Connect with us

Uncategorized

Andre Rosiade : Pemulangan HRS Janji Prabowo di Ijtimak Ulama II

Published

on

Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Indonesia terkait dengan janji ketua umumnya, Prabowo Subianto, dalam Ijtimak Ulama II.

“Bagaimanapun Pak Prabowo punya janji di Ijtimak Ulama II, bahwa beliau ingin ajak Rizieq pulang. Kalau memang ada kesempatan negara ini guyub lagi, kalau Pak Habib Rizieq mau dipulangkan, ya kenapa tidak gitu?” tuturnya, Rabu (10/7/2019).

Sebelumnya, Partai Gerindra menyebut pemulangan Rizieq sebagai salah satu syarat rekonsiliasi dengan kubu presiden-wapres terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin pasca-Pilpres 2019.

Menurut Andre, pemulangan Rizieq sebagai bagian dari rekonsiliasi ini karena dia adalah salah satu ulama yang masih ‘bermasalah’. Selain itu, masih ada sejumlah pendukung kubu paslon 02 Prabowo-Sandiaga yang masih diproses hukum.

“Kan dia salah satu ulama yang masih bermasalah kan Rizieq. Tentu dengan harapan kita kan tujuannya agar negara ini guyub, semua masalah selesai, selain ratusan pendukung kami masih ditahan, juga ulama yang masih bolak-balik dipanggil polisi, juga Habib Rizieq,” urainya.

Diketahui, Kepala Staf Presiden Moeldoko mempersilakan Rizieq untuk pulang karena pemerintah tak pernah mengusirnya atau pun melarangnya kembali ke dalam negeri.

Saat dimintai respons soal pernyataan Moeldoko itu, Andre mengatakan, “Ya kita tunggu pernyataan resmi dari Pak Jokowi, bukan dari Kepala KSP ya. Kan disampaikan Pak Moeldoko sendiri beliau enggak berwenang untuk menanggapi, yang punya wewenang kan Pak Kapolri.”

Tentang iktikad Rizieq untuk kembali ke Indonesia, Andre mengaku ada yang merasa dizalimi.

“Ya seperti yang disampaikan Pak Sekjen Gerindra (Ahmad Muzani), bahwa salah satu harapan kita bisa rekonsiliasi [adalah] jangan ada yang merasa masih dizalimi,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ijtimak Ulama II yang digagas oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Sandi. Prabowo pun menandatangani 17 poin pakta integritas hasil Ijtimak Ulama jilid II, September 2018.

alah satu poinnya adalah tentang pemulangan Rizieq dan pemberian keadilan kepada tokoh-tokoh 212 yang diproses hukum jika terpilih jadi Presiden.

“Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan Presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah/sedang mengalami proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan maka yang pernah disangkakan Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang mengalami penzaliman,” tertulis dalam poin 16 pakta integritas itu. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Uncategorized

Prabowo Di-Bully Pendukung, Elite Gerindra Anggap Bunga Demokrasi

Published

on

Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di-bully (dirundung) sebagian pendukungnya karena bertemu dengan rivalnya, Presiden Terpilih Joko Widodo di Stasiun MRT Jakarta, Sabtu 13 Juli 2019. Elite Gerindra meminta barisan pendukung Prabowo untuk berpikir ke depan untuk kepentingan Indonesia.

“Untuk yang kecewa dengan pertemuan Kangmas Joko Widodo dan Mas Bowo, tersenyum saja untuk Indonesia biar plong dan lega,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, Senin 15 Juli 2019.

Dia berharap agar pendukung 02 percaya dengan sikap Prabowo yang menemui Jokowi. Pertemuan Jokowi-Prabowo harus dinilai dengan bijak.

“Silaturahmi Kang Mas Joko Widodo dan Mas Bowo itu untuk kebaikan bangsa dan negara. Bijaklah dalam menilai pertemuan kedua tokoh ini,” ujarnya.

Terkait kemungkinan pendukung yang sakit hati terhadap Prabowo dan ogah mendukung kembali, ia merespons dengan santai. Bagi Arief, hal itu merupakan bagian demokrasi.”Biar aja enggak papa. Anggap saja bunga bunga demokrasi,” sebutnya.

Arief mengungkapkan pihak internal Gerindra solid satu suara mendukung pertemuan Jokowi-Prabowo. Ia membantah adanya perpecahan internal Gerindra karena muncul suara yang tak setuju Prabowo bertemu dengan Jokowi.

“Sangat solid sekali, dan pertemuan ini didukung sepenuh oleh kader Partai Gerindra hingga akar rumput ya. Karena mereka sangat mengerti tentang keputusan yang diambil partai dan Prabowo,” ujarnya.

Sebelum dan sesudah pertemuan dengan Jokowi, sebagian pendukung Prabowo di Pilpres 2019 kecewa dan mem-bully eks Pangkostrad tersebut di media sosial. Tak hanya di media sosial, namun sebagian pendukung yang berada dalam Persaudaraan Alumni 212 kecewa dengan sikap politik Prabowo yang akhirnya memilih menemui Jokowi. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Bupati Solok Selatan sebagai Tersangka

Published

on

KPK pada Jumat (21/6/2019) memanggil Bupati Solok Selatan 2016-2021 sebagai tersangka terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (21/6/2019) memanggil Bupati Solok Selatan 2016-2021 Muzni Zakaria (MZ) sebagai tersangka terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa MZ, Bupati Solok Selatan periode 2016-2021 sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/6/2019).

KPK belum menahan Muzni pascaditetapkan sebagai tersangka pada 7 Mei 2019.

Muzni selaku Bupati Solok Selatan diduga menerima hadiah atau janji dalam bentuk uang atau barang senilai total Rp460 juta dari pemilik grup Dempo/PT Dempo Bangun Bersama (DBD) Muhammad Yamin Kahar terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pertanahan (PUTRP) Kabupaten Solok Selatan tahun 2018.

Terhadap Muzni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap Muhammad Yamin Kahar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Diduga pemberian uang dari Yamin Kahar kepada Muzni itu telah terealisasi terkait proyek jembatan Ambayan berjumlah Rp460 juta dalam rentang waktu April-Juni 2018.

Pertama, sejumlah Rp410 juta dalam bentuk uang dan kedua Rp50 juta diterima dalam bentuk barang.

Selanjutnya pada Juni 2018, Muzni meminta agar uang diserahkan kepada pihak lain sebesar Rp25 juta diserahkan kepada Kasubag Protokol untuk THR pegawai dan Rp60 juta diserahkan kepada istri Muzni.

Sedangkan terkait dengan proyek pembangunaan Masjid Agung Solok Selatan, Yamin Kahar sudah memberikan kepada bawahan Musni yang merupakan pejabat di Solok sejumlah Rp315 juta.

Artinya, Yamin Kahar mengeluarkan Rp775 juta untuk suap proyek-proyek di Solok Selatan dengan rincian Rp460 juta diserahkan kepada Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan Rp315 untuk anak buah Muzni.

Dalam proses penyelidikan, Muzni telah menitipkan atau menyerahkan uang Rp440 juta kepada KPK dan sudah dijadikan salah satu bagian dari barang bukti dalam perkara ini.

KPK juga telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 3 Mei 2019 terhadap Muzni dan Yamin. Demikian, seperti dikutip Antara. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Uncategorized

Bareskrim Tolak Laporan Kuasa Hukum Kivlan Zen

Published

on

Mayjen (Purn), Kivlan Zen, Tersangka kasus percobaan pembunuhan tokoh nasional saat jalani pemeriksaan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Reserse Kriminal Polri menolak laporan yang diajukan oleh kuasa hukum Kivlan Zen, Pitra Romadoni, terhadap tersangka dugaan perencanaan pembunuhan aktor nasional HK atas pemberian keterangan palsu dan pencemaran nama baik.

“Laporan pada hari ini, laporan adanya ancaman pembunuhan terhadap Kivlan Zen dan dugaan keterangan palsu dan pencemaran nama baik tidak diterima oleh SPKT Bareskrim Mabes Polri,” kata Pitra di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Ia mengatakan polisi menolak laporan tersebut karena saat ini penyidikan kasus itu masih berjalan, padahal menurut dia laporan soal ancaman pembunuhan terhadap Kivlan Zen konteksnya berbeda.

Informasi ancaman pembunuhan tersebut, disebut Pitra disampaikan langsung oleh HK kepada Kivlan. Namun, ia tidak mengatakan sumber informasi yang didapat HK itu.

Selaku kuasa hukum Kivlan, Pitra menyayangkan keputusan pihak kepolisian yang menolak laporan tersebut sehingga hak Kivlan selaku warga negara diabaikan.

“Seharusnya sebagai warga negara yang baik semua laporan itu wajib diterima, karena sudah ada dugaan ancaman pembunuhan terhadap Kivlan Zen,” ujar Pitra.

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pertimbangan teknis menerima atau menolak laporan hanya diketahui oleh penyidik.

“Dalam laporan masyarakat tentunya di Bareskrim ada biro yang mengerjakan yang menganalisis sebelum jadi laporan. Ketika sudah menjadi laporan polisi maka konsekuensinya harus ditindak lanjuti,” ucap Dedi Prasetyo.

Dalam peristiwa saling lapor, Dedi mengatakan fakta hukum antarkasus masih memiliki keterkaitan. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending