Connect with us

FINANSIAL

Sri Mulyani Kecewa Pegawai Kemenkeu Korupsi

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kecewa terhadap terungkapnya korupsi yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan karena hal tersebut mencederai reformasi tata kelola dan upaya mewujudkan transparansi.

“Tertangkapnya YP telah membunyikan alarm yang sangat keras, bahwa yang dilakukan YP adalah nyata merupakan praktik makelar anggaran. Saya tekankan bahwa penangkapan YP sangat mengecewakan dan memprihatinkan kita semua,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Sri Mulyani mengatakan bahwa YP yang ditangkap oleh KPK adalah Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Negara.

Menkeu menjelaskan bahwa jabatan YP sebetulnya tidak ada hubungan dengan pengalokasian anggaran ke daerah.

Menanggapi kasus tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa ia berusaha membersihkan Kementerian Keuangan dari praktik makelar anggaran.

“Banyak prosedur kami ubah menggunakan teknologi informasi, sehingga interaksi dan pertemuan antara kementerian lembaga, pemerintah daerah, atau instansi lain dalam pengurusan anggaran tidak perlu dilakukan perseorangan,” kata dia.

Sri Mulyani mengaku telah mengintroduksi proses bisnis yang lebih terbuka dan transparan serta mengurangi interaksi dalam pengurusan keuangan negara.

“Namun ternyata masih ada oknum di Kemenkeu yang melihat adanya suatu kesempatan untuk menjadi makelar anggaran. Kami akan evaluasi dari sisi tata kelola, bisnis proses, dan tingkah laku pegawai di Kemenkeu,” ucap dia.

Sri Mulyani juga menyatakan dukungan terhadap langkah KPK menindak upaya gratifikasi kepada penyelenggara negara.

Ditahan KPK

KPK telah menahan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap pembahasan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018.

Keempat tersangka yaitu anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono, pihak swasta sekaligus perantara Eka Kamaluddin, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, dan pemberi suap Ahmad Ghiast.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat (4/5/2018) malam di Jakarta dan Bekasi.

Amin diduga menerima Rp400 juta sedangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan total Rp25 miliar.

Pasal yang disangkakan kepada Amin, Eka dan Yaya adalah pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Ahmad disangkakan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta, seperti dikutip Antara. (rcb)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

FINANSIAL

BI Prediksi September 2018 Kembali Deflasi

Published

on

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Bank Indonesia (BI) memprediksi pada September 2018 akan terjadi deflasi setelah pada Agustus 2018 juga mengalami deflasi.

“Mengenai inflasi, kalau kita lihat dari survei pemantauan harga minggu kedua diperkirakan September ini masih deflasi 0,04 month to month, year on year- nya 3,03 persen,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat ditemui di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

BACA JUGA : Gubernur BI Ungkap Strategi Pariwisata, Hasilkan Devisa 28 Miliar Dolar

Perry menuturkan, pada September kecenderungan harga bahan-bahan makanan masih turun. Bahan makanan seperti daging sapi, daging ayam, dan telor masih turun, sedangkan beras relatif stabil.

“Ini membuktikan bahwa memang kebijakan yang ditempuh khususnya dari penyediaan pasokan dan distribusi dari pemerintah itu berjalan baik sehinga inflasi di Indonesia tetap rendah dan terkendali stabil,” kata Perry.

Oleh karena itu, ia meyakini target inflasi tahun ini 2,5-4,5 persen akan tercapai, bahkan cenderung akan lebih rendah dari titik tengahnya atau lebih rendah dari 3,5 persen.

Perry juga berterimakasih kepada pemerintah yang terus memasikan pasokan dan distribusi terutama bahan makanan tetap terjaga.

Sedangkan faktor kedua yang mendorong terjadinya deflasi yaitu ekspektasi inflasi yang tetap terjaga baik di tingkat konsumsn, produsen, maupun di pasar keuangan.

“Jadi ekspektasi inflasi itu terjaga,” ujar Perry.

Sementara itu, lanjut Perry, faktor terakhir yaitu kebijakan-kebijakan baik moneter, fiskal, maupun kebijakan lainnya untuk mengendalikan permintaan, tetap berjalan secara baik.

“Dalam konteks seperti ini kita tidak lihat dampak dari pelemahan nilai tukar Rupiah berdampak kepada harga. Terbukti perkembangan harga-harga tetap terkendali dan bahkan rendah,” kata Perry.

Pada awal bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Agustus 2018 terjadi deflasi 0,05 persen yang dipengaruhi oleh penurunan harga telur ayam, bawang merah, dan tarif angkutan udara. Demikian, seperti dikutip Antara. (ctr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Pefindo Perkirakan Penerbitan Obligasi Capai Rp140 Triliun

Published

on

Presiden Direktur Pefindo, Salyadi Syahputra.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan penerbitan obligasi pada 2018 mencapai Rp140 triliun atau turun 13,04 persen dibanding tahun lalu sebesar Rp161,36 triliun.

“Potensi kenaikan suku bunga menjadi salah satu faktor beberapa emiten menunda penebitan oblligasi,” ujar Presiden Direktur Pefindo, Salyadi Syahputra di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Ia mengatakan naiknya suku bunga akan membuat kupon obligasi yang ditawarkan kepada investor menjadi meningkat sehingga menambah beban biaya penerbit.

“Dari awal tahun saja, rata-rata kenaikan bunga obligasi mencapai 1,5 persen hingga 2 persen,” paparnya.

Sepanjang tahun ini, lanjut dia, total nilai emisi obligasi yang telah diterbitkan mencapai Rp100 triliun. Saat ini, Pefindo memegang mandat pemeringkatan efek bersifat utang yang akan terbit sekitar Rp30 triliun hingga Rp40 triliun.

“Jadi sampai akhir tahun diperkirakan mencapai Rp140 triliun. Kita perkirakan tahun ini tidak bisa lebih tinggi dari tahun lalu,” katanya.

Menurut Salyadi Syahputra, penerbitan obligasi di sisa tahun ini akan didominasi oleh perusahaan dengan peringkat di atas level idA (single A). Demikian, seperti dikutip Antara. (zub)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Banggar DPR Setujui Asumsi Kurs Rp14.500

Published

on

Ketua Panja, Said Abdullah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI menyetujui asumsi nilai tukar dalam RAPBN 2019 sebesar Rp14.500 per dolar AS, atau lebih tinggi dari asumsi awal yang disepakati dalam Komisi XI sebesar Rp14.400 per dolar AS.

“Kami bisa menyetujui kurs Rp14.500 per dolar AS,” ujar Ketua Panja Said Abdullah saat memimpin Rapat Panja Badan Anggaran antara DPR dengan pemerintah di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Rapat tersebut juga menyepakati asumsi ekonomi lainnya dalam RAPBN 2019 seperti pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, laju inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, harga ICP minyak 70 dolar AS per barel dan lifting gas 1.250 ribu barel per hari setara minyak.

Namun, untuk lifting minyak, Rapat Panja memutuskan untuk menaikkan asumsi, dari sebelumnya 750 ribu barel menjadi 775 ribu barel per hari, sesuai keputusan di Komisi VII.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan angka kesepakatan baru untuk asumsi kurs ini bisa diterima oleh pemerintah karena masih dalam kisaran Rp14.300-Rp14.700 per dolar AS sesuai proyeksi Bank Indonesia.

“Kami cukup `comfortable` pada level Rp14.500-Rp14.600, kalau tadi ditawarkan Rp14.500, kami bisa menerima,” katanya.

Dengan kenaikan asumsi nilai tukar ini, Suahasil menambahkan, maka juga terdapat penyesuaian target dan pagu dalam postur penerimaan maupun belanja negara yang sebelumnya disusun dalam draf awal RAPBN 2019.

“Kalau terdapat kenaikan Rp100, `nett effect`nya itu surplus Rp1,1 triliun-Rp1,2 triliun,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota Badan Anggaran meminta adanya kenaikan kurs dari asumsi awal Rp14.400 per dolar AS untuk RAPBN 2019, mengingat tekanan global yang masih terjadi dapat mempengaruhi pergerakan rupiah hingga tahun depan.

Suahasil mengakui pergerakan rupiah saat ini yang berada pada kisaran Rp14.800-Rp14.900 per dolar AS merupakan angka yang “undervalued” karena tingginya tekanan eksternal, meski untuk rata-rata tahunan hingga pertengahan September 2018 mencapai Rp13.998 per dolar AS.

“Pemahaman kami, angka rupiah yang sebenarnya `undervalued`, karena itu terbuka ruang untuk penguatan,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Rapat Panja juga menyepakati target pembangunan 2019 yaitu angka pengangguran 4,8 persen-5,2 persen, angka kemiskinan 8,5 persen-9,5 persen, rasio gini 0.38-0.385 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,98. Demikian, seperti dikutip Antara. (sty)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending