Connect with us

POLITIK

Airlangga Harus Jamin Majelis Etik Golkar Tidak Politis

Published

on

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia Silvanus Alvin mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto harus menjamin keberadaan Majelis Etik Golkar tidak politis dalam bursa pemilihan calon ketua umum partai berlambang pohon beringin.

Hal ini menyikapi munculnya kegaduhan di internal Golkar terkait keberadaan Majelis Etik yang dinilai kian politis.

“Dari pemberitaan yang saya cermati, memang pembentukan Majelis Etik itu dipersoalkan kader, karena bernuansa politis. Pak Airlangga harus menjamin majelis etik tidak memonopoli bursa caketum,” kata Alvin dihubungi di Jakarta Senin (12/8/2019) malam.



Dia mengatakan sejatinya Majelis Etik Golkar yang digagas Airlangga dengan tujuan menindak kader-kader Golkar yang melanggar aturan, seperti terlibat korupsi, perlu diapresiasi.

Namun, Majelis Etik itu dibentuk Mei 2019 lalu, di mana kala itu tidak ada gejolak politik apapun di internal Golkar.

“Jangan sampai ada agenda lain dari pembentukan Majelis Etik, seperti menghalangi keikutsertaan kandidat tertentu untuk masuk dalam bursa caketum Golkar,” ucap Alvin.

Menurut Alvin, apabila majelis etik tidak bersikap netral, maka kegaduhan akan terus terjadi. Kegaduhan itu, kata dia, harus dihentikan karena dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap Golkar.

“Sebagai petahana Airlangga harus menjamin Majelis Etik bersikap netral. Hal ini penting dilakukan agar tidak muncul kesan adanya monopoli bursa caketum,” kata dia, seperti dikutip Antara. (ran)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Jazuli Juwaini Berharap Kemarahan Presiden Ada Tindak Lanjutnya

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini. (Foto : Kupasmerdeka.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini berharap ada tindak lanjut atas kekesalan atau kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya dalam Sidang Paripurna Kabinet pada 18 Juni 2020. Video tersebut beredar luas setelah diunggah sekretariat kabinet sepuluh hari setelahnya atau pada 28 Juni 2020.

Hal ini dikatakan Jazuli dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet? Kerja sama Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (7/2/2020).

“Saya berharap Pak Jokowi tidak mentok sampai marah kemarin saja, tapi ada tindak lanjutnya, ada implementasinya. Kalau hanya mentok sampai kemarahan itu saja, maka bisa jadi orang menyimpulkan hal itu gimmick. Namun, jika kemarahan tersebut ada tindak lanjutnya, ada implementasinya, maka pasti dugaan gimmick tersebut akan terbantahkan,” ujar Jazuli



Jazuli menilai Presiden serius memarahi menterinya. Menurutnya, isi marah Presiden tersebut sejatinya sudah disuarakan pihaknya (Fraksi PKS) jauh sebelumnya. Namun jika kemudian hal tersebut menjadi entry point akan adanya reshuffle dalam kabinet saat ini, ia menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Fraksi kami, PKS, tidak elok ikut-ikutan karena oposisi. Resuffle hak sepenuhnya hak prerogatif Jokowi. Siapapun yang diganti, yang penting kabinet ini bisa menjawab tuntutan dan harapan rakyat terhadap masalah Covid-19 dan masalah kebutuhan dasar lainnya,” pungkasnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Sebut Santri Calon Teroris, Wagub Jabar Dukung Laporkan Denny Siregar

Published

on

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum. (Foto : Instagram @ruzhanul)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendukung umat Islam untuk melaporkan Denny Siregar ke polisi karena pernyataan “pendukung Joko Widodo” itu yang menyebut orang-orang yang memakai simbol-simbol tauhid, sebagai calon teroris.



Pernyataan Denny disampaikan melalui akun Facebook-nya dengan menunjukkan foto para santri yang mengenakan simbol tauhid. Foto yang diupload Denny dalam media sosial itu adalah santri Tahfidz Qur’an Daarul Ilmi Kota Tasikmalaya.

Dalam video yang beredar di media sosial, Uu menjelaskan, para satri yang benar-benar belajar ilmu di pondok pesantren tak akan melakukan gerakan yang merugikan banyak orang, apalagi menjadi teroris. Dia menolak “vonis” Denny Siregar itu.

“Saya mengutuk teroris. Tapi, tidak sependapat kalau santri dianggap sebagai calon teroris,” kata penyandang julukan “Panglima Santri” itu dalam video yang merespons tulisan Denny Siregar baru-baru ini di Kota Tasikmalaya.

Uu mendukung masyarakat untuk melaporkan kasus itu. Dia juga meminta masyarakat terus mengawal kasus itu agar yang bersangkutan dapat diproses secara hukum.

Merespons “teror”Denny Siregar terhadap anak-anak santri itu, Forum Mujahid Tasikmalaya menggelar aksi damai di depan Polresta Tasikmalaya pada Kamis (2/7/20) siang. Forum juga melaporkan Denny Siregar yang dinilai menghina santri dan pondok pesantren. Ratusan massa di bawah koordinasi Forum Mujahid Tasikmalaya itu menginginkan Denny Siregar segera diadili. (lam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

DPR Soroti Beberapa Poin Krusial RUU Perlindungan Data Pribadi

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani. (Foto : Instagram @christinaaryani)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyoroti beberapa poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), diantaranya terkait ketentuan RUU dalam membatasi kategori data pribadi yang dilindungi, sehingga dalam pembahasannya perlu mendapatkan masukan dari pakar.



“Komisi I mendapatkan banyak masukan dari masyarakat bahwa RUU PDP menjadi kebutuhan hukum mendesak saat ini. Kasus kebocoran data pribadi, penyalahgunaan data serta jual beli data menjadi bagian permasalahan yang kerap terjadi akibat kekosongan pengaturan legislasi primer,” kata Christina dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (1/7/2020).

Hal itu disampaikan politisi Partai Golkar itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan pakar dan akademisi terkait RUU PDP. Hadir sebagai narasumber di antaranya Edmon Makarim, Agus Sudibyo, Sinta Dewi Rosadi, Nonot Harsono, dan Sih Yuliana Wahyuningtyas.

Ia menuturkan, terkait dimensi data pribadi, ketentuan dalam RUU membatasi kategori data pribadi yang dilindungi. “Kami ingin memastikan RUU ini sesuai dengan perkembangan zaman, pola konsumsi digital menjadi salah satu jenis data yang kemungkinan juga perlu untuk diatur,” ungkap Christina.

Selain itu, menurut dia, terkait subjek RUU, sebagaimana diketahui RUU ini mengatur pemilik data, pengendali data dan prosesor data. Dia mengatakan cakupan ini perlu diperluas mengingat bisnis model dan lalu lintas data yang cukup kompleks. Poin lain yang digarisbawahi Christina menyangkut Komisi Independen dalam RUU PDP.

Menurut dia, penting keberadaan komisi tersebut karena Pemerintah menjadi salah satu pihak yang juga diawasi. “Tentu ada perdebatan soal efisiensi terkait banyaknya komisi existing, sehingga terbuka kemungkinan dengan beberapa catatan untuk memberdayakan Komisi Informasi dalam tugas ini,” ujarnya.

Hal lain juga yang disorot mengenai ketentuan pidana sebagai  ultimum remedium. Christina mengungkapkan, ada kekhawatiran banyaknya aturan sanksi pidana di RUU PDP berpotensi menghambat perkembangan ekosistem digital Indonesia. Karena itu, kajian lebih lanjut dibutuhkan untuk menentukan formula pemidanaan yang tepat  walau tidak bisa dipungkiri sanksi pidana diperlukan demi kepastian hukum dan efek jera.

“Kami berharap RUU ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan pelindungan atas data pribadi yang sudah lama dinantikan. RDPU ini menjadi bagian penggalian masukan konstruktif untuk penyempurnaan draft RUU PDP,” tandas politisi dapil DKI Jakarta II ini. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017