Connect with us

SEKTOR RIIL

Bappenas : Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Masih Timpang

Published

on

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah akan fokus pada tiga hal utama dalam lima tahun ke depan untuk mengatasi permasalah ketimpangan di Indonesia. Ketiganya adalah pengembangan industrialisasi di pulau lain selain Pulau Jawa, pengembangan kawasan ekonomi baru dan mengembangkan enam kota metropolitan di luar Pulau Jawa.

Ketiganya dilakukan seiring dengan rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini, Indonesia masih mengandalkan Pulau Jawa, terutama Jakarta, sebagai sumber denyut ekonomi.

Akibatnya, kata Bambang, kecepatan pertumbuhan Pulau Jawa terlampau tinggi dan menciptakan ketimpangan dibandingkan luar Pulau Jawa. “Populasinya pun menjadi padat,” ujarnya dalam sesi diskusi Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Sahabat di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Bambang mencatat, saat ini, Pulau Jawa menjadi rumah bagi 150 juta dari 260 jutaan penduduk Indonesia dan memberikan kontribusi ekonomi hingga 58 persen. Bahkan, kalau lebih spesifik ke kawasan Jabodetabek atau Metropolitan Jakarta, kontribusi ekonominya hingga seperlima atau 20 persen.

Artinya, Bambang menegaskan, ketimpangan akan semakin melebar apabila kondisi itu terus dibiarkan tanpa ada upaya lebih. Apalagi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama di Pulau Jawa lebih cepat dibanding dengan luar Pulau Jawa.

“Jadi, semakin timpang. Pulau Jawa sudah dominan, tumbuhnya lebih cepat,” tuturnya.

Oleh karena itu, Bambang menjelaskan, pemerintah melakukan berbagai upaya termasuk industrialisasi di luar Pulau Jawa. Khususnya dalam bentuk hilirisasi sumber daya alam (SDA) terkait hasil tambang dan perkebunan. Selain itu, mengembangkan berbagai kawasan ekonomi, baik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri hingga strategis pariwisata.

Selain itu, Bambang menambahkan, pemerintah juga mengembangkan enam wilayah metropolitan di luar Pulau Jawa agar menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru. “Ada Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado dan Denpasar,” ujarnya.

Tiga upaya tersebut akan diperkuat dengan pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Selain karena ketersediaan lahan yang luas, wilayah di sana relatif bebas bencana sekaligus untuk memaksimalkan konsep Indonesia sentris. Menurut Bambang, apabila diukur, titik tengah Indonesia berada di Selat Makassar yang diapit oleh Kalimantan dan Sulawesi.

Hanya saja, karena Sulawesi relatif rentan gempa bumi dan tsunami, pemerintah memilih Kalimantan sebagai calon lokasi ibu kota baru. Bambang menjelaskan, dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkannya secara lebih detail. “Tidak lama lagi akan diumumkan,” ucapnya.

Bambang menegaskan, rencana pemindahan ibu kota merupakan upaya pemerataan ekonomi dan populasi. Meski tidak akan instan dalam menghilangkan ketimpangan, tapi program ini dinilai mampu mengurangi ketimpangan dengan menyebarkan pusat pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa.

Bambang memastikan, pemindahan ibu kota tidak akan mematikan pertumbuhan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi. Ia memberikan contoh Rio de Janeiro, ‘mantan’ ibu kota Brasil, yang tetap bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2016. “Saat Piala Dunia pun, Brasilia (ibu kota baru Brasil) ada pertandingan, meski finalnya di Rio,” ucapnya.

Artinya, Bambang menjelaskan, memindahkan ibu kota tidak akan membuat Jakarta menjadi ghost town atau kota hantu. Justru, pemerintah berharap, program ini membuat Jakarta sebagai kota bisnis akan semakin besar. Apalagi, Indonesia kini tengah melamar menjadi tuan rumah pelaksanaan Olimpiade 2030 dan Piala Dunia 2034. Apabila mendapatkan kesempatan itu, kondisinya akan mirip dengan Brasil. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Jokowi Kesal, Urusan Sampah Tidak ada Kemajuan

Published

on

Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta — Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas soal perkembangan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sore hari ini di Kantor Presiden, Selasa (16/7/2019).

Ia menyesalkan tidak ada kemajuan yang berarti terkait hal ini, padahal sudah sering dirapatkan di Istana.

“Ratas mengenai sampah ini sudah kita lakukan seingat saya sudah enam kali, sejak saya jadi walikota saya ngomong apa adanya, urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan, pas jadi gubernur juga sama. Tapi sampai sekarang, sampai hari ini saya belum mendengar ada progres yang sudah nyala dan jadi. Moga-moga siang hari ini saya dapat laporan salah satu atau salah dua yang sudah selesai, tapi laporan terakhir yang saya terima, belum. Oleh sebab itu, kita langsung menuju ke masalah saja, jadi masalahnya apa?,” kata Jokowi.

Ia pun menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang hadir, termasuk Bupati, Walikota dan Gubernur, untuk menjelaskan duduk permasalahannya dan mencari solusi.

“Ini bukan persoalan listriknya, yang mau kita selesaikan ini urusan sampahnya, jadi listrik itu adalah ikutannya, kita selesaikan yang di darat saja belum rampung sudah harus selesaikan yang lain. Ini juga jadi masalah dunia, dan kita ini ada pada posisi yang mengenai sampah nomor dua. Saya ingin ada sebuah solusi pada hari ini, problemnya ada di mana, langsung dan waktu saya berikan pada bupati, walikota, gubernur, yang hadir langsung to the point saja,” paparnya.

Setkab: 4 Kota Siap Operasikan PLTSa Tahun Ini

Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung menjelaskan untuk tahun ini ada empat kota yang sudah siap untuk mengoperasikan PLTSa, yakni Surabaya, Bekasi, Solo dan DKI Jakarta.

Menurut Pramono permasalahan yang cukup menghambat pembangunan PLTSa di berbagai daerah saat ini adalah perbedaan tarif listrik dan ongkos pengelolaan sampah yang dihasilkan hingga menjadi listrik (tipping fee) antara PLN dan daerah. Seharusnya daerah, kata Pramono tidak perlu khawatir dengan hal ini, karena sudah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 mengenai Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada 12 April 2018.

Berdasarkan amanat perpres ini, sebanyak 12 daerah dipilih untuk menjadi percontohan PLTSa yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.

“Empat kota prioritas akan dikawal secara langsung oleh presiden, kelima adalah Bali sedangkan tujuh daerah lainnya membuat prototipe yang sama dengan daerah lain. Persoalan yang ada klasik yaitu soal tipping fee. Tiap daerah berbeda Jatim cukup murah hanya 150 padahal sudah diatur dalam perpres maksimal 500, sehingga sudah ada payung hukumnya. Semuanya tidak berani mengambil kebijakan, karena takut persoalan hukum. Maka presiden menegaskan risalah rapat hari ini adalah merupakan payung hukum, termasuk untuk payung hukum di dalam penyelesaian segala persoalan sampah. Itu rapat hari ini mudah-mudahan lima daerah selesai, tujuh daerah mengikuti,” ujar Pramono.

Ditemui usai ratas, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pengoperasian PLTSa yang pertama di Indonesia ini akan bisa dijalankan pada November mendatang, dengan kapasitas 11 megawatt di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Romokalisari di Kecamatan Benowo.

“Insya Allah, Surabaya fisiknya kan sudah 80 persen, tinggal masalah administrasi dengan PLN. Kalau ini kelar, katanya Juli ini diselesaikan, mungkin November sudah jadi,” ujar Risma.

Ditambahkannya, PLTSa ini nantinya bisa mengolah sampah hingga 1.400 ton per hari dan listrik yang dihasilkannya akan dijual ke PLN. Menurutnya semua jenis sampah bisa diolah menjadi listrik karena menggunakan teknologi gasifikasi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah yang mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengatakan pembangunan PLTSa untuk DKI sendiri baru pada tahap peletakan baru pertama atau groundbreaking di Sunter, Jakarta Utara, dan ditargetkan baruakan beroperasi pada 2022.

Ia menjelaskan bahwa sebelum pembangunan dilanjutkan ada beberapa peraturan menteri (permen) yang harus segera diterbitkan dan perlu koordinasi dengan pihak PLN.

“DKI menargetkan PLTSa DKI akan mulai beroperasi pada 2022. Konstruksinya memerlukan waktu dua tahun, dan yang kita bangun ini kapasitasnya 2.200 ton sampah per hari, “ “ jelas Saefullah. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Faisal Minta Jokowi Merger Kemendag dan Kemenperin

Published

on

Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ekonom UI, Faisal Basri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menggabungkan Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian, agar tidak terjadi tumpang tindih perihal kebijakan.

“Sudah saatnya digabungkan kembali (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian),” ujar Faisal dalam diskusi di Hotel Millenial, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Faisal mengatakan, penggabungan dua kementerian ini, diperlukan agar tidak terjadi perbedaan kebijakan terutama perihal impor. Pasalnya, pengusaha acapkali dilema dengan kebijakan yang saling bertentangan.

Keluhan yang sering dialami pelaku usaha perihal pemenuhan kebutuhan barang dalam negeri. Selain itu, ia juga menyarankan agar posisi menteri tidak diisi oleh kalangan politik untuk menghindari adanya kepentingan golongan tertentu.

Menurut Faisal salah satu sebab yang membuat kinerja kedua kementerian itu tidak maksimal adalah posisi menteri yang diisi dari kalangan partai politik. “Harapan saya yang memimpin jangan dari kalangan partai lagi,” kata dia.

Saran dari Faisal ini mendapat dukungan dari kalangan pengusaha. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman mengatakan, penggabungan dua kementerian ini dapat membuat sinkronisasi kebijakan.

“Saya setuju, karena kadang-kadang kebijakannya tidak bisa dipisahkan arahnya. Kalau pun masih dipisahkan harus tetap sinkron. Selama ini ada hal yang kadang satu kanan satu kiri,” kata dia.

Terkait siapa yang pantas mengisi kursi menteri apabila digabungkan, ia menyerahkannya kepada Presiden Jokowi. “Yang penting kebijakan presiden dilaksanakan, orang politik bagus ada, pengusaha jelek juga ada. Tidak harus politisi, pengusaha, atau akademisi. Kalau bagus silahkan,” kata dia. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

INTERNASIONAL

Semen China Dijual Murah, Industri Domestik Terancam Bangkrut

Published

on

Harga semen lokal rata-rata Rp 51 ribu, sementara Conch dijual di harga Rp 34 ribu.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Industri semen domestik sedang dalam ancaman. Terjadi kelebihan pasokan di pasar yang mengakibatkan mereka mengalami kerugian.

Anggota DPR terpilih, Andre Rosiade menguraikan bahwa kondisi ini terjadi lantaran arus masuk semen asal Tiongkok yang begitu besar ke dalam negeri. Parahnya, semen-semen ini dijual di bawah harga pasaran.

“Kenapa itu bisa terjadi karena ada kebijakan predatory pricing, di mana investor semen Tiongkok yakni semen Conch dengan sengaja menjual semen di Indonesia dengan harga merugi,” kata Andre dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/7/2019).

Penjualan semen Conch, katanya berdampak langsung terhadap penjualan hingga produksi semen dalam negeri yang menurun.

Berdasarkan penelusurannya di situs jual beli online, harga semen tersebut dijual jauh lebih rendah dibanding semen lokal. Harga semen lokal rata-rata Rp 51 ribu. Sementara Conch dijual di harga Rp 34 ribu.

Hasilnya, pabrik semen di Aceh, Semen Padang, Semen Baturaja, Semen Gresik, dan Semen Tonasa terpaksa menurunkan kapasitas produksinya.

“Karena semen mereka tidak laku karena kalah bersaing. Juga karena kebijakan semen Conch yang terindikasi menggunakan predatory pricing itu,” tegas politisi Gerindra tersebut.

Demi menyelamatkan industri semen lokal, Andre mendesak Joko Widodo memanggil beberapa menteri terkait dan segera melakukan langkah-langkah solutif. Dengan begitu, BUMN di sektor semen bisa menjadi salah satu pondasi ekonomi bangsa.

“Apalagi asosiasi semen kita sudah berkirim surat kepada Menteri Perindustrian agar juga menghentikan dan moratorium pembangunan perusahaan semen baru dari investor luar, apalagi produksi semen kita sudah over supply,” bebernya, seperti dikutip Eramuslim.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending