Connect with us

BOGOR

Bima Arya Minta Lembaga Khusus Tangani Jabodetabekpunjur

Published

on

Wali Kota Bogor, Bima Arya . (Foto : Denis Suparis)

Indonesiaraya.co.id, Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) di Hotel Pullman Vimala Hills, Bogor, Senin (27/7/2020).

Rakor yang  digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut tampak hadir Menteri ATR / Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana Banguningsih Pramesti dan sejumlah kepala daerah se-Jabodetabekpunjur atau yang mewakili.

Sofyan Djalil mengatakan, Rakor tersebut menitikberatkan kepada sosialisasi Perpres Nomor 60/ 2020 dan penyelesaian isu strategis Jabodetabekpunjur. Karena, menurutnya, kawasan ini masih memiliki berbagai permasalahan, diantaranya isu banjir dan longsor; sampah dan sanitasi; ketersediaan air bersih; kawasan kumuh dan bangunan ilegal; serta kemacetan, yang menjadi hambatan bagi realisasi potensi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Jabodetabekpunjur.



“Penanganan permasalahan tersebut membutuhkan terobosan dari sisi pengembangan kawasan yang terpadu. Penerbitan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 ini bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas metropolitan dengan pertimbangan aspek keberlanjutan lingkungan. Perpres ini juga mengamanatkan pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabekpunjur untuk memperkuat koordinasi pengembangan dan pengelolaan kawasan serta mengakselerasi debottlenecking,” ungkap Sofyan.

Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR/ Kepala BPN akan ditunjuk sebagai ketua dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil. Terdapat pula 3 (tiga) gubernur yang berperan sebagai Penanggung Jawab Wilayah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, Kelembagaan Koordinasi ini akan dilengkapi dengan Project Management Office (PMO).

“Permasalahan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat inter-regional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi,” terangnya.

Dalam forum tersebut, Bima Arya juga menyampaikan bahwa ada dua isu besar yang ada di Jabodetabekpunjur, yakni lingkungan hidup dan transportasi.

“Namun, dari tahun ke tahun persoalan dalam menghadapi isu tersebut adalah koordinasi, kewenangan dan keuangan. Isu besar tadi selalu dihadapkan pada tiga realita tersebut. Selalu ada masalah dengan hal koordinasi, selalu ada overlapping dalam hal kewenangan, dan selalu curhat terkait dengan keuangan atau anggaran. Apapun persoalannya,” ujar Bima.

Bima berharap, kelembagaan yang dibentuk ini bukan sekedar untuk memperbaiki komunikasi atau koordinasi saja tetapi perlu dikuatkan dalam aspek kewenangan dan keuangan.

“Inisiatif dari Ibu Ade (Bupati Bogor) itu bagus sekali, ada Borderline Economic Summit. Kita berkumpul, share, persoalannya apa. Tetapi itu tidak cukup karena ada persoalan lain, selain koordinasi tadi. Kalau pun kita aktif berkomunikasi dan berkoordinasi, tapi kewenangan dan keuangan itu terlalu struktural,” jelasnya.

“Untuk itu Jabodetabek ini solusinya harus struktural juga, yaitu membentuk Kementerian Khusus Jabodetabek. Saya menggaris bawahi yang disampaikan Pak Gubernur tadi bahwa tidak bisa adhoc, soal Citarum misalnya tidak bisa adhoc dan ini pun tidak bisa adhoc. Pak Gubernur Jabar dengan Gubernur Jakarta sangat baik komunikasinya, meminggirkan persoalan politik, berbicara bagaimana memperbaiki koordinasi dalam hal covid. Tapi ternyata itu tidak cukup, perlu dukungan aspek kewenangan dan keuangan atau anggarannya juga,” tambah Bima.

Bima berharap ada akselerasi daya dukung dalam persoalan transportasi dan Lingkungan Hidup di Jabodetabek ini.

“Kita ingin ada akselerasi. Kita tidak yakin akselerasi itu terjadi ketika semuanya dikerjakan adhoc. Kita melihat struktur yang disampaikan Pak Menteri sangat kompleks. Apakah setiap dimensi itu bisa diselesaikan dengan taktis, seperti Pak Gubernur sampaikan tadi full time nine to five. Karena persoalannya itu fulltime semua,” tandasnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil menyebut pembentukan lembaga dalam badan koordinasi kawasan Jabodetabekpunjur ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan manajemen pembangunan pada saat ada aspek-aspek lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak.

“Jabodetabekpunjur ini harus dikelola oleh kelembagaan yang sifatnya bukan lagi seperti forum silaturahmi dan komunikasi saja, tapi sifatnya harus ada yang berinisiatif. Perlu ada tiga lembaga tambahan yang perlu dimasukkan dalam lembaga ini. Pertama, TNI/Polri, kemudian Kementerian LHK karena saya belum lihat ada lembaga ini karena ini terkait juga dengan isu lingkungan, dan BNPB terkait dengan kebencanaan,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

“Kemudian untuk pelaksana, usulan kami full time oleh individu yang tidak memiliki jabatan tertentu sebagai ketua harian dari orang profesional. Ini bisa menjadi PMO yang bisa kita support. Menurut saya posisi individu non-jabatan atau tidak rangkap ini sangat penting,” pungkasnya. (dns)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BOGOR

Positif Narkoba, 12 Alumni Pelajar SMK yang Terjaring Operasi Yustisi

Published

on

Polres Bogor masih mengembangkan penyelidikan kasus ini terkait bandar atau pengedar yang memasok para remaja tersebut. (Foto: pixabay.com)

Indonesiaraya.co.id, Cibinong – Kegiatan Operasi Yustisi yang dilakukan bersama Polsek Ciampea dan Satgas Covid-19 membuahkan hasil.

Pasalnya 12 alumni pelajar SMK yang terjaring dalam Operasi Yustisi yang dilaksanakan pada Jumat malam (02/10/2020) dinyatakan Positif Narkoba.

“Hasil pemeriksaan yang telah kami lalukan bahwa dari 33 alumni remaja SMK yang diamankan dalam Operasi Yustisi di Ciampea, 12 diantaranya positif Narkoba. Dan 21 remaja dengan hasil yang Negatif,” kata Kasat Narkoba Polres Bogor AKP Eka Candra Mulyana S.H. S.I.K.



BACA : PESTA MIRAS DAN NARKOBA, 33 ALUMNI SMK BOGOR DIGEREBEK POLISI

“Kami masih mengembangkan penyelidikan kasus ini terkait bandar atau pengedar yang memasok para remaja tersebut,” tambahnya.

Sedangkan untuk yang 12 remaja tersebut diakukan rehabilitasi di BNN Lido, dan yang 21 Remaja dikembalikan kepada orangtuanya untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan. (bud)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BOGOR

Buruh Bogor Raya Tegaskan Tolak Omnibus Law di Kawasan Industri

Published

on

Aksi dilakukan mulai dari setiap perusahaan dan bergerak ke kawasan kawasan industri, aksi juga akan dilakukan esok hari dan seterursnya hingga DPR RI membatalkan dan mencabut UU Cipta Kerja Omnibus Law. (Foto: Istimewa).

Indonesiaraya.co.id, Cibinong – Berbagai elemen buruh di Bogor Raya pada Selasa (6/10/2020) turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa memperotes Undang -undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sudah disahkan DPR Senin (5/10/2020)

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bogor Raya, Komarudin menyampaikan bahwa aksi hari ini diikuti 10 ribuan buruh dari berbagai perusahaan yang berada di Bogor Raya.

“Para buruh melakukan aksi di setiap kawasan industri mulai dari kawasan Cileungsi, Kelapa Nunggal, Wanaherang Gunung Putri, Citereup, Cibinong dan Ciawi,” katanya.



“Kami melakukan aksi menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta agar DPR RI membatalkan UU tersebut, aksi hari ini dilakukan dengan tertib dan damai, sesuai Instruksi Organisasi.” terang Komarudin.

Komarudin menjelaskan, aksi dilakukan mulai dari setiap perusahaan dan bergerak ke kawasan kawasan industri, aksi juga akan dilakukan esok hari dan seterursnya hingga DPR RI membatalkan dan mencabut UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Hingga berita ini diturunkan para buruh masih terlihat melakukan aksi diarea Perusahaan dan melakukan konvoi iring iringan masa aksi, sambil membawa spanduk Penolakan UU Omnibus Law Citpa Kerja dan diiringi orasi orasi dari mobil komando. Demikian, seperti dikutip Hallobogor.com (*/her)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BOGOR

Polisi Fokus Buru Napi Narkoba Asal China ke Hutan Tenjo Bogor

Published

on

Narapidana kasus narkoba Cai Changpan (53) dari Lapas kelas 1 Tangerang. (Foto : Pixabay.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pihak kepolisian dan Tim khusus dari lapas masih melakukan pengejaran terhadap narapidana Cai Chang Pan yang kabur dari Lembaga Permasyarakatan (LP) Klas 1 Tangerang, pada 14 September 2020 lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyebut Cai Chang Pan sempat bertemu dengan anak dan istrinya di kediamannya kawasan Tenjo Bogor, Jawa Barat. Menurut informasi, setelah itu narapidana kasus narkoba itu kabur ke dalam hutan.

“Info dari beberapa warga yang kita dalami yang bersangkutan masuk ke hutan sana. Sementara kita ada beberapa tim fokus ke sana,” ujar Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (1/10/2020).



Terkait informasi itu, pihak kepolisian tetap melakukan pengembangan ke lokasi lain untuk menangkap napi tersebut. Dia juga menyebut sudah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Cai Chang Pan.

“Semoga dengan DPO dan sebarkan foto tersangka agar masyarakat bisa bantu untuk memberi informasi kepada petugas kita. Itu harapan kita,” ujar Yusri.

Diketahui, Cai Changpan melarikan diri pada Senin (14/9/2020) sekitar pukul 02.30 WIB. Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang, Jumadi mengatakan pihaknya sampai saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Sebagai informasi, Cai Changpan divonis mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 19 Juli 2017 karena kasus narkoba. Terpidana mati ini lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten pada 28 September 2017, tapi ditolak.

Cai Changpan divonis bersalah atas kasus narkoba jenis sabu dengan barang bukti 1.135 bungkus plastik. Dalam putusan pengadilan, total berat sabu tersebut mencapai 135 kilogram. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017