Connect with us

OPINI

ANIES, GUBERNUR UNTUK SEMUA

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

ANIES, harapan semua rakyat Indonesia. Tidak saja warga Jakarta, tapi rakyat di seluruh tanah air. Anies bukan hanya gubernur Jakarta, tapi Gubernur Indonesia, begitu kata Cahyo Kumolo, Mendagri saat itu. Masuk akal, karena Jakarta bukan hanya estalase warga DKI, tapi Jakarta adalah kota yang merepresentasikan seluruh wilayah negeri ini.

Wajah Indonesia ada di Jakarta. Jakarta akan dilihat sebagai gambaran Indonesia secara keseluruhan. Tidak saja infrastrukturnya, tapi juga ekonomi dan peradaban masyarakatnya.

Jakarta dihuni oleh multi etnis, kelompok organisasi dan beragam agama. Anies hadir untuk menjadi pemimpin bagi semua. Tanpa terkecuali. Ini tantangan bagi Anies bagaimana hadir dengan pelayanan buat semuanya. Keadilan dan kesetaraan mesti menjadi basis bagi semua kebijakannya.



Dalam berbagai kesempatan Anies sering sekali mengungkapkan: “bahwa kehebatan Indonesia bukan pada keberagamannya, tapi lebih pada adanya persatuan di tengah keberagaman itu. Banyak negara yang lebih beragam dari Indonesia, tapi tak berhasil mewujudkan persatuan. Sebab persatuan itu hanya bisa diwujudkan dengan hadirnya keadilan”.

Narasi ini seolah menjadi filosofi dan pondasi dasar bagi Anies dalam membangun kota Jakarta. Kata kuncinya adalah “keadilan”. Tagline “Maju Kotanya Bahagia Warganya” hanya bisa diwujudkan jika Anies tidak saja berhasil meraih prestasi lewat berbagai program kerjanya, tapi juga mampu menghadirkan keadilan dan kesetaraan untuk semua. Nampaknya, ini betul-betul disadari oleh Anies.

Hadirnya Anies di berbagai perayaan hari besar agama adalah salah satu bukti dari usahanya mewujudkan nilai-nilai keadilan itu bisa dirasakan oleh semua pemeluk agama di Jakarta.

Jakarta adalah kota yang sangat toleran. Setiap etnis dan agama bebas hidup dan mendapatkan pelayanan yang sama di Jakarta. Masjid, gereja dan wihara tegak berdiri dan bebas bagi masing-masing keyakinan untuk berekspresi.

Jakarta adalah kota dimana semua etnis ada di sini. Turun temurun dari zaman sebelum merdeka. Begitu juga ormas. Hampir semua ormas kantor pusatnya ada di Jakarta. Dan mereka merasa nyaman. Sejumlah tempat ibadah umat beragama pun berdampingan. Satu sama lain saling menghargai dan menghormati.

Setiap organisasi dan kelompok diberi ruang untuk mengadakan kegiatan. Pemprov DKI memberikan ijin dan juga fasilitas bagi yang membutuhkan. Mulai dari acara maulid, natal, waisak, pagelaran wayang kulit, sampai pentas musik dan kebudayaan. Hanya satu syarat: tidak melanggar aturan. Dimanapun, yang namanya melanggar aturan harus ditindak. Hukum harus ditegakkan.

Anies tak segan untuk mencabut ijin dan membubarkan setiap kegiatan yang melanggar aturan. Alexis dan sejumlah rumah bordil berkedok salon-spa di Pondok Indah adalah beberapa contoh kegiatan yang telah dicabut ijinnya. Ini jadi bukti nyata ketegasan Anies dalam menutup usaha haram di Jakarta. Meski itu milik pengusaha raksasa. Dan raksasanya raksasa adalah reklamasi. Semua oligarki kumpul disitu. Anies segel dan hadapi semua risiko politiknya.

Dalam konteks ini, Anies tak diragukan soal ketegasan dan keberaniannya. Sebab, menutup Alexis, reklamasi, dan yang terakhir adalah menerbitkan pergub 132/2018 (133/2019 hasil revisi), untuk mengambil alih pengelolaan apartemen dari pengembang tak mungkin dilakukan jika gubernur DKI ini tidak punya “triple nyali”.

Menilai ketegasan orang jangan lihat kata, muka dan senyumnya. Lihatlah pada kebijakannya. Dari situ akan terukur dampak dan risikonnya. Makin besar dampak positifnya buat rakyat dan makin tinggi risiko politiknya buat seorang pemimpin, maka sebuah kebijakan sudah bisa dianggap memenuhi standar ketegasan.

Tidak saja kepada semua etnis, agama dan kelompok, Jakarta juga toleran terhadap para pendatang baru. Karena Jakarta adalah ibu kota, maka siapa saja yang punya KTP Indonesia berhak untuk hidup, tinggal dan mencari nafkah di Jakarta. Tugas gubernur adalah melayani semua orang yang hidup di Jakarta.

Tentu, syarat dan ketentuan berlaku. Ini lebih pada masalah tertib administrasi. Jadi kalau anda ingin beli rumah DP 0%, gratis berobat (BPJS), dapat KJP Plus, memperoleh bantuan modal usaha dan susu untuk anak-anak sekolah, ya mesti harus ber-KTP Jakarta.

Untuk mendapatkan fasilitas di atas, anda gak akan ditanya apa agama dan etnis anda, serta dari mana asal daerah anda. Anda juga tak akan ditanya dulu pendukung Anies apa bukan. Tak akan! Disini tak berlaku diskriminasi. Sebab, Anies bukan gubernurnya para pendukung, tapi gubernur untuk semua.

Di luar itu anda bisa menikmati fasilitas di Jakarta tanpa harus KTP Jakarta. Anda bisa menikmati Bus Way dan Jaklingko dengan tarif super murah karena bersubsidi, menikmati air minum yang disiapkan di water spot pinggir jalan, berkeliling sepeda yang jalannya baru selesai dibangun, duduk-duduk di jalan Soedirman dan Thamrin untuk sekedar menikmati gedung pencakar langit dan indahnya kota, atau memanfaatkan wifi gratis di “Ruang Ketiga”.

Tagar #JakartaUntukSemua sudah dirasakan oleh semua orang. Tak ada dikotomi dan diskriminasi. Semua, tanpa terkecuali, bisa menikmati Jakarta. Apapun agama, etnis, kelompok dan asal daerah. Semua sama.

Satu PR yang sedang terus diperjuangkan oleh Anies adalah keadilan di bidang ekonomi. Ini juga menjadi masalah nasional. 1% orang menguasai 39% ekonomi negeri ini. Dan 1% orang memiliki 59% tanah di negeri ini. Disini ada kesenjangan yang terlalu lebar.

Solusinya, rakyat kecil harus diangkat. Keberpihakan Anies kepada orang-orang berekonomi lemah dapat dilihat dari kebijakannya membebaskan Jl. Soedirman dan Thamrin buat sepeda motor. Selain becak yang tetap dipertahankan di daerah operasinya masing-masing.

Dua jalur yaitu Soedirman dan Thamrin menjadi pusat peredaran uang terbesar di negeri ini. Tak kurang 500 ribu perhari pengendara sepeda motor mencari nafkah melalui dua jalur itu. Mereka menjadi penyambung home industri dengan kebutuhan perkantoran. Para pengendara motor adalah kelompok ekonomi kelas bawah.

Trotoar, water spot, jalur sepeda adalah bagian dari upaya gubernurl meringankan warganya, khususnya dari kalangan ekonomi kelas bawah.

Selain itu, mantan kemendikbud ini juga membangun apartemen DP 0%. Ini juga khusus untuk mereka yang tak pernah berani punya mimpi bisa beli rumah.

Anies ingin menghadirkan Jakarta bukan hanya untuk orang-orang kaya saja, tapi terutama untuk mereka orang-orang yang secara ekonomi perlu kebijakan yang berpihak kepada mereka. Yaitu orang-orang kecil yang seringkali tergusur dan terpinggirkan.

