.

Pantauan di lapangan, penggerebekan tersebut menjadi tontonan masyarakat yang kebetulan melintas di ruas Jalan Rajawali itu. Bahkan sejumlah masyarakat mengabadikan aksi yang dilakukan petugas setempat dengan cara memvideo dan memfoto di telepon seluler pribadinya, seperti dikutip Antara. (jwm/adi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Pemkab Kotawaringin Timur Yakinkan Laporan Keuangannya Membaik

Published

on

Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Kalteng, M Taufiq Mukri.

Indonesiaraya.co.id, Sampit – Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Kalteng, M Taufiq Mukri meyakinkan DPRD setempat bahwa laporan keuangan daerahnya sudah empat tahun membaik, termasuk mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2017.

“Laporan keuangan tersebut sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah. Hasilnya telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada 30 Juni 2018 dengan pernyataan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” kata Taufiq di Sampit, Selasa (10/7/2018).

Pemkab sudah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 kepada DPRD Kotawaringin Timur dalam rapat paripurna pada Senin kemarin. .

Taufiq menjelaskan, opini WTP yang diraih untuk keempat kalinya menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2017 telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material. Artinya, auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan.

Pemerintah daerah dianggap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Jikapun ada kesalahan, kesalahan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Secara garis besar, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 terdiri atas realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah dan realisasi pembiayaan daerah.

Gambaran tentang APBD Perubahan tahun 2017 yaitu pendapatan Rp1.613.878.776.709, belanja Rp1.751.422.707.767,78, penerimaan pembiayaan Rp321.122.895.048,43, pengeluaran pembiayaan Rp11.370.000.000 dan pembiayaan netto Rp309.752.895.048,43.

Taufiq juga memaparkan capaian pada 2017. Dia meyakinkan pencapaian itu cukup bagus dibanding target yang ditetapkan.

Realisasi pendapatan Rp1.579.048.584.267,91 atau 97,84 persen. Artinya ada kekurangan realisasi sebesar 2,16 persen dari target.

Realisasi belanja Rp1.512.911.458.534,97 atau 86,38 persen. Artinya terjadi kekurangan realisasi 13,62 persen dari target.

Surplus sebesar Rp66.137.125.732,94. Realisasi penerimaan pembiayaan Rp319.813.116.382,04. Realisasi pengeluaran pembiayan Rp11.370.00.000. Realisasi pembiayaan netto Rp308.443.116.382,04.

Sementara itu, realisasi pendapatan asli daerah Rp245.980.100.883,59 dengan persentase 101,74 persen atau lebih 1,74 persen dari target Rp241.768.921.009.

Realisasi pendapatan asli daerah tersebut terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan pendapatan asli daerah yang sah.

Realisasi pajak daerah Rp73.380.787.337 dengan persentase 170 persen dari target Rp43.099.211.024. Realisasi retribusi daerah Rp10.337.920.351 dengan persentase 89,99 persen atau kurang 11,01 persen dari target Rp11.617.214.804.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp7.220.337.721 dengan persentase 170 persen dari target Rp4.238.380.644.

Realisasi lain-lain pendapatan pendapatan asli daerah yang sah Rp155.041.055.474,59 dengan persentase 84 persen dari target Rp182.814.114.537.

Realisasi pendapatan dana transfer atau dana perimbangan pusat Rp1.101.878.062.597 dengan persentase 95,84 persen dari target Rp1.149.656.835.000.

Realisasi dana penyesuaian atau dana pusat lainnya Rp7,5 miliar atau 100 persen dari target Rp7,5 miliar.

Realisasi dana bagi hasil pajak provinsi Rp85.503.476.687,32 dengan persentase 105,37 persen dari target Rp81.148.532.700.

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah Rp138.186.944.000 dengan persentase 103,28 persen dari target Rp133.804.488.000.

“Dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan secara keseluruhan Rp1.579.048.584.267,91 dengan persentase 97,84 persen atau terjadi kekurangan 3,16 persen dari target Rp1.613.878.776.709,” ujar Taufiq.

Taufiq menambahkan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kepala daerah harus menyampaikan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk itulah eksekutif menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017.

Penyusunan laporan keuangan tahun 2017 menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, seperti dikutip Antara. (nor)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Realisasi Pembayaran PBB P2 Barut 5,40 Persen

Published

on

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara, Aswadin Noor.

Indonesiaraya.co.id, Muara Teweh – Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah periode Januari-Juni 2018 baru Rp181 juta atau 5,40 persen dari target Rp3,3 miliar.

“Realiasasi penerimaan PBB-P2 dari sembilan kecamatan di Barito Utara ini masih belum optimal,” kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara (Barut), Aswadin Noor di Muara Teweh, Senin (9/7/2018).

Menurut Aswadin Noor, hingga triwulan kedua realisasi PBB P2 baru pada sektor perkotaan yakni Rp181 juta atau 5,48 persen dari target Rp2,7 miliar, sedangkan sektor perdesaan yang ditargetkan Rp558,6 juta masih belum ada penerimaan.

Saat ini, pemerintah Kabupaten Barito Utara telah meluncurkan PBB P2 di daerah setempat yang bisa dilakukan secara online melalui sms banking.

“Pembayaran PBB P2 secara online ini untuk memudahkan masyarakat untuk membayar tanpa harus datang ke tempat pembayaran, cukup melalui sms banking Bank BRI Muara Teweh,” katanya.

Aswadin Noor mengatakan, meski ada pembayaran secara online, namun pihaknya tetap membuka loket pembayaran secara manual di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah setempat atau bisa juga ke Bank BRI.

PBB P2 merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan daerah serta upaya mensejahterakan masyarakat.

Terkait dengan hal itu, penciptaan dan pengelolaan PBB P2 sangat diperlukan tata kelola yang baik dan profesional, di antaranya adalah data PBB P2 yang akurat dan valid.

“Untuk itu kami melakukan pemutakhiran data PBB P2 , termasuk validasi data piutang PBB P2 dengan melibatkan para Ketua RT di daerah ini,” katanya, seperti dikutip Antara. (kas)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending