Connect with us

MEDIA

Menkominfo Ajak Masyarakat Adukan Konten Terorisme

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak masyarakat yang menemukan konten negatif meresahkan berkaitan dengan terorisme atau radikalisme mengadukannya antara lain melalui portal aduankonten.id dan Twitter @aduankonten.

Selain aduan kepada saluran tersebut, Rudiantara mengajak masyarakat mengajukan keberatan langsung kepada platform agar segera menurunkan konten yang dinilai tidak layak.

“Kalau perlu kita sama sama komplain ke penyelenggaranya. Kita ajukan keberatan kepada platform, apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan sebagainya. Kita minta kontennya diturunkan,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan gambar, foto mau pun video korban aksi terorisme melalui media apa pun agar tidak menebar ketakutan.

Dampak penyebaran foto, gambar dan video terkait korban aksi terorisme, kata dia, seperti memberi oksigen pada tujuan aksi terorisme yang ingin membuat masyarakat ketakutan.

“Jangan buat anak-anak kita takut nantinya, karena itu yang diinginkan oleh yang membuat teror. Bangsa kita bukan bangsa penakut,” ucap Rudiantara.

Rudiantara juga menegaskan pentingnya terus bekerja sama dan mendukung Kepolisian dalam penanganan terorisme.

Kominfo mengutuk setiap tindakan kekerasan yang dilakukan teroris dan menyerukan kepada masyarakat luas agar tetap tenang, berhati-hati serta tetap meningkatkan kewaspadaan. Kominfo turut menyampaikan keprihatinan dan duka sedalam-dalamnya kepada segenap korban dan keluarganya.

Mabes Polri mengimbau masyarakat Indonesia tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan untuk beraktivitas seperti biasa terkait rentetan peristiwa bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto mengajak masyarakat tidak langsung percaya dan tidak menyebarkan informasi atau dokumentasi yang tidak sesuai fakta (hoaks) lantaran berpotensi menimbulkan hal negatif. (dya)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

MEDIA

DPP Demokrat Adukan Pemberitaan Asia Sentinel ke Dewan Pers

Published

on

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – DPP Partai Demokrat mengadukan pemberitaan laman berita asing Asia Sentinel yang dikutip sejumlah media lokal, ke Dewan Pers. 

“Kami telah menyampaikan pengaduan resmi kami ke Dewan Pers untuk ditindaklanjuti. Media yang kami adukan adalah Asia Sentinel, sebuah media online dengan laman yang memiliki IP address Hongkong,” kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di Dewan Pers, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Hinca menjelaskan alasan pihaknya mengadukan pemberitaan oleh media asing ke Dewan Pers di Indonesia. 

Menurut Hinca, isi pemberitaan Asia Sentinel yang tanpa konfirmasi dan beropini menyudutkan Demokrat dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dikutip begitu saja oleh media arus utama di Indonesia. 

“Di Indonesia yang memuat besar Rakyat Merdeka, tapi memang mereka merujuk ke media Asia Sentinel tadi. Lalu begitu juga JPNN mengutip begitu saja termasuk media televisi Metro TV,” kata Hinca. 

Dia mengatakan sejauh ini pihaknya telah mengajukan hak jawab ke media cetak yang mengutip pemberitaan Asia Sentinel. Persoalan dengan pemberitaan media tersebut juga telah selesai. 

Pihaknya akan meminta arahan dan nasihat kepada Dewan Pers untuk pengutipan berita Asia Sentinel oleh media lainnya yang tanpa melakukan konfirmasi. 

Dia menegaskan apa yang diberitakan Asia Sentinel adalah merujuk kepada persidangan di sebuah pengadilan di Negara Mauritus. Perkara pengadilan itu merupakan perkara perdata yang tidak bisa dikonfirmasi teregister atau tidak. 

Kemudian dalam pemberitaan itu penulis berita Asia Sentinel memasukkan opini pribadi dengan menyebut Bank Century sebagai Bank SBY dan ada aliran dana Century kepada Partai Demokrat. 

Isi berita yang mengandung opini itu kemudian dikutip begitu saja oleh media besar Tanah Air. 

“Tuduhan, fitnah, opini tanpa konfirmasi dan seterusnya sangat merugikan kami. Sebagai partai politik tentu jadi kewajiban sekaligus hak kami meluruskan ini. Dewan Pers jadi tempat kami mengadu,” jelas Hinca. 

Hinca mengatakan pihaknya telah berupaya menelusuri alamat dan nomor kontak laman berita Asia Sentinel. Namun dalam lamannya, media itu hanya mencantumkan sebuah alamat email. 

Bagi Demokrat, kredibilitas Asia Sentinel pun sangat patut dipertanyakan.

Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Jauhar mengatakan akan segera mempelajari persoalan itu. 

“Ini akan menjadi salah satu agenda yang dibahas di komisi pengaduan Dewan Pers. Kami juga akan mencoba menghubungi Dewan Pers Hongkong,” jelas Jauhar. 

Dalam laporan berjudul “Indonesia’s SBY Government: ‘Vast Criminal Conspiracy” yang ditulis John Berthelsen laman berita Asia Sentinel menyebutkan adanya konspirasi pencurian uang negara sebesar 12 miliar dolar AS yang melibatkan 30 pejabat negara dan mencucinya melalui perbankan internasional. Demikian, seperti dikutip Antara. (ran)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

Posisi Media di Pilpres, Harus Tetap Junjung Etika

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI fraksi Gerindra, Andika Pandu Puragabaya.

Indonesiaraya.co.id, Jogja – Televisi di era reformasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai pesan, tetapi juga berfungsi sebagai penarik minat massa untuk meraup dukungan dalam segala hal. Sebagai media komunikasi massa yang penuh dengan tayangan-tayangan audio visual, bukan tidak mungkin televisi menjadi pusat perhatian.

Hal ini seperti diungkapkan anggota Komisi I DPR RI fraksi Gerindra, Andika Pandu Puragabaya saat memberikan respon terkait kegaduhan adanya wacana pemilik media beramai-ramai merapat ke kubu Jokowi.

BACA JUGA : Generasi Milenial Saat Ini, Harus Menjadi Pemimpin yang Lebih Baik di Masa Depan

Hal ini memberikan implikasi jika media tidak lagi menjadi sarana untuk mencerdaskan atau menerangkan kepada masyarakat, tapi justru cenderung dimanfaatkan untuk menggiring opini. 

“Saya khawatir, selama kampanye nantinya masyarakat bakal disodori oleh informasi yang timpang dan berpihak kepada salah satu calon,” urai Andika Pandu disela-sela menghadiri rapat koordinasi pemenangan Pilres dan Pileg di Hotel New Saphir.

Menurutnya, jika hal tersebut terjadi, maka otomatis bakal menambah kegaduhan serta mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap realitas politik yang sesungguhnya di lapangan. Sehingga dirinya sangat berharap pemilik media dapat profesional dalam menjaga etika jurnalistik.

“Harus ada pemisahan jelas antara pers dan praktik politik di negeri ini, sehingga masyarakat diberikan informasi yang relatif netral,” imbuhnya.

Karena itu, Dia berharap media tidak cukup menjadi sumber informasi semata, tapi juga bisa menjadi pemilih serta mengevaluasi para kandidat pemimpin bangsa melalui visi dan misi serta realisasi dari janji-janjinya. 

Di era media yg semakin terpolitisasi ini, media tidak bisa menjadi sumber yang cukup. Sebaiknya publik lebih kritis fokus dalam realisasi janji-janji kontestan terpilih. (pan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

Waspadai Akun Palsu Adu Domba Antaragama di Medsos

Published

on

Direktur Eksekutif Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi, Hariqo Wibawa Satria.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi, Hariqo Wibawa Satria, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai adu domba antaragama di media sosial.

“Karena itu, sebaiknya jangan pernah langsung percaya jika mendapatkan screenshot status, percakapan di medsos,” kata Hariqo dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (11/9/2018).

Menurut dia, harus ditelusuri apakah akun itu akun asli atau palsu mengingat bukan sesuatu yang sulit untuk membuat akun palsu.

“Jika asli laporkan ke aparat dan jangan melakukan generalisasi seakan satu mewakili semua,” katanya.

Ia menuturkan bisa saja seseorang membuat akun twitter dan instagram dengan nama yang identik dengan identitas kekristenan. Akun palsu ini kemudian menghina Allah SWT, Al Quran, ataupun Nabi Muhammad SAW, dan lain-lain.

Orang yang sama juga membuat akun facebook, YouTube palsu dengan identitas keislaman, lalu melecehkan Yesus Kristus, Natal, Nabi Isa, dan lain-lain.

“Para pengadu domba juga bisa menjadi Hindu, Buddha, Konghuchu, Yahudi, Sunni, Syiah, Wahabi, dan lain-lain. Tinggal membuat akun dan konten saja di media sosial,” kata Hariqo.

Kaget melihat di media sosial, pengguna media sosial agama tertentu mencetak layar (screenshot) posting-an di twitter yang melecehkan agama yang dia anut. Demikian juga dengan penganut agama lain, akhirnya penganut kedua agama berbeda itu menyebarkan screenshot itu di komunitas agamanya masing-masing. 

Berikutnya isu itu pun menjadi viral, terjadi generalisasi, menjelma isu panas di warung, pasar serta rumah ibadah, tertanam kebencian massal kepada kalagan lain yang bisa meledak.

“Situasi akan memburuk jika media memberitakan dengan judul menuduh meskipun isinya mempertanyakan,” kata Hariqo.

Ia mengakui tidak semua orang bisa mengecek suatu akun asli atau palsu. Pengecekan mendalam hanya bisa dilakukan mereka yang punya telepon genggam dengan spesifikasi tertentu, kuota data, dan waktu luang berlebih.

Menurut dia, memperketat syarat pembuatan akun medsos, mendisiplinkan pengusaha media sosial, penegakan hukum yang adil, literasi digital yang benar dan berkelanjutan adalah beberapa cara terbaik untuk pencegahan.

Apalagi menjelang Pemilu 2019 banyak konten tak bertuan beredar. Ada poster menghina agama A, tapi tidak jelas siapa yang membuatnya, apakah tim sukses pasangan A atau pasangan B, atau pihak lain yang ingin NKRI bubar.

“Akun-akun yang mengadu-domba ini mudah ditemukan. Namun, jika sudah viral akun tersebut berganti nama, menghapus unggahannya atau menghapus permanen akunnya guna menghilangkan jejak,” kata Hariqo, seperti dikutip Antara. (sig)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending