Connect with us

NUSA TENGGARA BARAT

Bantuan Dana Perbaikan Rumah Korban Gempa di Mataram Sudah Cair

Published

on

Wali Kota Mataram, Ahyar Abduh.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Bantuan dana total sekitar Rp75 miliar untuk pembangunan kembali atau perbaikan rumah korban gempa bumi di Mataram sudah cair menurut Wali Kota Mataram Ahyar Abduh.

“Bantuan tersebut sudah masuk ke rekening 1.077 kepala keluarga (KK) korban gempa, yang dengan kategori rumah rusak berat (mendapat bantuan) sebesar Rp50 juta per KK,” katanya kepada wartawan di Mataram, Selasa (16/10/2018).

Selanjutnya Wali Kota akan mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) serta kelompok masyarakat (pokmas) penerima bantuan untuk menyegerakan pelaksanaan pembangunan kembali rumah yang rusak akibat gempa.

“Proses pencairan saat ini sudah lebih disederhanakan hanya dengan satu lembar, sehingga pokmas bisa lebih mudah melakukan pencairan,” katanya.

Di Mataram, ia melanjutkan, warga bisa memilih dua model rumah tahan gempa yakni rumah instan sederhana sehat (Risha) dan rumah instan konvensional (Riko).

Pemerintah kota, menurut dia, akan memanggil pihak ketiga yang bertanggung jawab menyediakan material bangunan untuk menjamin pasokan bahan bangunan rumah warga terpenuhi.

“Jangan sampai masyarakat sudah semangat mempercepat proses pembangunan tapi material tidak tersedia,” katanya.

Mengenai 597 KK yang rumah rusak berat dan belum menerima bantuan dana, Ahyar mengatakan pencairan bantuan dana untuk mereka masih dalam proses.

“Begitu juga dengan rumah rusak sedang dan ringan menunggu proses pencairan berikutnya. Kita tunggu saja,” katanya.

Gempa bumi yang melanda Kota Mataram pada Agustus lalu menyebabkan 1.674 rumah rusak berat, 1.702 rumah rusak sedak dan 2.930 rumah rusak ringan. Demikian, seperti dikutip Antara. (nir)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NUSA TENGGARA BARAT

Gempa Bumi 4,8 SR Mengguncang Lombok Utara

Published

on

Gempa bumi tektonik berkekuatan 4,8 skala Richter (SR) mengguncang Pulau Lombok bagian utara, Nusa Tenggara Barat, Kamis (18/10/2018).

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Gempa bumi tektonik berkekuatan 4,8 skala Richter (SR) mengguncang Pulau Lombok bagian utara, Nusa Tenggara Barat, Kamis (18/10/2018)┬ápukul 08.13 WITA, namun tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), menunjukkan bahwa pusat gempa bumi tersebut terletak pada koordinat 8,2 lintang selatan dan 116,24 bujur timur.

“Lokasi gempa berada di laut pada jarak 21 kilometer barat laut Lombok Utara, pada kedalaman 10 kilometer,” kata Kepala Stasiun Geofisika Mataram Agus Riyanto.

Ia mengatakan dampak gempa bumi berdasarkan laporan masyarakat berupa guncangan dirasakan di wilayah Mataram dan Lombok Utara II SIG-BMKG (III MMI).

Jika ditinjau dari kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktifitas “back arc trust”.

Agus mengimbau masyarakat di wilayah Mataram, dan Lombok Utara, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Demikian, seperti dikutip Antara. (awl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NUSA TENGGARA BARAT

Gubernur NTB Minta Warga Terdampak Gempa Tenang

Published

on

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah meminta masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar terkait belum cairnya dana stimulan dan jaminan hidup (jadup) yang dijanjikan pemerintah kepada para korban yamg rumahnya mengalami rusak akibat terdampak gempa bumi.

“Pak Wapres sudah menghubungi saya dan meminta agar masyarakat ditenangkan, karena Insya Allah bantuan yang dijanjikan segera direalisasikan,” kata Zulkieflimansyah di Mataram, Selasa (9/10/2018).

Menurut Wapres, kata Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB, janji pemerintah pasti akan dilaksanakan sesuai rencana, yakni masing masing warga menerima Rp10 ribu per hari selama tiga bulan dan Rp50 juta untuk dana pembangunan rumah bagi rumahnya rusak berat.

Hanya saja, kata Doktor Zul, karena uang tersebut merupakan uang negara, maka prosesnya harus dilakukan secara hati-hati dan akuntabel. Karena nantinya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga jelas peruntukannya.

“Masyarakat yang meragukan bahwa apakah betul bantuan itu ada atau tidak, Insya Allah bisa ditepati. Cuman ya itu tadi, prosesnya yang dilakukan dengan hati-hati dan akuntabel. Karena jangan sampai kita tergopoh-gopoh dan terburu-buru dicairkan kemudian menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Karena itu, Gubernur berharap masyarakat bisa bersabar. Karena, selain persoalan realisasi jadup Rp10 ribu per hari dan dana stimulan Rp50 juta bagi rumah rusak berat tersebut, menurut Doktor Zul yang paling penting saat ini perlu dilakukan adalah percepatan pembangunan hunian sementara (huntara). Sebab, jumlah huntara yang sudah terbangun masih terbatas.

“Tentu yang kita harus lakukan saat ini adalah mempercepat terbangunnya hunian sementara, sehingga masyarakat bisa kembali ke rumahnya. Apalagi sudah masuk musim hujan,” katanya, seperti dikutip Antara. (nur)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Tersangka Dana Gempa Mengajukan Praperadilan

Published

on

Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Muhir.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Tersangka kasus dugaan pemerasan proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa Kota Mataram, Muhir, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Praperadilan diajukan dengan menggugat Kejaksaan Negeri Mataram sebagai pihak yang menangani kasus dugaan pemerasan hasil operasi tangkap tangan (OTT) Tim Satuan Khusus (Satsus) Pemberantasan Korupsi Kejari Mataram pada Jumat (14/9/2018) lalu, di salah satu rumah makan wilayah Cakranegara.

BACA JUGA : Tersangka Dana Gempa Menjalani Pemeriksaan Perdana

Tersangka melalui penasihat hukumnya, Ahmad Ernady, di Mataram, Senin (24/9/2018) mengatakan, praperadilan telah diajukan dan telah terdaftar pada Jumat (21/9/2018) lalu, di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor registrasi pendaftaran, 6/Pid. Pra/2018/PN.Mtr.

“Pengajuan praperadilannya sudah masuk Jumat (24/9/2018) kemarin, tinggal menunggu penetapan pengadilan (hakim tunggal dan jadwal sidang),” kata Ahmad Ernady yang ditemui wartawan saat mendampingi pemeriksaan perdana kliennya, Muhir, di Kejari Mataram,.

Materi praperadilannya berkaitan dengan prosedur penangkapan, penetapan tersangka sampai pada langkah penahanan yang dilakukan Kejari Mataram langsung di hari pelaksanaan OTT, Jumat (14/9/2018) lalu.

Dari progres penanganan tersebut, Ahmad Ernady bersama tim penasihat hukumnya menilai Kejari Mataram telah menyalahi aturan Perundang-undangan Nomor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahkan yang menarik dalam materi praperadilannya, tersangka melalui tim penasihat hukumnya menantang hakim tunggal Pengadilan Negeri Mataram melihat fakta sidang praperadilan dengan menggelar rekonstruksi OTT, yang dilaksanakan Tim Satsus Pemberantasan Korupsi Kejari Mataram pada Jumat (14/9/2018) lalu.

Dalam kasusnya, tersangka Muhir dijerat dengan Pasal 11, Pasal 12b, dan atau Pasal 12e Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jeratan pasal berlapis tersebut diberikan kepada tersangka karena tertangkap tangan menerima uang sejumlah Rp30 juta dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Sudenom yang didampingi stafnya Catur Totok pada Jumat (14/9/2018) lalu di sebuah rumah makan wilayah Cakranegara.

Uang tersebut terindikasi sebagai jatah yang diminta tersangka dalam jabatannya sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram kepada kepala dinas yang mengajukan proyek rehabilitasi senilai Rp4,2 miliar.

Lebih lanjut, Kejari Mataram telah melakukan penahanan kepada Muhir terhitung sejak Jumat (14/9/2018) lalu di Lapas Mataram. Demikian, seperti dikutip Antara. Demikian, seperti dikutip Antara. (dbp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending