Connect with us

POLITIK

Anggaran Pilkada Belum Cair, Kinerja Menkeu Sri Dipermasalahkan

Published

on

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Foto: Instagram @mardanialisera)
Indoneisaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera melontarkan kritik keras kepada Pemerintah lantaran tidak adanya kejelasan soal kapan anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 senilai Rp 4,7 triliun yang dibutuhkan KPU, bisa dicairkan oleh Pemerintah. Mardani mengusulkan agar Pemerintah segera merealisasikan kesepakatan anggaran Pilkada yang sudah dibicarakan pada rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Menkeu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, KPU, Bawaslu, dan DKPP beberapa waktu lalu. Anggaran tersebut termasuk untuk pembelian alat pelindung diri (APD) bagi petugas di lapangan. Saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020), Mardani menegaskan, lambannya pencairan ini sangat membahayakan kondisi para penyelenggara pemilu dan masyarakat dilapangan. “Komisi II harus bersikap tegas pada Menteri Keuangan terkait masalah anggaran Pilkada Serentak 2020 yang tahapan awalnya sudah dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 lalu namun hingga kini belum ada pencairan atas anggaran tersebut,” tukas politisi Fraksi PKS itu. Seperti disampaikan Ketua KPU Arief Budiman, awalnya KPU meminta batas waktu pencairan anggaran itu pada tanggal 15 Juni 2020, bertepatan dengan dimulainya tahapan pelaksanaan Pilkada. Namun karena tahapan itu memerlukan waktu, batasnya digeser ke 18 Juni tetapi tidak cair juga. “Kami geser lagi jadi 24 Juni, ternyata sampai tanggal 24 Juni pun anggaran belum bisa dicairkan. Kalau kami ditanya lagi, apa perasaan kami? Terus terang kami risau,” ungkap Arief. Dikatakannya, sebetulnya alokasi anggaran untuk KPU ini sudah selesai pembahasannya dengan ditekennya Surat Penetapan Satuan Bagian Anggaran (SP-SABA) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Yang kami butuhkan bukan sekadar tersedia alokasinya melalui SP-SABA yang dikeluarkan oleh Menkeu, tetapi yang kami butuhkan uangnya bisa digunakan sehingga bisa memenuhi kebutuhan APD,” ujar Arief. (dpr)

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Hindari Covid, Bawaslu Depok Melarang Pengerahan Massa

Published

on

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (Foto : Instagram @dewarakasandi)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Jawa Barat, melarang pengerahan massa pada tahapan penetapan, dan pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Depok 2020.

Dua paslon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Depok yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 yakni paslon Pradi Supriatna-Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono.

“Kami mengimbau kepada partai politik  pengusung paslon agar tidak mengerahkan massa saat penetapan dan pengundian nomor urut,” ujar Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barliani dalam keterangannya, Selasa (22/9/2020).



Luli menambahkan, adapun maksud dari imbauan tersebut adalah untuk mencegah kerumumam orng bisa terjadi penularan virus Corona (Covid-19).

“Kami meminta semua pihak agar mematuhi protokol kesehatan juga meminta tim gugus tugas  Covid-19 untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan pengawasan,” kata Luli.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan tidak dapat  memberikan sanksi administrasi, berupa diskualifikasi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Pilkada 2020.

Penyebabnya, KPU harus mendasarkan sanksi pada undang-undang (UU).

“Sedangkan ada pertanyaan bisa nggak KPU mendiskualifikasi, saya kira tidak. Karena diskualifikasi ini adalah masalah yang sangat prinsip tentu KPU harus mendasarkannya kepada undang-undang,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Menurut Raka, KPU sedang merancang beberapa opsi pemberian sanksi.

Akan tetapi, KPU terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi, koordinasi, dan edukasi kepada masyarakat. 

KPU berharap tidak ada tindakan represif yang hanya memikirkan soal sanksi, melainkan juga mempertimbangkan aspek partisipatif.

Namun, apabila KPU sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dan tetap juga ada yang melanggar, sanksi peringatan tertulis dapat dijatuhkan.

“Kalau ada yang tetap melanggar jadi bisa saja peringatan tertulis, dihentikan kegiatan kampanyenya yang melanggar itu dihentikan,” kata Raka.

Selain itu, KPU akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menentukan pelanggaran atau tidak. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Calon Kepala Daerah Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan Covid

Published

on

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. (Foto: Instagram @azissyamsuddin.korpolkam)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung hasil keputusan rapat Komisi II DPR RI dengan Pemerintah yang telah memutuskan pelaksanaan Pilkada serentak untuk tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Untuk itu dirinya mengharapkan agar para calon kepala daerah (Cakada) dapat menjadi ikon protokol kesehatan dalam momentum Pilkada untuk dijadikan sebagai peningkatan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan.

“Perppu atau revisi PKPU dibutuhkan untuk mendorong para calon menjadi influencer akan pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan dalam tahapan tahapan Pilkada seperti penetapan nomor urut, masa kampanye, pemilihan dan penghitungan suara,” kata Azis dalam di Jakarta, Selasa ( 22/9/2020).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, pelaksanaan pesta demokrasi bukan hal yang mustahil di tengah pandemi Covid-19. Singapura dan Prancis berhasil melaksanakan Pemilu dengan sukses di skala makro. “Pilkada serentak menjadi tanggung jawab kita bersama, bagi yang tidak mampu menjalankan protokol kesehatan dan mengkampanyekan protokol kesehatan sebagaimana mestinya maka perlu diberikan sanksi tegas,” tegasnya.



Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu optimis KPU mampu menyelengarakan Pilkada serentak dengan sukses jika didukung dan saling gotong royong seluruh pihak yang selalu mengingatkan dan menerapkan protokol kesehatan.

“Jadikan momentum ini menjadi titik kesadaran akan pentingnya menjalankan kehidupan normal dalam koridor Protokol Kesehatan. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kita mampu menjalankan proses demokrasi dengan baik di masa pandemi,” ujar legislator dapil Lampung itu. Roda pemerintahan dan ekonomi harus tetap berjalan. Cakada harus menjadi garda terdepan dalam mempromosikan akan Kenormalan Baru dengan taat menjalankan protokol kesehatan Covid-19. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Mendagri Tunda Pilkades untuk Cegah Covid-19, Bukan Pilkada

Published

on

Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tito Karnavian. (Foto : Instagram @titokarnavian.fans)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian memerintahkan  untuk melakukan penundaan terhadap seluruh pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (pilkades).

“Pilkades ini ditunda semua, ada 3.000. Pilkades kita tunda karena tidak bisa kita kontrol. Itu kan yang melaksanakannya, panitianya adalah bupati,” kata Tito dalam keterangannya, Senin (21/9/2020).

Menurut Tito, hal ini sudah disampaikan melalui Surat Edaran yang diterbitkannya. Dia mengatakan, pilkades ini akan ditunda hingga Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 selesai diselenggarakan.



Menurutnya pemerintah perlu melihat seperti apa penyelenggaraan pilkada lebih dulu. Tito menuturkan penundaan pilkades ini merupakan salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19.

Menurutnya, akan sangat rawan bila penyelenggaraan pilkades dilakukan dengan manajemen yang tidak baik.

Berbeda dengan Pilkades, kata Tito, Pilkada 2020 akan tetap dilaksanakan tahun ini. Namun, dia menyebut dibutuhkan regulasi khusus untuk mencegah terjadinya kerumunan serta sanksi yang akan diberikan.

Menurutnya, ada beberapa opsi regulasi yang tengah disiapkan. Pertama adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) .

“Opsi Perppu ada dua macam, Perppu yang mengatur mengenai keseluruhan covid, mulai dari pencegahan penanganan dan penegakan hukum. Kedua, Perppu spesifik hanya masalah protokol covid untuk pilkada,” tambahnya

Sementara, opsi lainnya adalah PKPU yang harus segera direvisi dalam beberapa hari ini. Untuk menghasilkan aturan ini, dibutuhkan dukungan dari semua pihak.

“Ini perlu ada dukungan dari semuanya karena regulasi ini bukan hanya Mendagri. Saya hanya memfasilitasi, yang utamanya adalah KPU sendiri yang harus disetujui oleh komisi II DPR,” kata Tito.

Adapun, Tito menyebut bila dilaksanakan dengan baik, maka Pilkada tahun ini bisa menjadi momentum emas agar setiap daerah menangani Covid-19 dengan lebih baik.

Menurutnya, dalam pilkada ini masyarakat harus didorong untuk memilih pemimpin yang bisa menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, dan kampanye yang dilaksanakan berkaitan dengan penanganan Covid-19 seperti pembagian sabun, masker, hand sanitizer dan lainnya. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017