Connect with us

HUKUM

Polri : Perlu Waktu Tangani Kasus Sukmawati

Published

on

Massa pendemo puisi Sukmawati di depan Bareskrim, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kasubdit II Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Djoko Purwanto menyatakan Polri memerlukan waktu untuk memproses sejumlah laporan dugaan penistaan agama terkait Sukmawati Soekarnoputri.

“Ada (laporan) yang sudah dimintai keterangan, ada yang belum bisa. Mohon kami dikasih waktu,” kata Kombes Djoko usai menemui perwakilan ormas Presidium Alumni 212 di Kantor Bareskrim Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Ia mengatakan, pihaknya mempersilakan PA 212 dan para pelapor untuk mengawasi penyidik Bareskrim dalam memproses pelaporan itu.

BACA JUGA : Jalan Merdeka Timur Lumpuh Karena Unjuk Rasa

“Bapak-bapak boleh mengontrol kami, mengawasi kami, apa benar kami menindaklanjuti laporan-laporan,” katanya.

Djoko memastikan hasil pertemuan pihaknya dengan perwakilan PA 212 pada Jumat (6/4/2018) akan disampaikan kepada atasannya.

Sementara itu Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif menuturkan Polri harus tegas menangani penyelidikan laporan terhadap Sukmawati.

Terkait permintaan maaf Sukmawati, Slamet mengaku umat Islam telah memaafkan namun tidak menghentikan proses hukum kasus.

“Ini negara hukum maka tegakkan keadilan karena tidak ada pengaruhnya beliau minta maaf kepada MUI terhadap proses hukum di negara kita,” kata Slamet. (trw/apd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Oknum Polisi Bawa Sabu Satu Kilogram

Published

on

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menangkap oknum polisi pembawa narkotika jenis sabu-sabu.

Indonesiaraya.co.id, Palu – Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menangkap oknum polisi pembawa narkotika jenis sabu-sabu sekitar satu kilogram, Kamis (20/9/2018).

Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Hery Murwono, saat dihubungi, Jumat (21/9/2018), membenarkan penangkapan itu. Penangkapan dilakukan Ditresnarkoba yang dipimpin Kasubdit III AKBP P Sembiring, di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Kamis (20/9/2018) sekitar pukul 14.15 WITA.

Polisi yang ditangkap itu berinisial A (36) dengan pangkat brigadir kepala bertugas di Polres Donggala.

“Saat ini sudah diamankan di Polda Sulteng bersama barang bukti,” ujarnya lagi.

Hery menjelaskan dari hasil pengeledahan pelaku, ditemukan sejumlah barang bukti berupa sepuluh bungkus ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar satu kilogram.

Diamankan pula satu unit handphone, satu bilah badik, satu unit sepeda motor, serta satu lembar resi tanda terima pengiriman barang.

“Terduga telah dibawa ke RS Bhayangkara Polda Sulteng, untuk dites urine dan hasilnya positif,” kata Hery pula.

Kasus ini dalam pengembangan Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk mengungkap adanya keterlibatan pelaku lainnya. Demikian, seperti dikutip Antara. (uzi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Jaksa Agung Apresiasi Operasi Tangkap Tangan Dana Gempa

Published

on

Jaksa Agung, HM Prasetyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan apresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang melakukan operasi tangkap tangan dana gempa Lombok dari seorang oknum anggota dewan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berinisial MH.

Kita juga memberikan apresiasi terhadap jajaran kita, katanya di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

BACA JUGA : Jaksa Agung Minta Alex Noerdin Kooperatif

Ia mengaku prihatin di tengah bencana masih ada yang memanfaatkan situasi. “Ini di sini kejaksaan tidak tinggal diam,” katanya.

Diharapkan, penanganan perkara itu akan selesai, tentunya yang salah harus dihukum.

Anggota DPRD Kota Mataram HM terjaring dalam OTT jatah proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa senilai Rp4,2 miliar pada Jumat (14/9/2018). HM kini ditahan kejaksaan untuk memudahkan proses pemeriksaan yang saat ini telah masuk tahap penyidikan dengan menetapkan HM sebagai tersangka.

HM tertangkap tangan menerima uang tunai Rp30 juta dari Kadis Pendidikan Kota Mataram H Sudenom yang didampingi seorang kontraktor berinisial CT.

Uang tersebut diduga jatah yang diminta Muhir setelah anggaran proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa senilai Rp4,2 miliar, disahkan dalam pembahasan APBD-P Kota Mataram Tahun 2018. Demikian, seperti dikutip Antara. (rza)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Prasetyo Sebut Pelanggaran HAM Berat Tak Bisa Diselesaikan

Published

on

Jaksa Agung RI, HM Prasetyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan siapapun pemerintahan atau Jaksa Agung serta Komnas HAM, kasus pelanggaran HAM berat tidak akan bisa diselesaikan.

“Kita sudah berapa kali ganti Jaksa Agung ganti pemerintahan, kita realistis saja,” katanya di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Karena itu, dirinya sejak ditunjuk menjadi Jaksa Agung menawarkan pendekatan non-yudisial atau rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Dikatakan, proses non-yudisial merupakan hal yang paling realistis dan demikian faktanya. “Kalau mengatakan lain ya silakan,” katanya.

Kalau tidak sepakat non-yudisial tolong berikan kepada kita, hasil penyidikan yang betul-betul lengkap. “Saya sering katakan bukan sekadar asumsi, testimoni, yang kita perlukan dalam perkara itu adalah bukti dan fakta tidak terbantahkan,” katanya.

Terlebih lagi, kata dia, kasus itu sudah sekian lama, mungkin pelakunya yang dituduh sudah tidak ada semua. “Non-yudisial iti dibenarkan undang-undang. Serta ada kompensasi tapi kan itu bisa dibahas dibicarakan sejauh mana kemampuan negara,” katanya.

Yang penting dari persoalan pelanggaran HAM berat, jangan sampai bangsa ini tersandera oleh berbagai macam tuduhan adanya pelanggaran HAM berat masa lalu.

Ia menjelaskan perkara HAM berat itu tidak ada kedaluwarsanya, hingga setiap pemerintahan, Jaksa Agung atau anggota Komnas HAM nanti akan dipanggil kembali untuk mengungkapnya. “Ini kapan selesainya,” katanya. Demikian, seperti dikutip Antara. (riz)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending