Connect with us

KALIMANTAN BARAT

Anggota DPR Lasarus Bantu Korban Kebakaran Rumah di Kapuas Hulu

Published

on

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memastikan, korban kebakaran rumah betang di Desa Nanga Nyabau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat akan mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Lasarus menyampaikan, nantinya akan dibangun satu unit rumah untuk masing-masing kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran. Tak hanya itu, bantuan berupa rumah itupun nantinya akan dibangun sendiri-sendiri.

Menurut Lasarus, pihak desa hanya diminta menyiapkan lahan yang tidak berpotensi banjir dan bantuan tersebut tidak dipungut biaya. Demikian disampaikan Lasarus dalam siaran persnya, baru-baru ini.  “Saya datang ke Nanga Nyabau melihat langsung dan menyampaikan solusi konkrit akan ada bantuan pembangunan rumah satu unit per kepala keluarga,” ujar Lasarus,

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut juga memberikan bantuan berupa Rp 20 juta untuk masyarakat korban kebakaran.“Siapkan lokasi bangunan dan bersih serta bebas banjir, pembangunannya nanti sendiri-sendiri per kepala keluarga,” tandas Lasarus.



Selain itu, Lasarus  menegaskan akan terus mendorong program Pemerintah Pusat untuk direalisasikan di daerah. Salah satunya, jelasnya, yakni program pengembangan kawasan danau. Kemudian, Lasarus juga berharap upaya penanganan jalan nasional antara Kecamatan Kalis menuju Putussibau harus dituntaskan.

“Semoga semuanya segera tuntas dengan baik dan cepat, Saya akan terus berjuang membangun Kapuas Hulu melalui Pemerintah Pusat. Marilah kita sama-sama membangun Kalbar terus lebih baik lagi,” pungkas Legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat II itu. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Mohd Zaini mengapresiasi kepedulian Lasarus atas musibah kebakaran betang Nanga Nyabau. “Para donatur dari berbagai pihak termasuk masyarakat juga bahu membahu membantu korban kebakaran. Begitu juga, atas bantuan dari Komisi V DPR RI. Tentu, masyarakat kami sangat terbantu,” kata Zaini.

Senada, Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero menyampaikan terima kasih kepada Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Dimana, Lasarus terus membantu pembangun infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu. “Pemerintah daerah Kapuas Hulu tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan semua pihak. Termasuk, bantuan program yang akan dibangun oleh Ketua Komisi V DPR RI di Kabupaten Kapuas Hulu ini,” paparnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement

KALIMANTAN BARAT

PUPR Sosialisasikan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di Kalbar

Published

on

PUPR terus melakukan kegiatan Reformasi Birokrasi struktur organisasi di sektor perumahan. (Foto : Instagram @kemenpupr)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan kegiatan Reformasi Birokrasi struktur organisasi di sektor perumahan. Dengan mengimplementasikan kegiatan sosialisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan Barat (Kalbar).

“Kegiatan sosialisasi Balai PPP tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembentukan Balai PPP merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perumahan,” ujar Sekretaris Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana melalui siaran pers yang diterima pada Rabu (22/7/2020).

Dadang menerangkan, sosialisasi tugas dan fungsi dan pengenalan pejabat di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I ini akan terus dilaksanakan agar pelaksanaan pembangunan rumah untuk masyarakat di daerah bisa ditingkatkan. Balai PPP Kalimantan I nantinya akan mengkoordinir dua satuan kerja di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.



Lebih lanjut, Dadang menerangkan, tujuan dibentuknya Balai pelaksana Penyediaan perumahan merupakan reformasi birokrasi, dimana diharapkan dengan dibentuknya balai dapat mengefektifkan dan mengefesienkan penyelenggaraan perumahan,” ujar Dadang Rukmana.

Dalam kesempatan ini Sesditjen menekankan ke jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemda terkait program pembangunan perumahan dan menyusun rencana program jangka pendek dan jangka panjang untuk program perumahan.

“Sekarang Kementerian PUPR mempunyai Balai Perumahan jadi pola kerja nanti akan berbeda karena enam bulan kedepan ini masih dalam proses transisi. Tapi koordinasi dengan Pemda harus dilanjutkan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Dadang juga sekaligus memperkenalkan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I yang dilantik pada 22 juni 2020 lalu yakni Andy Suganda. Nantinya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Kalimantan I berkedudukan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala balai penyediaan perumahan Kalimantan I, Andy Suganda menyatakan siap mengemban tugas yang diamanahkan kepada dirinya guna mendorong penyediaan perumahan meski dalam suasana pandemi Covid-19. Dirinya juga akan segera melakukan pemetaan terkait kebutuhan rumah yang ada di Kalimantan. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

KALIMANTAN BARAT

Kemenhub Siapkan Pengoperasian Terminal Kijing Kalbar Akhir 2020

Published

on

Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Pulau Kalimantan. (Foto : Antaranews.com)
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) menargetkan, pengoperasian Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat sebagai salah satu proyek strategis nasional pada akhir Tahun 2020.

Pembangunan Terminal Kijing yang dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, total investasi pembangunan adalah sebesar Rp14,45 Triliun.

“Adapun rencana pembangunan Kijing ini meliputi pembangunan sisi laut (offsshore) dan pembangunan sisi darat (Onshore) yang berada di dalam lahan seluas 200 Ha tersambung oleh trastle sepanjang 3,5 Km,” jelas Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Subagiyo, akhir pekan.

Subagiyo juga menjelaskan beberapa fasilitas yang akan dibangun di Terminal Kijing ini nantinya meliputi empat Zona yaitu Zona Petikemas dengan total kapasitas 1.950.000 Teus/tahun (Tahap I : 950 Teus/tahun dan Tahap II : 1.000.000 Teus/tahun), Zona Curah Cair dengan total kapasitas sebesar 12.180.000 ton/tahun (Tahap I : 8.340.000 ton/tahun dan Tahap II : 3.840.000 ton/tahun), Zona Kering dengan total kapasitas sebesar 15.000.000 ton/tahun, dan Zona Multipupose dengan total kapasitas sebesar 1.000.000 ton/tahun (Tahap I : 500.000 Ton/Tahun, Tahap II : 500.000 Ton/Tahun).

Sedangkan pada tahap pertama (Tahap Inisial), beberapa fasilitas yang dibangun antara lain meliputi lapangan Terminal Petikemas ukuran 1.000 m x 100 m, lapangan sisi darat seluas 13,8 Ha, Trestle ukuran 3.450 x 19,8 m dengan estimasi kapasitas pada terminal petikemas sebanyak 500.000 Teus dan estimasi kapasitas Terminal Multipurpose sebanyak 500.000 ton.

“Saat ini, berdasarkan laporan pelaksanaan progres pekerjaan dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pelaksanaan pembangunan fisik kostruksi Terminal Kijing hingga akhir Mei 2020 telah mencapai sekitar 60 persen, dan ditargetkan akan selesai pada pada November 2020. Dengan demikian sebagian dari pembangunan Terminal Kijing ini akan bisa beroperasi pada Akhir Tahun 2020,” kata Subagiyo.

Dengan beroperasinya Terminal Kijing ini, kedepan diharapkan akan meningkatkan kuantitas, kualitas serta efisiensi pengelolaan dan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan khususnya di wilayah di Kalimantan Barat. Selain itu, dengan dibangunnya Terminal Kijing diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia dalam rangka menekan biaya logistik, serta sebagai salah satu dari beberapa Pelabuhan yang menjadi komponen program tol laut.

Penetapan Terminal Kijing sebagai salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Pulau Kalimantan. Keberadaannya akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mempawah sehingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

Sebagai informasi, pembangunan Terminal Kijing telah dimulai sejak 2018, yaitu diawali dengan ditandatanganinya perjanjian Konsesi Pembangunan dan Pengusahaan Terminal Kijing antara Kementerian Perhubungan dan PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) pada Juli 2018, dimana ruang lingkup dari perjanjian konsesi ini meliputi pemberian hak kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (persero)/IPC untuk melakukan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan dengan jangka waktu perjanjian konsesi selama 69 tahun.

Terminal Kijing merupakan pengembangan dari Pelabuhan Pontianak dan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dengan tujuan untuk mengantisipasi dan meningkatkan kapasitas Pelabuhan Pontianak, mengingat kondisi Pelabuhan Pontianak yang ada saat ini sulit untuk dikembangkan, khususnya dalam melayani kapal yang lebih besar dikarenakan kendala teknis berupa kedalaman alur yang dangkal dan sedimentasi yang tinggi.

Meskipun beberapa bulan terakhir Indonesia masih dilanda wabah pandemi Covid-19 namun pembangunan infrastruktur di Indonesia termasuk pembangunan Terminal Kijing terus berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. (pub)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

KALIMANTAN BARAT

Polda Kalbar Tangani 99 Kasus Karhutla

Published

on

Kebakaran hutan dan lahan tersebut bukan hanya dari masyarakat biasa tapi ada oknum-oknum tertentu yang sengaja membakar lahan.
Indonesiaraya .co.id, Pontianak – Kapolda Kalimantan Barat, Irjen (Pol) Didi Haryono menyatakan, hingga saat ini pihaknya menangani sebanyak 95 kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melibatkan perorangan 64 dan korporasi 35 kasus.

“Sampai saat ini ada sebanyak 99 kasus Karhutla yang diproses hukum, di antaranya sebanyak 30 kasus masih dalam tahan penyelidikan, dan 65 kasus dalam tahap penyidikan,” kata Didi Haryono saat menghadiri Focus Group Discussion di Pontianak, Selasa (8/10/2019).

Ia menjelaskan, dari 65 tahap penyidikan tersebut, terdiri dari 27 dalam proses sidik, 31 masuk ke tahap satu, kemudian enamnya masuk ke tahap dua.

“Untuk yang tahap satu pengiriman berkas pada jaksa kemudian untuk yang masuk ke tahap dua sudah proses mengirimkan berkas tersangka dan barang bukti,” katanya.

Selanjutnya, ia menambahkan bahwa sudah ada 72 tersangka dari kasus Karhutla itu, sebanyak 34 tersangka diantaranya sudah dilakukan penahanan.

“Memang opsi terakhir dalam kita mengelola apapun adalah penegakan hukum, ketika upaya-upaya pencegahan dan pendeteksian tidak diindahkan maka jalan ini harus kita lakukan,” kata Didi.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmijdi menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan tersebut bukan hanya dari masyarakat biasa tapi ada oknum-oknum tertentu yang sengaja membakar lahan.

Ia berharap, ke depan Karhutla tidak lagi menjadi masalah besar di Kalbar. “Jangan sampai investasi yang sudah kita lakukan menjadi masalah kita ke depan. Makanya hindari hal-hal yang curang, kelola lahan itu dengan hati jangan dengan nafsu, jangan cuma mementingkan kepentingan perusahaan tapi pentingkan juga masyarakat kita,” katanya. Seperti dikutip Antara. (adl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017