Connect with us

HUKUM

JK Bersaksi Meringankan di Persidangan Suryadharma Ali

Published

on

Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla bersaksi meringankan di persidangan peninjauan kembali (PK) terhadap kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dana haji dengan terdakwa mantan menteri agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Jadi ya memang begitu PMK-nya (peraturan menteri keuangan), dengan 80 persen dan ‘lumpsump’ yang fleksibel dan diskresi, artinya itu sangat tergantung pemakai atau menteri saja,” kata Wapres Jusuf Kalla usai bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Menurut Kalla, Suryadharma Ali sudah memberlakukan dana operasional menteri (DOM) dengan tepat sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang berlaku saat itu.

“Saya melihat ini untuk menteri dan pejabat sederajat mendapatkan gaji Rp19 juta, karena itu dalam menjalankan tugasnya Pemerintah memberikan dana operasional sebanyak Rp120 juta yang sejak 2006 diatur di Peraturan Menteri Keuangan, yang kemudian diperbaiki dalam PMK Nomor 28, yang memberikan keleluasaan untuk menggunakan dana operasional menteri,” jelas Kalla.

Jusuf Kalla menjelaskan pertimbangan Pemerintah menetapkan dana operasional menteri tersebut adalah penggunaan “lumpsump” sebesr 80 persen oleh menteri, kemudian 20 persen sisanya untuk anggaran yang dipertanggungjawabkan.

Penggunaan dana operasional menteri tersebut sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 3/PMK 06.2006. Namun kemudian peraturan menteri tersebut direvisi menjadi PMK No 268/PMK.05/2014. Sehingga, menurut Wapres Kalla, PMK Nomor 3 Tahun 2006 secara otomatis tidak berlaku.

“Ya (PMK) Nomor 3/2006 memang dibutuhkan pertanggungjawaban, namun keluarnya PMK yang baru berarti mencabut PMK nomor 3 itu. Sehingga tidak perlu ada pertanggungjawaban rinci lagi; sehingga yang (PMK) 2006 itu tidak berlaku lagi setelah keluarnya PMK yang baru,” jelas Jusuf Kalla.

Dalam perkara ini, Suryadharma terbukti melakukan sejumlah tindak pidana korupsi yaitu pertama menunjuk Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) selama 2010-2013 sekaligus pendamping Amirul Hajj (pemimpin rombongan haji) yang tidak kompeten yaitu istrinya Wardatul Asriya, anak, menantu, ajudan, pegawai pribadi, sopir, sopir istri hingga pendukung istrinya.

Suryadharma juga menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) hingga Rp1,821 miliar untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan penggunaan DOM seperti untuk pengobatan anak, pengurusan visa, tiket pesawat, pelayanan bandara, transportasi dan akomodasi Suryadharma, keluarga dan ajudan ke Australia dan Singapura hingga membayar pajak pribadi tahun 2011, langganan TV kabel, internet, perpanjangan STNK Mercedes Benz serta pengurusan paspor cucu.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menunjuk sejumlah majmuah (konsorsium) penyedian perumahan di Jeddah dan Madinah sesuai dengan keinginannya sendiri menggunakan plafon dengan harga tertinggi sehingga mengakibatkan kerugian negara hingga 15,498 juta riyal karena penggunaan harga plafon sebagai harga kontrak dan tidak ada perundingan atau pembicaraan maka terjadi kemahalan pengadaan perumahan yaitu kemahalan perumahan di Madinah 14,094 juta riyal dan hotel transito Jeddah sejumlah 1,404 juta riyal.

Menteri Agama periode 2009 – 2014 itu dianggap menyalahgunakan sisa kuota haji periode 2010-2012 sehingga memberangkatkan 1.771 orang jamaah haji dan memperkaya jamaah tersebut karena tetap berangkat haji meskipun kurang bayar hingga Rp12,328 miliar yang terdiri atas 161 orang jamaah haji pada 2010 senilai Rp732,575 juta; 639 jamaah haji pada 2011 sejumlah Rp4,173 miliar; dan 971 jamaah haji sejumlah Rp7,422 miliar, seperti dikutip Antara.(fra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

BNN Amankan 10 Kilogram Sabu Asal Malaysia

Published

on

Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol, Arman Depari. (kiri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengamankan 10 kilogram sabu asal Malaysia di Jalan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) pada hari Minggu (19/8/2018).

“Tiga pelaku tindak pidana narkotika tersebut ditangkap bernama Budi, Yusup dan Gunawan,” kata Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari dalam pesan singkatnya diterima di Jakarta, Senin.

Narkotika jenis sabu kristal tersebut diselundupkan dari Kuching, Malaysia melalui perbatasan tidak resmi atau “jalur tikus” Entikong dengan memanfaatkan minimnya pengawasan di perbatasan.

Selain barang bukti sebanyak 10 kilogram sabu disita juga tiga unit telepon genggam, dua unit kendaraan roda dua dan kartu identitas para pelaku.

“Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan analisis tim intelijen akan adanya penyelundupan sabu dari Malaysia melalui perbatasan tidak resmi,” kata Arman.

Selanjutnya petugas BNN Pusat gabungan dengan BNNP Kalbar dan petugas Bea Cukai Kalbar melakukan penyelidikan di wilayah Entikong.

“Pada hari Minggu sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Kubu Raya, melintas Gunawan dan Budi yang berboncengan dengan Yusup beriringan menggunakan sepeda motor,” katanya.

Selanjutnya petugas melakukan penangkapan namun pada saat dilakukan penangkapan Gunawan berhasil melarikan diri.

Petugas melakukan pengejaran dan berhasil menangkap di sebuah rumah di Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat.

Dan saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 10 kilogram sabu.

Selama bulan Agustus telah beberapa kali dilakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan antara lain di Medan Riau, Aceh, Palembang dan terahir di Kalbar yang melibatkan ibu-ibu rumah tangga dan remaja.

Pada umumnya alasan mereka adalah kesulitan ekonomi dan tidak adanya pekerjaan.

“Dengan maraknya kejadian serupa memerlukan perhatian dan upaya yang lebih keras oleh semua instansi dan pejabat negara untuk berupaya membangun jiwa dan membangun badan, bekerja keras tidak untuk pencitraan agar generasi Indonesia bebas dan bersih dari narkoba,” kata Arman, seperti dikutip Antara. (sus)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Mantan Presdir Pertamina Dipanggil Sebagai Saksi Persidangan

Published

on

Edward Seky Soeryadjaya, adalah seorang pengusaha asal Indonesia.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Helmi Kamal Lubis memberikan keterangan sebagai saksi dalam agenda persidangan perkara dana pensiun Pertamina yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Persidangan perkara korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI) dengan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).

Edward sendiri hadir didampingi oleh kuasa hukum dan istri Atilah Soeryadjaya.

Helmi yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor dengan penjara 5,5 tahun tersebut dihadirkan menjadi saksi untuk dikonfrontir keterangannya dengan terdakwa Edward Soeryadjaya yang dalam dakwaan jaksa diduga keduanya terlibat melakukan negosiasi penjualan saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) mencapai 2.004.843.140 lembar.

Dalam kesaksiannya, Helmi menyangkal atas dugaan pemberian “fee” dalam bentuk uang sebesar 46 miliar kepada dirinya oleh terdakwa Edward Soeryadjaya dari hasil transaksi penjualan saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI). “Pak Edward tidak pernah memberikan uang 46 miliar ke saya, kami hanya bertemu untuk berdiskusi terkait siapa pengganti direktur utama PT SUGI, tidak ada pembicaraan soal fee,” Ujar Helmi.

Helmi juga menyangkal terkait dugaan pelanggaran dalam transaksi jual beli saham yang melibatkan terdakwa Edward Soeryadjaya tersebut. Helmi diduga melakukan pembelian tanpa kajian dan tidak mengikuti prosedur transaksi pembelian dan penjualan saham. “OJK tidak pernah memberikan teguran terkait transaksi yang saya jalankan, itu bukti kalau tidak ada pelanggaran,” tambah Helmi.

Dalam kasus ini Edward ditetapkan sebagai tersangka karena diduga bekerja sama dengan Muhammad Helmi Kamal Lubis. Dia disangkakan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman pasal tersebut yakni hukuman 20 tahun penjara.

Kasus ini terjadi pada 2014 saat Edward, yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk (SUGI), berkenalan dengan Helmi. Perkenalan tersebut dimaksudkan untuk meminta agar Dana Pensiun Pertamina membeli saham SUGI. Selanjutnya, pada periode Desember 2014-September 2015, Helmi diduga menginisiasi dan membeli saham SUGI dengan total Rp 2 miliar lembar saham senilai Rp 601 miliar melalui PT Millenium Danatama Sekuritas. (asn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Penyidik Tipikor Geledah Gedung DPRD Balikpapan

Published

on

Para penyidik Tipikor saat geledah ruangan di DPRD Balikpapan.

Idonesiaraya.co.id, Balikpapan – Para penyidik Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tim pada satu ruangan di DPRD Balikpapan.

Mereka mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk kasus korupsi dana pengadaan lahan rumah potong unggas dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Balikpapan.

Lahan tersebut rencananya di atasnya akan dibangun rumah potong unggas di Karang Joang, Balikpapan Utara.

Pada Rabu (15/8/2018) para penyidik Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Kaltim di satu ruangan di DPRD Balikpapan.

Mereka mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk kasus korupsi dana pengadaan lahan rumah potong unggas dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Balikpapan. (nov)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending