Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan bahwa koperasi sebenarnya berpeluang menjadi distributor atau penyalur pupuk bersubsidi, asalkan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Aria Bima, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (26/12/2019), meminta PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk segera merealisasikan hal itu, tidak menunggu hingga evaluasi akhir tahun 2020.

“Koperasi yang memenuhi syarat harus diberi kesempatan jadi distributor. Ini sekaligus bentuk dukungan terhadap perkembangan koperasi,” katanya.

Sebelumnya Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengatakan permasalahan ketersediaan pupuk bersubsidi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menopang stabilisasi sektor pertanian di Tanah Air sehingga ketersediannya harus dapat selalu dipastikan ada secara memadai untuk berbagai daerah.



“Ketersediaan pupuk bersubsidi memang harus dijaga bagaimana pun caranya,” katanya.

Menurut Sudin, jika dalam pengawasan terjadi penyimpangan di lapangan maka pihak terkait diminta untuk segera melaporkan pada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

Hal itu, ujar politisi PDI Perjuangan tersebut, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka bersinergi demi mendukung stabilitas di sektor pertanian.

PT Pupuk Indonesia (Persero) juga telah menyiapkan stok nasional pupuk subsidi sampai dengan lini IV atau tingkat pengecer per 16 Desember 2019 mencapai 1,47 juta ton, terdiri atas 696.393 ton Urea, 405.265 ton NPK, 178.112 ton SP-36, 122.448 ton ZA dan 68.916 ton organik.

Sementara hingga 15 Desember yang telah disalurkan sebanyak 8,13 juta ton pupuk bersubsidi, setara dengan 92 persen dari total alokasi tahun 2019 yang sebesar 8,8 juta ton. Pupuk yang disalurkan terdiri atas 3,56 juta ton Urea, 2,28 juta ton NPK, 738 ribu ton SP-36, 909 ribu ton ZA dan 693 ribu ton organik.

Selain itu, menjelang musim tanam, Pupuk Indonesia Grup juga telah menyiapkan stok nasional pupuk bersubsidi dengan jumlah tiga kali lipat dari ketentuan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama dua bulan. Demikian, seperti dikutip Antara. (mrr)