Connect with us

NASIONAL

AJI Endus Pemerintah Bisa Intervensi Pers Lewat Omnibus Law

Published

on

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terus menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja ala Presiden Joko Widodo. (Foto : Ayobandung.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terus menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja ala Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bagi AJI, RUU Omnibus Law ini berusaha mengembalikan kontrol pemerintah terhadap pers seperti di masa Orde Baru.

Salah satunya dengan tambahan satu pasal mengenai pengenaan sanksi ke perusahaan pers lewat Peraturan Pemerintah (PP). Sehingga, pemerintah bisa memerintahkan satu lembaga negara untuk mengeksekusi sanksi tersebut. Pasal ini tidak ada dalam UU Pers saat ini.

“Apakah Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), atau siapa, kami tidak tahu, tapi ini lagi-lagi lahirnya Departemen Penerangan baru,” kata Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani, dalam konferensi pers di Kantor AJI Jakarta, Jakarta Selatan.



Sejak 12 Februari 2020, pemerintah telah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ini ke DPR. Empat hari kemudian, empat organisasi pers, yaitu AJI, IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers langsung menolak campur tangan pemerintah pada pers lewat RUU ini.

Selain intervensi lewat PP, Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini juga menambah denda bagi perusahaan pers dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar. Denda diberikan, salah satunya perusahaan pers melanggar Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, UU Pers saat ini.

Pasal 5 ayat 1 ini berbunyi, “pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Sementara ayat 2 berbunyi, “pers wajib melayani hak jawab.”

Asnil pun mengingatkan, bahwa kebebasan pers tanpa campur tangan pemerintah saat ini, merupakan perjuangan sejak tahun 1994, di masa Orde Baru. Sehingga, reformasi yang lahir pada 1998, menghasilkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memiliki semangat self regulatory. Kini, pers tetap diawasi, bukan oleh pemerintah, tapi oleh organisasi independen, yaitu Dewan Pers.

Asnil juga mengatakan, AJI menolak seluruh aturan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini, tak hanya soal aturan pers. Sebab, AJI melihat ada cacat prosedur dalam pembentukan UU ini. Para jurnalis, yang juga merupakan buruh, ikut terancam dengan berbagai perubahan aturan pesangon dan lain-lain.

Di tengah tuntutan protes ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pun menyatakan tidak boleh ada pengekangan kebebasan pers, termasuk dalam draf RUU Cipta Kerja.

“UU ini untuk mempermudah, kok malah mau mengekang kebebasan pers. Itu tidak boleh,” kata Mahfud di kantornya.

Mahfud memastikan pasal-pasal dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang muatannya dinilai sebagai upaya pengekangan terhadap kebebasan pers akan dibenahi.

“Itu nanti diperbaiki. Pokoknya gini, kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membahas dan tidak boleh pengekangan terhadap kebebasan pers,” kata dia. (pil)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Indonesia Siapkan Dua Strategi Hadapi Pergeseran Geopolitik

Published

on

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Retno Marsudi. (Foto : Instagram @retno_marsudi)

Hallo.id, Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, mengatakan dua strategi telah disiapkan untuk menghadapi pergeseran geopolitik dunia.

“Pandemi covid-19 bukan hal remeh, seluruh aspek kehidupan turut terkena imbasnya, termasuk peta geopolitik dunia,” kata Retno melalui keterangannya, Kamis (22/10/2020).

Strategi pertama, kata Retno,  memastikan semua negara memiliki akses yang setara ke vaksin yang aman dan terjangkau, serta pengobatan Covid-19, dan teknologi kesehatan lainnya.



“Kami juga sedang dalam proses mengembangkan vaksin Covid-19 kami sendiri. Untuk juga membuatnya tersedia untuk negara lain sebagai barang publik global,” urainya.

Strategi kedua, kata Retno,  mempercepat pemulihan sosial ekonomi global serta mengaktifan kembali kegiatan ekonomi secara bertahap.

Menurutnya, dunia harus menghubungkan kembali ekonomi dan bisnisnya dengan menggunakan semua alat yang tersedia, lewat Perjanjian Perdagangan Bebas hingga pengaturan koridor bisnis yang penting.

“Penandatanganan kemitraan ekonomi komprehensif regional (ARCEP) bulan depan, akan menciptakan momentum untuk merevitalisasi kerjasama ekonomi, ” ujarnya.

Menlu mengatakan, ARCEP juga dibahas oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga.

Di kawasan ASEAN sendiri, semangat kerjasama telah menjadi bagian tak terpisahkan yang akan memandu stabilitas perdamaian, dan kemakmuran kawasan di tahun-tahun mendatang.

Retno menekankan agar semua negara dapat bekerja sama dengan lancar dibutuhkan rasa saling menghormati hukum internasional.

Menurutnya, semua negara harus bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip dan tujuan yang benar dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Menurutnya, menghormati prinsip dasar hukum internasional seperti kedaulatan dan Integritas teritorial, ini bukan pilihan tapi itu suatu keharusan. Perselisihan internasional harus diselesaikan secara halus dan damai atas dasar 

“Kesetaraan kedaulatan di antara negara-negara, prinsip ini aturan moral dalam menavigasi dunia saat ini,” tegasnya

Retno mengatakan, masing-masing negara memiliki tanggung jawab untuk memimpin dengan memberi contoh di kawasan sebagai negara yang secara konsisten menegaskan komitmen terhadap hukum internasional,  termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

PSBB bisa Longgar Asalkan Protokol Covid Diterapkan Secara Ketat

Published

on

Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Hasil survei Indikator Politik Indonesia menemukan persepsi masyarakat terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) cenderung berubah-ubah periode Mei hingga September 2020. Pada Mei lalu, ditemukan 50,6 persen responden ingin PSBB dilanjutkan, sementara yang meminta PSBB dihentikan hanya 43,1 persen.

Dua bulan setelahnya atau Juli 2020, hanya 34,7 persen responden yang ingin PSBB dilanjutkan dan yang minta PSBB dihentikan mencapai 60,6 persen. Terakhir, pada September 2020, responden yang meminta PSBB dilanjutkan meningkat menjadi 39 persen, jumlah ini tak lebih banyak dari responden yang ingin PSBB dihentikan yakni 55 persen.

Melihat fenomena tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pelonggaran PSBB bisa dilakukan, namun dengan syarat pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat lebih diperketat. “Aspirasi mayoritas masyarakat untuk pelonggaran PSBB bisa dilakukan dengan syarat ketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah dan para pemimpin formal serta informal,” ujar Melki.



Dalam rilisnya, Senin (19/10/2020) Melki memahami aspirasi dari masyarakat tersebut. Dia mencontohkan tren penyakit seperti flu burung, dimana setelah timbul kepanikan di awal, lambat laun masyarakat mulai terbiasa menghadapinya. Begitu pula dengan Covid-19, masyarakat dinilainya sudah paham cara menghadapi, baik mencegah maupun perawatan ke fasilitas kesehatan apabila terindikasi positif.

Alasan lain yang membuat aspirasi masyarakat itu wajar adalah makin  baiknya penanganan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis baik di fasilitas kesehatan RS, puskesmas, klinik maupun isolasi mandiri di hotel, wisma atau rumah sesuai status pasien OTG, gejala ringan, sedang, berat dan kritis. “Indikatornya presentase angka kesembuhan makin tinggi dan presentase angka meninggal terus menurun,” tambahnya.

Menurut legislator Partai Golkar ini, kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani Covid-19, baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi makin baik dan terkoordinasi. Sehingga hal itu berdampak pada kepercayaan publik yang makin tinggi menghadapi Covid-19. Begitu juga dengan gagasan Presiden Joko Widodo soal pembatasan sosial berskala mikro di level RT/RW, kampung atau komunitas.

Melki mengatakan semuanya akan menjadi efektif jika kampanye dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada warga masyarakat berjalan dengan baik. “Warga negara yang sadar dan patuh jalankan protokol kesehatan secara konsisten menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker merupakan kunci sukses mencegah Covid-19 menyebar,” imbuhnya.

Apalagi, jika ada warga yang bergejala mengarah kepada Covid-19, maka mesti segera dilakukan testing, tracing dan treatment oleh tenaga kesehatan terdekat. “Sehingga membantu pemulihan di berbagai aspek kehidupan. Jika semua bisa dilaksanakan niscaya kesehatan pulih, ekonomi bangkit dan indonesia maju bisa terwujud,” tandasnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Ini Agenda Menhan Prabowo Subianto di Amerika Serikat

Published

on

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. (Foto : Instagram @prabowo)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini, Kamis (15/10/2020), telah tiba di Amerika Serikat (AS) demi memenuhi undangan Menhan AS Mike Esper. Ini adalah kunjungan pertama Prabowo setelah puluhan tahun dicekal Amerika.

“Pak Prabowo dari tanggal 15 sampai tanggal 19 (Oktober) beraktivitas di Amerika Serikat. Beliau akan bicara tentang kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia,” kata juru bicara Menhan RI Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).

Dahnil menyebut Prabowo akan bertemu dengan sejumlah tokoh terkait pertahanan selama berada di Amerika Serikat.



“Melanjutkan berbagai kerja sama yang sudah dilakukan selama ini, bertemu dengan banyak pihak terkait dengan pertahanan di Amerika Serikat,” kata ia.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dikabarkan telah memutuskan memberikan visa kepada Prabowo supaya dapat kembali masuk wilayah AS. 

Prabowo telah lama masuk daftar hitam AS karena dugaan perannya dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sejak beberapa dekade lalu. 

Selama ini, kabar Prabowo dilarang masuk AS karena perannya sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus periode 1997-1998 terlibat penculikan aktivis menjelang periode kejatuhan Presiden Suharto, pada Mei 1998.

Bahkan, dalam wawancara khusus bersama Reuters pada 2012, Prabowo mengaku, masih mendapat penolakan masuk Amerika Serikat. (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017