Connect with us

FINANSIAL

Menkeu : JP Morgan Berubah, dan Kembali Jadi Diler SUN

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bank investasi asal Amerika Serikat yang sempat diputus kontraknya oleh Pemerintah Indonesia, JP Morgan, mengalami perubahan positif.

“Setelah evaluasi selama satu tahun, kami menganggap bahwa itu adalah sesuatu perubahan positif dan kami mengembalikan lagi JP Morgan sebagai bank persepsi dan salah satu diler Surat Utang Negara,” kata Sri Mulyani setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan JP Morgan di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (02/5/2018).

Menkeu mengatakan JP Morgan meninjau ulang riset mereka dengan cara mengubah protokol dan mekanisme.

Sebelumnya, riset JP Morgan yang menurunkan peringkat Indonesia dua peringkat menjadi ?underweight? dari ?overweight? dianggap informasi negatif sehingga Kementerian Keuangan memutus kontrak dengan perusahaan itu sebagai diler SUN pada awal 2017.

“Waktu tahun 2016 saya membuat keputusan karena waktu itu produk riset JP Morgan memiliki judgement yang tidak prudent dan bisa menimbulkan market swing,” kata Sri Mulyani.

Dalam pertemuan selama sekitar 45 menit tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menkeu dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Sementara nCEO JP Morgan Chase Bank Jamie Dimon didampingi oleh Managing Director & Senior Country Officer (CEO) Indonesia Haryanto T Budiman.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan kembali menunjuk JP Morgan Chase Bank NA sebagai Diler Utama Surat Utang Negara sesuai Surat Penunjukan Nomor S-45/MK.8/2018 tertanggal 17 April 2018.

Keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan menyebutkan penunjukan JP Morgan Chase Bank NA sebagai Diler Utama berlaku efektif sejak 2 Mei 2018.

Dengan kembali masuknya JP Morgan Chase Bank NA, maka jumlah penjual utama SUN saat ini menjadi 20 institusi yang terdiri atas 16 bank dan empat perusahaan sekuritas, seperti dikutip Antara (asm)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

FINANSIAL

Perusahaan BUMN Geo Dipa Dukung Kegiatan IMF-World Bank Annual Meeting

Published

on

lMF-WB 2018 adalah ajang Indonesia untuk mempresentasikan pencapaian Indonesia dalam reformasi dan demokrasi, hingga kemajuan ekonomi nasional pasca krisis.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) turut mendukung kegiatan International Monetary Fund (IMF)-World Bank Annual Meeetings 2018 di Nusa Dua, Bali.

“Ini adalah ajang Indonesia untuk mempresentasikan pencapaian Indonesia dalam reformasi dan demokrasi, hingga kemajuan ekonomi nasional pasca krisis hebat di 1997-1998, kami mendukung,” kata Dirut Geo Dipa Riki Ibrahim di Jakarta, Selasa (20/9/2018).

Menurut Riki, dukungan bukan hanya dari Geo Dipa, sejumlah BUMN lainnya juga mendukung kegiatan ini, antara lain : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Pertemuan yang diselenggarakan mulai dari 8 Oktober 2018 sampai 14 Oktober 2018 ini akan dihadiri oleh lebih dari 15,000 orang yang terdiri anggota parlemen, pejabat negara, pengamat internasional, akademisi, wartawan, dan lembaga internasional.

Pertemuan selama sepekan tersebut juga akan menghadirkan seluruh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 negara, 5,000 investor di industri keuangan dan dan 500 lembaga swadaya masyarakat.

“Ini adalah pertemuan ekonomi terbesar di dunia ini yang akan sangat menguntungkan Indonesia karena akan mendatangkan jutaan dolar ke pendapatan negara melalui sektor perhotelan, sektor kuliner, sektor pariwisata dan sektor transportasi,” kata Riki.

Selain itu, menurut Riki, pertemuan selama seminggu tersebut akan menarik banyak investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri.

“Oleh karena itu, Indonesia dapat menunjukkan kemajuannya sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan menawarkan keuntungan kepada dunia apabila berinvestasi di Indonesia,” katanya.

Menurutnya, pertemuan ekonomi ini harus dijadikan momentum penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Panjaitan menyebutkan, penyelenggaraan 3.000 pertemuan di Annual Meeting 2018 membutuhkan kerja luar biasa keras dari seluruh lini, mengingat akan dibanjiri 15 ribu sampai 17 ribu tamu. Terdiri dari 1.500 dari IMF-World Bank, delegasi resmi mencapai 3.000-4.000 orang, dan peserta lain termasuk keluarga peserta. 

“Ini akan menjadi pusat perhatian di seluruh dunia. Ini waktu yang tepat untuk mempresentasikan Indonesia, bukan hanya jadi host tapi juga di dalam memaparkan kemajuan pembangunan dan aspek pariwisata,” jelas Luhut.

Rangkaian pertemuan lMF-WB 2018 ini memiliki makna yang sangat strategis dan prestisius. Indonesia akan menjadi pusat perhatian dunia, karena pentingnya kesepakatan yang dihasilkan, serta kehadiran para pelaku utama sektor keuangan dan ekonomi global. (rin)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Bea Impor Baru AS-China Tekan Rupiah ke Rp14.933

Published

on

Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Bank Indonesia memandang pelemahan rupiah pada perdagangan Selasa ini merupakan dampak eksternal setelah pengumuman dari Presiden Donald Trump bahwa AS akan mengenakan bea impor 10 persen atas barang-barang dari China per 24 September 2018.

Episode baru dari perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia itu menyulut depresiasi pada nilai mata uang di negara berkembang termasuk Indonesia. China juga telah berulang kali menegaskan akan membalas segala tindakan pengenaan bea masuk oleh AS.

“Sentimen itu (perang dagang) yang paling berperan, risiko AS-China telah mengena mata uang negara-negara berkembang,” kata Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Nilai bea impor yang akan dikenakan Trump itu senilai 200 miliar dolar AS atau hampir Rp3.000 triliun. Pada awal 2018, terdapat kemungkinan AS akan kembali mengerek bea impor tersebut menjadi 25 persen.

Dampak eksternal dari perang dagang dua negara adikuasa ini merupakan hal yang paling sulit dikalkulasi oleh bank-bank sentral negara berkembang untuk menyusun kebijakan antisipatif guna menjaga stabiltas perekonomian.

Dody berjanji bank sentral akan tetap berada di pasar untuk melakukan intervensi nilai kurs secara terukur.

“Mudah-mudahan tekanannya tidak terlalu besar. Itu adalah salah satu risiko eksternal yang kami lihat dan itu juga kena ke mata uang di emerging markets,” ujarnya.

Tekanan dari perang dagang ini juga menjadi salah satu penyulut tekanan eksternal yang akan menerpa nilai rupiah selama sisa tahun ini selain kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS The Federal Reserve.

BI akan melakukan Rapat Dewan Gubernur pada 26-27 September 2018 untuk menentukan kebijakan stabilisasi.

“Kami akan lihat di pekan depan RDG. semua risiko kami lihat dari eksternal dan domestik, tidak ada yang baru dengan proses yang kita lakukan bulan-bulan sebelumnya,” ujar dia.

Hingga Selasa (18/9/2018) siang 12.00 WIB, rupiah berada di posisi Rp14.933 per dolar AS atau melemah 0,35 persen (53 poin) dibanding penutupan di hari sebelumnya. Mata uang Garuda sebelumnya dibuka melemah 18 poin atau 0,12 persen di posisi Rp14.898 per dolar AS.

Per Selasa ini, Bank Indonesia mematok kurs tengah di Rp14.908 per dolar AS, melemah 49 poin atau 0,32 persen dari posisi Rp14.859 pada Senin (17/9/2018). Demikian, seperti dikutip Antara. (aip)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Rupiah Tetap Kokoh Jelang “Gonjang-Ganjing” Pemilu

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (4/9/2018), mengatakan perlemahan rupiah terhadap dolar AS disebabkan oleh tekanan global maupun domestik.

Sri Mulyani menyebut fenomena ini dengan istilah “perfect storm” atau badai yang sempurna, karena kombinasi persoalan yang terjadi di luar maupun dalam negeri terjadi dalam waktu yang bersamaan.

Ia menjelaskan penyebab eksternal dari depresiasi rupiah terhadap dolar AS adalah pembalikan modal ke negara maju sebagai dampak dari normalisasi kebijakan moneter dan kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve (Bank Sentral AS).

Kondisi ini diperparah oleh potensi terjadinya perang dagang antara AS dengan China serta guncangan ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Argentina maupun Turki.

Sri Mulyani mengakui lingkungan ekonomi global yang menantang seperti ini masih dapat terjadi tahun depan dan diperkirakan dapat memberikan dampak negatif terhadap negara-negara berkembang pada 2019.

Berbagai tekanan eksternal ini didukung oleh buruknya kondisi domestik yaitu defisit neraca transaksi berjalan yang hingga semester I-2018 telah tercatat 13,7 miliar dolar AS atau 2,6 persen terhadap PDB.

Realisasi tersebut sedikit mengkhawatirkan karena defisit neraca transaksi berjalan Indonesia untuk keseluruhan 2017 hanya mencapai 17,3 miliar dolar AS atau 1,7 terhadap PDB.

Untuk itu, pemerintah mulai melakukan pembenahan terhadap defisit neraca transaksi berjalan untuk memperkuat fundamental ekonomi yang saat ini masih tercatat cukup baik.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengharapkan penguatan fundamental ekonomi ini dapat membedakan Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya yang kebijakan ekonominya tidak konsisten dengan kondisi fundamental.

“Kami berharap, dengan kehati-hatian ini, Indonesia dapat dibedakan dari ’emerging countries’ lain yang fundamental ekonominya lebih rapuh dan kebijakan ekonominya tidak mencerminkan pondasi mereka,” ujar Sri Mulyani.

Dari sisi fiskal, upaya pengelolaan dengan menjaga kinerja penyerapan anggaran dan penerimaan perpajakan juga dilakukan untuk memberikan kepastian kepada pengelola dana terhadap prospek ekonomi Indonesia di masa depan.

Pembenahan beri dampak positif

Dalam kesempatan yang terpisah, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan tekanan domestik yang sedikit mereda pada 2019 akan memberikan dampak positif kepada kinerja defisit neraca transaksi berjalan.

Mirza mengatakan penyebab domestik yang bisa membantu mengurangi tekanan terhadap defisit neraca transaksi berjalan adalah realisasi dari penjadwalan ulang proyek infrastruktur yang bermanfaat mengurangi impor bahan baku.

Selain itu, kata dia, pelaksanaan dari penggunaan energi biodiesel (B20) juga bermanfaat untuk mengurangi impor migas, terutama solar, yang selama ini menjadi salah satu penyebab tingginya defisit neraca transaksi berjalan.

Mirza mengharapkan kondisi perbaikan defisit neraca transaksi berjalan ini secara tidak langsung bisa memberikan efek positif kepada pergerakan nilai tukar rupiah pada 2019, yang saat ini masih bergejolak akibat tekanan global.

Realisasi defisit neraca transaksi berjalan yang hingga semester I-2018 tercatat sebesar 13,7 miliar dolar AS atau 2,6 persen terhadap PDB menjadi alasan dari sisi domestik penyebab terjadinya perlemahan rupiah terhadap dolar AS.

Meski demikian, tekanan terhadap mata uang diperkirakan ikut berkurang di 2019, sehingga volatilitas kurs diproyeksikan akan lebih rendah daripada 2018, seiring dengan berakhirnya normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral AS.

Menurut rencana, otoritas moneter dari negara adidaya tersebut mulai perlahan-lahan menghentikan penyesuaian suku bunga acuan pada 2019, sehingga investasi portofolio diperkirakan kembali masuk ke negara berkembang.

“Intinya 2019 itu kenaikan suku bunga AS sudah stop. Kalau sudah stop, ‘pressure’ atau tekanan dari sentimen negatif dari kenaikan suku bunga AS di 2019 juga mudah-mudahan sudah hilang,” ujar Mirza.

Saat ini, Bank Sentral AS diperkirakan masih akan melakukan penyesuaian suku bunga acuan sebanyak dua kali lagi hingga akhir 2018, dan akan melakukan hal serupa sebanyak dua atau tiga kali pada 2019.

Selain itu, berkurangnya dampak negatif dari perang dagang yang dilakukan China dan AS juga dapat membantu stabilisasi rupiah di 2019 yang diperkirakan berada pada kisaran Rp14.300-14.700 per dolar AS.

Rupiah tidak dalam krisis

Harapan pengelola fiskal maupun otoritas moneter ini, didukung riset terbaru dari Nomura Holdings Inc yang menyatakan Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara berkembang yang mempunyai risiko kecil atas terjadinya krisis mata uang.

Indonesia setara dengan negara berkembang lain yang juga mempunyai risiko rendah terhadap krisis mata uang seperti Brasil, Bulgaria, Kazakhstan, Peru, Filipina, Rusia dan Thailand.

Laporan ini menyatakan berbagai langkah yang sudah dilakukan otoritas moneter maupun pemerintah Indonesia untuk menjaga pergerakan nilai tukar telah berjalan dengan efektif.

Indonesia juga dinilai telah memiliki cadangan devisa untuk menahan depresiasi rupiah serta berbagai upaya untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan dan membuat APBN yang kredibel.

Dalam kesempatan ini, Nomura juga memberikan sinyal bahwa tujuh negara berkembang mengalami risiko krisis nilai tukar yang tinggi yaitu Sri Lanka, Afrika Selatan, Argentina, Pakistan, Mesir, Turki dan Ukraina.

Negara-negara lain seperti Malaysia, Meksiko, China, Vietnam, India, Korea Selatan maupun Polandia, juga mendapatkan penilaian “merah”, meski dalam skala krisis yang rendah.

Riset Nomura ini didasarkan pada model peringatan dini yang bernama Damocles, yang mengacu pada salah satu tokoh dalam mitologi Yunani.

Damocles dibangun untuk mengidentifikasi potensi krisis mata uang di 30 negara berkembang dengan mempelajari beberapa indikator, termasuk cadangan devisa, tingkat utang, suku bunga, aliran dana dan impor.

Semakin tinggi skor Damocles di suatu negara, maka semakin rentan negara tersebut mengalami krisis, seperti yang saat ini dialami Sri Lanka dengan nilai 175, atau yang tertinggi diantara negara berkembang lainnya.

Model ini dengan tepat telah memprediksikan sekitar 67 persen dari krisis mata uang di 54 negara berkembang sejak 1996, sekitar 12 bulan sebelum krisis terjadi.

Beberapa diantaranya seperti krisis finansial Asia pada 1997, krisis keuangan Rusia pada 1998 serta guncangan ekonomi yang baru-baru ini terjadi di Argentina, Turki, Afrika Selatan dan Pakistan.

Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari juga mengatakan pergerakan rupiah terhadap dolar AS saat ini jauh dari mendekati situasi ketika terjadi krisis keuangan pada 1997-1998.

Ia juga menyakini koordinasi antara pemerintah, BI maupun OJK dalam keadaan baik untuk menjaga kinerja perekonomian, karena volatilitas rupiah tidak terjadi terlalu tinggi, seperti di negara berkembang lainnya.

Untuk itu, Denni mengharapkan masyarakat tidak panik dan mendukung berbagai langkah yang dilakukan guna menekan perlemahan rupiah yang sejak awal tahun telah terdepresiasi sebesar sembilan persen.

Peraih PhD dari University of Colorado at Boulder ini juga mengharapkan para pelaku politik untuk tidak menjadikan situasi ekonomi yang sedang bergejolak sebagai komoditas politik menjelang pemilihan umum.

“Jangan menggunakan apa yang terjadi pada rupiah sekarang untuk kepentingan konstestasi politik. Indonesia adalah rumah kita bersama. Tidak ada yang diuntungkan kalau rumah kita runtuh,” katanya. Demikian, seperti dikutip Antara. (sgh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending