Connect with us

FINANSIAL

Menkeu : APBN 2018 Tidak akan Diubah

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Indonesiaraya.co.id, Bogor – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas telah menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pengajuan APBN perubahan 2018.

“Dan laporan ini akan saya sampaikan pada dewan (DPR) untuk dibahas pada minggu depan,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers usai Rapat Terbatas yang membahas realisasi dan prognosis pelaksanaan APBN 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (10/7/2018).

Menkeu mengatakan bahwa pembahasan APBN 2018 antara pemerintah dan DPR ini pada 13 Juli 2018 sesuai dengan siklus Anggaran Penerimaan dan belanja Negara.

Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden menyatakan tidak adanya APBN Perubahan pada tahun ini karena postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara serta defisitnya lebih kecil yang direncanakan.

Menkeu mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan semester I APBN 2018, dari sisi penerimaan perpajakan PPN non migas tumbuh 14,9 persen atau lebih tinggi dibandingkan 2017 yang hanya 6 persen dan 2016  hanya 7 persen.

“Kemudian penerimaan perpajakan yang berasal dari PPN, tumbuhnya hampir sama dengan tahun lalu, yaitu 13,6 persen, sedangkan 2016 PPN itu tumbuhnya negatif,” ungkapnya.

Dari sisi bea dan cukai penerimaan tumbuh 16,7 persen yang merupakan pertumbuhan yang tertinggi sejak tiga tahun terakhir.

Untuk PPH Migas, kata Mulyani, meningkat 9 persen dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya adalah negatif 69 persen dan 2016 negatif 40 persen.

Sementara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), karena dengan harga minyak yang tinggi dan kurs Rupiah melemah terhadap dolar AS, maka penerimaan sumber daya alam Migas mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dimana grossnya adalah 47,9 persen dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya juga waktu itu sudah cukup tinggi 115 persen.

“Dari sisi perpajakan hal positif lainnya adalah kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu SPT orang pribadi naik 14 persen dan SPT badan tumbuh 11,2 persen,” katanya.

Mulyani juga mengungkapkan bahwa meningkatnya penerimaan perpajakan ini adalah suatu dinamika ekonomi yang cukup positif.

Untuk sisi belanja, lanjut Menkeu, semester I 2018 meningkat di seluruh Kementerian/Lembaga penyerapannya telah mendekati 35 persen atau lebih baik dibandingkan tahun lalu yang hanya 33 persen.

“Realisasi belanja non KL, terutama dikaitkan dengan subsidi dan pembayaran bunga utang yang ada, dalam hal ini mencapai keseluruhan belanja non KL kita adalah 43,9 persen, ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 41 persen,” jelasnya.

Sedangkan dari sisi transfer ke daerah realisasinya 50,3 persen telah dibelanjakan agak sedikit lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang 51 persen.

“Ini disebabkan tahun lalu kita melakukan pembayaran dana bagi hasil. Namun untuk dana desa terjadi kenaikan kita telah membelanjakan mendekati 60 persen dari total anggaran Rp60 triliun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang Rp57 triliun,” ungkapnya.

Terkait defisit anggaran, Mulyani mengungkapkan terjadi penurunan, dimana Rp110 triliun lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp175 triliun.

“Tadi telah diputuskan oleh Bapak Presiden dengan postur APBN kita yang relatif terjaga nanti pada 2018 ini, maka kita akan menjaga APBN kita dengan defisit lebih rendah dari yang direncanakan,” katanya.

APBN 2018 direncanakan 2,19 persen dari PDB, namun dari sisi outlook sekarang ini, maka diperkirakan  akan menjadi defisitnya 2,12 persen dari PDB.

“Atau dalam hal ini, Rp314 triliun lebih kecil dari tadinya yang diperkirakan Rp325 trilun,” kata Mulyani, seperti dikutip Antara. (jks)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

FINANSIAL

OJK Revisi Aturan Pembatasan Kredit Pengadaan Tanah

Published

on

Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Heru Kristiyana.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan pembatasan kredit oleh bank umum kepada pengembang untuk pengadaan tanah yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK).

“Kalau yang lama, kredit untuk pengadaan tanah itu kan dilarang. Sekarang kami ingin dorong sektor perumahan. Sedikit kami lakukan perbaikan, jadi pengadaan tanah khusus untuk land clearing kami perbolehkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Heru Kristiyana saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Kendati demikian, lanjut dia, OJK menerapkan sejumlah syarat untuk memitigasi risiko yang muncul dengan diperbolehkannya kredit untuk pengadaan tanah tersebut.

“Pertama, kredit untuk pengolahan tanah hanya untuk pembangunan rumah tapak dan rumah susun, dan bukan di kawasan komersial,” kata Heru.

Syarat kedua, ada perjanjian antara bank dan pengembang yang didalamnya mensyaratkan pengembang harus mulai melakukan pembangunan di atas tanah tersebut dalam waktu satu tahun.

“Jadi tidak boleh dibiarkan lebih dari setahun,” ujarnya.

Ketiga, pembiayaan oleh bank kepada pengembang harus diberikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan proyek yang dibiayai.

“Jadi kita lakukan perluasan seperti itu tetap dengan prinsip kehati-hatian,” kata Heru.

Penghapusan larangan pemberian kredit bagi pengolahan tanah bagi pengembang rumah tinggal dan rumah susun tersebut merupakan salah satu dari paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

OJK pun meringankan persyaratan kewajiban penilaian agunan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), seperti dikutip Antara. (cit)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI : Cadangan Devisa Sangat Cukup, Tahan Modal Keluar

Published

on

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo .

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan cadangan devisa Indonesia saat ini masih sangat mencukupi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga mampu meyakinkan investor global untuk tidak melarikan modalnya dari pasar keuangan domestik (capital reverseal).

Usai menaikkan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate” menjadi 5,5 persen di Jakarta, Rabu (15/8/2018), Perry juga mengatakan bank sentral belum melirik opsi untuk memanfaatkan fasilitas bilateral maupun multilateral, seperti perjanjian pertukaran mata uang, guna mengendalikan tekanan yang menerpa nilai tukar rupiah.

Opsi fasilitas bilateral maupun multilateral seperti perjanjian pertukaran mata uang merupakan garis kedua pertahanan ekonomi sebuah negara (second line of defense) untuk menghadapi gejolak perekonomian.

“Cadangan devisa cukup dalam arti bukan hanya membiayai impor dan utang. Tapi mitigasi kemungkinan capital reversal,” kata Perry.

Cadangan devisa, menurut data BI, memang terus menunjukkan penurunan sejak awal Januari 2018. Di akhir Januari 2018, cadangan devisa sebesar 131,9 miliar dolar AS dan menurun menjadi 118,3 miliar dolar AS di akhir Juli 2018.

Sebagian cadangan devisa tersebut digunakan untuk intervensi pasar saat nilai tukar rupiah tertekan. Sejak awal tahun hingga Agustus 2018 ini rupiah sudah terdepresiasi 7,04 persen.

Di pertengahan Agustus 2018 ini, otoritas moneter menaikkan suku bunga acuannya menjadi 5,5 persen, sebuah langkah yang di luar ekspetasi mayoritas analis.

Baca juga: Perbaiki transaksi berjalan, BI naikkan bunga acuan
Baca juga: Kurangi tekanan rupiah, BI minta korporasi tidak borong valas

Kenaikan suku bunga yang melengkapi pengetatan kebijakan moneter sebanyak 125 basis poin sepanjang tahun ini di tengah kekhawatiran efek krisis keuangan di Turki, ekspetasi kenaikan bunga Bank Sentral AS Federal Reserve di September 2018, dan membesarnya defisit transaksi berjalan.

Suku bunga acuan yang meningkat diharapkan dapat mengendalikan permintaan impor sehingga defisit transaksi berjalan dapat mengecil dan menghemat devisa yang digunakan untuk membayar impor, seperti dikutip Antara. (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Perkuat Rupiah, Kadin Fasilitasi Pertemuan Pemerintah-Pengusaha

Published

on

Ketua Kadin Indonesia, Rosan Roeslani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sebagai upaya untuk memperkuat serta menstabilkan nilai tukar rupiah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam (15/8/2018), mengatakan pertemuan tersebut akan dimulai minggu depan dan dilakukan secara satu per satu.

Rosan menjelaskan bahwa pelaku usaha yang diutamakan dalam pertemuan lanjutan tersebut adalah pengusaha dari sektor pertambangan, minyak dan gas, serta komoditas.

Ia mengatakan bahwa pelaku usaha dari sektor pertambangan akan menjadi pertimbangan utama.

“Sektor batubara untuk menaikkan produksi sampai 40-50 juta ton itu bisa dilakukan segera karena infrastrukturnya sudah ada. Perusahaan batubara juga sudah menyanggupi,” ujar Rosan.

Pertemuan antara pelaku usaha dan pemerintah dilakukan secara one-on-one karena setiap pengusaha mempunyai karakteristik yang berbeda- beda, sehingga penyelesaian masalahnya juga memiliki perbedaan.

“Ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa ada pertemuan reguler, sehingga semua isu bisa ditanggapi dengan cepat dan implementasinya bisa dijalankan,” kata Rosan, seperti dikutip Antara. (vin)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending