Connect with us

HUKUM

Tersangka Suap Proyek di Labuhanbatu Segera Disidang

Published

on

Effendy Sahputra (ES) alias Asiong, tersangka suap proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Effendy Sahputra (ES) alias Asiong, tersangka suap proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.

“Hari ini, dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka ES dalam kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 ke penuntutan atau tahap dua,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Febri menyatakan sidang terhadap Effendy direncanakan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

Total 35 saksi yang telah diperiksa untuk tersangka Effendy dalam penyidikan kasus tersbeut. 

Unsur saksi antara lain PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu, mantan Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu, Kelompok Kerja 2 Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu, petani, dan unsur swasta lainnya.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus suap proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018 antara lain Bupati Labuhanbatu nonaktif Pangonal Harahap (PHH), Effendy Sahputra (ES) berprofesi sebagai wiraswasta, dan Umar Ritonga (UMR) yang merupakan orang dekat Pangonal.  

Untuk tersangka Umar Ritonga sampai saat ini belum ditemukan dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

KPK menduga Pangonal menerima Rp576 juta dari Effendy Sahputra terkait proyek-proyek di lingkungan kabupaten Labuhanbatu, Sumut TA 2018 senilai Rp576 juta yang merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan Bupati sekitar Rp3 miliar.

Sebelumnya sekitar bulan Juli 2018 diduga telah terjadi penyerahan cek sebesar Rp1,5 miliar, namun tidak berhasil dicairkan.

Tersangka pemberi suap adalah Effendy Sahputra yang disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan tersangka penerima suap adalah Pangonal Harahap dan Umar Ritonga yang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Para Istri Menteri Kabinet Kerja Datangi KPK Jalankan Gerakan SPAK

Published

on

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Istri menteri Kabinet Kerja mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu (19/9/2018) terkait pencegahan korupsi.

“Hari ini kita mengundang dan juga didatangi oleh ibu-ibu kita dari kementerian ada Kementerian Agama, Perhubungan, Pendidikan, dan Lingkungan Hidup,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Basaria menyatakan pertemuan dengan beberapa istri menteri Kabinet Kerja dilakukan pasca ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi.

“Jadi kita ingin melibatkan seluruh kementerian dan lembaga supaya ikut berpartisipasi untuk melakukan pencegahan khususnya di kementerian,” ucap Basaria.

Dalam Pasal 3 Perpres tersebut disebutkan fokus Stranas Pencegahan Korupsi meliputi perizinan dan tata niaga; keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi sehingga dalam pelaksanaannya, dibentuk tim nasional (timnas) pencegahan korupsi (pasal 4).

Timnas Pencegahan Korupsi terdiri atas menteri bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri urusan pemerintahan dalam negeri, menteri bidang aparatur negara, kepala lembaga non-struktural yang melakukan pengendalian program prioritas nasional dan isu strategis.

Lebih lanjut, Basaria menyatakan salah satu program terkait pencegahan korupsi itu adalah Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK).

“Salah satu program kita itu ada yang namanya SPAK itu kita menginginkan supaya para ibu yang ada di sana ikut membuat gerakan-gerakan pencegahan antikorupsi jadi salah satu itu yang kita bicarakan bagaimana nanti perencanaannya dan bagaimana nanti pelaksanaannya,” kata Basaria.

Dalam kesempatan sama Trisna Willy, istri dari Menteri Agama Menteri Agama Lukman Hakum Saifuddin menyatakan bahwa kegiatan SPAK sudah berjalan di Kementerian Agama sejak Februari 2016.

“Jadi, sekarang sudah hampir tiga tahun. Memang ini pencegahan kita masuk ke dalam kegiatan-kegiatan di kantor wilayah-kantor wilayah Kementerian Agama lalu di Madrasah di KUA, juga kepada penyuluh-penyuluh agama, saya rasa itu yang sudah berjalan di Kementerian Agama,” ucap Trisna.

Selain Trisna Willy, hadir juga Suryan Widati, istri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Endang Sri Hariyatie istri dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Demikian, seperti dikutip Antara. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Tersangka OTT Rehabilitasi Pascagempa Dijerat Pasal Berlapis

Published

on

Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Muhir.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Tersangka operasi tangkap tangan (OTT) dugaan pemerasan proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi secara berlapis.

Kepala Kejaksaan Negeri Mataram I Ketut Sumedana di Mataram, Rabu (19/9/2018), mengungkapkan tersangka OTT, Muhir, Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram dari Fraksi Golkar, dijerat Pasal 11, Pasal 12b, dan atau Pasal 12e Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Karena ada unsur dugaan pidana penyuapan dengan menerima hadiah, janji atau barang berupa uang, makanya turut kita sangkakan Pasal 11,” kata Sumedana.

Jeratan pasal berlapis tersebut diberikan kepada tersangka karena tertangkap tangan menerima uang sejumlah Rp30 juta dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Sudenom yang didampingi stafnya Catur Totok pada Jumat (14/9/2018) lalu di sebuah rumah makan wilayah Cakranegara.

Uang tersebut terindikasi sebagai jatah yang diminta tersangka kepada kepala dinas setelah proyek rehabilitasi senilai Rp4,2 miliar itu masuk dalam pembahasan DPRD Kota Mataram.

Kejari Mataram telah menahan Muhir terhitung sejak Jumat (14/9/2018) kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk pemeriksaannya, Sumedana mengatakan pihaknya belum mengagendakan. Jaksa penyidik masih fokus dengan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Dinas Pendidikan Kota Mataram dan DPRD Kota Mataram.

“Untuk tersangka belum, kita fokus dulu dengan pemeriksaan saksi-saksi,” ujar Sumedana, mantan jaksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Demikian, seperti dikutip Antara. (dbp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Konfirmasi Mekeng Tentang Aliran Dana PLTU Riau-1

Published

on

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Melchias Marcus Mekeng.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi terhadap Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI Melchias Marcus Mekeng soal aliran dana terkait kasus suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

KPK pada Rabu memanggil Mekeng bersama dua orang lainnya sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih (EMS).

BACA JUGA : KPK Periksa Melchias Mekeng Saksi PLTU Riau-1

“Kami masih fokus pada pengetahuan para saksi terkait dengan salah satunya terkait dengan aliran dana pada pihak-pihak tertentu di PLTU Riau-1 ini, masih belum bisa disampaikan secara rinci aliran dananya dari siapa ke siapa,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Selain Mekeng, dua saksi yang dipanggil untuk diperiksa itu antara lain staf khusus DPR RI Tahta Maharaya dan Herwin Tanuwidjaja dari unsur swasta.

“Tentu yang jadi fokus saat ini, pertama adalah dugaan aliran dana pada tersangka apakah bagian dari Rp4,8 miliar yang sudah kami identifikasi untuk tersangka EMS atau dugaan penerimaan yang lain itu masih terus kami dalam lebih lanjut,” ucap Febri.

Sampai berita ini diturunkan, pemeriksaan terhadap Mekeng masih berlangsung.

KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited serta mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (IM).

Idrus diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari Eni sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan Johannes bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan Johannes dan kawan-kawan.

Idrus diduga bersama-sama dengan Eni yang diduga telah menerima hadiah atau janji dari Johanes, pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau I.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johanes, yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar.

Untuk tersangka Kotjo, KPK telah melimpahkan dari proses penyidikan ke tahap penuntutan atau tahap kedua.

Sidang terhadap Kotjo direncanakan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam penyidikan kasus itu, tersangka Eni juga diketahui telah mengembalikan uang Rp500 juta kepada penyidik KPK.

Selain itu, pengurus Partai Golkar juga telah mengembalikan sekitar Rp700 juta terkait kasus PLTU Riau-1 tersebut yang diduga sebelumnya dipakai untuk kegiatan partai berlambang beringin itu. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending