Connect with us

JAKARTA

7.446 Kendaraan Ditilang Pada Hari Ketiga Operasi Patuh Jaya 2019

Published

on

Pada hari ketiga ini petugas tercatat memberikan teguran untuk 2.890 perkara pelanggaran lalu lintas, baik roda dua dan empat.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sebanyak 7.446 kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, dijatuhi tilang karena melanggar berbagai aturan lalu lintas pada hari ketiga Operasi Patuh Jaya 2019 yang digelar pada 31 Agustus 2019.

“Ada 7.446 perkara pada hari ketiga Operasi Patuh Jaya 2019, sedikit bekurang dari 7.518 perkara pada hari kedua Patuh Jaya 2019,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M. Nasir, di Jakarta, Minggu (1/8/2019).

Kendaraan roda dua masih menjadi penyumbang angka pelanggaran terbanyak dengan 5.720 unit kendaraan tercatat melakukan pelanggaran, sedangkan pelanggar terbanyak kedua adalah mobil pribadi yang mencatatkan 1.410 unit kendaraan yang melakukan pelanggaran.

Pada hari ketiga ini petugas tercatat memberikan teguran untuk 2.890 perkara pelanggaran lalu lintas, baik roda dua dan empat.

Operasi Patuh Jaya 2019 resmi dimulai pada tanggal 29 Agustus hingga 11 September 2019. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya akan menurunkan 2.380 personel kepolisian dari berbagai unsur yang akan didukung oleh unsur TNI, dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Operasi ini diharapkan bisa meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan.

Tujuan lainnya adalah membangun budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pihak kepolisian.

Selain itu, Operasi Patuh Jaya diharapkan bisa menekan jumlah angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan meminimalisir kemacetan lalu lintas. Demmikian, seperti dikutip Antara. (fsr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

JAKARTA

Gubernur Anies : Pencabutan Kasasi Lahan Sodetan Sudah Persetujuan Jokowi

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal pencabutan kasasi kasus pembebasan lahan di Bidara Cina, Jakarta Timur, untuk proyek sodetan Kali Ciliwung.

Bahkan, kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sejak lama setuju proses kasasi pembebasan lahan di Bidara Cina, Jakarta Timur, tersebut tidak diteruskan.

“Saya sudah bicara persoalan ini dengan Pak Presiden. Sudah sejak tahun lalu dan memang ada sepakat untuk tidak diteruskan,” ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Anies mengungkapkan, baik pihak pemerintah pusat maupun Pemprov DKI telah setuju mencabut semua kasasi terkait pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur.

“Bareng dong (pencabutan tidak sepihak). Karena itu dua-duanya kan tidak meneruskan karena yang bersengketa kan kami sepihak dengan BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane) sepihak, sengketanya dengan rakyat. Dengan ini dicabut,” kata Anies.

Diketahui, Anies Baswedan telah mencabut kasasi yang diajukan oleh Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam perkara sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta Timur. Dengan begitu, pemerintah akan mematuhi keputusan PTUN Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina.

Pemprov bersama dengan pemerintah pusat akan bekerja sama dalam proyek pembebasan lahan. Pembayaran ganti rugi akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Intinya adalah kita ingin segera menuntaskan pembebasan lahannya, yang membebaskan lahannya sesungguhnya adalah PUPR, bukan DKI. DKI hanya membantu mengkoordinir warganya saja dan proses pembeliannya oleh anggaran pemerintah pusat,” ucap Anies.

Disebutkan, poyek sodetan Ciliwung terhambat pembebasan lahan pada tahun 2015. Warga Bidara Cina melayangkan gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015.

Gugatan ini dilayangkan lantaran adanya perubahan lokasi sodetan dari yang sebelumnya ditetapkan. Perubahan lokasi tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada warga yang terdampak penggusuran itu.

Dalam prosesnya, PTUN memenangkan gugatan warga Bidara Cina tersebut. Majelis hakim memerintahkan Pemprov DKI Jakarta untuk menghitung ulang lahan yang dibutuhkan dan membayar ganti rugi kepada warga yang rumahnya sudah terlanjur digusur.

Di tingkat banding, pengadilan kembali memenangkan gugatan warga. Basuki Tjahja Purnama yang kala itu menjabat Gubernur DKI Jakarta pun akhirnya mengajukan kasasi. Demikian, seperti dikutip Antara. (rcp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

Anies Berpesan agar HIPMI Menjaga Soliditas

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaika pesan kepada HIPMI sebagai organisasi untuk menjaga soliditas anggotanya dengan selalu menjunjung sistem yang demokratis.

“Siapapun kontestan yang tengah bersaing prinsip siap untuk menang dan siap untuk kalah harus dipegang,” kata Anies dalam sambutannya pada acara jamuan makan malam dengan HIPMI menjelang pelaksanaan Munas XVI di Gedung Balai Kota, Minggu
(15/9/2019).

Menurut Anies semakin tinggi perputaran uang dalam suatu organisasi maka pelaksanaan demokrasi seharusnya semakin bagus dalam arti untuk mengumpulkan suara akan lebih mudah.

“Ada korelasi dengan demokrasi yang berjalan baik,” ujarnya.

Anies mengatakan dalam pengurusan organisasi dapat belajar dari almarhum Presiden RI ke-3 B.J Habibie mengenai adanya ambang batas terhadap perselisihan.

“Ada batas-batas perselisihan itu tidak dapat diteruskan. Kalau diteruskan bakalan tidak habis-habis seperti konflik berkepanjangan negara-negara Timur Tengah,” ujarnya.

Anies menyampaikan apresiasi terhadap HIPMI yang sampai saat ini tetap solid, tidak seperti organisasi lain yang pecah kemudian membuat tandingan.

“HIPMI perlu menjaga organisasi tetap solid untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dengan negara-negara lain,” kata Anies.

Sedangkan Ketua Umum BPD HIPMI Jaya Afifuddin Suhaeli Kalla mengatakan Jakarta kembali menjadi tuan rumah Munas HIPMI setelah 21 tahun silam.

“Kami sebagai tuan rumah ingin memberikan yang terbaik dalam penyelenggaraan Munas XVI yang salah satu agendanya pemilihan ketua dan program kerja HIPMI ke depan,” ujarnya.

Lebih jauh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Bahlil Lahadalia memastikan organisasinya akan tetap solid meskipun di luar bersaing.

Seperti Sandiaga Uno yang bersaing dengan Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan Pemilu lalu, keduanya merupakan anggota HIPMI setelah usai maka bersatu kembali sebagai satu keluarga besar, kata Bahlil.

Bahlil mengatakan dalam Munas yang paling penting bukan hanya menetapkan pengurus baru, tetapi yang lebih penting lagi membuat program kerja apalagi tantangan ekonomi yang dihadapi ke depannya tidak ringan. Demikian, seperti dikutip Antara. (gdt)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

Anies Kenang Pertama Kali Bertemu Habibie

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenang pertama kali dirinya bertemu dengan salah satu insinyur paling berpengaruh di Indonesia tersebut setelah mendengar kabar wafatnya presiden ke-3 RI Baharuddin Jusuf Habibie,

Anies pertama kali bertemu dengan Habibie ketika duduk di bangku kelas tiga sekolah menengah atas (SMA) di Yogyakarta. Dia berkesempatan mewawancarai Habibie yang kala itu Menteri Riset dan Teknologi (Menristek).

“Itu pengalaman yang tak terlupakan dan kemudian bersambung sampai ketika saya sudah betugas di sini pun masih saling silahturahmi dan ngobrol dengan beliau,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/9/2019)

Atas wafatnya Habibie, menurut Anies, adalah suatu kehilangan yang mendalam bagi Indonesia dengan berbagai prestasi dan kebijakannya bagi masyarakat Indonesia.

“Indonesia berduka, insyaallah, saya percaya Pak Habibie dimuliakan di sisi Allah dan amal jariah luar biasa panjang,” ucapnya.

Anies melanjutkan, “Betapa banyak anak yang dididik oleh Pak Habibie, ribuan anak yang disekolahkan oleh Pak Habibie untuk pendidikan yang luar biasa tinggi dan peran yang amat berjasa. Kita semua kehilangan.”

B.J. Habibie adalah Presiden RI periode 1998—1999). Sebelumnya, sebagai Menristek 1978—1998).

Habibie diketahui wafat pada hari Rabu pukul 18.05 WIB pada usia 83 tahun. Kabar tersebut disampaikan Thareq Habibie.

Ketua Tim Dokter Kepresidenan (TDK) Prof. dr. Azis Rani dalam keterangan resminya menyebut bahwa Habibie masuk RSPAD sejak 1 September 2019.

Ia ditangani tim dokter spesialis dengan berbagai bidang keahlian, seperti jantung, penyakit dalam, dan ginjal.

Sebelumnya, presiden ke-3 RI ini sempat dirawat di Jerman setelah mengalami kebocoran klep jantung.

Kabar kesehataannya yang menurun membuat sejumlah tokoh negeri ini mengunjungi B.J. Habibie di RSPAD Gatot Soebroto. Demikian, seperti dikutip Antara. (rpa)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending