Connect with us

OPINI

BERHATI-HATILAH DENGAN ANIES BASWEDAN

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat menggelar pawai peringatan tahun baru 1 Muharram 1441 Hijriah di Jakarta.

PEMPROV DKI baru saja menggelar pawai peringatan tahun baru 1 Muharram 1441 Hijriah. Acara tersebut merupakan rangkaian dari Jakarta Muharram Festival 2019.

Baru pada kepemimpinan Gubernur Anies R Baswedan acara tersebut digelar. Acaranya meriah habis…..

Warga antusias menyaksikan dan menyambut pawai obor. Acara dimeriahkan oleh marching band dan marawis, dari kawasan Monas,sampai ke Jalan Thamrin, dan Sudirman.



Pawai obor selama ini menjadi salah satu ciri khas kegiatan umat Islam menyambut berbagai hari-hari besarnya.

Di media sosial para pembenci (haters) Anies membulinya habis-habisan. Apalagi ada kegiatan salat maghrib berjamaah pula di Bundaran Hotel Indonesia.

Sebaliknya para pendukung Anies menyambut antusias dan memuji habis kegiatan ini. Bagi umat Islam, khususnya warga Betawi, roh kota Jakarta seakan kembali.

Kegiatan serupa dalam beberapa dasa warsa terakhir, mulai terpinggirkan. Kalah jauh dibanding peringatan Tahun Baru Masehi. Belakangan yang sangat mencolok adalah peringatan Tahun Baru Cina, Imlek.

Melihat langkah-langkah Anies membenahi ibukota. Menghidupkan kembali tradisi lama, tak mengherankan banyak pengamat menghubung-hubungkan pemindahan ibukota dengan posisinya sebagai Gubernur DKI.

(Banyak kepentingan)

Lantas apa hubungannya pemindahan ibukota dengan Anies?

Ada rivalitas dan benturan kepentingan antara Presiden Jokowi and his gank, dengan Anies Baswedan. Karena itu, ibukota harus sesegera mungkin dipindah. Targetnya mempreteli peran dan kewenangan Anies sebagai gubernur ibukota negara.

Pertama dari sisi Jokowi. Pemindahan ibukota sesegera mungkin dari Jakarta akan membuat Anies Baswedan tak lagi menjadi bayang-bayang Jokowi. Tidak lagi ada matahari kembar.

Dengan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tak bisa dipungkiri Anies adalah pejabat publik kedua yang paling populer di Indonesia setelah Jokowi.

Berbagai langkahnya membenahi problem perkotaan Jakarta, membuat Anies sangat populer. Di bawah kepemimpinan Anies, Jakarta menuai berbagai penghargaan tingkat lokal dan internasional.

Jakarta baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari tiga kota di dunia yang berhasil membenahi sistem transportasi dan mobilitas kota. Penghargaan diberikan pada ajang Sustainable Transport Award (STA) 2019 yang digelar di Forteleza, Brazil. Padahal selama ini transportasi dan mobilitas kota menjadi salah satu problem terbesar Jakarta.

Banyak yang secara bercanda menyebutnya sebagai “Gubernur Indonesia.” Gegara Mendagri Tjahjo Kumolo keseleo lidah.

Sebagai daerah Khusus Ibukota, menyebabkan Jakarta mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain.

Status dan kewenangannya berbeda dengan gubernur daerah lainnya. Termasuk bila dibandingkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Daerah Istimewa Aceh.

Tak heran Basuki Tjahja Purnama (Ahok) ketika menjadi gubernur DKI pernah mengklaim, posisinya setara dengan menteri.

Dengan pemindahan ibukota, maka Anies akan kehilangan semua keistimewaan itu. Statusnya sama dengan kepala daerah lain. Jakarta kemungkinan juga akan dipecah-pecah menjadi beberapa daerah tingkat dua. Posisi walikota dan bupatinya menjadi lebih otonom.

Sebagai gubernur, secara berkala Anies harus berurusan dengan kementerian di Ibukota. Statusnya menjadi “orang daerah” yang lapor ke pusat.

Jadi pemindahan ibukota ini menjadi semacam kudeta tidak berdarah terhadap Anies.

Kedua, dari sisi Ahok, sekutu dekat Jokowi. Pemindahan ibukota menghidupkan kembali mimpi lamanya menjadi penguasa di ibukota. Dia tak perlu menjajakan diri menjadi Walikota Surabaya, atau Gubernur NTB.

Secara kalkulasi politik, sebelum Pilkada DKI 2017 langkah Ahok sebagai Gubernur DKI (2017-2022) nyaris tak terbendung. Namun gegara tersandung penistaan agama, semuanya berubah total.

Ahok dikalahkan Anies. Eksperimen dan skenario politik etnis Cina yang disokong penuh oleh para taipan, menjadi berantakan.

Andai saja dia memenangkan Pilkada DKI 2017, besar kemungkinan Ahok akan digandeng Jokowi sebagai cawapres. Bukan Ma’ruf Amin. Dengan posisi sebagai wapres, peluang Ahok mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 terbuka lebar.

Sayang eksperimen dan skenario politik yang berjalan sangat mulus, hasilnya sudah berada di depan mata itu, tiba-tiba menjadi berantakan.

Anies yang menjadi Gubernur DKI. Dialah sekarang yang paling berpeluang menjadi kandidat presiden. Bukan Ahok. Karena itu langkah Anies harus segera dibendung. Potong di tengah jalan.

Ketiga, dari kepentingan para taipan dan pengembang. Pemindahan ibukota membuka peluang para taipan dan pengembang raksasa untuk kembali menguasai lahan di jantung ibukota.

Mereka sudah lama menimbun harta karun. Tinggal menggalinya. Sebagian besar dari mereka sudah menguasai lahan yang akan menjadi ibukota baru.

Di Jakarta lahan sudah habis mereka kapling. Sebagian mulai menggarap daerah pinggiran, seperti Lippo di Karawaci, dan Meikarta. Atau kelompok Ciputra dan Sinar Mas yang menguasai kawasan Serpong.

Tentu hasilnya tidak segurih bila menguasai lahan di jantung ibukota seperti dinikmati kelompok Agung Podomoro, Agung Sedayu, Artha
Graha Group Dll.

Bisnis reklamasi yang mereka kembangkan di Pantai Utara Jakarta gagal total. Proyek bernilai ratusan trilyun itu izinnya dibatalkan Anies. Padahal di masa Jokowi dan Ahok semuanya berjalan mulus.

Kemarahan dan kebencian mereka kepada Anies, sampai ke ubun-ubun. Eksperimen politik mereka menguasai Indonesia. Menyatukan penguasaan ekonomi dan politik di satu tangan, gagal di tengah jalan. Keuntungan ratusan trilyun mereka tenggelam pula di laut Utara Jakarta.

Karena itu pemindahan ibukota sudah sangat mendesak. Tak bisa ditunda-tunda lagi. Kompensasi bagi para taipan yang selama ini mendukung Jokowi harus segera ditunaikan.

Seperti pernah disampaikan oleh Ahok saat menjadi Gubernur DKI, Jokowi tidak akan bisa menjadi presiden, tanpa bantuan pengembang. Jelas itu tidak gratis.

Fakta bahwa pemerintah tidak punya dana cukup dari APBN, itu bukan masalah besar. Justru disitulah kata kuncinya.

Konsorsium para taipan dan pemerintah Cina pasti dengan senang hati menyediakan dananya. Apalagi seperti dikatakan Menteri PPN/kepala Bappenas Bambang Soemantri Brojonegoro pemerintah akan seminimal mungkin menyediakan anggaran untuk pembangunan ibukota baru.

Semuanya mengandalkan swasta, dengan skema availability payment. Swasta yang membangun dan pemerintah sebagai pemilik lahan, menyewa. Setelah masa konsesi selesai selama 20 tahun, gedung itu akan menjadi milik pemerintah.

Skema ini mirip dengan BOT (Build Operate Transfer). Bedanya skema ini lebih pasti. Dana pengembang pasti akan kembali. Pemerintah dipastikan akan menyewanya.

Sementara pada BOT, si pengembang menawarkan sewa ke pihak lain, atau memanfaatkan gedung itu sendiri.

Pengembang mana yang tidak berjingkrak girang mendapat rezeki nomplok semacam itu?

Tapi tunggu dulu. Itu skenario penguasa. Skenario para taipan. Belum tentu bisa terwujud.

Kalau boleh menyarankan. Belajarlah dari Jakarta. Belajarlah dari kekalahan Ahok. Tidak semua skenario yang dirancang dengan sangat sempurna, akan berhasil.

Ada campur tangan “kekuatan” lain. Kekuatan di luar kemampuan manusia. Kekuatan berupa takdir.

Juli 2016 Anies Baswedan dicopot sebagai Mendikbud. Kalau melihat kinerja Anies tak ada alasannya bagi Jokowi mereshufflenya.

Kabarnya justru performance Anies yang mencorong menjadi penyebabnya. Dia menjadi ancaman bagi Jokowi. Matahari kembar.

Kurang dari setahun kemudian, pada April 2017 Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Dengan posisi itu dia malah semakin bersinar terang. Di Jakarta benar-benar muncul dua matahari.

Yang satu di Jalan Merdeka Utara (istana), dan satunya lagi di Jalan Merdeka Selatan (Balaikota DKI).

Jangan-jangan “pemecatan” Anies jilid II dengan cara memindahkan ibukota, justru malah akan membuka takdirnya terpilih menjadi kepala negara.

Tak ada yang pernah tahu perjalanan hidup dan takdir seseorang. Berhati-hati lah. end.

[Oleh: Hersubeno Arief. Penulis adalah Konsultan Media dan Politik]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OPINI

Usulan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Harus Memerhatikan Hak Konsumen, dan Keberlangsungan Usaha

Published

on

YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay).

INDONESIA adalah karakter negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga angkutan berbasis perairan, sungai penyeberangan dan lautan menjadi sangat vital. Oleh karena itu mobilitas warga yang berbasis angkutan penyeberangan, seperti angkutan ferry, mempunyai nilai yang amat strategis, bahkan mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah sebagai regulator bertanggungjawab untuk menjadikan angkutan penyeberangan yang aman, nyaman, tarifnya terjangkau, dan menjunjung tinggi aspek keselamatan. Selain itu, pemerintah juga wajib menjaga keberlangsung usaha dari operator penyeberangan yang ada.

Relevan dengan hal ini, terbetik wacana dari operator yang terhabung dalam GAPASDAP, yang ingin melakukan stop operasi. Ancaman ini dilakukan dikarenakan Menhub dan Menko Maritim menolak usulan kenaikan tarif yang diajukan GAPASDAP. Terkait hal ini YLKI mempunyai beberapa catatan, yakni:

1. YLKI tidak mengendors rencana stop operasi alias pemogokan, yang akan dilakukan angkutan ferry, sebab akan mengacaukan pelayanan publik dan bahkan stabilitas ekonomi lokal, bahkan nasional;



2. Terkait usulan kenaikan tarif, jika dilihat dari sisi momen, operator penyeberangan sudah pantas mengajukan usulan kenaikan tarif, sebab kenaikan tarif terakhir dilakukan pada 3 tahun yang silam. Soal besaran dan formulasinya, YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay). Yang terpenting kenaikan tarif masih mempertimbangkan sisi daya beli konsumen sebagai penumpang ferry. Hal ini penting karena penumpang ferry banyak dari kelas menengah bawah, khususnya di rute perintis. Selain itu, kenaikan tarif harus berbanding lurus dg pelayanan. Jadi pengusaha angkutan ferry harus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanannya;

3. Jika Kemenhub dan Kemenko Maritim tidak mau menaikkan tarif angkutan penyeberangan, maka pemerintah sebagai regulator harus memberikan insentif dan PSO (Public Service Obligation) kepada operator. Jangan menolak kenaikan tarif tapi tidak mau memberikan insentif/PSO…itu namanya mau menangnya sendiri. Artinya pemerintah harus fair, demi menjaga keberlangsungan usaha angkutan ferry dan aksesibilitas pada konsumennya. Jika mereka sampai stop operasi maka akan merugikan semua pihak dan pemerintah harus bertanggungjawab.

4. Skema kebijakan tarif penyeberangan, selain harus memperhatikan aspek ability to pay konsumen; juga harus menjamin keberlangsungan usaha angkutan penyeberangan. Rontoknya pelaku usaha angkutan penyeberangan menunjukkan adanya perubahan kebijakan pentarifan di bidang penyeberangan.

Demikian. Terima kasih.

Wassalam.

Oleh : Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Kelola Dana Haji Tunggu Tsunami

Published

on

Tahun 2020 ini BPIH tertolong. Karena harga minyak turun, rupiah menguat dan hasil nego tiket per jama'ah bisa turun dua juta.

PERSOALAN dana haji akan jadi gempa, bahkan menimbulkan sunami jika tidak dilakukan antisipasi sejak dini. Tahun demi tahun kebutuhan subsidi untuk jama’ah yang berangkat haji makin besar. Tahun ini BPKH harus mensubsidi jama’ah haji yang akan berangkat sebanyak tujuh triliun lebih. Dari mana sumber uang itu? Dari uang setoran jama’ah haji yang masih ngantri 10-30 tahun. Kenapa tidak disubsidi dari negara? Pertanyaan anda aneh. Subsidi listrik, gas dan BBM saja dicabutin, mana kuat negara mensubsidi jama’ah haji?

Mengapa harus disubsidi? Karena uang setoran jama’ah haji tak mampu membayar seluruh kebutuhan haji. Perhatikan baik-baik! Kebutuhan haji per jama’ah Rp. 69.174.167,97. Total setoran jama’ah haji hanya Rp. 35, 235.602. Kurang Rp. 33. 938.555.

33.938.555 jika dikalikan 221 ribu jama’ah haji yang berangkat setiap tahunnya plus 4100 petugas haji dan kebutuhan operasional sebelum berangkat, maka total subsidi 7.164.668. 846.603, 92. Tujuh triliun lebih bung. Mampukan BPKH mengolah dana haji di bisnis yang bisa menghasilkan dana tujuh triliun lebih pertahun?



Jika rata-rata uang setiap jama’ah haji hanya menghasilkan satu juta pertahun, dalam waktu tunggu 10 tahun, maka hanya menghasilkan 10 juta. Sementara kekurangannya Rp. 33.938.555. Dari mana kekurangan dana itu diambil? Dari dana milik jama’ah daftar tunggu. Bisa hasil investasi, dan tidak menutup kemungkinan dari setoran pokok mereka.

Tahun 2020 ini BPIH tertolong. Karena harga minyak turun, rupiah menguat dan hasil nego tiket per jama’ah bisa turun dua juta. Sehingga, belum ambil uang pokok setoran jama’ah dalam daftar tunggu. Tapi, situasi ini insidentil dan tak bisa diprediksi. Kalkulasi normal, kedepan uang pokok setoran jama’ah haji daftar tunggu bisa terpakai untuk jama’ah yang berangkat duluan. Anda daftar haji tahun 2021, maka sebagian uang yang anda setor bisa langsung terpakai untuk jama’ah haji yang berangkat tahun itu. Seperti first travel dong? Mirip! Berpotensi terjebak dalam piramida ponzi.

Ibarat bisnis, hanya menunggu waktu untuk collaps. Ketika dana habis untuk mensubsidi jama’ah haji yang berangkat lebih awal, maka jama’ah haji dalam daftar tunggu suatu saat gak bisa berangkat haji. Saat itulah gempa dan sunami terjadi. BPKH akan menjadi pihak tertuduh, karena tidak berterus terang dari awal. Tidak adanya akuntabilitas dan transparansi publik bisa dianggap sebagai tindakan kriminal. Mungkinkah semua pimpinan BPKH akan dipenjarakan? Soal ini, silahkan tanya kepada ahli hukum.

Lalu, bagaimana antisipasinya? Pertama, naikkah setoran haji. Logika sederhana, dalam kondisi ekonomi yang normal, setiap tahun kebutuhan haji naik. Entah itu tiket pesawat, ketering, hotel, perlengkapan haji, dll. Termasuk peningkatan pelayanan jama’ah haji dengan naiknya biaya petugas haji. Anda beli nasi padang saja setiap tahun naik, wajar kalau ongkos haji naik.

Soal ongkos haji kebijakannya ada di pemerintah. Dalam hal ini adalah menteri agama atas persetujuan komisi VIII DPR. Di tangan menteri agama dan DPR-lah nasib dana haji ditentukan. Collaps atau tidak, bukan hanya tanggung jawab BPKH, tapi juga menteri agama dan DPR. Terutama komisi VIII.

Tentu, jika mau naik harus bertahap. Bisa dikalkulasi, sehingga Cash Flow dana haji bisa dikelola dengan sehat.

Kedua, subsidi pemerintah. Sekarang mungkin berat. Entah suatu saat nanti. Tapi, siapa yang jamin bahwa ekonomi Indonesia kedepan akan membaik. Gak ada yang tahu. Belum lagi muncul persoalan diskriminasi. Haji khusus untuk umat Islam, bagaimana dengan umat di luar Islam. Subsidi apa yang akan diberikan kepada umat non muslim supaya ada keadilan. Ternyata tak sesederhana seperti mencairkan dana PT. Jiwasraya dan PT. Asabri.

Jika satu dari dua solusi ini gak diambil, gempa dan sunami dana haji akan terjadi. Kecuali jika BPKH pandai bermain saham gorengan dengan memanfaatkan BUMN-BUMN yang ada. Itu kemungkinan bisa menutup semua subsidi. Cara cepat dan efektif. Tapi itu kan tidak halal… Mosok berangkat haji pakai dana yang gak halal? Bukan hanya Pak Jokowi yang marah, malaikat juga bakal marah loh…

Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Pentingnya DPLK dan Merencanakan Masa Pensiun

Published

on

Perencanaan masa pensiun penting untuk dilakukan sejak dini. Karena masa pensiun, hakikatnya cepat atau lambat pasti tiba.

KENAPA Anda perlu merencanakan masa pensiun?

Tentu, ada banyak argumen untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi faktanya, 90% pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap untuk pensiun. Bahkan 93% pekerja menyatakan tidak tahu akan seperti apa di masa pensiun. Alhasil di Indonesia, riset menunjukkan 73% pensiunan mengalami masalah keuangan. Realitas pensiunan di Indonesia semacam itu terjadi. Akibat tidak adanya perencanaan masa pensiun para pekerja.

Hampir semua orang yang berpendidikan tinggi, pasti ujung-ujungnya ingin bekerja. Bekerja dari level rendah hingga mencapai karier puncaknya. Puluhan tahun waktu dihabiskan untuk bekerja. Sambil menikmati upah yang diterima setiap bulan. Tapi kenyataannya, riset membuktikan hanya 9% pensiunan alias pekerja yang benar-benar sejahtera di masa pensiun. Sementara 91% lainnya, masih tetap bekerja di usia pensiun atau menggantungkan hidupnya di hari tua pada anak-anaknya.



Good worker harus tahu. Bahwa di Indonesia saat ini. Usia harapan hidup orang Indonesia telah beranjak menjadi 72 tahun. Artinya apa? Bila seseorang pekerja pensiun di usia 55 tahun, maka masih ada 17 tahun masa kehidupan setelah pensiun. Sementara indeks biaya hidup di masa pensiun mencapai 70%-80% dari gaji terakhir. Itu berarti, bila gaji terakhir Rp. 10.000.000 maka tingkat penghasilan pensiun (TPP) yang dibutuhkan di hari tua berkisar di antara Rp. 7.000.000 s.d. Rp. 8.000.000 per bulan. Bila keadaannya sudah tidak bekerja lagi, maka dari mana uang yang dibutuhkan di masa pensiun itu diperoleh?

Maka suka tidak suka, siapapun orangnya, perencanaan masa pensiun penting untuk dilakukan sejak dini. Karena masa pensiun, hakikatnya cepat atau lambat pasti tiba. Jangan sampai masa bekerja jaya tapi masa pensiun merana.

“Urusan pensiun mah nanti saja, kan gaji yang ada hanya cukup untuk biaya hidup” begitu kata seorang pekerja. Tapi ada pekerja yang lain bilang “saya menyesal sekarang, karena dulu saat bekerja tidak mau menabung untuk masa pensiun?” Itulah kenyataannya, masa pensiun kadang seperti “buah simalakama”. Di satu sisi, gaji sering habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, tidak sedikit pensiunan yang menyesal karena lalai merencanakan masa pensiun yang sejahtera. Intinya, setiap pekerja harus punya sikap terhadap masa pensiunnya sendiri. Mau seperti apa, kau kayak apa?

Lalu, bagaimana cara jitu merencanakan masa pensiun?

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Karena DPLK merupakan program pengelolaan dana pensiun yang dirancang untuk mempersiapkan jaminan finansial di masa pensiun. Program yang didedikasikan untuk pembayaran manfaat pensiun bagi setiap pekerja. Melalui DPLK, setiap pekerja dapat menyetorkan sejumlah uang secara rutin setiap bulan. Sebagai perencanaan masa pensiun dan hanya dapat dicairkan ketika memasuki usia pensiun.

DPLK, tentu bukan asuransi jiwa. DPLK pun bukan reksadana. Tapi intinya, DPLK dirancang untuk menyiapkan masa pensiun yang sejahtera. Karena DPLK bertumpu pada pengelolaan program pensiun iuran pasti (PPIP) dan orientasinya untuk hari tua atau masa pensiun. Agar tersedia dana yang cukup untuk membiayai pensiunan di hari tuanya, di saat tidak bekerja lagi.

Ada tiga manfaat DPLK yang luar biasa sebagai program pensiun, yaitu :

1. Ada pendanaan yang pasti untuk masa pensiun melalui iuran yang disetor secara bulanan, tentu semakin besar iurannya semakin optimal uang pensiunnya.

2. Ada hasil investasi yang diperoleh selama menjadi peserta DPLK sehingga dana berkembang secara optimal karena bersifat jangka panjang.

3. Ada fasilitas perpajakan yang diperoleh saat manfaat pensiun dibayarkan ketika pensiun, yang tidak diperoleh bila tidak melalui DPLK.

Maka melalui DPLK, setiap pekerja akan dapat memperoleh manfaat pensiun yang luar biasa. Besar kecilnya uang pensiun yang diterima dari DPLK sangat bergantung pada besarnya iuran yang disetorkan – hasil investasi – lamanya kepesertaan. Semakin lama menjadi peserta DPLK maka semakin besar manfaat pensiun yang diterima.

Jadi, sudahkah Adna merencanakan masa pensiun?

Bila tidak sekarang, lalu kapan lagi? Kerja Yes, Pensiun Oke.

Oleh : Syarifudin Yunus, Edukator Dana Pensiun Asosiasi DPLK.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending