Connect with us

SEKTOR RIIL

Menkeu : Kenaikan Harga Minyak Pengaruhi Beban Subsidi

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan harga minyak di pasar internasional ikut mempengaruhi beban subsidi energi yang telah ditetapkan dalam APBN 2018.

“Implikasinya tentu saja bahwa nilai subsidi yang harus ditanggung oleh Pertamina meningkat cukup besar,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (3/5/2018).

Sri Mulyani menjelaskan saat ini harga ICP minyak rata-rata saat ini sudah melebihi asumsi yang ditetapkan dalam APBN sebesar 48 dolar AS per barel.

Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar Pertamina tidak menanggung beban subsidi yang terlalu besar dan tetap bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sudah membahas mengenai mekanisme agar masyarakat tetap bisa terjaga daya belinya, terutama karena tekanan dari harga minyak BBM, dan Pertamina sebagai suatu korporasi tetap memiliki `going concern` yang tetap baik,” ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan pemerintah juga berkomunikasi secara intens dengan DPR mengenai kenaikan harga minyak dunia ini agar keberlangsungan APBN tetap terjaga.

“Kami juga berharap agar komunikasi politik kita dengan dewan tetap bisa terjaga karena penggunaan uang APBN yang di luar UU APBN, atau yang sudah diatur oleh APBN tetapi mekanismenya perlu disampaikan kepada dewan, perlu kita jaga juga,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat rata-rata harga ICP minyak pada periode Januari-Maret 2018 telah mencapai 63,02 dolar AS per barel atau lebih tinggi dari periode sama 2017 sebesar 51,03 dolar AS per barel.

Peningkatan harga yang signifikan tersebut selain karena aktivitas perekonomian global yang membaik juga dipengaruhi oleh keputusan OPEC untuk memangkas produksi hingga akhir 2018.

Selain itu, peningkatan harga juga disebabkan oleh gejolak geopolitik di beberapa wilayah yang memberikan sentimen positif pada harga minyak mentah dunia.

Kondisi ini yang menyebabkan pergerakan harga minyak pada Maret 2018 berbeda dengan rata-rata historis yang cenderung menurun pada periode Maret.

Meski meningkatkan beban subsidi pada APBN, kenaikan harga minyak ini bisa memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara di 2018.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Askolani menambahkan realisasi belanja subsidi energi hingga pertengahan April 2018 telah mencapai Rp25,3 triliun terutama untuk subsidi BBM Rp15,7 triliun dan subsidi listrik Rp9,6 triliun.

Dari penyerapan subsidi energi tersebut, sebanyak Rp9,3 triliun dimanfaatkan untuk membayar tunggakan kepada Pertamina maupun PLN tahun sebelumnya, masing-masing sebesar Rp6,3 triliun dan Rp3 triliun.

“Realisasi subsidi triwulan satu 2018 meningkat dari triwulan satu 2017 karena adanya penyelesaian kurang bayar subsidi. Tunggakan tahun sebelumnya ini menggunakan pagu cadangan,” ujar Askolani, seperti dikutip Antara.(syg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Pemerintah-DPR Sepakati Asumsi Dasar Energi

Published

on

Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah dan Komisi VII DPR menyepakati asumsi dasar makro sektor ESDM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

“Ini yang sudah kami (DPR) putuskan dengan Pak Menteri, setelah melalui pembahasan maraton,” ujar Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Asumsi Indonesian crude price (ICP) ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel. Angka ini naik dibandingkan APBN 2018 yang hanya 48 dolar AS per barel.

Sementara itu, lifting migas ditetapkan 2.025 ribu barel setara minyak per hari yang terdiri atas minyak 775 ribu barel per hari dan gas bumi 1.250 ribu barel setara minyak per hari.

Dibanding APBN 2018, asumsi lifting minyak turun 25 ribu barel per hari, sedangkan gas naik 50 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk penggantian biaya operasi migas (cost recovery) pada tahun depan dipatok sebesar 8 hingga 10 miliar dolar AS.

Sementara, volume BBM bersubsidi ditetapkan 15,11 juta kiloliter yang terdiri atas minyak tanah 0,61 juta kiloliter dan minyak solar 14,5 juta kiloliter.

Sementara volume elpiji bersubsidi tiga kg ditetapkan naik menjadi 6,978 juta metrik ton dari 2018 sebesar 6,45 juta metrik ton.

Subsidi tetap minyak solar (gas oil 48) mengalami perubahan menjadi Rp2.000 per liter atau naik Rp1.500 dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk subsidi listrik disetujui Rp57,67 triliun.

Menanggapi putusan tersebut, Menteri ESDM merespon positif. “Kami menerima baik hasil ketetapan ini dan kami sangat menganjurkan sekiranya pimpinan Komisi VII DPR RI untuk menyampaikan segera ke Banggar (Badan Anggaran) DPR,” kata Jonan.

Di samping menetapkan asumsi dasar sektor ESDM, Menteri ESDM dan Komisi VII DPR juga menyepakati alokasi anggaran Kementerian ESDM pada RAPBN 2019 sebesar Rp4,9 triliun.

Raker tersebut juga sepakat akan melakukan dikusi focus group discussion (FGD) antara pemerintah, DPR RI, BUMN dan pihak swasta terkait demi merealisasikan program dan kegiatan sektor ESDM agar tepat sasaran. Demikian, seperti dikutip Antara. (aft)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Harga BBM Nonsubsidi Wajar Disesuaikan, Kata Pengamat

Published

on

Harga BBM nonsubsidi seiring kenaikan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pengamat energi Komaidi Notonegoro menilai pelaku usaha wajar menyesuaikan harga BBM nonsubsidi seiring kenaikan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Dengan harga minyak mentah naik dan rupiah yang makin melemah seperti sekarang ini, maka wajar jika badan usaha menyesuikan harga BBM terutama jenis nonsubsidi yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu,” katanya di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Menurut dia, pemerintah jangan lagi memanjakan rakyat dengan harga BBM, yang murah.

Kondisi saat ini, lanjutnya, berbeda dengan beberapa waktu lalu yang memungkinkan pemerintah menjaga harga BBM tetap murah.

Ia mengatakan saat ini biaya produksi BBM cenderung terus mengalami kenaikan seiring peningkatan harga minyak mentah dunia.

Harga minyak mentah dunia pada Agustus 2018 tercatat sudah 72,44 dolar AS per barel atau jauh di atas asumsi APBN 2018 yang 48 dolar per barel.

“Khusus di Indonesia, harga BBM makin melambung lagi dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” katanya.

Ia mencatat nilai tukar rupiah selama Agustus 2018 mencapai Rp14.560 per dolar AS atau juga di atas asumsi APBN 2018 sebesar Rp13.400 dolar AS.

Sementara itu, di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) wilayah Jakarta dan sekitarnya, Senin, harga BBM nonsubsidi yang dijual PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia dan PT Total Oil Indonesia, terpantau berbeda-beda.

Harga BBM nonsubsidi jenis bensin dengan angka oktan (reseacrh octane number/RON) 90 atau Pertalite dijual Pertamina Rp7.800 per liter.

Sementara, BBM dengan RON sama yakni Reguler dibanderol Shell seharga Rp9.400 per liter dan Performance 90 dijual Total Rp9.200 per liter.

Untuk BBM RON 92, produk Pertamax dijual Pertamina seharga Rp9.500 per liter, Shell menjual produk Super Rp10.250 per liter, dan Performance 92 dibanderol Total juga Rp10.250 per liter.

Sedangkan, untuk RON 95, produk V-Power dibanderol Shell dengan harga Rp11.850 per liter dan Total dengan produknya Performance 95 dijual Rp11.650 per liter.

Pertamina tidak mengeluarkan lagi produk bensin RON 95. Namun, BUMN migas tersebut menjual produk dengan angka oktan yang lebih tinggi yakni Pertamax Turbo dengan RON 98. Saat ini, harga Pertamax Turbo 98 dibanderol Rp10.700 per liter.

Untuk BBM nonsubsidi jenis diesel, Pertamina menjual Pertamina Dex Rp10.500 per liter, Shell menjual Diesel Rp11.600 per liter, dan Total membanderol Performance Diesel Rp11.500 per liter.

Regulasi harga BBM nonsubsidi tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Permen ESDM No 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

Sesuai permen terbaru tersebut, harga BBM nonsubsidi ditetapkan badan usaha dan wajib dilaporkan ke Menteri ESDM.

Badan usaha menetapkan harga BBM nonsubsidi mengikuti pasar atau naik dan turun mengikuti harga keekonomiannya.

Sejumlah faktor utama yang menyebabkan harga BBM nonsubsidi naik atau turun adalah harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Kenaikan dua variabel tersebut membuat harga impor BBM menjadi meningkat, sehingga harga jual ke masyarakat pun makin meningkat. Demikian,seperti dikutip Antara. (kel)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Menteri Susi Ajak Akademisi Jaga Kedaulatan Laut

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Indonesiaraya.co.id, Palembang – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak para mahasiswa dan akademisi untuk turut andil menjaga kedaulatan laut Indonesia.

“Anda sekalian akan menjadi bagian dari kedaulatan laut yang saat ini kita jaga penuh,” kata Susi saat menjadi pembicara pada pembukaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia di Palembang, Senin (17/9/2018).

Ia memaparkan bahwa pemerintahan saat ini menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

“Untuk menjadikan laut kita sebagai masa depan bangsa adalah hal yang penting maka yang pertama harus dilakukan menertibkan kapal asing yang masuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia,” ungkap dia.

Dia menjelaskan sejak 2012 pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan moratorium terhadap kapal asing guna meningkatkan ekspor ikan Indonesia berkali-kali lipat.

“Dulu Indonesia melayani jutaan ton ekspor ikan kemudian jatuh jadi hanya tinggal 50 persen saja, kehilangan yang banyak atas sumber daya kita mengakibatkan eksportir tidak bisa ekspor lagi disebabkan penangkapan ikan tanpa izin (illegal fishing) di tengah laut kita,” ujar Susi.

Ia menambahkan, sebenarnya tidak hanya ikan tetapi juga soal minyak. Kapal asing yang terhitung jumlahnya mencapai lebih dari sepuluh ribu unit tidak membayar pajak bahkan melakukan ekspor langsung dari tengah laut.

Pemerintah saat ini berkomitmen penuh pada laut sebagai masa depan bangsa, karena itu dibentuk Satgas menyelesaikan persoalan laut dan penerbitan Peraturan Presiden No 44 tentang perikanan tangkap dan menjaga kedaulatan laut Indonesia.

“Besar harapan saya agar akademisi memastikan Perpres 44 jangan sampai direvisi,” harapnya.

Menurut dia, saat ini satu-satunya yang paling berdaulat adalah perikanan dan ini menjadi tugas semua pihak untuk ikut serta mengawalnya.

“Masak yang menangkap ikan di perairan kita yang kaya harus orang asing, jelas tidak boleh,” tegas dia.

Ia juga mengingatkan kembali para mahasiswa perikanan dan generasi muda lainnya untuk siap berhadapan dengan tantangan globalisasi. Hal ini dikarenakan segala subjek yang berkaitan dengan kekayaan laut dan penjagaan kedaulatan laut memerlukan banyak keahlian dan ilmu.

“Inilah kesempatan generasi kalian menghadapi masa depan,” ujarnya.

Universitas juga diharapkan menjawab tantangan yang sama dan berinovasi setiap waktu untuk meng-upgrade teknologi perikanan.

Susi juga berjanji akan mendukung setiap program perikanan yang diselenggarakan perguruan tinggi jurusan perikanan dan kelautan.

Sementara itu, Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Anis Saggaff menjelaskan Unsri memiliki program studi perikanan, baik di bidang budidaya maupun pengolahan hasil perikanan.

Pihaknya juga menyediakan Taman Buah Firdaus yang dilengkapi kolam untuk pembudidayaan ikan bagi mahasiswa.

“Pembudidayaan ini diteliti dan dikembangkan oleh mahasiswa kemudian dilepas untuk masyarakat,” ujarnya. Demikian, seperti dikutip Antara. (fen)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending