Connect with us

FINANSIAL

Darmin : Penerbitan SBI untuk Tarik Modal

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai rencana penerbitan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 dan 12 bulan oleh bank sentral, bertujuan untuk menarik likuditas valas.

“Kalau SBI itu benar-benar likuid, bisa dipakai untuk instrumen investasi,” ujar Darmin saat ditemui di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Darmin mengatakan kondisi saat ini yang penuh ketidakpastian membuat bank sentral harus merumuskan instrumen investasi agar modal bisa menetap lebih lama di dalam negeri.

“Sekarang ini adalah situasi dimana kita perlu memberi ruang untuk pemilik dana supaya tertarik masuk, kemudian dicoba oleh BI untuk menyediakan instrumen investasi lebih banyak,” ujarnya.

Dengan adanya instrumen investasi tersebut, ia mengharapkan investor tidak cepat-cepat melarikan dana ke luar negeri dan berinvestasi di instrumen dengan minim risiko seperti SBI.

“Yang tadinya orang merasa dia mau keluar, bisa saja daripada keluar ya dia beli, tapi itu kalau dia percaya BI bisa menjalani lebih baik,” ujar mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Saat ini, Bank Indonesia mengkaji pengaktifan kembali SBI bertenor 9 dan 12 bulan guna menambah portofolio yang dapat menyerap modal asing sehingga dapat menjadi instrumen untuk menstabilkan rupiah.

“Kami ingin memperluas instrumen, kemungkinan reaktivasi SBI, sedang dikaji. Dalam waktu dekat kami akan umumkan. Sudah di ‘pipeline’,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Kamis (19/7).

Jika SBI kembali diaktifkan, maka instrumen untuk menyimpan modal asing akan bertambah, selain dari obligasi, deposito, dan saham.

Meski demikian, penerbitan SBI pernah menyebabkan terjadinya defisit anggaran Bank Indonesia pada 2009 karena bank sentral harus membayar bunga SBI yang tinggi.

Bank Indonesia bahkan pernah menyatakan pada 2016 bahwa transaksi untuk operasi moneter seluruhnya akan menggunakan SBN pada 2024 untuk menggantikan instrumen SBI, seperti dikutip Antara. (sat)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

OJK Revisi Aturan Pembatasan Kredit Pengadaan Tanah

Published

on

Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Heru Kristiyana.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan pembatasan kredit oleh bank umum kepada pengembang untuk pengadaan tanah yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK).

“Kalau yang lama, kredit untuk pengadaan tanah itu kan dilarang. Sekarang kami ingin dorong sektor perumahan. Sedikit kami lakukan perbaikan, jadi pengadaan tanah khusus untuk land clearing kami perbolehkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Heru Kristiyana saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Kendati demikian, lanjut dia, OJK menerapkan sejumlah syarat untuk memitigasi risiko yang muncul dengan diperbolehkannya kredit untuk pengadaan tanah tersebut.

“Pertama, kredit untuk pengolahan tanah hanya untuk pembangunan rumah tapak dan rumah susun, dan bukan di kawasan komersial,” kata Heru.

Syarat kedua, ada perjanjian antara bank dan pengembang yang didalamnya mensyaratkan pengembang harus mulai melakukan pembangunan di atas tanah tersebut dalam waktu satu tahun.

“Jadi tidak boleh dibiarkan lebih dari setahun,” ujarnya.

Ketiga, pembiayaan oleh bank kepada pengembang harus diberikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan proyek yang dibiayai.

“Jadi kita lakukan perluasan seperti itu tetap dengan prinsip kehati-hatian,” kata Heru.

Penghapusan larangan pemberian kredit bagi pengolahan tanah bagi pengembang rumah tinggal dan rumah susun tersebut merupakan salah satu dari paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

OJK pun meringankan persyaratan kewajiban penilaian agunan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), seperti dikutip Antara. (cit)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI : Cadangan Devisa Sangat Cukup, Tahan Modal Keluar

Published

on

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo .

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan cadangan devisa Indonesia saat ini masih sangat mencukupi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga mampu meyakinkan investor global untuk tidak melarikan modalnya dari pasar keuangan domestik (capital reverseal).

Usai menaikkan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate” menjadi 5,5 persen di Jakarta, Rabu (15/8/2018), Perry juga mengatakan bank sentral belum melirik opsi untuk memanfaatkan fasilitas bilateral maupun multilateral, seperti perjanjian pertukaran mata uang, guna mengendalikan tekanan yang menerpa nilai tukar rupiah.

Opsi fasilitas bilateral maupun multilateral seperti perjanjian pertukaran mata uang merupakan garis kedua pertahanan ekonomi sebuah negara (second line of defense) untuk menghadapi gejolak perekonomian.

“Cadangan devisa cukup dalam arti bukan hanya membiayai impor dan utang. Tapi mitigasi kemungkinan capital reversal,” kata Perry.

Cadangan devisa, menurut data BI, memang terus menunjukkan penurunan sejak awal Januari 2018. Di akhir Januari 2018, cadangan devisa sebesar 131,9 miliar dolar AS dan menurun menjadi 118,3 miliar dolar AS di akhir Juli 2018.

Sebagian cadangan devisa tersebut digunakan untuk intervensi pasar saat nilai tukar rupiah tertekan. Sejak awal tahun hingga Agustus 2018 ini rupiah sudah terdepresiasi 7,04 persen.

Di pertengahan Agustus 2018 ini, otoritas moneter menaikkan suku bunga acuannya menjadi 5,5 persen, sebuah langkah yang di luar ekspetasi mayoritas analis.

Baca juga: Perbaiki transaksi berjalan, BI naikkan bunga acuan
Baca juga: Kurangi tekanan rupiah, BI minta korporasi tidak borong valas

Kenaikan suku bunga yang melengkapi pengetatan kebijakan moneter sebanyak 125 basis poin sepanjang tahun ini di tengah kekhawatiran efek krisis keuangan di Turki, ekspetasi kenaikan bunga Bank Sentral AS Federal Reserve di September 2018, dan membesarnya defisit transaksi berjalan.

Suku bunga acuan yang meningkat diharapkan dapat mengendalikan permintaan impor sehingga defisit transaksi berjalan dapat mengecil dan menghemat devisa yang digunakan untuk membayar impor, seperti dikutip Antara. (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Perkuat Rupiah, Kadin Fasilitasi Pertemuan Pemerintah-Pengusaha

Published

on

Ketua Kadin Indonesia, Rosan Roeslani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sebagai upaya untuk memperkuat serta menstabilkan nilai tukar rupiah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam (15/8/2018), mengatakan pertemuan tersebut akan dimulai minggu depan dan dilakukan secara satu per satu.

Rosan menjelaskan bahwa pelaku usaha yang diutamakan dalam pertemuan lanjutan tersebut adalah pengusaha dari sektor pertambangan, minyak dan gas, serta komoditas.

Ia mengatakan bahwa pelaku usaha dari sektor pertambangan akan menjadi pertimbangan utama.

“Sektor batubara untuk menaikkan produksi sampai 40-50 juta ton itu bisa dilakukan segera karena infrastrukturnya sudah ada. Perusahaan batubara juga sudah menyanggupi,” ujar Rosan.

Pertemuan antara pelaku usaha dan pemerintah dilakukan secara one-on-one karena setiap pengusaha mempunyai karakteristik yang berbeda- beda, sehingga penyelesaian masalahnya juga memiliki perbedaan.

“Ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa ada pertemuan reguler, sehingga semua isu bisa ditanggapi dengan cepat dan implementasinya bisa dijalankan,” kata Rosan, seperti dikutip Antara. (vin)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending