Connect with us

JAWA BARAT

Mengingkari Janji Kampanye dan Tidak Pro Rakyat, PKB Tuding Jokowi Gagal

Published

on

Inisiator Pemuda Karawang Bergerak (PKB) Andre Lukman, dan aktivis "Penggalangan 100.000 Petisi Masyarakat Karawang untuk Mendukung #2019GantiPresiden"

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Jokowi dituding banyak mengingkari janji kampanye. Bukan itu saja, kebijakan yang diambilnya juga tidak pro rakyat. Dengan demikian kepemimpinan Jokowi telah dinilai gagal.

“Kami memandang pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi telah gagal menjalankan amanat konstitusi,” kata Inisiator Pemuda Karawang Bergerak (PKB) Andre Lukman, di Karawang, Minggu (15/4/2018).

2019 merupakan momentum bagi rakyat Indonesia merebut kembali Indonesia ke pangkuan ibu pertiwi

Atas pertimbangan itulah, PKB merespon kondisi kebangsaan hari ini dengan melakukan “Penggalangan 100.000 Petisi Masyarakat Karawang untuk Mendukung #2019GantiPresiden” di Kabupaten Karawang.

BACA JUGA : Dari Semarang, Mahasiswa KAMMI Aksi Bakar Tangan dan Kursi Presiden

Acara penggalangan petisi tersebut dilakukan pada Minggu pagi, bersamaan dengan kegiatan car free day (CFD) dengan titik kumpul di Lapangan Karangpawitan Kabupaten Karawang.

–Presiden Jokowi dituding banyak mengingkari janji kampanye. Bukan itu saja, kebijakan yang diambilnya juga tidak pro rakyat. Dengan demikian kepemimpinan Jokowi telah dinilai gagal.. . .“Kami memandang pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi telah gagal menjalankan amanat konstitusi,” kata Inisiator Pemuda Karawang Bergerak (PKB) Andre Lukman, di Karawang, Minggu (15/4/2018). . Atas pertimbangan itulah, PKB merespon kondisi kebangsaan hari ini dengan melakukan “Penggalangan 100.000 Petisi Masyarakat Karawang untuk Mendukung #2019GantiPresiden” di Kabupaten Karawang. Acara penggalangan petisi tersebut dilakukan pada Minggu pagi, bersamaan dengan kegiatan car free day (CFD) dengan titik kumpul di Lapangan Karangpawitan Kabupaten Karawang. #PemudaKarawangBergerak #2019GantiPresiden https://indonesiaraya.co.id/2018/04/15/mengingkari-janji-kampanye-dan-tidak-pro-rakyat-pkb-tuding-jokowi-gagal/

A post shared by Media Indonesia Raya (@indonesiaraya.co.id) on

Andre menjelaskan, Gerakan #2019GantiPresiden hari-hari ini menjadi topik pembahasan, baik di kalangan elit, maupun akar rumput masyarakat Indonesia.

Gerakan ini adalah gerakan konstitusional, tidak melanggar konstitusi, sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak pro terhadap rakyat kecil.

Jika Indonesia masih dipimpin oleh kepemimpinan yang sama dengan hari ini, menurut Andre, maka sangat membuka peluang Indonesia semakin jauh dari apa yang telah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, yakni terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Karena itulah, pemuda Karawang merasa perlu melakukan perombakan secara fundamental tata kelola negara yakni dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

“Caranya, ya dengan mengganti pemimpin republik dengan sosok pemimpin yang mempunyai kepemimpinan yang kuat, rela berkorban, komitmen dan konsisten dalam perjuangan kebangsaan demi kepentingan nasional,” kata Andre.

Andre menambahkan, momentum Pemilihan Umum 2019 yang akan datang merupakan momentum bagi rakyat Indonesia merebut kembali Indonesia ke pangkuan ibu pertiwi, dan momentum mengembalikan kedaulatan rakyat dalam berbangsa dan bernegara. (and)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

JAWA BARAT

Tanggapi Aksi, Bupati Garut: Guru Honorer Legal

Published

on

Bupati Garut, Rudy Gunawan.

Indonesiaraya.co.id, Garut – Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, para guru honorer yang belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, bukan berarti statusnya ilegal.

“Tetapi ada ketentuan yang ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur masalah legalitas guru honorer untuk bisa mendapatkan sertifikasi maupun dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” katanya di Garut, Senin (17/9/2018), menanggapi pernyataan Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut Jajat Darajat yang menyatakan bahwa guru honorer ilegal sehingga menyebabkan para guru honorer Garut akan melakukan aksi unjuk rasa.

BACA JUGA : Bupati Garut akan Copot Kepala Sekolah yang Liburkan Siswa

Ia menuturkan, Pemerintah Kabupaten Garut mengakui keberadaan dan manfaat dari para guru honorer yang telah mengabdikan dirinya untuk pendidikan.

“Tidak mengatakan ilegal, mereka bekerja silakan urusannya dengan pemerintah pusat,” kata Bupati Garut kepada wartawan di Garut, Senin (17/9/2018).

Rudy mengatakan pemerintah daerah menghargai kerja honorer dengan mengalokasikan anggaran dari APBD Garut sebesar Rp200 ribu per bulan.

“Guru honorer itu diakui, dikasih honor Rp200 ribu dari APBD,” katanya.

Rudy menambahkan, pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya guru honorer, tetapi ada aturan yang mengikat dari pemerintah pusat tentang tenaga honorer sehingga SK-nya belum dapat diterbitkan.

Aturan itu, kata dia, meliputi masalah mendapatkan sertifikasi termasuk tidak boleh mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kami ini menggunakan mereka dengan baik, cuma ada aturan dari Permendikbud bagi tenaga honorer yang tidak mendapatkan SK tidak boleh mendapatkan dana BOS,” katanya.

Sebelumnya, guru honorer di Kabupaten Garut mengaku tersinggung dengan pernyataan Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut Jajat Darajat yang menyatakan bahwa guru honorer ilegal.

Pernyataan itu memicu para guru honorer yang diwadahi organisasi guru PGRI dan Forum Aliansi Guru dan Karyawan Garut melakukan aksi protes.

Aksi guru tersebut menuntut Bupati Garut untuk segera menerbitkan SK sebagai legalitas guru honorer sekaligus mempertanyakan maksud dan tujuan pernyataan pejabat dinas yang menyatakan guru honorer ilegal. Demikian, seperti dikutip Antara. (fri)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Sejumlah SD di Garut Diliburkan karena Guru Honorer Unjuk Rasa

Published

on

Aksi protes para guru honorer yang kecewa terhadap Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut yang menyatakan status guru honorer ilegal.

Indonesiaraya.co.id, Garut – Sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sengaja diliburkan karena adanya aksi protes para guru honorer yang kecewa terhadap Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut yang menyatakan status guru honorer ilegal.

“Sekarang libur, kata ibu-ibu di sekolah katanya mau demo hari Senin (17/9/2018),” kata Ningrum orang tua siswa SD Negeri 1 Samarang, Garut, Senin (17/9/2018).

BACA JUGA : Bupati Garut akan Copot Kepala Sekolah yang Liburkan Siswa

Orang tua siswa dari SD Negeri lainnya, Susi mengatakan, anaknya yang sekolah di SDN 2 Tarogong sengaja diliburkan oleh gurunya karena akan ada aksi guru honorer.

Menurut dia, aksi guru tersebut telah menimbulkan kerugian bagi siswa karena tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya.

“Siswa tidak seharusnya jadi korban, boleh demo tapi jangan mengganggu belajar siswa,” katanya.

Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar), Cecep Kurniadi membenarkan adanya aksi protes guru honorer yang menuntut SK Bupati Garut dan mempertanyakan pernyataan Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut Jajat Darajat yang menyinggung guru honorer.

Ia menjelaskan, para guru honorer menuntut dikeluarkannya SK Bupati untuk guru honorer agar memiliki kejelasan payung hukumnya untuk mendapatkan hak-hak guru seperti sertifikasi.

Meskipun guru honorer berunjuk rasa, kata dia, aktivitas di sekolah untuk memberikan pelajaran kepada siswa tetap dilaksanakan dengan pengajar guru berstatus PNS.

“Masih ada guru PNS yang masih bisa mengajar,” katanya.

Sejumlah SD di Garut seperti di Kecamatan Samarang tampak sepi, ada beberapa siswa yang beraktivitas bermain di lapangan sekolah, selain di Samarang ada juga beberapa sekolah di Garut tidak terlihat aktivitas siswa seperti biasanya. Demikian, seperti dikutip Antara. (fri)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Bupati Garut akan Copot Kepala Sekolah yang Liburkan Siswa

Published

on

Bupati Garut, Rudy Gunawan.

Indonesiaraya.co.id, Garut – Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan akan mencopot kepala sekolah yang meliburkan siswa akibat aksi mogok guru honorer di daerah itu.

“Nanti berhentikan kepala sekolahnya yang meliburkan sekolah,” katanya menanggapi sekolah yang libur karena aksi protes guru honorer di Garut, Senin (17/9/2018).

Ia menuturkan, kegiatan belajar mengajar di sekolah harus tetap berjalan seperti biasa, meskipun para gurunya sedang melakukan kegiatan lain seperti berunjuk rasa.

Siswa, kata dia, harus tetap belajar mendapatkan hak-haknya di sekolah, dan tidak menjadi korban hanya karena persoalan gurunya.

“Itu tidak benar, saya akan ambil tindakan kepada sekolah yang meliburkan anak-anak,” katanya.

Rudy menyampaikan, jajarannya bersama dinas pendidikan akan meninjau langsung sekolah yang meliburkan siswanya saat ini.

Jika terbukti ada sekolah libur karena alasan guru honorer berunjukrasa, kata Bupati, maka secepatnya kepsek bersangkutan akan diberhentikan.

“Nanti berhentikan kepala sekolahnya yang meliburkan sekolahnya, saya minta BKD siapkan SK pemberhentiannya,” kata Rudy.

Sejumlah sekolah dasar di Garut ada yang meliburkan siswanya karena guru honorer akan melakukan aksi menuntut segera diterbitkannya SK Bupati untuk guru honorer.

Aksi itu dilakukab sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menyatakan guru honorer ilegal.

Dalan aksi itu guru honorer tersebut sekaligus mempertanyakan maksud dan tujuan Kepala Dinas Pendidikan Jajat Darajat yang menyebut guru honorer ilegal. Demikian, seperti dikutip antara. (fri)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending