Connect with us

JAWA TENGAH

Gawat, Jawa Tengah Dinyatakan Sebagai Daerah Darurat Korupsi

Published

on

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto

Indonesiaraya.co.id, Semarang – Jawa Tengah, daerah yang selama ini dikenal cukup adem ayem, ternyata termasuk salah satu daerah ‘darurat korupsi’ di negeri ini. Kondisi ini menjadikan pembangunan di daerah ini masih tertinggal dengan daerah lain di Jawa.

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyebut Jateng sebagai salah satu daerah ‘darurat korupsi’ berdasarkan kasus dugaan korupsi di wilayah itu.

Sampai dengan April 2018 ini sudah ada 31 kasus dengan 32 tersangka korupsi di Jawa Tengah.

Bambang menjelaskan berdasarkan informasi dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( KP2KKN), ICW, dan lembaga penegakan hukum, sampai dengan April 2018 ini sudah ada 31 kasus dengan 32 tersangka korupsi di Jawa Tengah.

BACA JUGA : Beda Kasus dengan Ganjar, Bambang Pacul Diperiksa KPK Terkait PUPR

Sejumlah kepala daerah di Jateng terkena Operasi tangkap Tangan (OTT). Belum jika menoleh ke belakang, atas kasus korupsi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia melihat, salah satu penyebab tingginya faktor korupsi di Jawa Tengah ini karena ada kesalahan paradigma dalam memahami korupsi. Paradigma pertama, korupsi hanya dilihat dari perspektif expenditur saja.

“Dalam hal ini pengelolaan keuangan negara saja. Sementara hal- hal yang berkaitan dengan penerimaan negara belum dilihat,” kata dia saat menjadi pembicara pada Seminar Anti-Korupsi ‘Pemerintahan yang Bersih Menuju Percepatan Pembangunan’ di Semarang, Minggu (15/4/2018).

Bambang menjelaskan kesalahan paradigma yang kedua, yakni tidak memperhatikan sektor-sektor yang menyentuh kemaslahatan masyarakat secara langsung. Misalnya soal ketahanan pangan, pendidikan dan sebagainya.

Menurut dia, kalau problem korupsi di sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak dipahami maka berbagai hal yang dilakukan selama ini tidak menyentuh persoalan yang fundamental. Dia menyontohkan kemiskinan yang masih berlangsung di Jawa Tengah.

“Kalau Jawa Tengah tidak mampu mempercepat akselerasi untuk mengatasi masifitas kemiskinan, dengan menaklukkan korupsi secara sistematis dan terstruktur, maka daerah ini sebenarnya sedang tidak melakukan apapun,” kata dia.

Akademisi bidang Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Prof Dr Suteki SH MHum sepakat dengan Bambang terkait dampak korupsi yang memengaruhi kemampuan daerah dalam mempercepat pembangunannya. Di sisi lain, ia melihat ini merupakan persoalan karakter kekuasaan sehingga persoalan kepemimpinan juga berperan.

Akibatnya kecepatan membangun lambat, penyerapan anggaran rendah antara 40 hingga 60 persen. “Jadi korupsinya ada terus, sementara percepatan pembangunannya juga rendah,” tambahnya.

Terkait korupsi, Guru Besar Fakultas Hukum Undip ini mengatakan, Indonesia menempati peringkat ke-96, dari 183 negara, dalam hal indeks persepsi korupsi dengan nilai 37 dari angka 100. “Jangan salah, indeks persepsi korupsi Indonesia ini masih di bawah Timor Leste,” katanya.

Catatan 300 kasus korupsi kepala daerah dengan 77 di antaranya diungkap melalui OTT merupakan fakta bahwa pemerintahan di negeri ini tidak bersih. Padahal, dari sisi peraturan perundang-undangan, Indonesia tidak kurang.

“Di negara demokrasi peraturan menjadi landasan, tetapi nggak tahu di mana kelirunya ini,” tegas Suteki.

Ia juga menegaskan, dari sisi penegak hukumnya juga tidak kalah banyak. Ada KPK, inspektorat di tiap dinas, dan kejaksaan. Akan tetapi, ini tidak membuat korupsi semakin surut.

Wakil Direktur Madrasah Anti-Korupsi, Ahmad Fanani mengatakan, korupsi di Indonesia menjadi akut karena korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan penyelenggara pemerintahan saja. “Aparat penegak hukum pun juga melakukan tindakan korupsi,” tandasnya, seperti dilansir Republika. (rpk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAWA TENGAH

Minat Masyarakat Gunakan KA Wijayakusuma Terus Naik

Published

on

Kereta Api Wijayakusuma relasi Cilacap-Yogyakarta dan Cilacap-Yogyakarta-Solo Balapan tergolong tinggi.

Indonesiaraya.co.id, Purwokerto – Minat masyarakat untuk menggunakan jasa Kereta Api Wijayakusuma relasi Cilacap-Yogyakarta dan Cilacap-Yogyakarta-Solo Balapan tergolong tinggi, kata Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto Supriyanto.

“Sejak perjalanan perdana KA Wijayakusuma diresmikan pada tanggal 26 September 2017, okupansi penumpangnya cenderung meningkat,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (29/7/2018).

Ia mengatakan stamformasi KA Wijayakusuma terdiri atas delapan kereta kelas premium dengan kapasitas 64 tempat duduk per kereta atau total 512 tempat duduk dalam satu rangkaian.

Berdasarkan data, okupansi penumpang KA Wijayakusuma relasi Cilacap-Yogyakarta yang diberangkatkan dari Stasiun Cilacap pada pukul 05.00 WIB rata-rata mencapai 60 persen atau sekitar 307 penumpang per hari.

Sementara untuk okupansi penumpang KA Wijayakusuma relasi Cilacap-Yogyakarta-Solo Balapan yang diberangkatkan dari Stasiun Cilacap pada pukul 14.10 WIB rata-rata mencapai 90 persen atau sekitar 480 penumpang per hari.

“Oleh karena itu, PT KAI Daop 5 Purwokerto memberikan apresiasi berupa pengundian kupon berhadiah bagi pelanggan setia KA Wijayakusuma pemberangkatan dari Stasiun Cilacap. Sebanyak 20.000 kupon telah dibagikan dan pengumpulannya dilakukan pada tanggal 15 Mei-27 Juli 2018, sedangkan pengundiannya dilakukan hari ini (29/7) di Stasiun Cilacap,” kata Supriyanto.

Lebih lanjut, dia mengatakan kehadiran KA Wijayakusuma turut mendukung promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Cilacap.

Menurut dia, potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Cilacap cukup banyak di antaranya Pantai Teluk Penyu, Benteng Pendem, Pantai Widarapayung, Curug Mandala, Gunung Selok, dan Wisata Hutan Payau.

“Objek-objek wisata itu sangat cocok dikunjungi bersama keluarga saat musim liburan. Bagi wisatawan yang datang dari wilayah Solo maupun Yogyakarta, bisa menggunakan KA Wijayakusuma untuk berlibur di Cilacap,” katanya, seperti dikutip Antara. (sum)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA TENGAH

Kemenkumham Jateng Mendeportasi 33 WNA

Published

on

Kemenkumham Jateng saat mendeportasi 33 warga negara asing karena menyalahi sejumlah perizinan keimigrasian.

Indonesiaraya.co.id, Pekalongan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah selama 2018 mendeportasi 33 warga negara asing karena menyalahi sejumlah perizinan keimigrasian.

Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng Ramli HS di Pekalongan, Rabu (25/7/2018) mengatakan bahwa dalam kurun beberapa bulan terakhir ini, kanwil telah memproses “projustitia” (demi hukum) enam kasus tindak pidana keimigrasian.

“Adapun yang sudah kami kenai tindakan administrasi kemigrasian dan diusir ada 33 orang. Mereka antara lain berasal dari Korea, Jepang dan China yang datang ke Indonesia melalui kantor Keimigrasian Pemalang, Semarang, Solo, Wonosobo dan Cilacap,” katanya.?

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan perizinan keimigrasian maka Kanwil akan melakukan kerja sama dengan instansi lain seperti pemerintah daerah di Jateng.

Kanwil mengimplementasikan pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyebutkan perlunya adanya pengawasan orang asing baik di tingkat pusat, provinsi, dan daerah atau tingkat kecamatan.

“Kami menyadari bahwa imigrasi tidak bisa secara langsung mengetahui keberadaan aktivitas orang asing karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan kantor. Oleh karena, kami memberdayakan aparatur terkait yang terkoordinasi dengan pengawasan orang asing yaitu antara lain dengan para camat untuk melaporkan adanya dugaan orang asing yang melakukan keresahan,” katanya.

Selain itu, kata dia, Kanwil Kemenkumham juga akan melibatkan aparat keamanan seperti Polri dan Tentara Nasiona Indonesia (TNI).

Ia mengatakan aparatur kecamatan ini adalah petugas terdepan yang paling mengetahui aktivitas usaha dan keberadaan orang asing di daerah. “Karena itu, kami berharap para camat memberikan pemahaman pada aparatur yang di bawah yaitu kepala desa dan lurah untuk melaporkan atau menginformasikan keberadaan orang asing yang dicurigai,” katanya.

Secara berjenjang kecamatan melaporkan pada keimigrasian setempat agar dapat terdeteksi dini keberadaan orang asing di wilayah Kabupaten Batang yang diduga ada kecenderungan menyalahi perizinan keimigrasian.

“Adapun sepanjang masalah penyalahgunaan perizinan kemigrasian, itu sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menuntaskan kasusnya,” katanya, seperti dikutip Antara. (kut)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Densus 88 Tangkap Pengemudi Ojek Daring di Kalasan

Published

on

Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap seorang pengemudi ojek daring (online) yang diduga teroris di Jalan Yogyakarta-Solo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap seorang pengemudi ojek daring (online) yang diduga teroris di Jalan Yogyakarta-Solo, Kalasan, Sleman, DIY, berinisial J, pada Rabu petang (18/7/2018).

“Saya membenarkan bahwa beberapa saat yang lalu, hari ini ya, ada upaya proses penegakan hukum terhadap mereka yang terduga ikut jaringan itu Sleman, lalu di jalan Yogya-Solo,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal usai Anugerah Jurnalistik Polri 2018 di Jakarta, Rabu malam (18/7/2018).

Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap J sedang berjualan dawet di Jalan Yogyakarta-Solo, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terduga di Kalasan dengan hasil diperoleh buku-buku tentang jihad dan sebilah pedang.

Terduga beserta barang bukti kemudian dibawa oleh Densus 88 Mabes Polri.

Selain J, Densus 88 Antiteror Mabes Polri juga menangkap seorang warga berinisial IS di sebuah rumah makan di Jalan Perumnas, Dusun Ngropoh, Condongcatur, Sleman.

Setelah dilakukan penangkapan pada pukul 17.00 WIB, IS ditangkap dan dibawa ke Polda DIY beserta barang bukti berupa alat latihan yudo/pelindung badan, dua mata tombak, dua bumerang, dua lempengan besi, dua sasaran tembak, satu sabit dan sebuah mobil.

Iqbal mengatakan berawal dari insiden di Surabaya pada Mei 2018, para pelaku melakukan kesalahan sehingga membuka pintu masuk untuk Polri.

Setelah itu, Polri melakukan proses upaya paksa untuk mencegah terjadinya kejadian serupa.

“Semua yang terbukti melakukan koneksi-koneksi terhadap jaringan-jaringan yang melakukan tindak pidana itu, kami lakukan proses pidana,” kata Iqbal, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending