INDONESIA RAYA– Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Drs H Mulyadi MMA merespons pertanyaan dari warga Kabupaten Bogor.

Hal itu terkait kasus Bupati Bogor, Ade Yasin yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa malam, 26 April 2022.

“Banyak sekali pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Bogor kepada saya, baik melalui telepon, pesan WhatsApp ataupun sosial media terkait kasus Bupati Bogor yang terkena OTT KPK baru-baru ini,” ungkapnya.

Mulyadi mengatakan, sebagai wakil mereka yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) menjawab pertanyaan masyarakat Kabupaten Bogor.

Tanpa bermaksud mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung terkait OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin dengan

Dikutip dari keterangan tertulisnya, di bawah ini ada 9 poin tanggapan Mulyadi terkait OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin.

Pertama, secara pribadi dan sebagai wakil rakyat saya menyatakan rasa keprihatinan yang mendalam

Kedua, kita tetap harus mempercayakan proses hukum yang sedang berlangsung dan mempercayakan kepada penegak hukum dalam hal ini kepada KPK untuk bekerja secara maksimal dan profesional

Ketiga, jajaran Pemda Kabupaten Bogor harus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Termasuk proses pembangunan dan revitalisasi yang sedang di jalankan di Kabupaten Bogor saat ini.

Keempat, kepada Masyarakat Kabupaten Bogor tetap tenang dan menjaga situasi kondusip serta tidak terpengaruh dengan isu-isu yang menyesatkan dan tanpa dasar.

Dan kita doakan Ibu Bupati Bogor, Ade Yasin dan keluarga diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menjalani proses hukum.

Kelima, terkait bantahan Bupati yang membantah telah memberikan suap kepada BPK perwakilan Jawa Barat dan merasa harus bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya.

Dengan istilah beliau IMB atau Inisiatif Membawa Musibah, maka ini menjadi momentum untuk penegak hukum mengembalikan Hak Rakyat Kabupaten Bogor.

Rakyat selama ini terus terdzolimi haknya, dengan membuka tabir kejahatan tatakeloka APBD di Kabupaten Bogor yang sangat kental indikasi korupsi dan penyimpangan

Keenam, masyarakat tidak boleh terjebak dengan informasi terkait dugaan suap saja terhadap auditor BPK, karena harusnya menimbulkan pertanyaan.

Apakah  betul hanya untuk mendapatkan WTP saja? atau memang banyak temuan yang terindikasi penyimpangan dan kenapa hanya di cluster pada SKPD tertentu dan proyek tertentu saja.

Ketujuh, untuk kembali pada penegakkan keberadaan BPK dan kewibawaan proses dan hasil audit, jika memungkinkan secar aturan lakukan “AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN KEUANGAN APBD KABUPATEN BOGOR”.

Dan jika memungkinkan juga secara aturan hasil audit tahun tahun sebelum nya di lakukan Re Audit.

Kedelapan, musibah ini juga sekaligus menjadi momentum pada penegak hukum untuk membuktikan isu yang beredar kuat.

Bahwa pengendalian birokrasi, proyek yang bersumber APBD Kabupaten Bogor dan keputusan jabatan-jabatan strategis harus selalu mendapatkan restu dengan sowan dulu ke LP Sukamiskin.

Untuk menghadap Rahmat Yasin, mantan Bupati Bogor yang sedang menjalani proses hukum.

Konon harus mengikuti aturan yang bersangkutan untul mendapatkan proyek.

Akibatnya indikasi banyaknya royek yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor yang kwalitasnya tidak memadai terkadang Delay proses penyelesaiannya.

Sebagai contoh Masjid Raya Jonggol yang mendapatkan Hibah dari Pemda Kabupaten Bogor yang besarnya sekitar Rp 4,6 M untuk renovasi.

Namun hasilnya sangat jauh dari memadai dan banyak masyarakat yang protes dan mempertanyakan anggaran yang tidak sebanding dengan hasil renovasi.

Kesembilan, kalau Ibu Bupati saja harus merasa bertanggung jawab atas kelakuan negatif anak buah beliau, maka jika merasa sayang pada Bupati, jika betul itu terjadi, maka hentikanlah praktek praktek jahat dan menyimpang tersebut.

Karena sangat menyakitkan dan merugikan masyarakat dan berhenti menframing masyarakat bahwa Ibu Bupati tidak salah, Ibu Bupati dijebak atau Ibu Bupati sedang didzolimi

Jadi hentikan niat dan kelakuan yang menyimpang tersebut, karena jika semua itu benar maka pernyataan Bupati terkait IMB, buat rakyat jangan sampai menjadi “Inisiatif Membawa Berkah”.

“Semoga, kejadian ini menjadi momentum untuk mengembalikan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia, bukan sekedar jargon untuk kepentingan Pemilu Belaka,” tutup Mulyadi.***