Connect with us

SEKTOR RIIL

Anggota DPR Sebut Pengampunan Pajak Jilid II Jadi Terobosan Pemerintah

Published

on

Anggota DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai gagasan pemerintah tentang “tax amnesty” atau pengampunan pajak jilid II bisa menjadi terobosan lanjutan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menambah penerimaan negara.

“Kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi bisa menjadi modal kuat untuk menerapkan pengampunan pajak jilid kedua. Namun, konsep dan desainnya harus disusun secara matang guna menutupi kelemahan pada penerapan pengampunan pajak jilid pertama,” kata Mukhamad Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Menurut Misbakhun, gagasan penerapan pengampunan pajak kedua ini merupakan gagasan yang bisa menjadi terobosan bagi pemerintah.



“Kami di DPR, menilai gagasan ini harus memperoleh dukungan politik dan dijelaskan ke publik secara baik,” ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menambahkan, pengampunan pajak kedua harus didasarkan atas pemikiran kuat dan alasan tepat, yakni perlunya pengampunan pajak kedua disampaikan kepada publik secara baik.

“Itulah yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah yakni konsep dan desain pengampunan pajak kedua dapat dijelaskan dengan baik,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini mencontohkan, negara lain yang menerapkan beberapa kali pengampunan pajak, antara lain, Afrika Selatan, yakni melaksanakan dua kali pengampunan pajak sejak berakhirnya politik “apartheid” pada awal dekade 1990-an.

“Italia juga melaksanakan pengampunan pajak secara berkesinambungan. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga melaksanakan pengampunan pajak tidak hanya sekali, tetapi tetapi berkali-kali,” paparnya.

Karena itu, Misbakhun memberikan sejumlah catatan, jika pemerintahan Presiden Jokowi hendak mengulangi program pengampunan pajak, agar mengevaluasi penerapan pengampunan pajak pertama, yang meskipun berhasil, tapi masih memiliki dua kelemahan.

Misbakhun menjelaskan, kelemahan pertama, jangka waktu pengampunan pajak relatif singkat, sehingga wajib pajak menjadi tergesa-gesa.

Kelemahan kedua, pada pengampunan pajak pertama, waktu sosialisasinya singkat sehingga memunculkan keraguan di kalangan pembayar pajak, terutama aspek kepastian hukumnya.

“Jika pemerintah serius hendak menggulirkan pengampunan pajak kedua, maka desain dan konsepnya harus bisa menutupi celah program pengampunan pajak pertama,” katanya.

Menurut dia, bagaimanapun pengampunan pajak pertama telah memberi dampak besar bagi basis pajak di Indonesia.

“Jika pemerintah ingin menggulirkan pengampunan pajak kedua, itu langkah berani yang harus benar-benar disiapkan secara matang,” katanya, seperti dikkutip Antara. (riz)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Pemaskebar Minta Presiden Jokowi Bersikap Adil soal PI Blok Masela

Published

on

Hak partisipasi 10 persen Blok Masela secara terbuka dan transparan bersama Pemprov Maluku maupun kabupaten/kota terdampak.

Indonesiaraya.co.id, Ambon – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Perkumpulan Masyarakat Kepulauan Babar (Pemaskebar) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap adil tentang penetapan hak partisipasi (participating interest/PI) 10 persen dalam pengelolaan Ladang Gas Alam Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

“Presiden Jokowi harus adil memutuskan bahwa PI 10 persen Blok Masela adalah milik Provinsi Maluku, karena merupakan daerah penghasil,” kata Ketua Umum Pemaskebar, Bob Mose, di Ambon, Minggu (27/10/2019).

Pernyataan Bob Mose itu disampaikan menanggapi pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat, yang disiarkan sejumlah media bahwa daerahnya akan mendapat keuntungan sebanyak lima persen dari pengembangan gas bumi Blok Masela yang akan beroperasi pada tahun 2025.



Menurutnya, sebagai daerah penghasil, Maluku memiliki hak penuh untuk memperoleh hak partisipasi 10 persen dan hal itu telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Kendati negara memiliki hak untuk menguasai dan mengelolanya untuk kemakmuran rakyat seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), namun menurut Bob, Presiden sebagai Kepala Negara harus lebih bijaksana dan hati-hati dalam mengambil keputusan sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Maluku mendapatkan hak partisipasi secara mutlak dalam pengelolaan Blok Masela, karena sumber daya alam tersebut maupun lokasi pengeboran gas alam tersebut berada di wilayah Maluku,” katanya

Selaku warga Kepulauan Babar–di dalamnya terdapat Pulau Masela yang menjadi sumber utama ladang gas tersebut–, kabupaten Maluku Barat Daya dan KKT harus mendapat perhatian dan prioritas utama dari pemerintah Pusat.

“Artinya sumber daya alam melimpah ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyejahterakan masyarakat terutama di KKT sebagai lokasi pengelolaan, serta MBD sebagai wilayah terdampak utama dan merupakan pecahan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” katanya.

Bob yang juga dosen Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon meminta Presiden untuk membicarakan hak partisipasi 10 persen Blok Masela secara terbuka dan transparan bersama Pemprov Maluku maupun kabupaten/kota terdampak, sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif di kalangan masyarakat.

Apalagi tambahnya, Maluku sebagai salah satu dari delapan provinsi pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), saat ini berada pada peringkat ke-empat provinsi termiskin di Indonesia, sehingga sudah selayaknya mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Rasanya tidak adil jika sebagai salah satu pendiri negara ini, kehidupan masyarakatnya malah berada di bawah garis kemiskinan. Ini menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikannya,” tandasnya.

Dia menandaskan, dengan memperoleh hak mutlak dalam hak partisipasi di Blok Masela, maka dana puluhan triliun yang akan diperoleh dapat bermanfaat untuk mengatasi masalah kemiskinan di Maluku.

“Selama ini Maluku sudah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan dan pendapatan negara, terutama dari sektor kelautan dan perikanan. Karena itu untuk Blok Masela Maluku harus mendapatkan keuntungan besar dan masyarakatnya harus sejahtera,” katanya.

Dia berharap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’aruf Amin, tidak hanya memberikan pengakuan secara politis bahwa pemerintah memperhatikan kemajuan pembangunan di Maluku, tetapi harus diikuti dengan alokasi anggaran yang signifikan, sehingga pembangunan daerah dengan karakteristik kepulauan tersebut dapat segera ditingkatkan.

“Jadi sekali lagi kami minta bapak Presiden lebih arif dan bijaksana dalam menentukan hak partisipasi pada Ladang Gas Blok Masela sehingga tidak menimbulkan bias dan kekecewaan di masyarakat,” tandasnya, seperti dikutip Antara. (boy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Basuki Kembali Jadi Urusi Infrastruktur

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Basuki Hadimuljono kembali ditunjuk sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melanjutkan tugas membangun infrastruktur.

“Saya diajak ngobrol Bapak Presiden pertama untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti visi beliau yang kedua, menghubungkan apa yang kita bangun antara pariwisata, kawasan industri seperti Brebes, Magetan, Ngawi, kemudian pembangunan infrastruktur di kawasan destinasi wisata, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang,” kata Basuki seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Selain diminta kembali menjadi Menteri PUPR, Basuki pun melaporkan soal perkembangan sayembara konsep ibu kota baru.



Basuki Hadimuljono akan lanjutkan pembangunan infrastruktur.

“Beliau juga bertanya progress sayembara ibu kota baru sekarang sedang aanwijzing di lapangan saya sampaikan ada 762 peserta dan beliau surprise ini banyak pesertanya, kami survei kecil-kecilan kenapa diminati ternyata bukan karena hadiahnya tapi karena keinginan atau gengsi masuk 10 besar saja sebagai para ahli menurut mereka sudah membanggakan mungkin beliau akan bicara di depan para peserta agar ide-ide beliau bisa masuk,” tutur Basuki menjelaskan.

Basuki pun sempat makan siang bersama dengan Presiden Jokowi diiringi dengan lantunan lagu Queen dan Metalica kesukaan Presiden.

Presiden Jokowi pada 16 Desember 2017 diketahui sempat menyebut Basuki sebagai bapak infrastruktur. Menurut Jokowi, tanpa bantuan Basuki, proyek-proyek infrastruktur akan sulit dijalankan.

“Tadi juga ditandatangani tiga hal yaitu tidak menjadi kasus pidana, tidak rangkap jabatan dan tidak berkewarnegaraan ganda,” tambah Basuki.

Ditugasi kembali sebagai Menteri PUPR, Basuki mengaku hal tersebut adalah perintah.

“Jabatan adalah perintah dari atasan kalau perintah pasti saya laksanakan. Saya mohon terima kasih kepada kerja sama dan kalau besok saya dilantik mohon doanya bisa istiqomah,” ujar anggota kelompok musik Elek yo Band tersebut.

Hingga saat ini sudah ada 11 orang yang dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan pada Selasa (22/11/2019) yaitu mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDI Perjuangan Juliari Batubara, mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi, kader PKB Ida Fauziah, mantan ketua HIPMI Bahlil Lahadalia serta politikus partai Golkar Zainuddin Amali.

Pada Senin (21/10/2019), Presiden Jokowi sudah memanggil 11 orang ke istana kepresidenan. Mereka adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama, pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Komisaris PT Adhi Karya Fajrul Rachman, dan staf khusus Mensesneg Nico Harjanto.

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinet lengkapnya pada Rabu (23/10/2019) pagi dan dilanjutkan dengan pelantikan pada hari yang sama.

Presiden Jokowi dalam media sosial resminya, susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI dan polisi.

Presiden mengatakan para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras, serta tidak terjebak rutinitas yang monoton.

Tugas mereka adalah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Demikian, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Siti Nurbaya Kembali Ditunjuk sebagai Menteri LHK

Published

on

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014-2019, Siti Nurbaya Bakar tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (22/10/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali menunjuk Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kabinet kerja jilid II.

“Bapak mohon izin apakah boleh disebutkan ke teman-teman pers karena pasti ditanyakan posisinya, kata Presiden boleh buat Bu Siti khusus boleh disebutkan ada kewajiban penugasan melanjutkan tugas-tugas yang belum diselesaikan,” kata Siti Nurbaya di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Siti Nurbaya adalah Menteri LHK periode 2014-2019.



Siti Nurbaya tetap jadi menteri LHK.

“Ditegaskan juga iklim investasi perlu dijaga, prosedur perizinan termasuk yang sudah dirintis Pak Seskab dan Menko Ekuin yaitu berkaitan dengan kemudahan dan ‘omnimbus law’,” tambah Siti.

Menurut Siti, ada dua omnimbus law yang terkait dengan urusan lingkungan hidup dan kehutauan.

“Terkait saya ada 2 yaitu ‘omnimbus law’ yaitu pertama permodalan, terkait lokasi dan lahan dan ketiga terkait persoalan lingkungan jadi bagian LHK ada dua bagian besar yang kementerian ini harus bantu tingkatkan dan mendukung investasi tanpa meninggalkan kelestarian alam,” jelas Siti.

Bagian tersebut adalah dalam perhutanan sosial.

“Perhutanan sosial sebetulnya sudah berjalan tapi butuh percepatan sambil menyelesaikan eksesnya terkait dengan kesempatan kerja dan terkait perhatian bapak Presiden terhadap lingkungan, air, erosi tanah, reboisasi dan rehabilitasi lahan untuk memperbaiki atau mengurangi bencana alam,” jelas Siti.

Siti pun mendapat tugas untuk dapat meningkatkan kondisi lingkungan dan estetika alam seperti di Danau Toba, Labuan Bajo dan Mandalika serta mengatasi kekeringan waduk.

“Jabatan adalah kepercayaan untuk mempermudah kerja atasan tadi dengan bapak Presiden, kami diarahkan dan diingatkan kembali yang utama adalah persoalan defisit neraca berjalan dan lapangan kerja,” ungkap Siti Nurbaya.

Atas dua persoalan itu, maka Kementerian LHK diminta untuk membantu memperluas lapangan kerja di perkebunan tebu, pangan, hutan tanaman industri mini, hutan rakyat dan hutan sosial. Demikian, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending