Connect with us

EKONOMI

Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja

Published

on

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. /Instagram.com/@airlanggahartarto_official.

INDONESIA RAYA – Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hal mendasar yang diatur dalam PP dan Perpres tersebut adalah perubahan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan serta perluasan bidang untuk investasi, sejalan dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja.

“Hal itu akan dapat memperluas lapangan kerja baru, dan diharapkan akan menjadi upaya Pemerintah mengungkit ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 5,3 persen pada tahun 2021 ini,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu 21 Februari 2021.



Peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang pertama kali diselesaikan adalah 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Selanjutnya, diselesaikan juga 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 PP dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang disusun bersama-sama oleh 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klasternya masing-masing.

BACA JUGA: Businesstoday.id, media online yang menyajikan beragam berita dan informasi aktual seputar dunia ekonomi dan bisnis.

K/L tersebut yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pages: 1 2 3 4 5


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement

EKONOMI

DPR Usulkan Tiga Hal, Jika Kebakaran Tangki Kilang Pertamina Akibat Petir

Published

on

Anggota DPR RI Andre Rosiade. /Dok. DPR RI

INDONESIA RAYA – Dalam rapat beberapa bulan lalu DPR sudah sampaikan mengenai perlunya evaluasi menyeluruh di tangki Pertamina.

“Kalau memang ada ancaman dari petir yang menyebabkan ledakan di tangki, kami sudah meminta tiga hal hal dalam rapat itu,” ujar anggota DPR RI Andre Rosiade.

Pertama, Pertamina diminta untuk memasang penangkal petir yang lebi besar dan lebih baik kualitasnya sehingga apabila ada sambaran besar lagi di kemudian hari, bisa diantisipasi.



Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikel DPR Usulkan Tiga Hal, Jika Kebakaran Tangki Kilang Pertamina Akibat Petir


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Bongkar kinerja OJK ‘rongrong’ pemerintah, Politikus F-Gerindra: UU dan figur komisionernya perlu dibenahi

Published

on

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto. /Dok. Dpr.go.id

INDONESIA RAYA – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto angkat bicara keras permasalahan bermunculannya investasi online hingga mencuat kasus-kasus pinjaman online (Pinjol) yang meresahkan rakyat. Wahadi menegaskan, perlunya pembenahan komperehensif institusi OJK.

Pasalnya, sebagaimana ditelisik dan “dibongkar” politikus Gerindra asal Dapil Jawa Timur IX ini, sumber persoalan akibat kinerja OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berperan tidak sesuai Tupoksi (Tugas, Pokok dan Fungsi) dalam menyikapi maraknya bisnis investasi online.

“Ada yang namanya Pinjol, lalu ada investasi forex, uang crypto, semua investasi online ini justru tidak OJK yang memberikan pengawasan.”



“Tapi, justru dialihkan ke Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Bappebti ini kan urus perdagangan. Padahal, ini kan permasalahan keuangan,” ungkap Wihadi di Jakarta, dikutip Lensaindonesia.com, Selasa 2 November 2021.

Tidak berlebihan Wahadi sepertinya geram. Sebab, kinerja OJK yang dinilai melenceng itu secara tidak langsung dapat “merongrong” pemerintah terkait kepercayaan masyarakat.

Jika dibiarkan akan berdampak lebih luas, masyarakat akan skeptis terhadap pemerintah, akibat dibuat bingung dan resah.

Wahadi pun mengritisi, aturan pengawasan yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi OJK harus jelas.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Andi Iwan Aras Harap Proyek Pembangunan Rel Kereta Api Maros-Pangkep Segera Diselesaikan

Published

on

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. /Dok. Dpr.go.id

INDONESIA RAYA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, banyaknya permasalahan sosial terutama masalah pembebasan lahan telah mengakibatkan bergesernya waktu penyelesaian proyek pembangunan rel kereta api rute Maros-Pangkep.

“Memang betul pembangunan rel kereta api agak bergeser waktu penyelesaiannya hal ini diakibatkan banyaknya permasalahan-permasalahan sosial seperti pembebasan lahan.”

“Namun saat ini, Alhamdulillah sudah menunjukkan progres yang jauh lebih baik dari sebelumnya,” kata Andi Iwan saat memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI ke kota Makasar, Sulawesi Selatan, Senin 11 Oktober 2021.



Andi Iwan menekankan, jika ingin proyek ini cepat selesai, pemerintah seharusnya menilai lahan milik masyarakat secara objektif, agar masyarakat juga bisa mendukung program ini.

“Penilaian terhadap lahan ini harus betul-betul objektif sesuai dengan tim operasional dan tim independen,” jelas politisi dapil Sulawesi Selatan II ini.(*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017