Connect with us

EKONOMI

Banggar Setujui Postur Anggaran TKDD 2021 Rp 795 Triliun

Published

on

Wakil Ketua Banggar, Muhidin Mohamad Said. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui postur anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 795 triliun. Diharapkan dengan anggaran tersebut, dapat mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

“Kita baru saja pengambilan keputusan transfer ke daerah, terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa yang kemudian diskresi Presiden,” ujar Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said saat rapat dengan Pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Politisi F-Golkar itu menjelaskan, dalam RAPBN 2021 yang disepakati Banggar, anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 723,4 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun tersebut, naik 1,1 persen dari alokasi pada tahun ini yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020. Ia mengatakan, peningkatan anggaran Dana Desa menjadi Rp 72 triliun diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas.



Adapun fokus pemulihan perekonomian desa meliputi; penguatan kesinambungan program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai, memberdayakan UKM dan sektor usaha pertanian, mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital serta melanjutkan program pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan pedesaan dan peningkatan peran BUMDesa.

Selain itu, masih kata Muhidin, Banggar juga mendukung pengembangan sektor prioritas, di antaranya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui pengembangan desa digital, pengembangan pariwisata melalui pembangunan desa wisata, mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan. Mendukung peningkatan infrastruktur dan konektivitas yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan program padat karya tunai.

Kemudian, pengembangan program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, peningkatan gizi dan penurunan stunting di desa. “Seperti program padat karya yang kita inginkan kemudian proyek-proyek yang banyak melibatkan masyarakat itu sendiri. Dengan kondisi Covid-19 ini dikaitkan dengan pemulihan ekonomi dengan melihat banyaknya masyarakat yang putus lapangan kerjanya, maka kita harapkan uang itu bisa beredar di desa, sehingga ada perputaran ekonomi di desa,” jelas legislator dapil Sulteng itu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto mengatakan, arah kebijakan TKDD antara lain, mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi dan dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi dan dukungan UMKM.

Kemudian mensinergikan TKDD dan Belanja K/L dalam pembangunan human capital (Pendidikan dan Kesehatan), mendorong belanja infrastruktur daerah melalui creative financing seperti pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerja sama antardaerah untuk mendukung pencapaian target RPJMN, dan redesain pengelolaan TKDD  terutama DTU dan DTK dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

Selanjutnya, meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan Penyusunan Bagan Akun Standar. Secara rinci, Dana transfer ke daerah terdiri atas tiga bagian. Pertama, Dana Perimbangan yang sebesar Rp 688,67 triliun. Dana Perimbangan terbagi atas Dana Transfer Umum Rp 492,25 triliun dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp 196,42 triliun.

Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp 101,96 triliun dan Dana Alokasi Umum Rp 390,29 triliun. Kedua, Dana Insentif Daerah sebesar Rp 13,500 triliun. Ketiga, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 19,982 triliun dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta sebesar Rp 1,32 triliun. Kemudian, untuk Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 72 triliun. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

EKONOMI

Luhut Ajak Jerman Jadikan Indonesia sebagai Hub Industri Manufaktur

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto : Instagram @luhut.pandjaitan)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak investor Jerman untuk menjadikan Indonesia sebagai hub manufaktur untuk kawasan Asia Tenggara karena potensi ekonomi yang besar di kawasan ASEAN.

“Indonesia memiliki ekonomi terbesar di ASEAN, dengan 273 juta penduduk dan PDB senilai lebih dari 1 triliun dolar AS,” kata Luhut saat memberikan sambutan pada acara Asia-Pacific Conference of German Business secara daring, Senin (19/10/2020).

Luhut mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan pemangku kepentingan terkait. Kerja sama itu bisa bergerak di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan teknologi.



Indonesia pun akan mendorong kerja sama perdagangan dengan negara-negara non ASEAN. Misalnya, Indonesia dengan Uni Eropa (UE) melalui perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Dengan platform tersebut, kemitraan strategis Indonesia dan UE akan semakin kongkrit.

Indonesia, lanjut Luhut, juga tengah mendorong investasi di bidang kesehatan, yang dilakukan dengan memberikan otonomi yang lebih luas di sektor bahan baku aktif farmasi (active pharmaceutical ingredients) dan investasi rumah sakit.

“Lebih dari 600 ribu ‘wisatawan medis’ asal Indonesia berobat ke Singapura, Malaysia, Amerika Serikat , Thailand, dan lain-lain, mereka menghabiskan miliaran dolar per tahun di luar negeri, kenapa tidak kita buka lebih banyak RS Internasional di Indonesia. Semangatnya adalah mengamankan devisa,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Luhut mengatakan Indonesia juga sedang mengembangkan industri baterai lithium berbahan baku nikel, kobalt, bauksit, dan tembaga. Ia menyebut baterai lithium akan semakin banyak digunakan di masa depan, seperti untuk mobil elektrik, microgrids, dan produk elektronik.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga melakukan langkah progresif dalam memperbaiki iklim berusaha di Indonesia, yakni melalui UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

UU Cipta Kerja disebutnya menyederhanakan 8.451 aturan nasional dan 15.965 aturan regional yang membebani bisnis skala kecil, menengah, maupun besar.

Selain itu, tambah Luhut, melalui UU Cipta Kerja, Indonesia melakukan pembaruan undang-undang (UU) terkait tenaga kerja di Indonesia. Aturan itu akan menyeimbangkan perlindungan tenaga kerja dengan penciptaan lapangan kerja.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Menko Polhukam itu juga menyambut pedoman kebijakan Indo-Pasifik yang dirancang oleh pemerintah federal Jerman pada September lalu.

Pedoman tersebut menegaskan kembali kepentingan bersama kedua negara, yang mencakup perdamaian dan keamanan, perdagangan bebas, jalur perdagangan yang terbuka, diversifikasi hubungan, perlindungan lingkungan, serta transformasi digital.

Terlebih dengan terjadinya pandemi Covid-19, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pun ikut tertekan.

“Jika seluruh dunia bersatu, kita akan mampu mengatasi krisis ini lebih kuat dari sebelumnya,” ujarnya.

Luhut pun berharap tahun depan kondisi global sudah pulih sehingga aktifitas kerja sama antara kedua negara pun bisa kembali normal. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Fokus Pemerintah Kepada UMKM Mesti Lebih Digencarkan Lagi

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. (Foto: Instagram @nevizuairina)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pertambahan Rakyat Miskin di Asia Tenggara mencapai jutaan orang yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Di Indonesia, merujuk data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pertambahan rakyat miskin mencapai 4 juta orang sehingga total rakyat miskin Indonesia mencapai 28,7 juta orang yang sebelumnya sekitar 24,79 juta orang.

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperkuat sektor UMKM dengan merealisasikan bantuan yang sudah direncanakan. Nevi mengatakan, UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Padahal sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen.

“Para pelaku UMKM ini masyarakatnya rata-rata disiplin dalam menjalankan usahanya. Ketika mereka mendapat bantuan, akan memberikan usaha dan upaya terbaik untuk meningkatkan usahanya. Istilahnya, mereka itu amanah. Jadi konsentrasi untuk mengembalikan keadaan kesehatan ekonomi usaha mereka mesti digencarkan,” tutur Nevi dalam siaran persnya, Senin (19/10/2020).



Ia menjelaskan, sejak program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) digulirkan pada pertengahan 2017 hingga 27 Mei 2020, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan kredit UMi senilai Rp 6,55 triliun bagi 2 juta lebih pelaku usaha mikro di seluruh provinsi melalui tiga Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan 44 Koperasi atau linkage.

Nevi melanjutkan, meskipun pandemi Covid-19 telah berdampak kepada debitur UMi menyebabkan beberapa debitur mengalami kesulitan sehingga berpengaruh kepada kualitas pembayaran kredit UMi, akan tetapi kondisi ini tak sampai memunculkan fenomena lonjakan non perfoming loan (NPL). Catatatan PIP, tidak ada kredit macet atau bermasalah dalam pelaksaan program tersebut. Ini menunjukkan betapa para pelaku UMKM ini disiplin dalam persoalan keuangan.

“Saya sangat menekankan, agar pemerintah memberikan perhatian yang khusus terhadap UMKM. Sampai dengan awal Juni 2020 ada sebanyak 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku usaha UMKM terdampak pandemi Covid-19. Jumlah ini cukup besar dan bila mampu ditanggulangi, akan memberikan kontribusi perekonomian nasional,” ujar Politisi PKS ini.

Legislator dapil Sumatera Barat II ini menerangkan, dirinya kerap mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah terutama di Sumbar untuk sinergi memberikan kontribusi kepada masyarakat pelaku UMKM. Upaya ini ia lakukan karena diyakini ekonomi kerakyatan ini yang secara perlahan tapi pasti akan mempu mengurangi angka kemiskinan nasional.

“Saya berharap, agar pelaku UMKM di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat bantuan yang diberikan pemerintah, dan sektor UMKM dapat bangkit untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Untuk merealisasikan dengan cepat bantuan pemerintah perlu menyederhanakan persyaratan tapi juga memperketat seleksi calon penerima agar tepat sasaran merata ke seluruh wilayah Indonesia. Semoga UMKM kembali menjadi penopang perekonomian rakyat yang dapat memperbesar kontribusi terhadap PDB Nasioanal,” tutup Nevi. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

DPR Minta Pemerintah Percepat Salurkan Bantuan untuk UMKM

Published

on

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Instagram @puanmaharaniri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM berperan penting dalam pemulihan ekonomi, karena itu penyaluran  bantuan UMKM harus sejalan dengan percepatan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Sebab para pelaku UMKM ini akan menggerakan perekonomian lokal dan nasional,” ujar Puan, usai berdialog dengan para perajin tenun Cakcak (Songket Bali) di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Bali,  Kamis (15/10/2020).

Puan menyampaikan, UMKM terbukti mampu menjadi bagian dari solusi untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. “Terbukti di sini, mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata, kembali ke rumah, bekerja sebagai penenun kain Cakcak,” ungkap Puan.



Kepala Desa Pejeng Kangin, I Gede Purnadi Yoga, ada sekitar 100 orang perajin tenun di desanya. Sebelum terdampak pandemi Covid-19, para penenun itu bekerja di sektor pariwisata. “Kini mereka kembali ke rumah dan kembali menjadi penenun,” ungkap Gede Purnadi. 

Menanggapi hal itu, Puan mengatakan, perajin tenun harus diberi kesempatan mengembangkan usahanya dengan program bantuan modal dan pembinaan, termasuk cara promosi serta pemasarannya. Para penenun diharapkan dapat lebih sejahtera sekaligus melestarikan kain tradisional Bali. 

“Kalau hasil dari membuat tenun cukup bagi pemasukan keluarga, maka anak-anak muda akan tertarik jadi penenun sehingga tenun tradisional Bali tidak punah,” ungkap perempuan yang menyukai kain-kain tradisional tersebut. 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menegaskan harus ada terobosan agar penyerapan anggaran PEN dapat sesuai target, baik secara jumlah, penerima, dan manfaatnya untuk masyarakat.  “Harus ada upaya khusus dalam mempercepat penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional tersebut,” kata Puan. 

Menurut Puan, penyerapan anggaran dapat dilakukan dengan peningkatan pelaksanaan program kesehatan, perlindungan sosial, serta bantuan pada pelaku UMKM. “Termasuk para perajin tenun Cakcak ini. Mereka butuh bantuan modal, juga bantuan sosial karena rata-rata mereka kehilangan pekerjaan akibat pandemi,” tandas Puan. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017