[Oleh: Tony Rosyid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OPINI

Ngawur, Menkumham Bilang : Orang Miskin Lebih Jahat dari Orang Kaya

Published

on

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly.

Oleh: M Rizal Fadillah

TULISAN ini terinspirasi dari ucapan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mendapat reaksi keras dari warga Tanjung Priok, Jakarta utara. Yasonna menyatakan bahwa kemiskinan menjadi penyebab kejahatan.

Sebagai bandingan, Yasonna mengemukakan daerah Tanjung Priok yang “miskin” tingkat kriminalitasnya lebih tinggi daripada daerah Menteng yang “kaya”. Nah ungkapan sembrono dan ngawur Menteri ini tentu terlalu menjeneralisasi dan menyederhanakan.



Benarkah di daerah “kaya” tidak padat kriminal? Tentu padat juga. Hanya persoalannya berbeda tingkat dan jenis kejahatannya.

Teori penyebab kejahatan itu banyak. Dari yang klasik, neo klasik, kartografi, tipologi, mental taster, sosiologis, hingga teori ‘niat’, ‘kesempatan’ dan ‘kejahatan’ (NKK). Faktor kemiskinan dan lingkungan hanya salah satu faktor penyebab saja.

Korupsi adalah kriminal. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang kaya. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pernah menyatakan sebagian besar korupsi dilakukan oleh orang kaya. Kenaikan gaji bukan solusi karena penyakitnya adalah kerakusan atau nafsu untuk menambah kekayaan. Hal ini dibarengi dengan NKK di atas yakni ada ‘niat’, ada ‘kesempatan’, maka terjadilah ‘kejahatan’.

Dalam Al-Qur’an sifat menyimpang karena kaya ini diingatkan “Kallaa innal insaana layathghoo, ar-ro-aahus taghnaa” (Ketahuilah manusia selalu melampaui batas, ketika melihat dirinya kaya (berkecukupan)—QS Al Alaq: 6-7. Baik banyak ilmu, memiliki kekuasaan atau kekayaan (materi), maka ia cenderung berbuat jahat. “Absolute power corrupts absolutely”—Acton.

Statemen Yasonna Laoly juga tentu tak absolut benar. Membandingkan Tanjung Priok dengan Menteng tidaklah bijak. Priok yang padat justru terkontrol kejahatan oleh sesama. Berbeda dengan Menteng yang “nafsi-nafsi” bertetangga dengan benteng tebal. Tetangga jahat tidak diketahui. Siapa yang dapat menjamin warga Menteng yang kaya kaya tidak berbuat jahat. Bebaskah dari suap, komisi, atau memang korupsi dalam cara berusaha atau jabatan yang disalahgunakan?

“white collar crime” adalah kejahatan “orang kaya” yang lebih berbahaya daripada kejahatan orang miskin (blue collar crime). Pencuri di kampung atau orang bodoh hanya merugikan beberapa ratus ribu atau juta. Tapi pencuri orang kota atau pintar bisa menggondol miliar atau triliunan rupiah. Dengan penampilan rapi dan senyum. Bermobil mewah. Akhlak bejat tetap dihormati. Hukum sering berpihak.

Yasonna sang Menteri saja memberi contoh tak bagus. Status Menteri adalah pelayan publik. Apalagi pengayom hukum dan HAM. Namun praktiknya ketika oknum PDIP bermasalah hukum, malah Yasonna ikut sebagai tim hukum PDIP melawan KPK. Contoh yang sangat buruk. Yasonna Laoly seharusnya mundur. (ber)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Strategi PR Pilihan Dato Sri Tahir untuk Merestorasi Citranya

Published

on

Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir, MBA adalah seorang pengusaha di Indonesia, investor, filantropis, sekaligus pendiri Mayapada Group, sebuah holding company yang memiliki beberapa unit usaha di Indonesia.

Oleh : Budi Purnomo Karjodihardjo

DISADARI atau tidak oleh Dato Sri Tahir — dalam pandangan saya, Tahir sudah sangat tepat dalam melakukan strategi komunikasi dan langkah-langkah public relations untuk melakukan image restoration (pemulihan citra atau restorasi citra) yang dihadapinya.

Tahir adalah pendiri kelompok bisnis Mayapada Group, yang termasuk Orang Terkaya Indonesia Nomor 7 versi media Forbes, dia juga menantu Mochtar Riady, pendiri Lippo Group. Tahir baru saja diangkat menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres RI) Jokowi.



Masalah Inkonsistensi Informasi

Seperti yang diketahui, ada masalah komunikasi dalam sinkronisasi informasi, terutama saat beliau menanggapi pers terkait Jiwasraya, meskipun dalam hal ini bisa dipastikan bahwa Tahir sama sekali tidak terkait ataupun tersangkut dengan urusan Jiwasraya. Tidak ada hubungannya.

Namun berdasarkan data online, terlihat ada inkonsistensi antara pernyataan Tahir dengan fakta yang berkembang di pasar modal pada saat itu. Tahir pernah mengatakan pihaknya tidak pernah mau membeli saham maupun akuisisi dari siapapun.

“Jadi itu hoax total. Kami tidak pernah ada rencana mau beli atau ambil alih saham, siapapun. Termasuk saham-saham milik Pak Benny [Direktur Utama MYRX Benny Tjokrosaputro], apapun namanya,” ucap Tahir.

Statemen Tahir itu muncul di dalam berita yang dipublikasikan media Bisnis.com edisi 27 Desember 2019, dengan judul “Mayapada Group Tegaskan Tak Terkait dengan Kasus Jiwasraya“.

Sementara itu, dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia pada 17 Desember 2019, manajemen Hanson mengumumkan rencana menjual 49,99 persen saham perseroan di anak usahanya, PT Mandiri Mega Jaya. Saham itu akan dibeli oleh emiten properti yang terafiliasi dengan Grup Mayapada, PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO).

Mandiri Mega Jaya merupakan anak usaha Hanson yang menggarap proyek properti Citra Maja Raya, di Maja, Lebak, Banten. Dalam proyek itu, Mandiri Mega menjalin kerja sama operasional dengan PT Ciputra Development Tbk. dan PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP).

Selain Hanson International, Rimo International Lestari juga berencana melego sebagian saham dalam anak usahanya kepada Maha Properti. Perusahaan yang juga terafiliasi dengan Benny Tjokrosaputro (atau Benny Tjokro) itu berencana melepas 49,99 persen saham miliknya dalam PT Hokindo Properti Investama.

Berbagai berita media bisnis, pun kemudian mengutip pengumuman ini, dan mempublikasikan judul berbeda-beda. Meskipun judulnya berbeda, namun poinnya sama saja, yaitu ada rencana corporate action perusahaan milik Tahir dan Benny Tjokro, di bursa efek. Berbagai media mempublikasikan hal ini, contohnya :

Media Kontan.co.id, edisi 17 Desember 2019, menulis berita dengan judul “Emiten Properti Milik Keluarga Dato’ Sri Tahir Beli Perusahaan Benny Tjokro“.
Media CNBCindonesia.com edisi 18 Desember 2019, juga membuat berita dengan judul “Tahir akan Akuisisi Anak Perusahaan Benny Tjokro”
Berbagai media lainnya, silahkan googling.

Sedangkan hal lainnya yang terpisah dengan hal ini, namun menyangkut skandal Jiwasraya, Kejaksaan Agung pada 14 Januari 2020, sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus korupsi Jiwasraya, termasuk Benny Tjokro.

Pernyataan Dato Sri Tahir

Pasca rencana corporate action dua konglomerat ini, tidak termonitor ada pernyataan resmi dari pihak Tahir seputar rencana corporate action dari perusahaan-perusahaan Tahir ataupun Benny Tjokro, hingga akhirnya Kejaksaan Agung menetapkan Benny Tjokro menjadi tersangka skandal Jiwasraya.

Pasca pengumuman Kejagung, akhirnya Tahir membuat pernyataan signifikan yang sangat material dan penting. Jika dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi, bisa jadi menjadi bahan keterbukaan informasi atau fakta material emiten.

Media Tempo, edisi Minggu, 17 Januari 2020, menulis berita dengan judul “Dato Tahir Batalkan MoU dengan Perusahaan Tersangka Jiwasraya”.

Setidaknya, ada tiga poin yang disampaikan Tahir di media ini. Pertama, membantah perusahaannya akan membeli saham PT Hanson International Tbk (kode perdagangan di Bursa Efek Indonesia MYRX), milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Benny Tjokrosaputro.

“Tidak mungkin terjadi itu. Coba dicek lagi, tidak pernah terjadi pembelian Hanson,” kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad, (19/1/2020).

Kedua, Tahir mengakui Grup Mayapada pada Desember lalu pernah mengumumkan rencana pembelian saham Hanson di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia.

Namun, kata dia, rencana pembelian tersebut baru sebatas nota kesepahaman. “Setelah MoU tidak ditindaklanjuti lagi,” kata dia.

Ketiga, Tahir mengatakan, pertimbangan utama manajemen adalah lesunya bisnis properti saat ini, jadi tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi Jiwasraya yang melibatkan Komisaris Utama Hanson Internasional, Benny Tjokro.

Corective Action Strategy

Nah, dalam ilmu komunikasi, terutama Teori Pemulihan Citra (Image Restoration Theory), apa yang dilakukan Tahir termasuk dalam dalam Strategi Corrective Action.

Corrective Action Strategy adalah strategi pemulihan citra dengan melakukan tindakan korektif, dimana pihak tertuduh berusaha untuk mengembalikan citranya dengan tindakan memperbaiki kegiatan yang sudah dilakukan, atau yang akan dilakukan.

Yang dilakukan Tahir, lebih dari itu. Dia melakukan tindakan korektif total dengan membatalkan corporate action perusahaannya di bursa efek. Menurut saya, langkah ini akan mengembalikan reputasi citranya menjadi lebih baik lagi, minimal seperti semula.

Begitulah. Strategi Corrective Action ini merupakan salah satu dari lima strategi atau jalan keluar untuk pemulihan citra, seperti yang ditawarkan oleh pencetus teori ini, yaitu Profesor Ohio University yaitu William Benoitt dalam bukunya “Account, Excuses, and Apologies” (1995).

Empat strategi lainnya yang dipercaya Benoitt bisa menjadi jalan keluar untuk memulihkan citra, adalah :

Denial Strategy. Strategi ini dilakukan dengan upaya penolakan sebagai reaksi alami terhadap sebuah tuduhan. Caranya dengan membantah sudah melakukan tindakan yang ditudingkan.

Evading of Responsibility Strategy. Penghindaran tanggung jawab terhadap tindakan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi tanggung jawab terhadap tindakan yang dimaksud, dengan berbagai alasan yang argumentatif.

Reducing offensiveness of Event Strategy. Pada strategi ini, Benoit membuat pihak tertuduh (sekelompok orang/individu yang melakukan sebuah kesalahan) terlihat patut diberikan keringanan, dengan berbagai alasan dan argumentasi yang tepat.
Mortification Strategy. Benoit menyebutkan strategi penyiksaan diri. Pihak tertuduh ini dapat memilih untuk mengakui kesalahan dan meminta pengampunan atau minta maaf.

Reputasi Lebih Penting daripada Uang

Siapapun tokoh yang disangkutpautkan dengan Asuransi Jiwasraya (meskipun tidak ada kaitannya) maka nama baik, reputasi, dan citra tokoh tersebut akan terganggu. Indeks reputasinya berpotensi turun.

Sudah jelas, hal ini memerlukan langkah, tindakan, dan upaya image restoration (pemulihan citra atau reputation repair) yang tepat.

Tahir sudah mengambil momentum yang tepat untuk memulihkan citranya, memperbaiki reputasi dan nama baiknya dengan konten yang relevan dan waktu yang sangat tepat.

Tidak semua orang bisa mengambil tindakan seperti beliau. Sebagai owner perusahaan, Tahir memiliki kekuasaan untuk membatalkan transaksi raksasa tersebut.

Pasti mahal sekali biaya reputasi citra untuk memisahkan diri dari Benny Tjokro yang tersangkut skandal Jiwasraya. Potensial gain yang kemungkinan akan diperoleh (jika terjadi transaksi) tentu juga besar sekali. Tahir, pasti sudah memperhitungkan semuanya ini.

Namun, sepertinya Tahir juga sepakat dengan investor pasar modal internasional Warren Buffett yang menyebutkan bahwa reputasi lebih penting daripada uang. Sehingga beliau memutuskan untuk tidak bertransaksi dengan Benny Tjokro.

Sukses selalu untuk pak Tahir — yang juga tokoh Filantropi Indonesia itu. (*)

Budi Purnomo S.IKom, M.IKom pernah memimpin Media Center sejumlah tokoh nasional, dan berpengalaman menangani masalah krisis citra, persepsi publik, dan reputasi : baik korporasi swasta, perusahaan publik, maupun BUMN. Tulisan-tulisannya seputar manajemen reputasi dan restorasi citra bisa dilihat di blog Budipurnomo.com

Kini, Budi Purnomo bersama tim Rep+ (Reputasi Plus) – Media Restoration Agency, Sapu Langit Communications, dan tim Master SEO Indonesia, menyediakan waktu untuk membantu personal dan korporasi/instansi yang menghadapi masalah komunikasi dengan pendekatan Crisis Management (CM), Cyber Public Relations (CPR), Online Reputation Management (ORM), dan Image Restoration Theory (IRT).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Leviathan

Published

on

Leviathan jahat masih tetap bermunculan dimana-mana. Kita semua masih harus terus berjuang menghadapi sang monster jahat.

JALAN menuju demokrasi adalah jalan panjang, terjal, berbatu, licin, gelap, dan berbahaya. Di kanan kiri terdapat jurang menganga yang curam dan mematikan. Terpeleset ke kiri akan mati, terpelanting ke kanan akan tak bakal aman.

Jalan demokrasi ibarat lorong sempit yang tidak gampang untuk dilalui, sekali kita masuk ke dalamnya buka berarti kita akan aman dan bisa terus-menerus berada di jalurnya. Sedikit meleng saja kita akan terpelanting ke terperosok keluar dari koridor sempit itu dan kita akan terhempas kedalam jurang yang mematikan.

Di kiri kanan lorong sempit itu hidup sesosok monster ganas yang siap memangsa kita setiap saat. Thomas Hobbes (1588-1679l) menggambarkan mahluk itu sebagai Leviathan berbentuk monster laut, di tangan kanan memang pedang besar di tangan kiri memegang tongkat raja.



Leviathan, nama monster itu. Hobbes menjadikannya sebagai judul buku yang diterbitkan pada 1651. Hobbes menggambarkan manusia hidup selalu dalam kondisi ”Warre”, saling memangsa satu sama lainnya. Hidup digambarkan sebagai hidup yang “short, brutish, nasty, poor, solitary” (pendek, brutal, keji, melarat, dan sepi).

Karena kondisi yang buruk ini maka masyarakat butuh kekuasaan yang mengayomi. Siapakah pengayom itu? Monster Leviathan kah?

Namanya juga monster berwajah ganda? Leviathan bisa menjadi monster baik budi yang mewujudkan commonwealth, kesejahteraan umum. Tapi, kalau sisi jahat sang monster yang muncul maka masyarakat akan merasakan hiup yang “pendek, brutal, keji, melarat, dan kesepian”.

Hampir 450 tahun berselang sejak Hobbes memublikasikan Leviathan, kondisi hidup manusia modern ternyata tidak banyak berubah.Leviathan jahat masih tetap bermunculan dimana-mana. Kita semua masih harus terus berjuang menghadapi sang monster jahat.

Daron Acemoglu dan James Robinson (2019) melihat bahwa masyarakat dunia saat ini hidup dalam bayang-bayang Leviathan jahat. Setiap saat masyarakat bisa dicengkeram oleh monster itu. Mereka adalah masyarakat yang hidup di bawah rezim-rezim otoritarian dan diktatorial di pelbagai wilayah.

Dalam buku “The Narrow Corridor: State, Societies, and the Faith of Liberty” (2019) Acemoglu dan Anderson mengatakan bahwa demokrasi adalah lorong sempit (the narrow corridor) yang rumit dan sulit untuk dimasuki. Untuk bisa menembus lorong itu masyarakat harus bisa menjinakkan sang monster Leviathan jahat.

Jika Leviathan jahat berkuasa maka negara akan menjadi despotik, otoriter, dan anti-demokrasi. Hak-hak rakyat akan dikebiri dan hidup rakyat senantiasa dalam bahaya karena kebebasan (liberty) sudah diberangus. Negara menjadi terlalu kuat dan yang berkuasa pada keadaan seperti ini adalah monster Leviathan yang despotik (Despotic Leviathan).

Tapi, harus hati-hati. Jika masyarakat bisa menundukkan Leviathan maka tidak otomatis kondisi akan baik. Bisa jadi kondisi akan sama buruknya karena ketiadaan Leviathan diisi oleh kekuasaan masyarakat yang anarkis yang menghasilkan chaos karena absennya hukum karena monster Leviathan sudah tidak ada lagi (Absent Leviathan).

Lantas bagaimana solusi idealnya? Acemoglu dan Anderson menawarkan konsep keseimbangan antara kekuatan negara dan civil society (masyarakat madani), sebagaimana yang dikenal dalam konsep check and balances. Negara tidak holeh terlalu kuat supaya tidak menjadi despotik dan melahirkan Despotic Leviathan. Sebaliknya, masyarakat tidak boleh menjadi terlalu kuat karena akan terjadi anarki karena tidak adanya kekuatan Leviathan (Absent Leviathan).

Keseimbangan ini disebut sebagai “Efek Ratu Merah” (Red Queen Effect) yang diambil dari kisah klasik “Alice in Wonderland” dimana Alice seolah-olah tetap berjalan di tempat kendati sudah berlari kencang untuk mengejar Ratu Merah. Dalam terminologi modern sekarang Efek Ratu Merah ibarat orang berjalan di atas treadmill, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat, harus selalu pas dan sejajar. Itulah kondisi ideal demokrasi, ketika kekuatan masyarakat dan negara berada pada keseimbangan.

Ketika tercapai keseimbangan itu maka koridor akan terbuka dan masyarakat akan menikmati kebebasannya.
Acemoglu melihat Amerika sebagai contoh ideal negara yang masuk dalam koridor demokrasi karena keseimbangan kekuatan negara vs masyarakat yang seimbang karena saling mengontrol. Sedangkan China dianggap berada di bawah kekuasaan monster Leviathan yang despotik karena kekuasaan negara yang terlalu kuat.

Dimana Indonesia berada? Adakah kita berada di dalam koridor sempit demokrasi? Beberapa perkembangan di tahun pertama periode kedua Presiden Joko Widodo ini menimbulkan kekhawatiran kita akan terpeleset ke kuadran Despotic Leviathan. Jokowi menunjukkan kecenderungan ingin menjadikan negara menjadi lebih kuat dibanding civil society.

Praktis tidak ada kekuatan oposisi yang efektif untuk mengontrol negara. Lembaga anti-korupsi seperti KPK akhirnya jatuh dalam kooptasi negara. Media yang diharapkan menjadi pilar keempat pengontrol kekuasaan sudah banyak dikebiri. Berbagai rancangan undang-undang baru yang dimunculkan–seperti undang-undang omnibus dan minerba–akan membuat kekuasaan negara makin digdaya dan masyarakat semakin lemah. Undang-undang ITE yang harusnya mengatur perputaran ekonomi digital malah lebih banyak dipakai untuk memberangus kebebasan berekspresi masyarakat.

Negara ini sudah menjadi terlalu kuat karena checks and balances dari oposisi tidak jalan. Masyarakat menjadi lemah karena dipersekusi dan ditakut-takuti dengan tuduhan sebagai radikal.

Negeri ini, pelan dan pasti, dikuasai oleh monster despotik Leviathan.

Oleh : Dhimam Abror Djuraid, Founder “Askring Jawa Pos FC” (bukan voter PSSI).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending