Connect with us

HUKUM

Golkar : Ditreskrimsus Polda Maluku Sarat Konflik Kepentingan

Published

on

DPD Partai Golkar Maluku mengindikasikan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku dalam penanganan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Indonesiaraya.co.id, Ambon – DPD Partai Golkar Maluku mengindikasikan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku dalam penanganan kasus dugaan korupsi pada akhir – akhir ini sarat dengan konflik kepentingan sehingga dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan kewenangan.

“Kami menyikapi tindakan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku pada akhir – akhir ini cukup meresahkan masyarakat sehingga dikhawatirkan dapat merusak sistem hukum,” kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Ridwan Rambah, di Ambon, Minggu (6/5/2018).

Ia mengatakan, Parpol dengan slogan “Golkar Bersih” mendukung pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum. Hanya, jangan sampai penegakkan hukum diarahkan untuk membidik pihak – pihak tertentu dengan maksud tertentu juga sehingga menjadi bias politik, apalagi terjadi seiring tahapan pemilihan Gubernur dan Wagub Maluku pada 27 Juni 2018.

Dia merujuk, manuver hukum yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku saat menggebrek maupun menyita dokumen di sejumlah instansi pemerintah/BUMD untuk kepentingan penyelidikan ternyata dilakukan penyerupai penyidikan.

Sesuai tertib hukum acara, maka upaya/tindakan paksa seperti penyitaan/penggeledahan hanya dapat dilakukan pada ranah penyidikan dan bukan penyelidikan sesuai ketentuan pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh pemyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri PN setempat.

Apalagi, aparat penegakan hukum tidak bisa melakukan penyelidikan tanpa terlebih dahulu telah dapat dipastikan secara jelas dan tegas adanya kerugian negara secara nyata dan riil berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU BPK maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

“Jadi instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK karena memiliki kewenangan konstitusional bukan kepolisian,” ujar Ridwan.

Disinggung instansi yang memaksa DPD Golkar Maluku menyatakan sikapnya, dia menjelaskan, Pemkab Buru dengan Bupatinya, Ramly Umasugi adalah Ketua DPD Partai Golkar setempat.

Begitu pun sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun BUMD yang dicurigai mendukung Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Said Assagaff juga petahana Gubernur Maluku di Pilkada pada 27 Juni 2018.

“Kami dengan pemerintah sepakat untuk memerangi korupsi sebagai musuh bersama dengan ketentuan Ditreskimsus Polda Maluku mempedomani keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga proses penyelidikan maupun penyidikan jangan secara konvensional sebagaimana diterapkan selama ini,” kata Ridwan.

Karena itu, DPD Partai Golkar Maluku memandang perlu menyurati Presiden, Joko Widodo (Jokowi) agar memberikan atensi khusus terhadap proses demokrasi di Maluku dengan segenap implikasinya, termasuk dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik Direskrimsus Polda Maluku.

“Kapolri, Jenderal Pol. Tito Karnavian akan didesak agar mengambil langkah – langkah kebijakan hukum untuk menghentikan seluruh proses penanganan hukum oleh Ditreskrimsus Polda Maluku yang terindikasi sarat akan kepentingan,” tandas Ridwan.

Pasangan calon Gubernur dan Wagubh Maluku, Said Assagaff – Anderias Rentanubun dengan slogan “SANTUN” menempati nomor urut 1, Murad Ismaid – Barnabas N. Orno (BAILEO) nomor urut 2, serta pasangan Herman Adrian Koedoeboen – Abdullah Vanath (HEBAT) dengan nomor urut 3, seperti dikutip Antara. (ale)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Mantan Presdir Pertamina Dipanggil Sebagai Saksi Persidangan

Published

on

Edward Seky Soeryadjaya, adalah seorang pengusaha asal Indonesia.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Helmi Kamal Lubis memberikan keterangan sebagai saksi dalam agenda persidangan perkara dana pensiun Pertamina yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Persidangan perkara korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI) dengan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).

Edward sendiri hadir didampingi oleh kuasa hukum dan istri Atilah Soeryadjaya.

Helmi yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor dengan penjara 5,5 tahun tersebut dihadirkan menjadi saksi untuk dikonfrontir keterangannya dengan terdakwa Edward Soeryadjaya yang dalam dakwaan jaksa diduga keduanya terlibat melakukan negosiasi penjualan saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) mencapai 2.004.843.140 lembar.

Dalam kesaksiannya, Helmi menyangkal atas dugaan pemberian “fee” dalam bentuk uang sebesar 46 miliar kepada dirinya oleh terdakwa Edward Soeryadjaya dari hasil transaksi penjualan saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI). “Pak Edward tidak pernah memberikan uang 46 miliar ke saya, kami hanya bertemu untuk berdiskusi terkait siapa pengganti direktur utama PT SUGI, tidak ada pembicaraan soal fee,” Ujar Helmi.

Helmi juga menyangkal terkait dugaan pelanggaran dalam transaksi jual beli saham yang melibatkan terdakwa Edward Soeryadjaya tersebut. Helmi diduga melakukan pembelian tanpa kajian dan tidak mengikuti prosedur transaksi pembelian dan penjualan saham. “OJK tidak pernah memberikan teguran terkait transaksi yang saya jalankan, itu bukti kalau tidak ada pelanggaran,” tambah Helmi.

Dalam kasus ini Edward ditetapkan sebagai tersangka karena diduga bekerja sama dengan Muhammad Helmi Kamal Lubis. Dia disangkakan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman pasal tersebut yakni hukuman 20 tahun penjara.

Kasus ini terjadi pada 2014 saat Edward, yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk (SUGI), berkenalan dengan Helmi. Perkenalan tersebut dimaksudkan untuk meminta agar Dana Pensiun Pertamina membeli saham SUGI. Selanjutnya, pada periode Desember 2014-September 2015, Helmi diduga menginisiasi dan membeli saham SUGI dengan total Rp 2 miliar lembar saham senilai Rp 601 miliar melalui PT Millenium Danatama Sekuritas. (asn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Penyidik Tipikor Geledah Gedung DPRD Balikpapan

Published

on

Para penyidik Tipikor saat geledah ruangan di DPRD Balikpapan.

Idonesiaraya.co.id, Balikpapan – Para penyidik Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tim pada satu ruangan di DPRD Balikpapan.

Mereka mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk kasus korupsi dana pengadaan lahan rumah potong unggas dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Balikpapan.

Lahan tersebut rencananya di atasnya akan dibangun rumah potong unggas di Karang Joang, Balikpapan Utara.

Pada Rabu (15/8/2018) para penyidik Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Kaltim di satu ruangan di DPRD Balikpapan.

Mereka mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk kasus korupsi dana pengadaan lahan rumah potong unggas dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Balikpapan. (nov)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Wakil Ketua BPK RI

Published

on

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bahrullah Akbar.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Tujuh saksi yang dipanggil, yakni Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bahrullah Akbar, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Kepala Dispenda Kabutan Labuhanbatu Utara Agusman Sinaga, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Habibuddin Siregar, Wakil Bendahara PKB Rasta Wiguna, Idawati (PNS), dan Iwan Sonjaya dari unsur swasta.

“Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi untuk dua tersangka berbeda dalam kasus suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Bahrullah Akbar, Ni Putu Eka Wiryastuti, Agusman Sinaga, dan Habibuddin Siregar akan diperiksa untuk tersangka Yaya Purnomo, sedangkan Rasta Wiguna, Idawati, dan Iwan Sonjaya akan diperiksa untuk tersangka Amin Santono.

Selain itu, KPK juga akan memanggil Amin Santono dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mengkonfirmasi kepada para saksi yang dipanggil terkait dengan dugaan penerimaan lain dari tersangka Yaya Purnomo.

KPK total telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono (AMN), Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo (YP), Eka Kamaludin (EKK) seorang konsultan yang juga menjadi perantara dalam kasus itu, dan Ahmad Ghiast (AG) dari pihak swasta sekaligus kontraktor.

Amin diduga menerima Rp400 juta, sedangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai dua proyek di Kabupaten Sumedang senilai total Rp25 miliar.

Uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut, yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Amin, Eka dan Yaya disangkakan Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Ahmad disangkakan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta, seperti dikutip Antara. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending