Biaya Jabatan DPR RI Rp240 Juta, Rasio Ketimpangan Membengkak

PERDEBATAN mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali mengemuka setelah data terbaru menunjukkan beban negara jauh lebih besar daripada sekadar angka Rp104 juta yang kerap disebut di ruang publik.

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberi penegasan.

Bahwa total biaya jabatan seorang anggota DPR RI pada 2025 mendekati Rp230–240 juta per bulan, jauh melampaui persepsi masyarakat selama ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Achmad, angka itu dihitung dari pagu anggaran sebesar Rp1,65562 triliun yang dialokasikan untuk 580 anggota DPR dalam satu tahun anggaran, yang jika dibagi per bulan mencapai sekitar Rp237,9 juta per anggota.

Bila ditambah rencana tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan, biaya jabatan anggota DPR RI bisa menembus Rp287,9 juta.

Sebuah angka yang memicu pertanyaan besar soal efisiensi penggunaan dana publik.

Salah Kaprah Antara Gaji Pokok dengan Paket Biaya Jabatan DPR

Achmad menjelaskan bahwa kesalahpahaman publik sering timbul karena pencampuran istilah antara gaji pokok dan paket biaya jabatan all-in.

Gaji pokok anggota DPR memang hanya sekitar Rp4,2 juta per bulan, namun total penghasilan membengkak karena adanya tunjangan jabatan.

Juga tunjangan kehormatan, tunjangan keluarga, biaya listrik dan telepon, tunjangan komunikasi intensif, peningkatan fungsi, hingga dukungan operasional seperti perjalanan dinas, reses, dan fasilitas perumahan.

“Sebagian diterima langsung dalam bentuk uang, sebagian lain berupa fasilitas atau biaya kegiatan, tetapi semuanya tetap dihitung sebagai beban fiskal negara,” kata Achmad.

Karena itu, ia menekankan bahwa yang relevan bagi publik bukanlah angka gaji pokok, melainkan total biaya jabatan yang dibelanjakan negara untuk setiap anggota parlemen.

Ketimpangan Semakin Nyata Bila Dibandingkan dengan Guru dan Buruh

Agar masyarakat memiliki skala perbandingan, Achmad mengurai perbedaan mencolok antara biaya jabatan DPR dengan pendapatan guru maupun buruh.

Seorang guru PNS muda golongan III/a dengan sertifikasi pendidik rata-rata hanya menerima Rp5,5–5,7 juta per bulan.

Sementara upah minimum regional bervariasi antara Rp5,4 juta di DKI Jakarta hingga Rp2,17 juta di Jawa Tengah.

Dengan basis biaya jabatan DPR sekitar Rp237,9 juta per bulan, rasionya menjadi 44 kali lipat dibanding UMR Jakarta, 110 kali lipat dibanding UMR Jawa Tengah, dan 43 kali lipat dibanding guru PNS muda bersertifikat.

“Memang tidak apple to apple karena beban kerja berbeda, tapi jurang ketimpangan ini nyata terasa di mata publik,” ujar Achmad, mengingatkan bahwa keadilan sosial harus tetap menjadi rujukan dalam belanja negara.

Negara Lain Batasi Jurang Antara Politisi dan Rakyat Pekerja

Sebagai perbandingan, Achmad menyinggung praktik di beberapa negara maju.

Di Amerika Serikat, anggota Kongres mendapat gaji sekitar US$174.000 per tahun dengan rasio 11–12 kali lipat dibanding upah minimum federal.

Di Inggris, gaji anggota parlemen sekitar £94.000 per tahun dengan rasio hanya 4 kali lipat terhadap pekerja bergaji minimum.

“Perbedaan konteks politik dan ekonomi memang ada, tetapi arah kebijakan di banyak negara relatif sama, yakni menjaga agar rasio tetap masuk akal di mata pembayar pajak,” jelas Achmad.

Transparansi, Rasionalisasi, dan Kinerja Jadi Kunci Pembenahan DPR

Achmad mengusulkan beberapa langkah korektif yang dapat ditempuh agar biaya jabatan DPR lebih efisien sekaligus adil bagi publik.

Pertama, menetapkan angka resmi biaya jabatan all-in per anggota DPR dalam sebuah dasbor publik yang memisahkan gaji, tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, dan dukungan staf.

Kedua, menata ulang struktur tunjangan dengan menghapus duplikasi pos, menyatukan komponen sejenis, serta mengalihkan sebagian bentuk tunai menjadi layanan bersama seperti riset kebijakan atau tenaga ahli.

Ketiga, membatasi komponen sensitif harga dengan mekanisme reimbursement berbasis bukti, termasuk opsi sewa kolektif untuk perumahan dibandingkan skema tunjangan Rp50 juta per bulan yang dinilai terlalu besar.

Keempat, mengaitkan sebagian tunjangan dengan kinerja terukur seperti tingkat kehadiran, kualitas legislasi, tindak lanjut fungsi pengawasan, dan layanan konstituen, agar nilai rupiah benar-benar sebanding dengan nilai kerja.

“Demokrasi memang punya biaya, tetapi mahalnya harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, bukan sekadar diterima mentah-mentah oleh publik,” tegas Achmad.

Legitimasi DPR Ditentukan oleh Cara Mengelola Anggaran publik

Polemik gaji DPR RI bukan sekadar soal angka, melainkan juga soal legitimasi kelembagaan di mata rakyat.

Achmad menilai, dengan transparansi angka, rasionalisasi struktur tunjangan, serta pengaitan dengan kinerja, DPR bisa meraih kepercayaan publik yang lebih kuat.

“Yang akan diingat publik bukan besar kecilnya angka, tetapi bagaimana angka itu dikelola—apakah efisien, adil, dan akuntabel,” pungkasnya.****

PERDEBATAN mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali mengemuka setelah data terbaru menunjukkan beban negara jauh lebih besar daripada sekadar angka Rp104 juta yang kerap disebut di ruang publik.

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberi penegasan.

Bahwa total biaya jabatan seorang anggota DPR RI pada 2025 mendekati Rp230–240 juta per bulan, jauh melampaui persepsi masyarakat selama ini.

Menurut Achmad, angka itu dihitung dari pagu anggaran sebesar Rp1,65562 triliun yang dialokasikan untuk 580 anggota DPR dalam satu tahun anggaran, yang jika dibagi per bulan mencapai sekitar Rp237,9 juta per anggota.

Bila ditambah rencana tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan, biaya jabatan anggota DPR RI bisa menembus Rp287,9 juta.

Sebuah angka yang memicu pertanyaan besar soal efisiensi penggunaan dana publik.

Salah Kaprah Antara Gaji Pokok dengan Paket Biaya Jabatan DPR

Achmad menjelaskan bahwa kesalahpahaman publik sering timbul karena pencampuran istilah antara gaji pokok dan paket biaya jabatan all-in.

Gaji pokok anggota DPR memang hanya sekitar Rp4,2 juta per bulan, namun total penghasilan membengkak karena adanya tunjangan jabatan.

Juga tunjangan kehormatan, tunjangan keluarga, biaya listrik dan telepon, tunjangan komunikasi intensif, peningkatan fungsi, hingga dukungan operasional seperti perjalanan dinas, reses, dan fasilitas perumahan.

“Sebagian diterima langsung dalam bentuk uang, sebagian lain berupa fasilitas atau biaya kegiatan, tetapi semuanya tetap dihitung sebagai beban fiskal negara,” kata Achmad.

Karena itu, ia menekankan bahwa yang relevan bagi publik bukanlah angka gaji pokok, melainkan total biaya jabatan yang dibelanjakan negara untuk setiap anggota parlemen.

Ketimpangan Semakin Nyata Bila Dibandingkan dengan Guru dan Buruh

Agar masyarakat memiliki skala perbandingan, Achmad mengurai perbedaan mencolok antara biaya jabatan DPR dengan pendapatan guru maupun buruh.

Seorang guru PNS muda golongan III/a dengan sertifikasi pendidik rata-rata hanya menerima Rp5,5–5,7 juta per bulan.

Sementara upah minimum regional bervariasi antara Rp5,4 juta di DKI Jakarta hingga Rp2,17 juta di Jawa Tengah.

Dengan basis biaya jabatan DPR sekitar Rp237,9 juta per bulan, rasionya menjadi 44 kali lipat dibanding UMR Jakarta, 110 kali lipat dibanding UMR Jawa Tengah, dan 43 kali lipat dibanding guru PNS muda bersertifikat.

“Memang tidak apple to apple karena beban kerja berbeda, tapi jurang ketimpangan ini nyata terasa di mata publik,” ujar Achmad, mengingatkan bahwa keadilan sosial harus tetap menjadi rujukan dalam belanja negara.

Negara Lain Batasi Jurang Antara Politisi dan Rakyat Pekerja

Sebagai perbandingan, Achmad menyinggung praktik di beberapa negara maju.

Di Amerika Serikat, anggota Kongres mendapat gaji sekitar US$174.000 per tahun dengan rasio 11–12 kali lipat dibanding upah minimum federal.

Di Inggris, gaji anggota parlemen sekitar £94.000 per tahun dengan rasio hanya 4 kali lipat terhadap pekerja bergaji minimum.

“Perbedaan konteks politik dan ekonomi memang ada, tetapi arah kebijakan di banyak negara relatif sama, yakni menjaga agar rasio tetap masuk akal di mata pembayar pajak,” jelas Achmad.

Transparansi, Rasionalisasi, dan Kinerja Jadi Kunci Pembenahan DPR

Achmad mengusulkan beberapa langkah korektif yang dapat ditempuh agar biaya jabatan DPR lebih efisien sekaligus adil bagi publik.

Pertama, menetapkan angka resmi biaya jabatan all-in per anggota DPR dalam sebuah dasbor publik yang memisahkan gaji, tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, dan dukungan staf.

Kedua, menata ulang struktur tunjangan dengan menghapus duplikasi pos, menyatukan komponen sejenis, serta mengalihkan sebagian bentuk tunai menjadi layanan bersama seperti riset kebijakan atau tenaga ahli.

Ketiga, membatasi komponen sensitif harga dengan mekanisme reimbursement berbasis bukti, termasuk opsi sewa kolektif untuk perumahan dibandingkan skema tunjangan Rp50 juta per bulan yang dinilai terlalu besar.

Keempat, mengaitkan sebagian tunjangan dengan kinerja terukur seperti tingkat kehadiran, kualitas legislasi, tindak lanjut fungsi pengawasan, dan layanan konstituen, agar nilai rupiah benar-benar sebanding dengan nilai kerja.

“Demokrasi memang punya biaya, tetapi mahalnya harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, bukan sekadar diterima mentah-mentah oleh publik,” tegas Achmad.

Legitimasi DPR Ditentukan oleh Cara Mengelola Anggaran publik

Polemik gaji DPR RI bukan sekadar soal angka, melainkan juga soal legitimasi kelembagaan di mata rakyat.

Achmad menilai, dengan transparansi angka, rasionalisasi struktur tunjangan, serta pengaitan dengan kinerja, DPR bisa meraih kepercayaan publik yang lebih kuat.

“Yang akan diingat publik bukan besar kecilnya angka, tetapi bagaimana angka itu dikelola—apakah efisien, adil, dan akuntabel,” pungkasnya.****

MENGAPA  sebuah foto bisa berbicara lebih banyak daripada seribu kata, dan mengapa kini perusahaan mulai menjadikannya sebagai jantung strategi komunikasi digital mereka?

Di tengah derasnya arus informasi digital, perusahaan dituntut menemukan cara cepat, efektif, dan emosional untuk menjangkau publik yang semakin selektif dalam menyerap pesan komunikasi.

Pendiri HMN Media, Budipur Karjodiharjo, menegaskan foto bukan hanya dokumentasi semata, melainkan instrumen komunikasi visual yang mampu membentuk persepsi positif publik terhadap perusahaan secara lebih kuat dan cepat.

“Ini bukan sekadar dokumentasi, tetapi strategi komunikasi visual yang membentuk persepsi positif,” kata Budipur Karjodiharjo saat menjelaskan pentingnya peran foto dalam komunikasi korporasi.

Foto memiliki keunggulan emosional yang cepat dicerna, mudah dibagikan, dan efisien digunakan media dalam memperkuat liputan, sehingga memudahkan pesan perusahaan tersampaikan secara luas.

Galeri Foto Pers Percepat Penyebaran Informasi Ke Publik Digital

Press release galeri foto kini menjadi salah satu cara perusahaan mempercepat penyebaran informasi sekaligus menyediakan materi visual yang mudah dimanfaatkan oleh berbagai kanal media massa.

Budipur Karjodiharjo menyebutkan bahwa strategi ini mampu memperluas jangkauan pesan perusahaan karena media dapat langsung menggunakan foto yang disiapkan dalam press release resmi.

Kehadiran galeri foto pers juga menjawab kebutuhan era digital, di mana publik lebih menyukai konten visual dibandingkan teks panjang yang membutuhkan waktu lebih untuk dipahami.

Dengan menekankan kekuatan visual, perusahaan dapat memastikan informasi utama tetap konsisten, namun tampil lebih menarik dan sesuai dengan pola konsumsi media masyarakat modern.

Visual Perusahaan Dukung Narasi Tentang Kepercayaan Dan Transparansi Publik

Selain sebagai materi komunikasi, press release galeri foto juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik melalui narasi visual yang relevan dengan nilai perusahaan.

Menurut Budipur Karjodiharjo, foto bisa merepresentasikan kegiatan ESG atau TJSL, CSR, maupun agenda public expose lain yang menjadi bukti nyata komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan.

Dalam konteks komunikasi korporasi, visualisasi aktivitas tersebut bukan hanya pelengkap, tetapi juga bukti transparansi yang dapat memperkuat citra perusahaan di mata publik dan investor.

Kredibilitas perusahaan tidak lagi cukup hanya dengan laporan tertulis, tetapi membutuhkan bukti visual yang autentik dan dapat divalidasi publik secara langsung melalui media massa digital.

Media Ekonomi Hallo.id Sediakan Layanan Khusus Galeri Foto Untuk Perusahaan

Salah satu media yang telah menyediakan layanan press release galeri foto adalah Hallo.id, sebuah media ekonomi yang menghadirkan ruang publikasi visual perusahaan melalui kanal khusus galeri foto.

Hallo.id menampilkan berbagai dokumentasi kegiatan perusahaan yang dapat diakses publik, lihat di sini: https://www.hallo.id/image

Sekaligus memberi nilai tambah bagi media lain dalam memanfaatkan foto untuk liputan berita ekonomi.

Perusahaan yang ingin memperkuat strategi komunikasi visualnya dapat mempublikasikan press release galeri foto melalui Hallo.id dengan menghubungi WhatsApp Center di nomor 085315557788.

Dengan layanan ini, perusahaan memiliki kesempatan lebih luas untuk memastikan setiap pesan visual tersampaikan secara konsisten dan diterima dengan baik oleh khalayak digital.****

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infotelko.com dan Infoekonomi.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media 23jam.com dan Haiidn.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallotangsel.com dan Haisumatera.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center