Connect with us

POLITIK

Bamsoet Dorong Munas Golkar Sebelum Pelantikan Presiden Jokowi

Published

on

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo yang juga mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar mendorong agar musyawarah nasional (munas) partai tersebut dapat dilakukan sebelum pelantikan presiden terpilih Joko Widodo pada 20 Oktober 2019.

“Idealnya sebelum pelantikan, jadi presiden tidak perlu deal dua kali dan koalisi partai juga tidak deal dua kali untuk menyusun pilkada ke depan, tapi ini bukan keputusan saya ya,” kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Bamsoet, Selasa ini bertemu Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan karena ingin meminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi saksi pernikahan putra ketiganya pada 19 Agustus 2019 di Jakarta.



Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan munas partainya tetap dilaksanakan pada Desember 2019. Airlangga menyebut partai berlambang pohon beringin itu memiliki mekanisme yang sudah berjalan sejak 2004.

“Jadi tidak ada yang menyatakan (pelaksanaan munas pada) Desember kecuali pribadi Airlangga karena mekanisme di partai Golkar soal waktu munas sangat ditentukan oleh waktu yang ada di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yaitu dimulai dari rapat pleno yang sampai saat ini belum jelas, lalu menentukan rapimnas (rapat pimpinan nasional) yang diputuskan oleh ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) 1 dan 2 lalu baru diputuskan waktu munas, jadi bukan keputusan pribadi-pribadi,” jelas Bamsoet.

Ia pun menegaskan bahwa keputusan rapimnas pun mengikat seluruh komponen Partai Golkar karena melibatkan seluruh ketua DPD sedangkan suara DPP (Dewan Pimpinan Pusat) hanya bernilai satu suara.

“Tapi pelaksanaan munas sangat tergantung mekanisme partai, sebagian menginginkan sebelum Oktober sedangkan Pak Airlangga dan pendukungnya menghendaki Desember, kita persilakan pada mekanisme di Partai Golkar, tapi menurut hemat saya munas itu sebelum Oktober agar konsolidasi partai bisa berjalan baik,” tambah Bamsoet.

Dua alasan Bamsoet mengusulkan untuk memajukan waktu munas adalah pertama untuk menyusun kepemimpinan Partai Golkar.

“Dan kedua menyongsong Pilkada 2020 dimana pembicaraan koalisi di 270-an kabupaten, kota dan provinsi yang melaksanakan pilkada langsung bisa dibicarakan dari sekarang dan tidak mentah lagi. Kalau menunda-nunda dikhawatirkan untuk mengubah semuanya atau deal dua kali mungkin saja terjadi,” ungkap Bamsoet.

Ia pun mendukung keinginan sejumlah generasi muda di Golkar untuk mendesak Ketum Golkar Airlangga Hartarto segera melaksanakan rapat pleno partai.

“Justru saya mendukung gerakan anak-anak muda yang menginginkan pleno agar mendekat ketum Golkar untuk segera pleno karena kita perlu untuk menentukan arah partai ke depan seperti apa dan menetapkan jadwal rapimnas dan di rapimnas itu ditentukan untuk jadwal munas,” tambah Bamsoet.

Pertemuan Bamsoet dan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta kali ini adalah yang kedua kalinya. Bamsoet sebelumnya pernah menemui Presiden pada 15 Juli 2019 juga di Istana, ia mengaku membicarakan partai saat pertemuan tersebut.

Bamsoet dan Airlangga merupakan dua kandidat calon ketua umum Golkar yang sudah menyatakan diri secara terbuka. Mereka berdua kini tengah menggalang dukungan dari para pemilik hak suara. Demikian, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Said Didu : Prinsipnya Negara Wajib Sediakan Pelayanan Kesehatan untuk Rakyat, Sekarang Terbalik

Published

on

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan tak henti-hentinya menuai protes dari publik.

Bahkan dalam rapat dengar pendapat Senin lalu (20/1), Komisi IX DPR RI ‘menyerang’ Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang terkesan tak bisa berbuat banyak untuk membatalkan kenaikan.

Menurut mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, pandangan soal jaminan kesehatan yang seharusnya diberikan negara kepada masyarakat kini mulai bergeser. Padahal soal jaminan kesehatan, sudah jelas tercantum dalam Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).



Dijelaskan Said Didu, pada prinsip UU tersebut, negara berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negara.

“Saat ini seakan dibalik menjadi bahwa seluruh warga negara wajib membayar biaya kesehatan kepada negara,” sindir Said Didu di akun Twitternya, Kamis (23/1/2020).

Per 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan resmi naik sebesar 100 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. (kon)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Terkait Calon Wagub DKI, Sufmi Dasco : PKS yang Pilih Riza Patria

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya sejatinya mengajukan empat untuk menduduki Wagub DKI.

Mereka adalah Ahmad Riza Patria, Ferry Juliantono, Saefullah dan Arnes Lukman.

Setelah usulan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentukan hanya ada dua nama untuk menggantikan Sandiaga Uno.



Lalu kemudian, PKS sendiri yang memilih Ahmad Riza Patria untuk mengisi kursi kosong pendamping Anies Baswedan itu.

“Iya, PKS (yang memilih nama Riza),” kata Sufmi.

Selain Riza Patria, satu nama lain berasal dari PKS, yakni Nurmansyah Lubis.

“Pada waktu (surat) diberikan kepada kami, sudah lengkap ditandatangani DPP PKS dan DPW PKS,” terangnya.

Surat dari PKS itu kemudian ditindaklanjuti dengan menyerahkan kepada DPD dan DPP Partai Gerindra.

Kemudian, proses selanjutnya adalah menyerahkan surat itu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kan tidak mungkin saya ke Gubernur DKI Jakarta. Nanti, mereka tindaklanjuti bersama-sama dengan DPW PKS (ke gubernur),” pungkas Wakil Ketua DPR RI itu.

Untuk diketahui, tarik-menarik antara Gerindra dan PKS soal kursi Wagub DKI sudah berlangsung cukup lama.

Kedua parpol juga sempat terlibat saling klaim menjadi yang berhak mendapatkan kursi tersebut.

Diiringi sejumlah nama yang muncul dari masing-masing partai.

Sampai akhirnya kedua partai sepakat masing-masing mengusulkan satu nama untuk diajukan sebagai pengganti Sandiaga Uno.

Dari Gerindra ada nama Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Sedangkan dari PKS mengajukan Nurmansyah Lubis. (pil)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Menteri Yasonna Sebar Hoaks soal Buron Harun Masiku

Published

on

Menkum HAM, Yasonna Laoly.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Menkum HAM Yasonna Laoly, dan pimpinan KPK telah menyebar berita bohong alias hoaks kepada publik soal keberadaan Harun Masiku.

Sebelumnya, Yasonna mengaku tersangka penyuap eks komisioner KPU wahyu Setiawan itu masih berada di luar negeri.

“Ini membuktikan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan KPK telah menebar hoax kepada publik,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada Rabu (22/1/2020).



Ia mengingatkan bahwa perkara ini sudah masuk di ranah penyidikan. Maka itu, ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun Masiku dengan menebarkan hoaks seperti itu, seharusnya KPK tidak lagi ragu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.

“Karena Menteri Hukum dan HAM yang berkata tidak sesuai dengan fakta atau hoaks, maka yang bersangkutan diduga telah melakukan obstruction of justice sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU Tipikor,” ujar Kurnia. (alu)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending