Connect with us

POLITIK

Elektabilitas Caleg Diuji di Pilpres

Published

on

Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono.

Indonesiaraya.co.id, Semarang –  Pemilihan  presiden yang waktunya bersamaan dengan Pemilu anggota legislatif, 17 April 2019, bisa menjadi indikator untuk menguji tingkat elektabilitas caleg dari parpol pengusung.

“Belum tentu pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno meningkatkan tingkat keterpilihan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),” kata kata Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono.pertanyaan  di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (12/8/2018).

Menurut Teguh, agak sulit diraba apakah Prabowo yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan Sandiaga (mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra) bakal menambah suara caleg dari partai tersebut. Hal ini mengingat perilaku pemilih itu dinamis dan sangat kompleks.

“Jadi, masih menjadi dugaan sementara apakah pilihan terhadap presiden dan anggota legislatif berbanding lurus atau tidak,” kata Teguh Yuwono.

Dengan demikian, katanya lagi, belum tentu Partai Gerindra menggeser posisi Partai Golkar yang meraih kursi DPR RI terbanyak kedua setelah PDIP pada Pemilu 2014.

Pada Pemilu 2014, PDIP sebanyak 109 kursi atau 19,4 persen kursi DPR, Partai Golkar 91 kursi (16,2 persen), Partai Gerindra 73 kursi (13 persen) dan Partai Demokrat 61 kursi (10,9 persen).

Urutan berikutnya, Partai Amanat Nasional 48 kursi (8,6 persen), Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi (8,4 persen), Partai Keadilan Sejahtera 40 kursi (7,1 persen), Partai Persatuan Pembangunan 39 kursi (7 persen), Partai NasDem 36 kursi (6,4 persen) dan Partai Hanura 16 kursi (2,9 persen).

Mengenai peluang Partai Gerindra bakal meraih untung, bahkan akan meraih kursi DPR RI terbanyak kedua pada Pemilu 2019, Teguh menegaskan bahwa hal itu belum tentu karena jaringan Partai Golkar di luar Pulau Jawa jauh lebih kuat.

“Tentu tidak mudah mengalahkan Partai Golkar karena banyak faktor yang menentukan perolehan suara, apalagi Pilpres lebih didominasi media,” kata Teguh.

Ia menegaskan bahwa Pilpres lebih pada komunikasi politik, lebih elitis dan “mengudara” daripada pemilu anggota legislatif.

Kalau pemilu anggota legislatif yang signifikan figur, jaringan dan sumber daya. Tanpa tiga ini, menurut Teguh, kemungkinan besar tidak akan menang di daerah pemilihannya masing-masing.

Dengan demikian, seberapa besar pengaruh pilpres terhadap perolehan suara parpol pada pemilu perlu dibuktikan.

“Meski di atas kertas berpengaruh, apa signifikan? Itu `concern`-nya,” kata Teguh yang juga alumnus Flinders University Australia itu, seperti dikutip Antara. (kli)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Indonesia Buktikan Pendekatan Lunak Efektif Tanggulangi Terorisme

Published

on

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol, Suhardi Alius.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan Indonesia telah membuktikan bahwa pendekatan lunak efektif dalam menanggulangi terorisme.

“Dalam sejarah penanggulangan terorisme di dunia, pemerintah Indonesia telah membuktikan bahwa pendekatan lunak melalui aspek kemanusiaan dapat meredam aktivitas terorisme,” katanya dalam The 7th World Peace Forum (WPF) dengan tema the Middle Path for the World Civilization di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Negara-negara lain, kata Suhardi, dalam menanggulangi terorisme lebih banyak mengandalkan pendekatan keras melalui penegakan hukum dan militeristik.

Menurut Suhardi, pendekatan lunak memang merupakan proses cukup berat. Melalui pendekatan ini mantan terpidana terorisme dibimbing untuk meninggalkan ideologinya, diperhatikan kehidupannya termasuk keluarganya, hingga akhirnya dapat hidup bersama dengan masyarakat.

“Perpaduan dengan pendekatan budaya lokal mampu mendorong efektivitas pendekatan lunak,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

BNPT juga mempertemukan mantan pelaku teror dengan korban dan keluarga korban dalam satu forum.

Metode ini cukup efektif dalam menumbuhkan semangat kebersamaan antara kedua pihak dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan damai tanpa ada perasaan bersalah dan minder, kata Suhardi.

“Saling memaafkan antara pelaku dan korban aksi terorisme merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengikis dan menyelesaikan isu-isu terorisme dan radikalisme di Indonesia,” katanya.

The 7th World Peace Forum diselenggarakan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) bekerja sama dengan Center for Dialog and Cooperation Among Civilization (CDCC) dan Chengho Multi Culture and Education Trust (CMCET) dari Malaysia.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari, 14-16 Agustus, ini dihadiri sejumlah tokoh agama dari berbagai negara seperti Eropa, Arab, Afrika, dan Asia termasuk dari Jepang, Korea dan China, seperti dikutip Antara. (git)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Bamsoet : Kapolri Ajukan Idham Azis Jadi Wakapolri

Published

on

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis (kiri) bersama dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) di Istana Negara.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membeberkan bahwa dirinya mendengar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah mengajukan nama Irjen Pol Idham Azis sebagai Wakil Kapolri menggantikan Komjen Pol Syafruddin yang kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

“Saya mendengar bahwa Kapolri sudah mengajukan nama Irjen Pol Idham Azis,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Bamsoet, sapaan akrabnya, mengatakan informasi yang diperolehnya adalah Idham Azis akan menjadi Wakapolri. Namun, jadi atau tidak, tergantung keputusan Presiden Jokowi.

Bamsoet menjelaskan dirinya tidak tahu apakah ada beberapa nama lain selain Idham Azis yang menjadi kandidat Wakapolri.

“Saya tidak tahu apakah ada beberapa nama. Yang saya dengar hanya Idham Azis,” ujarnya.

Bamsoet menegaskan untuk posisi Wakapolri tidak ada sangkut pautnya dengan DPR karena diputuskan oleh Kapolri.

Sebelumnya, Asman Abnur mengundurkan diri sebagai MenPAN RB karena partainya, yaitu PAN, mendukung pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Dalam perkembangannya, Presiden Jokowi menunjuk Wakapolri Komjen Pol Syafruddin sebagai MenPAN RB, seperti dikutip Antara. (mam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Dubes Rusdi Kecewa Putusan Mahkamah Shah Alam

Published

on

Duta Besar Republik Indonesia, Rusdi Kirana.

Indonesiaraya.co.id, Kuala Lumpur – Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Rusdi Kirana menyatakan kekecewaannya dengan hasil sidang putusan sela Mahkamah Tinggi Shah Alam, Malaysia, Kamis (16/8/2018).

“Kami sebagai wakil pemerintah merasa sedih dan kecewa, namun tetap menghormati jalannya sidang yang dilakukan hakim,” ujar Rusdi Kirana ketika ditemui usai menghadiri sidang.

Sidang kasus pembunuhan Kim Jong Nam berlanjut setelah hakim tidak membebaskan kedua terdakwa Siti Aisyah (26) dan Doan Thi Huong (29) dalam putusan sela.

“Terlepas dari itu semua, kami dari awal sudah menunjuk pengacara dan dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri di Jakarta dan membentuk tim asistensi,” ujarnya.

Ditanya tentang langkah selanjutnya, dia mengatakan dengan sumberdaya termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) pihaknya akan terus mendampingi Siti Aisyah.

Rusdi Kirana hadir di sidang bersama Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal dan Kepala Konsuler KBRI Kuala Lumpur, Yusron B Ambary.

Rusdi Kirana nampak berlinang air mata begitu mengetahui sidang kasus pembunuhan Kim Jong Nam masih dilanjutkan.

Terdakwa kasus pembunuhan, Siti Aisyah, yang awalnya nampak tegar juga terlihat menangis pada akhir sidang.

Pengacara Siti Aisyah Gooi Soon Seng mengatakan keputusan dalam putusan sela ini tidak bisa disanggah karena bukan keputusan final.

“Yang akan kami lakukan sekarang adalah melakukan pembelaan dengan menghadirkan saksi. Dari saksi-saksi yang diajukan jaksa kami hanya mengajukan tujuh orang,” katanya.

Sidang selanjutnya bakal berlangsung 1, 5, 7, 8, 12, 15 Oktober 2018, 12, 13 Desember 2018, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30 dan 31 Januari 2019 dan 18, 19 Februari 2019.

Siti Aisyah (26) dan wanita Vietnam, Doan Thi Huong (29), didakwa membunuh Kim Jong-nam bersama empat orang lagi yang masih bebas di Balai Keberangkatan KLIA2 di Sepang pada 13 Februari 2017 lalu, seperti dikutip Antara. (gus)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending