Connect with us

Uncategorized

Andre Rosiade : Pemulangan HRS Janji Prabowo di Ijtimak Ulama II

Published

on

Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Indonesia terkait dengan janji ketua umumnya, Prabowo Subianto, dalam Ijtimak Ulama II.

“Bagaimanapun Pak Prabowo punya janji di Ijtimak Ulama II, bahwa beliau ingin ajak Rizieq pulang. Kalau memang ada kesempatan negara ini guyub lagi, kalau Pak Habib Rizieq mau dipulangkan, ya kenapa tidak gitu?” tuturnya, Rabu (10/7/2019).

Sebelumnya, Partai Gerindra menyebut pemulangan Rizieq sebagai salah satu syarat rekonsiliasi dengan kubu presiden-wapres terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin pasca-Pilpres 2019.

Menurut Andre, pemulangan Rizieq sebagai bagian dari rekonsiliasi ini karena dia adalah salah satu ulama yang masih ‘bermasalah’. Selain itu, masih ada sejumlah pendukung kubu paslon 02 Prabowo-Sandiaga yang masih diproses hukum.

“Kan dia salah satu ulama yang masih bermasalah kan Rizieq. Tentu dengan harapan kita kan tujuannya agar negara ini guyub, semua masalah selesai, selain ratusan pendukung kami masih ditahan, juga ulama yang masih bolak-balik dipanggil polisi, juga Habib Rizieq,” urainya.

Diketahui, Kepala Staf Presiden Moeldoko mempersilakan Rizieq untuk pulang karena pemerintah tak pernah mengusirnya atau pun melarangnya kembali ke dalam negeri.

Saat dimintai respons soal pernyataan Moeldoko itu, Andre mengatakan, “Ya kita tunggu pernyataan resmi dari Pak Jokowi, bukan dari Kepala KSP ya. Kan disampaikan Pak Moeldoko sendiri beliau enggak berwenang untuk menanggapi, yang punya wewenang kan Pak Kapolri.”

Tentang iktikad Rizieq untuk kembali ke Indonesia, Andre mengaku ada yang merasa dizalimi.

“Ya seperti yang disampaikan Pak Sekjen Gerindra (Ahmad Muzani), bahwa salah satu harapan kita bisa rekonsiliasi [adalah] jangan ada yang merasa masih dizalimi,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ijtimak Ulama II yang digagas oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Sandi. Prabowo pun menandatangani 17 poin pakta integritas hasil Ijtimak Ulama jilid II, September 2018.

alah satu poinnya adalah tentang pemulangan Rizieq dan pemberian keadilan kepada tokoh-tokoh 212 yang diproses hukum jika terpilih jadi Presiden.

“Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan Presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah/sedang mengalami proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan maka yang pernah disangkakan Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang mengalami penzaliman,” tertulis dalam poin 16 pakta integritas itu. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Uncategorized

Politisi PDI-P Anggap KPK Hanya Lakukan Pekerjaan Sirkus

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya akan melakukan pekerjaan ala sirkus jika Undang-Undang KPK tidak segera direvisi.

“Saya berkeyakinan (UU KPK) harus direvisi. Karena saya ingin pemberantasan korupsi lebih maju lagi. Operasi tangkap tangan (OTT), sadap, tuntut. Itu kerja ala sirkus,” ujar Masinton saat menghadiri diskusi publik “Habis Demo Terbitlah Perppu” di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Pekerjaan sirkus itu, kata dia, mengakibatkan pendanaan pemberantasan korupsi yang sudah 15 tahun dilakukan oleh KPK jauh lebih besar daripada pengembalian uang yang diterima Negara.

“Kerugian negara yang dikembalikan oleh KPK itu Rp3,4 triliun. Sedangkan anggaran KPK itu Rp15 triliun. Apakah anggaran negara dengan kerugian negara yang dikorupsi sudah optimal dikembalikan? Jauh,” ujar Masinton di Jakarta, Selasa.

Mantan aktivis di era 1998 itu menganggap apa yang dilakukan KPK seharusnya dapat lebih optimal. Sebab, parameter suksesnya penindakan korupsi itu dilihat dari pencegahan, penindakan, dan pengembalian kerugian negara.

“KPK cuma bisa menyadap, OTT, sadap, OTT. Mana pencegahan yang dilakukan KPK? Kerjanya terjebak rutinitas. Kerja sirkus,” kata Masinton.

Sementara itu, Penggiat Antikorupsi, Emerson Yuntho tak sependapat dengan Masinton. Menurut dia, KPK saat ini lebih banyak melakukan OTT Kasus Penyuapan yang domainnya tidak menyentuh Arus Kas Negara.

“KPK 70 atau 80 persen kasus-kasus yang ditangani mereka kasus penyuapan pak. Jadi kalau saya menyuap ke A, itu tidak ada kerugian negaranya. Jelas,” ujar Emerson.

Hal itu berbeda dari Kepolisian dan Kejaksaan yang menindak Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut penggiat antikorupsi yang cukup aktif di Indonesia Corruption Watch sebelum masa baktinya berakhir Desember 2018 lalu itu, masalah penyuapan tidak ada kaitannya dengan kerugian negara.

Menyoal tiga parameter suksesnya pemberantasan korupsi ditinjau dari hasil United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) itu soal pencegahan, Emerson menganggap kesalahan itu seharusnya ditimpakan ke partai politik bukan ke KPK.

Ia mengambil contoh kasus korupsi yang belakangan ini menjerat kepala daerah di sejumlah kabupaten dan kota. Menurut dia, pengawasan harusnya bisa dilakukan internal partai ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

“Sebenarnya yang dipersalahkan jangan KPK doang, Pak. Internal partai juga harus dipersoalkan. Artinya, fungsi pengawasan di DPRD setempat enggak jalan. Di internal partai juga enggak jalan,” kata Emerson. Seperti dikutip Antara. (afl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Uncategorized

Samsung Rilis Galaxy A10s, Apa Bedanya dengan A10

Published

on

Galaxy A10s menghadirkan kamera ganda dengan konfigurasi 13MP (f1.8) + 2MP (f2.4) dengan kemampuan Live Focus.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Samsung Electronics Indonesia resmi merilis Galaxy A10s yang membawa sejumlah pembaruan dari pendahulunya, A10, yang diluncurkan Maret 2019.

“A10 meluncur awal tahun diperbarui beberapa spec, salah satunya kamera ganda dengan efek bokeh yang kini telah menjadi fitur yang esensial untuk generasi live,” ujar Senior Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia Selvia Gofar, di Jakarta, Rabu.

Galaxy A10s menghadirkan kamera ganda dengan konfigurasi 13MP (f1.8) + 2MP (f2.4) dengan kemampuan Live Focus.

Tidak hanya kamera belakang, Samsung juga membawa peningkatan di kamera depan, yang tadinya 5MP pada Galaxy A10, kini menjadi 8MP dengan bukaan f2.0 pada Galaxy A10s.

Selain kamera, A10s juga menghadirkan pembaruan dalam hal keamanan.

“Perilaku generasi live ini butuh security andal, yang sebelumnya tidak ada finger print sekarang ada,” kata Selvia.

Urusan daya, Galaxy A10s dibekali dengan baterai 4.000mAh. Perangkat yang berjalan pada Android 9.0 tersebut juga dipersenjatai RAM 2GB dan ROM 32GB yang dapat diperluas hingga 512GB.

Dari segi desain, ponsel yang hadir dalam warna hijau, hitam dan merah itu telah mengusung layar Infinity-V Display dengan ukuran 6,2 inci HD+.

Galaxy A10s dibandrol Rp1,899 juta. Perangkat tersebut akan meluncur secara flash sale pada 23-25 September, kemudian akan meluncur secara offline. Demikian, seperti dikutip Antara. (arm)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Uncategorized

Imam Nahrawi Tersangka, Miliki Total Kekayaan Rp22,6 Miliar

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang baru ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (18/9/2019) memiliki total harta kekayaan Rp22.640.556.093.

Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada situs https://elhkpn.kpk.go.id, Imam melaporkan harta kekayaannya pada (31/3/2018) atas kekayaannya pada 2017 sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Adapun rinciannya, Imam memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp14.099.635.000 yang tersebar di Sidoarjo, Jakarta Selatan, Bangkalan, Kota Surabaya, dan Malang.

Selanjutnya, Imam juga memiliki harta berupa empat kendaraan roda empat dengan total Rp1.700.000.000, yakni Hyundai Minibus, Mitsubishi Pajero, Toyota Kijang Innova, dan Toyota Alphard.

Imam juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp4.634.500.000, surat berharga senilai Rp463.765.853 serta kas dan setara kas Rp1.742.655.240.

Diketahui, KPK pada Rabu mengumumkan Imam dan asisten pribadinya Miftahul Ulum (MIU) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018.

Imam diduga menerima suap dengan total Rp26,5 miliar.

“Uang tersebut diduga merupakan “commitment fee” atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR selaku Menpora,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan bahwa uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.

Adapun rinciannya, lanjut Alexander, dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui Miftahul diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar.

“Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, IMR selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar,” kata Alexander.

Imam dan Miftahul disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending