Connect with us

HUKUM

Sekjen PDIP Pertanyakan OTT Samanhudi dan Syahri

Published

on

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan langkah KPK menangkap tangan (OTT) terhadap Walikota Blitar Samanhudi dan calon Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

“Samanhudi dan Syahri Mulyo tidak terkena OTT secara langsung, tapi mengapa dalam waktu singkat muncul pemberitaan bahwa keduanya menjadi target dan harus ditangkap,” kata Hasto Kristiyanto melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (10/6/2018).

Menurut Hasto Kristiyanto, terkesan adanya kepentingan politik yang dapat dicermati di balik kasus OTT terhadap Walikota Blitar Samanhudi dan calon Bupati Sahri Mulyo Tulungagung yang memiliki elektabilitas tinggi.

Hasto yang pada Minggu siang berada di Kota Blitar menjelaskan, faktanya yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit pakaian dan bukan pejabat negara. Kemudian, di Kabupaten Tulungagung yang ditangkap adalah seorang kepala dinas dan perantara, bukan Syahri Mulyo.

“Semuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Syahri Mulyo. Ada apa dibalik ini,” kata Hasto.

Alumni Universitas Gajahmada Yogyakarta ini menegaskan, PDI Perjuangan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK jika OTT tersebut dilakukan dengan berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran, dalam hukum dan sesuai mekanisme hukum itu sendiri.

Namun pertanyaannya, kata Hasto, apakah OTT tersebut tidak dipengaruhi oleh kontestasi pilkada? “Siapa yang dapat memastikan hal ini, bahwa segala sesuatunya dilakukan secara proper dan sesuai mekanisme hukum yang jujur dan berkeadilan,” katanya.

Hasto menambahkan, di masa lalu, ada oknum KPK yang tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan di luarnya, misal terkait dengan pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan tampak adanya konflik kepentingan, demikian juga terhadap bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) kepada Anas Urbaningrum.

Hasto menegaskan, jika yang dilakukan KPK sudah benar-benar sesuai standar operasional prosedur (SOP), tidak ada kepentingan lain kecuali niat mulia untuk memberantas praktik korupsi tanpa kepentingan subyektif, maka banyaknya pejabat daerah yang terkena OTT tidak hanya membuat pemerintahan daerah pincang akibat korupsi, tapi lebih jauh lagi hal tersebut sudah menyentuh aspek paling mendasar yakni kegagalan sistem pencegahan korupsi negara.

Menurut Hasto, di internal PDI Perjuangan sudah menerapkan sanksi sangat tegas terhadap kadernya jika terbukti melakukan praktik korupsi yakni pemecatan seketika, mengakhiri karir politiknya, dan tidak mendapatkan bantuan hukum. “Sudah banyak kepala daerah yang ditangkap, tapi mengapa masih terjadi,” katanya, seperti dikutip Antara. (rhr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

BNN Amankan 10 Kilogram Sabu Asal Malaysia

Published

on

Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol, Arman Depari. (kiri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengamankan 10 kilogram sabu asal Malaysia di Jalan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) pada hari Minggu (19/8/2018).

“Tiga pelaku tindak pidana narkotika tersebut ditangkap bernama Budi, Yusup dan Gunawan,” kata Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari dalam pesan singkatnya diterima di Jakarta, Senin.

Narkotika jenis sabu kristal tersebut diselundupkan dari Kuching, Malaysia melalui perbatasan tidak resmi atau “jalur tikus” Entikong dengan memanfaatkan minimnya pengawasan di perbatasan.

Selain barang bukti sebanyak 10 kilogram sabu disita juga tiga unit telepon genggam, dua unit kendaraan roda dua dan kartu identitas para pelaku.

“Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan analisis tim intelijen akan adanya penyelundupan sabu dari Malaysia melalui perbatasan tidak resmi,” kata Arman.

Selanjutnya petugas BNN Pusat gabungan dengan BNNP Kalbar dan petugas Bea Cukai Kalbar melakukan penyelidikan di wilayah Entikong.

“Pada hari Minggu sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Kubu Raya, melintas Gunawan dan Budi yang berboncengan dengan Yusup beriringan menggunakan sepeda motor,” katanya.

Selanjutnya petugas melakukan penangkapan namun pada saat dilakukan penangkapan Gunawan berhasil melarikan diri.

Petugas melakukan pengejaran dan berhasil menangkap di sebuah rumah di Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat.

Dan saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 10 kilogram sabu.

Selama bulan Agustus telah beberapa kali dilakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan antara lain di Medan Riau, Aceh, Palembang dan terahir di Kalbar yang melibatkan ibu-ibu rumah tangga dan remaja.

Pada umumnya alasan mereka adalah kesulitan ekonomi dan tidak adanya pekerjaan.

“Dengan maraknya kejadian serupa memerlukan perhatian dan upaya yang lebih keras oleh semua instansi dan pejabat negara untuk berupaya membangun jiwa dan membangun badan, bekerja keras tidak untuk pencitraan agar generasi Indonesia bebas dan bersih dari narkoba,” kata Arman, seperti dikutip Antara. (sus)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Mantan Presdir Pertamina Dipanggil Sebagai Saksi Persidangan

Published

on

Edward Seky Soeryadjaya, adalah seorang pengusaha asal Indonesia.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Helmi Kamal Lubis memberikan keterangan sebagai saksi dalam agenda persidangan perkara dana pensiun Pertamina yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Persidangan perkara korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI) dengan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).

Edward sendiri hadir didampingi oleh kuasa hukum dan istri Atilah Soeryadjaya.

Helmi yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor dengan penjara 5,5 tahun tersebut dihadirkan menjadi saksi untuk dikonfrontir keterangannya dengan terdakwa Edward Soeryadjaya yang dalam dakwaan jaksa diduga keduanya terlibat melakukan negosiasi penjualan saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) mencapai 2.004.843.140 lembar.

Dalam kesaksiannya, Helmi menyangkal atas dugaan pemberian “fee” dalam bentuk uang sebesar 46 miliar kepada dirinya oleh terdakwa Edward Soeryadjaya dari hasil transaksi penjualan saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI). “Pak Edward tidak pernah memberikan uang 46 miliar ke saya, kami hanya bertemu untuk berdiskusi terkait siapa pengganti direktur utama PT SUGI, tidak ada pembicaraan soal fee,” Ujar Helmi.

Helmi juga menyangkal terkait dugaan pelanggaran dalam transaksi jual beli saham yang melibatkan terdakwa Edward Soeryadjaya tersebut. Helmi diduga melakukan pembelian tanpa kajian dan tidak mengikuti prosedur transaksi pembelian dan penjualan saham. “OJK tidak pernah memberikan teguran terkait transaksi yang saya jalankan, itu bukti kalau tidak ada pelanggaran,” tambah Helmi.

Dalam kasus ini Edward ditetapkan sebagai tersangka karena diduga bekerja sama dengan Muhammad Helmi Kamal Lubis. Dia disangkakan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman pasal tersebut yakni hukuman 20 tahun penjara.

Kasus ini terjadi pada 2014 saat Edward, yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk (SUGI), berkenalan dengan Helmi. Perkenalan tersebut dimaksudkan untuk meminta agar Dana Pensiun Pertamina membeli saham SUGI. Selanjutnya, pada periode Desember 2014-September 2015, Helmi diduga menginisiasi dan membeli saham SUGI dengan total Rp 2 miliar lembar saham senilai Rp 601 miliar melalui PT Millenium Danatama Sekuritas. (asn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Penyidik Tipikor Geledah Gedung DPRD Balikpapan

Published

on

Para penyidik Tipikor saat geledah ruangan di DPRD Balikpapan.

Idonesiaraya.co.id, Balikpapan – Para penyidik Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tim pada satu ruangan di DPRD Balikpapan.

Mereka mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk kasus korupsi dana pengadaan lahan rumah potong unggas dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Balikpapan.

Lahan tersebut rencananya di atasnya akan dibangun rumah potong unggas di Karang Joang, Balikpapan Utara.

Pada Rabu (15/8/2018) para penyidik Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Kaltim di satu ruangan di DPRD Balikpapan.

Mereka mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk kasus korupsi dana pengadaan lahan rumah potong unggas dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Balikpapan. (nov)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending