Connect with us

FINANSIAL

Rini: Peringkat Utang 5 BUMN Naik, Kepercayaan Meningkat

Published

on

Menteri BUMN Rini Soemarno

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri BUMN Rini Soemarno mengapresiasi keputusan Lembaga pemeringkat internasional Moody`s Investor Service menaikkan peringkat surat utang lima BUMN dan ini indikasi meningkatnya kepercayaan kalangan investor global terhadap proyek-proyek strategis nasional.

“Peningkatan rating korporasi dan surat utang beberapa BUMN ujung tombak infrastruktur energi serta infrastruktur transportasi,” kata Rini, di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, kepercayaan kalangan investor global menunjukan bahwa proyek-proyek strategis nasional seperti proyek listrik 35.000 MW, penyediaan energi yang dikelola Pertamina sebagai holding migas serta pembangunan infrastruktur pelabuhan dapat dijalankan secara baik, profesional serta akuntabel.

“Keyakinan investor juga terkait dengan kemampuan BUMN dalam mencari sumber pendanaan yang efektif dan inovatif, tidak hanya pendanaan konvensional tetapi juga mencari alternatif pendanaan lain baik di dalam maupun di luar negeri,” ujarnya.

Diketahui, Moody`s menaikkan rating utang Indonesia menjadi Baa2 dengan prospek stabil pada 13 April 2018. Sebelumnya peringkat utang Indonesia di kisaran Baa3 dengan prospek positif.

Adapun lima BUMN yang menerbitkan surat utang, yaitu PT PLN (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) , PT Pertamina (Persero), PT Jasa Marga Tbk (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II).

Moody?s menyebutkan, kenaikan peringkat utang PLN, Pelindo II dan Jasa Marga mengikuti kenaikan peringkat utang Indonesia menjadi Baa2. Sedangkan peringkat utang PGN mengikuti induk usahanya Pertamina dari Baa3 menjadi Baa2.

Rini menyatakan, dukungan pemerintah juga terbukti menjadi dorongan utama bagi keberlangsungan proyek strategis sesuai dengan target yang ditetapkan bersama pemerintah.

“Kementerian BUMN juga senantiasa memfasilitasi dan mendukung langsung ke lapangan untuk memastikan agar proyek-proyek strategis nasional berjalan sesuai timeline yang ditetapkan,” ujarnya.

Lembaga pemeringkat internasional itu juga merevisi prospek menjadi stabil dari positif.

Selain itu, peringkat utang jangka pendek PLN juga naik menjadi Baa2 dari sebelumnya Baa3. Prospek pun menjadi stabil dari sebelumnya positif.

Berikutnya, peringkat utang obligasi senior tanpa jaminan PLN melalui anak perusahaannya Majapahit Holding BV dari Baa3 menjadi Baa2.

Analis Senior Moody’s, Abhishek Tyagi, seperti dikutip dari laman Moody`s, mengatakan peningkatan peringkat utang PLN mencerminkan posisi strategis perusahaan sebagai satu-satunya penyedia listrik yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia, termasuk posisi dominannya di pembangkitan, distribusi dan transmisi.

Selain itu berhubungan erat dengan pemerintah.

Holding Migas

Menyusul kenaikan rating Indonesia, Pertamina juga menikmati kenaikan peringkat menjadi Baa2 dari Baa3, sejalan dengan ditunjuknya Pertamina sebagai holding migas yang mengerek peringkat utang PGN dari Baa3 menjadi Baa2 dengan prospek stabil dari sebelumnya positif.

“Peningkatan peringkat PGN mencerminkan posisi terdepan perusahaan di sektor transmisi dan distribusi gas Indonesia. Harapan kami bahwa PGN akan terus menerima dukungan dari pemerintah Indonesia melalui Pertamina,” tambah Tyagi.

Moody’s juga menaikkan peringkat utang Jasa Marga dari Baa3 menjadi Baa2. Kemudian merevisi prospek dari positif menjadi stabil.

“Peningkatan peringkat Jasa Marga mencerminkan ekspektasi kami akan kemungkinan dukungan yang besar dari Pemerintah Indonesia, mengingat kepemilikan mayoritas oleh pemerintah dan peran penting Jasa Marga dalam rencana Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur transportasi negara, khususnya sektor jalan tol,” kata Ray Tay, Senior Credit Officer Moody’s.

Terakhir, peringkat utang Pelindo II yang juga naik menjadi Baa2 dari Baa3. Prospek menjadi stabil dari positif. Di sisi lain, penerbitan obligasi berdenominasi mata uang asing milik Pelindo II tidak terpengaruh oleh peningkatan peringkat utang Indonesia. Prospek tetap stabil.

Kenaikan peringkat Pelindo II mencerminkan peran strategis sebagai pintu gerbang di sektor maritim Indonesia. Selain itu, perseroan juga menguasai pelabuhan Tanjung Priok yang memiliki kepentingan strategis tinggi.

Sedangkan Pelindo II tidak terpengaruhi peningkatan peringkat utang Indonesia karena sebelumnya peringkat perseroan sudah naik yang mencerminkan peran pentingnya di Indonesia, seperti dikutip Antara. (roy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

OJK Revisi Aturan Pembatasan Kredit Pengadaan Tanah

Published

on

Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Heru Kristiyana.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan pembatasan kredit oleh bank umum kepada pengembang untuk pengadaan tanah yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK).

“Kalau yang lama, kredit untuk pengadaan tanah itu kan dilarang. Sekarang kami ingin dorong sektor perumahan. Sedikit kami lakukan perbaikan, jadi pengadaan tanah khusus untuk land clearing kami perbolehkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Heru Kristiyana saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Kendati demikian, lanjut dia, OJK menerapkan sejumlah syarat untuk memitigasi risiko yang muncul dengan diperbolehkannya kredit untuk pengadaan tanah tersebut.

“Pertama, kredit untuk pengolahan tanah hanya untuk pembangunan rumah tapak dan rumah susun, dan bukan di kawasan komersial,” kata Heru.

Syarat kedua, ada perjanjian antara bank dan pengembang yang didalamnya mensyaratkan pengembang harus mulai melakukan pembangunan di atas tanah tersebut dalam waktu satu tahun.

“Jadi tidak boleh dibiarkan lebih dari setahun,” ujarnya.

Ketiga, pembiayaan oleh bank kepada pengembang harus diberikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan proyek yang dibiayai.

“Jadi kita lakukan perluasan seperti itu tetap dengan prinsip kehati-hatian,” kata Heru.

Penghapusan larangan pemberian kredit bagi pengolahan tanah bagi pengembang rumah tinggal dan rumah susun tersebut merupakan salah satu dari paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

OJK pun meringankan persyaratan kewajiban penilaian agunan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), seperti dikutip Antara. (cit)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI : Cadangan Devisa Sangat Cukup, Tahan Modal Keluar

Published

on

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo .

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan cadangan devisa Indonesia saat ini masih sangat mencukupi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga mampu meyakinkan investor global untuk tidak melarikan modalnya dari pasar keuangan domestik (capital reverseal).

Usai menaikkan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate” menjadi 5,5 persen di Jakarta, Rabu (15/8/2018), Perry juga mengatakan bank sentral belum melirik opsi untuk memanfaatkan fasilitas bilateral maupun multilateral, seperti perjanjian pertukaran mata uang, guna mengendalikan tekanan yang menerpa nilai tukar rupiah.

Opsi fasilitas bilateral maupun multilateral seperti perjanjian pertukaran mata uang merupakan garis kedua pertahanan ekonomi sebuah negara (second line of defense) untuk menghadapi gejolak perekonomian.

“Cadangan devisa cukup dalam arti bukan hanya membiayai impor dan utang. Tapi mitigasi kemungkinan capital reversal,” kata Perry.

Cadangan devisa, menurut data BI, memang terus menunjukkan penurunan sejak awal Januari 2018. Di akhir Januari 2018, cadangan devisa sebesar 131,9 miliar dolar AS dan menurun menjadi 118,3 miliar dolar AS di akhir Juli 2018.

Sebagian cadangan devisa tersebut digunakan untuk intervensi pasar saat nilai tukar rupiah tertekan. Sejak awal tahun hingga Agustus 2018 ini rupiah sudah terdepresiasi 7,04 persen.

Di pertengahan Agustus 2018 ini, otoritas moneter menaikkan suku bunga acuannya menjadi 5,5 persen, sebuah langkah yang di luar ekspetasi mayoritas analis.

Baca juga: Perbaiki transaksi berjalan, BI naikkan bunga acuan
Baca juga: Kurangi tekanan rupiah, BI minta korporasi tidak borong valas

Kenaikan suku bunga yang melengkapi pengetatan kebijakan moneter sebanyak 125 basis poin sepanjang tahun ini di tengah kekhawatiran efek krisis keuangan di Turki, ekspetasi kenaikan bunga Bank Sentral AS Federal Reserve di September 2018, dan membesarnya defisit transaksi berjalan.

Suku bunga acuan yang meningkat diharapkan dapat mengendalikan permintaan impor sehingga defisit transaksi berjalan dapat mengecil dan menghemat devisa yang digunakan untuk membayar impor, seperti dikutip Antara. (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Perkuat Rupiah, Kadin Fasilitasi Pertemuan Pemerintah-Pengusaha

Published

on

Ketua Kadin Indonesia, Rosan Roeslani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sebagai upaya untuk memperkuat serta menstabilkan nilai tukar rupiah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam (15/8/2018), mengatakan pertemuan tersebut akan dimulai minggu depan dan dilakukan secara satu per satu.

Rosan menjelaskan bahwa pelaku usaha yang diutamakan dalam pertemuan lanjutan tersebut adalah pengusaha dari sektor pertambangan, minyak dan gas, serta komoditas.

Ia mengatakan bahwa pelaku usaha dari sektor pertambangan akan menjadi pertimbangan utama.

“Sektor batubara untuk menaikkan produksi sampai 40-50 juta ton itu bisa dilakukan segera karena infrastrukturnya sudah ada. Perusahaan batubara juga sudah menyanggupi,” ujar Rosan.

Pertemuan antara pelaku usaha dan pemerintah dilakukan secara one-on-one karena setiap pengusaha mempunyai karakteristik yang berbeda- beda, sehingga penyelesaian masalahnya juga memiliki perbedaan.

“Ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa ada pertemuan reguler, sehingga semua isu bisa ditanggapi dengan cepat dan implementasinya bisa dijalankan,” kata Rosan, seperti dikutip Antara. (vin)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending