Connect with us

SEKTOR RIIL

Ini Respon Kementerian BUMN, Terkait “Percakapan” Fee Proyek Menteri Rini dan Bos PLN

Published

on

Menteri BUMN Rini M. Soemarno, dan Dirut PLN Sofyan Basir.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Percakapan telepon diduga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir tengah viral di media sosial. Dalam pembicaraan tersebut, keduanya cukup serius membahas soal fee proyek.

Percakapan tersebut diunggah di akun instagram @jokerpolitik dalam bentuk vidio yang kemudian diisi suara rekaman tersebut.

“Admin abis sholat Jumat mau pergi jauh, jangan tanya kemana, pokoknya admin bawa baju tiga setel sama Sempak dua lembar,” demikian caption akun tersebut.

“Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN”

Usut punya usut, akun instagram @om_gadun adalah yang pertama kali mengunggahnya dengan caption ‘Dashyaaatttt…!!!! Mau kelanjutanhya? Om butuh 1000 likes #MafiaMigas #RIwayatpertaminakiNI’.

Perbincangan keduanya turut menyeret nama ‘Pak Ari’ dalam proyek yang mereka bahas.

“Saya juga kaget kan Bu, saya mau cerita ke Ibu, beliau (Pak Ari) kan panggil saya, pagi kemarin kan saya baru pulang,” ucap Sofyan.

“Yang penting ginilah, sudahlah, kan yang harus ambil kan dua, Pertamina sama PLN.” Rini menjawabnya.

“Betul,” timpal Sofyan.

“Ya, dua-duanya punya saham lah Pak, begitu,” sambung Rini lagi.

“Waktu itu saya ketemu Pak Ari juga, Bu. Saya bilang ‘Pak Ari mohon maaf, masalah share ini kita duduk lagi lah, Pak Ari,” lanjut Sofyan.

“Saya terserah bapak-bapak lah, saya memang kan konsepnya sama-sama Pak Sofyan,” balas Rini.

“Saya kemarin bertahan, Bu, kan beliau ngotot. ‘Kamu gimana sih, Sof?’ Lho kan, Pak, kalo enggak ada PLN kan Bapak enggak ada juga tuh buat bisnis,” respon Sofyan.

“Kan saya ketemu Pak Ari juga, Bu.” tambahnya

Rini kemudian membalas. “Menurut saya banyak yang nerusin, cuma saya bilang sama kakak saya yang satunya, biasanya kalau dia sudah enggak mau ngomong, saya ngomong sama yang satunya supaya nyambung ke sana gitu kan.”

“Betul, betul,” timpal Sofyan.

Itu hanya sebagian percakapan diantara kedua pejabat tersebut.

Tanggapan Resmi Kementerian BUMN

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan, memang benar bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Dalam diskusi tersebut, baik Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Dirut PLN Sofyan Basir memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.

Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.

Dalam perbincangan yang dilakukan pada tahun lalu itu pun Menteri Rini secara tegas mengungkapkan bahwa hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan. Sehingga BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni.

Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.

“Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG),” kata Imam di Solo, Sabtu (28/04/2018).

Sementara itu, terkait dengan penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang jelas dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat, Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut. (bud)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SEKTOR RIIL

Pemerintah-DPR Sepakati Asumsi Dasar Energi

Published

on

Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah dan Komisi VII DPR menyepakati asumsi dasar makro sektor ESDM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

“Ini yang sudah kami (DPR) putuskan dengan Pak Menteri, setelah melalui pembahasan maraton,” ujar Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Asumsi Indonesian crude price (ICP) ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel. Angka ini naik dibandingkan APBN 2018 yang hanya 48 dolar AS per barel.

Sementara itu, lifting migas ditetapkan 2.025 ribu barel setara minyak per hari yang terdiri atas minyak 775 ribu barel per hari dan gas bumi 1.250 ribu barel setara minyak per hari.

Dibanding APBN 2018, asumsi lifting minyak turun 25 ribu barel per hari, sedangkan gas naik 50 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk penggantian biaya operasi migas (cost recovery) pada tahun depan dipatok sebesar 8 hingga 10 miliar dolar AS.

Sementara, volume BBM bersubsidi ditetapkan 15,11 juta kiloliter yang terdiri atas minyak tanah 0,61 juta kiloliter dan minyak solar 14,5 juta kiloliter.

Sementara volume elpiji bersubsidi tiga kg ditetapkan naik menjadi 6,978 juta metrik ton dari 2018 sebesar 6,45 juta metrik ton.

Subsidi tetap minyak solar (gas oil 48) mengalami perubahan menjadi Rp2.000 per liter atau naik Rp1.500 dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk subsidi listrik disetujui Rp57,67 triliun.

Menanggapi putusan tersebut, Menteri ESDM merespon positif. “Kami menerima baik hasil ketetapan ini dan kami sangat menganjurkan sekiranya pimpinan Komisi VII DPR RI untuk menyampaikan segera ke Banggar (Badan Anggaran) DPR,” kata Jonan.

Di samping menetapkan asumsi dasar sektor ESDM, Menteri ESDM dan Komisi VII DPR juga menyepakati alokasi anggaran Kementerian ESDM pada RAPBN 2019 sebesar Rp4,9 triliun.

Raker tersebut juga sepakat akan melakukan dikusi focus group discussion (FGD) antara pemerintah, DPR RI, BUMN dan pihak swasta terkait demi merealisasikan program dan kegiatan sektor ESDM agar tepat sasaran. Demikian, seperti dikutip Antara. (aft)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Harga BBM Nonsubsidi Wajar Disesuaikan, Kata Pengamat

Published

on

Harga BBM nonsubsidi seiring kenaikan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pengamat energi Komaidi Notonegoro menilai pelaku usaha wajar menyesuaikan harga BBM nonsubsidi seiring kenaikan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Dengan harga minyak mentah naik dan rupiah yang makin melemah seperti sekarang ini, maka wajar jika badan usaha menyesuikan harga BBM terutama jenis nonsubsidi yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu,” katanya di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Menurut dia, pemerintah jangan lagi memanjakan rakyat dengan harga BBM, yang murah.

Kondisi saat ini, lanjutnya, berbeda dengan beberapa waktu lalu yang memungkinkan pemerintah menjaga harga BBM tetap murah.

Ia mengatakan saat ini biaya produksi BBM cenderung terus mengalami kenaikan seiring peningkatan harga minyak mentah dunia.

Harga minyak mentah dunia pada Agustus 2018 tercatat sudah 72,44 dolar AS per barel atau jauh di atas asumsi APBN 2018 yang 48 dolar per barel.

“Khusus di Indonesia, harga BBM makin melambung lagi dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” katanya.

Ia mencatat nilai tukar rupiah selama Agustus 2018 mencapai Rp14.560 per dolar AS atau juga di atas asumsi APBN 2018 sebesar Rp13.400 dolar AS.

Sementara itu, di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) wilayah Jakarta dan sekitarnya, Senin, harga BBM nonsubsidi yang dijual PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia dan PT Total Oil Indonesia, terpantau berbeda-beda.

Harga BBM nonsubsidi jenis bensin dengan angka oktan (reseacrh octane number/RON) 90 atau Pertalite dijual Pertamina Rp7.800 per liter.

Sementara, BBM dengan RON sama yakni Reguler dibanderol Shell seharga Rp9.400 per liter dan Performance 90 dijual Total Rp9.200 per liter.

Untuk BBM RON 92, produk Pertamax dijual Pertamina seharga Rp9.500 per liter, Shell menjual produk Super Rp10.250 per liter, dan Performance 92 dibanderol Total juga Rp10.250 per liter.

Sedangkan, untuk RON 95, produk V-Power dibanderol Shell dengan harga Rp11.850 per liter dan Total dengan produknya Performance 95 dijual Rp11.650 per liter.

Pertamina tidak mengeluarkan lagi produk bensin RON 95. Namun, BUMN migas tersebut menjual produk dengan angka oktan yang lebih tinggi yakni Pertamax Turbo dengan RON 98. Saat ini, harga Pertamax Turbo 98 dibanderol Rp10.700 per liter.

Untuk BBM nonsubsidi jenis diesel, Pertamina menjual Pertamina Dex Rp10.500 per liter, Shell menjual Diesel Rp11.600 per liter, dan Total membanderol Performance Diesel Rp11.500 per liter.

Regulasi harga BBM nonsubsidi tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Permen ESDM No 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

Sesuai permen terbaru tersebut, harga BBM nonsubsidi ditetapkan badan usaha dan wajib dilaporkan ke Menteri ESDM.

Badan usaha menetapkan harga BBM nonsubsidi mengikuti pasar atau naik dan turun mengikuti harga keekonomiannya.

Sejumlah faktor utama yang menyebabkan harga BBM nonsubsidi naik atau turun adalah harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Kenaikan dua variabel tersebut membuat harga impor BBM menjadi meningkat, sehingga harga jual ke masyarakat pun makin meningkat. Demikian,seperti dikutip Antara. (kel)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Menteri Susi Ajak Akademisi Jaga Kedaulatan Laut

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Indonesiaraya.co.id, Palembang – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak para mahasiswa dan akademisi untuk turut andil menjaga kedaulatan laut Indonesia.

“Anda sekalian akan menjadi bagian dari kedaulatan laut yang saat ini kita jaga penuh,” kata Susi saat menjadi pembicara pada pembukaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia di Palembang, Senin (17/9/2018).

Ia memaparkan bahwa pemerintahan saat ini menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

“Untuk menjadikan laut kita sebagai masa depan bangsa adalah hal yang penting maka yang pertama harus dilakukan menertibkan kapal asing yang masuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia,” ungkap dia.

Dia menjelaskan sejak 2012 pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan moratorium terhadap kapal asing guna meningkatkan ekspor ikan Indonesia berkali-kali lipat.

“Dulu Indonesia melayani jutaan ton ekspor ikan kemudian jatuh jadi hanya tinggal 50 persen saja, kehilangan yang banyak atas sumber daya kita mengakibatkan eksportir tidak bisa ekspor lagi disebabkan penangkapan ikan tanpa izin (illegal fishing) di tengah laut kita,” ujar Susi.

Ia menambahkan, sebenarnya tidak hanya ikan tetapi juga soal minyak. Kapal asing yang terhitung jumlahnya mencapai lebih dari sepuluh ribu unit tidak membayar pajak bahkan melakukan ekspor langsung dari tengah laut.

Pemerintah saat ini berkomitmen penuh pada laut sebagai masa depan bangsa, karena itu dibentuk Satgas menyelesaikan persoalan laut dan penerbitan Peraturan Presiden No 44 tentang perikanan tangkap dan menjaga kedaulatan laut Indonesia.

“Besar harapan saya agar akademisi memastikan Perpres 44 jangan sampai direvisi,” harapnya.

Menurut dia, saat ini satu-satunya yang paling berdaulat adalah perikanan dan ini menjadi tugas semua pihak untuk ikut serta mengawalnya.

“Masak yang menangkap ikan di perairan kita yang kaya harus orang asing, jelas tidak boleh,” tegas dia.

Ia juga mengingatkan kembali para mahasiswa perikanan dan generasi muda lainnya untuk siap berhadapan dengan tantangan globalisasi. Hal ini dikarenakan segala subjek yang berkaitan dengan kekayaan laut dan penjagaan kedaulatan laut memerlukan banyak keahlian dan ilmu.

“Inilah kesempatan generasi kalian menghadapi masa depan,” ujarnya.

Universitas juga diharapkan menjawab tantangan yang sama dan berinovasi setiap waktu untuk meng-upgrade teknologi perikanan.

Susi juga berjanji akan mendukung setiap program perikanan yang diselenggarakan perguruan tinggi jurusan perikanan dan kelautan.

Sementara itu, Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Anis Saggaff menjelaskan Unsri memiliki program studi perikanan, baik di bidang budidaya maupun pengolahan hasil perikanan.

Pihaknya juga menyediakan Taman Buah Firdaus yang dilengkapi kolam untuk pembudidayaan ikan bagi mahasiswa.

“Pembudidayaan ini diteliti dan dikembangkan oleh mahasiswa kemudian dilepas untuk masyarakat,” ujarnya. Demikian, seperti dikutip Antara. (fen)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending