Connect with us

HUKUM

KPK Panggil Politisi PAN Kasus Dana Daerah

Published

on

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman dalam penyidikan kasus suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

“Hari ini, diagendakan pemeriksaan terhadap Sukiman, anggota DPR RI sebagai saksi untuk tersangka Amin Santono dalam kasus suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Selain itu, KPK juga memanggil tiga saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni Yaya Purnomo.

Tiga saksi yang dipanggil antara lain mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso Teguh, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran pada Setjen Kementerian Kesehatan Bayu Teja Muliawan, dan Direktur CV Palem Gunung Raya Arif Budiman.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah dinas Sukiman pada Kamis (26/7/2018) dan menyita dokumen yang terkait dalam penyidikan kasus tersebut.

Selain itu dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mengkonfirmasi kepada para saksi yang dipanggil terkait dugaan penerimaan lain dari tersangka Yaya Purnomo.

KPK total telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono (AMN), Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo (YP), Eka Kamaludin (EKK) seorang konsultan yang juga menjadi perantara dalam kasus itu, dan Ahmad Ghiast (AG) dari pihak swasta sekaligus kontraktor.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat (4/5) di Jakarta dan Bekasi.

Amin diduga menerima Rp400 juta sedangkangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai 2 proyek di Kabupaten Sumedang senilai total Rp25 miliar.

Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp1,844 miliar termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah, serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

Uang selain Rp500 juta untuk Amin dan Eka serta emas tersebut diperoleh dari apartemen Yaya di Bekasi.

“Uang (di luar Rp400 juta) tadi ditemukan di apartemen saudara YP (Yaya Purnomo), karena yang bersangkutan menerima uang dolar AS dari daerah lalu diganti menjadi logam mulia. Siapa saja yang memberi kita punya data, nanti digali lebih lanjut, mudah-mudahan akan ditemukan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5).

Amin, Eka dan Yaya disangkakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Ahmad disangkakan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

BNN Amankan 10 Kilogram Sabu Asal Malaysia

Published

on

Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol, Arman Depari. (kiri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengamankan 10 kilogram sabu asal Malaysia di Jalan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) pada hari Minggu (19/8/2018).

“Tiga pelaku tindak pidana narkotika tersebut ditangkap bernama Budi, Yusup dan Gunawan,” kata Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari dalam pesan singkatnya diterima di Jakarta, Senin.

Narkotika jenis sabu kristal tersebut diselundupkan dari Kuching, Malaysia melalui perbatasan tidak resmi atau “jalur tikus” Entikong dengan memanfaatkan minimnya pengawasan di perbatasan.

Selain barang bukti sebanyak 10 kilogram sabu disita juga tiga unit telepon genggam, dua unit kendaraan roda dua dan kartu identitas para pelaku.

“Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan analisis tim intelijen akan adanya penyelundupan sabu dari Malaysia melalui perbatasan tidak resmi,” kata Arman.

Selanjutnya petugas BNN Pusat gabungan dengan BNNP Kalbar dan petugas Bea Cukai Kalbar melakukan penyelidikan di wilayah Entikong.

“Pada hari Minggu sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Kubu Raya, melintas Gunawan dan Budi yang berboncengan dengan Yusup beriringan menggunakan sepeda motor,” katanya.

Selanjutnya petugas melakukan penangkapan namun pada saat dilakukan penangkapan Gunawan berhasil melarikan diri.

Petugas melakukan pengejaran dan berhasil menangkap di sebuah rumah di Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat.

Dan saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 10 kilogram sabu.

Selama bulan Agustus telah beberapa kali dilakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan antara lain di Medan Riau, Aceh, Palembang dan terahir di Kalbar yang melibatkan ibu-ibu rumah tangga dan remaja.

Pada umumnya alasan mereka adalah kesulitan ekonomi dan tidak adanya pekerjaan.

“Dengan maraknya kejadian serupa memerlukan perhatian dan upaya yang lebih keras oleh semua instansi dan pejabat negara untuk berupaya membangun jiwa dan membangun badan, bekerja keras tidak untuk pencitraan agar generasi Indonesia bebas dan bersih dari narkoba,” kata Arman, seperti dikutip Antara. (sus)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Mantan Presdir Pertamina Dipanggil Sebagai Saksi Persidangan

Published

on

Edward Seky Soeryadjaya, adalah seorang pengusaha asal Indonesia.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Helmi Kamal Lubis memberikan keterangan sebagai saksi dalam agenda persidangan perkara dana pensiun Pertamina yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Persidangan perkara korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI) dengan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).

Edward sendiri hadir didampingi oleh kuasa hukum dan istri Atilah Soeryadjaya.

Helmi yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor dengan penjara 5,5 tahun tersebut dihadirkan menjadi saksi untuk dikonfrontir keterangannya dengan terdakwa Edward Soeryadjaya yang dalam dakwaan jaksa diduga keduanya terlibat melakukan negosiasi penjualan saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) mencapai 2.004.843.140 lembar.

Dalam kesaksiannya, Helmi menyangkal atas dugaan pemberian “fee” dalam bentuk uang sebesar 46 miliar kepada dirinya oleh terdakwa Edward Soeryadjaya dari hasil transaksi penjualan saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI). “Pak Edward tidak pernah memberikan uang 46 miliar ke saya, kami hanya bertemu untuk berdiskusi terkait siapa pengganti direktur utama PT SUGI, tidak ada pembicaraan soal fee,” Ujar Helmi.

Helmi juga menyangkal terkait dugaan pelanggaran dalam transaksi jual beli saham yang melibatkan terdakwa Edward Soeryadjaya tersebut. Helmi diduga melakukan pembelian tanpa kajian dan tidak mengikuti prosedur transaksi pembelian dan penjualan saham. “OJK tidak pernah memberikan teguran terkait transaksi yang saya jalankan, itu bukti kalau tidak ada pelanggaran,” tambah Helmi.

Dalam kasus ini Edward ditetapkan sebagai tersangka karena diduga bekerja sama dengan Muhammad Helmi Kamal Lubis. Dia disangkakan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman pasal tersebut yakni hukuman 20 tahun penjara.

Kasus ini terjadi pada 2014 saat Edward, yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk (SUGI), berkenalan dengan Helmi. Perkenalan tersebut dimaksudkan untuk meminta agar Dana Pensiun Pertamina membeli saham SUGI. Selanjutnya, pada periode Desember 2014-September 2015, Helmi diduga menginisiasi dan membeli saham SUGI dengan total Rp 2 miliar lembar saham senilai Rp 601 miliar melalui PT Millenium Danatama Sekuritas. (asn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Penyidik Tipikor Geledah Gedung DPRD Balikpapan

Published

on

Para penyidik Tipikor saat geledah ruangan di DPRD Balikpapan.

Idonesiaraya.co.id, Balikpapan – Para penyidik Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tim pada satu ruangan di DPRD Balikpapan.

Mereka mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk kasus korupsi dana pengadaan lahan rumah potong unggas dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Balikpapan.

Lahan tersebut rencananya di atasnya akan dibangun rumah potong unggas di Karang Joang, Balikpapan Utara.

Pada Rabu (15/8/2018) para penyidik Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Kaltim di satu ruangan di DPRD Balikpapan.

Mereka mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk kasus korupsi dana pengadaan lahan rumah potong unggas dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Balikpapan. (nov)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending