Connect with us

HUKUM

BIN Sebut Prajurit TNI Terpapar Radikalisme Harus Disterilisasi

Published

on

Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan H Purwanto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan H. Purwanto menyebutkan prajurit TNI yang terpapar radikalisme harus disterilisasi agar mencintai kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saat ini memang diperlukan adanya upaya sterilisasi terhadap orang-orang yang terpapar ideologi lain selain Pancasila,” kata Wawan di sela-sela diskusi kebangsaan “Quo Vadis Indonesia” yang digelar Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) bersama Uniti Indonesia di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Wawan mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyebutkan sebanyak 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme lantaran sikapnya sudah tidak berpegang lagi pada nilai-nilai Pancasila.

“Itu tentu ada dasarnya Menteri menyatakan seperti itu. Diupayakan supaya ada sterilisasi supaya tidak meluas dan melebar,” kata Wawan.

Nantinya, kata dia, akan ada verifikasi siapa-siapa saja yang sudah terpapar ideologi radikal tersebut.

“Nanti akan diverifikasi mana-mana yang terpapar dan tentu akan ada tindakan oleh ankum, yakni atasan yang berwenang menghukum. Semuanya nanti akan bergerak sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing,” ucapnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, dia berharap agar pemikiran ideologi di luar Pancasila menjadi netral, atau bahkan dapat kembali mendukung NKRI.

“Harus diupayakan supaya bisa menjadi netral. Syukur malah jadi mendukung kembali NKRI sehingga ini menjadi kewajiban kita semua supaya satu visi dan misi bahwa kecintaan NKRI harga mati. Masalah radikalisme menjadi warning bagi kita semua bahwa ini sungguh merupakan ancaman dan itu tidak boleh terjadi,” tegas Wawan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan sebanyak 3 persen prajurit TNI terpapar radikalisme. Selain itu, 18 persen pegawai swasta menolak ideologi Pancasila serta 19 persen pegawai BUMN dan pegawai negeri sipil menolak ideologi Pancasila.

“Yang paling sedih lebih dari 23 persen pelajar, generasi penerus kita dan mahasiswa tidak peduli dengan Pancasila, bahkan mendukung agar negara indonesia menjadi negara khilafah,” kata Ketua Umum Yayasan Solusi Pemersatu Bangsa Baskara Sukarya di tempat yang sama.

Menurut dia, fakta-fakta yang terungkap dari Kementerian Pertahanan itu harus dicermati dan perlu dicari solusinya.

Generasi penerus yang akan memegang estafet keberlanjutan bernegara tentu harus dibekali kembali dengan pendidikan bagaimana menghidupkan kembali pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila.

“Kita harus membuat kurikulum yang membangkitkan rasa nasionalisme, rasa cinta bela terhadap negara, dan menghormati budaya, serta kearifan lokal yang telah ditinggalkan para leluhur kita agar bisa teladan sebagai insan Pancasila. Kita harus Bhinneka Tunggal Ika,” kata Baskara.

Mengenai adanya prajurit TNI yang terpapar radikalisme, sejarawan Anhar Gonggong mengatakan bahwa Mabes TNI harus meningkatkan tingkat kedisiplinannya terhadap prajurit. Begitu pun tentang pengajaran Pancasila, harus ditingkatkan.

“Itu artinya tingkat kedisiplinannya harus ditingkatkan, pengajaran pada Pancasila juga harus ditingkatkan,” kata Anhar.

Menurut Anhar, bila Pancasila dijalankan secara benar, tidak ada masyarakat yang melakukan perbuatan yang menyimpang, melakukan korupsi, dan terpapar radikalisme.

“Karena Pancasila mau membangun dunia sejahtera. Jadi, ketika masih ada koruptor, masih ada kemiskinan dan radikalisme, yang dibangun sikap anti-Pancasila. Pemerintah harus membumikan Pancasila,” tuturnya, seperti dikutip Antara. (syh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Siber Bareskrim Selidiki Lima Akun Medsos Penyebar Video Provokasi

Published

on

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol, Asep Adi Saputra.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyelidiki lima akun media sosial yang menyebarkan video bernuansa provokasi.

Video-video tersebut diduga menjadi penyebab terjadinya aksi demonstrasi berujung ricuh di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat, pada pekan ini.

“Ada lima akun media sosial yang didalami, masih penyelidikan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Namun demikian, pihaknya enggan menyebutkan detil kelima akun media sosial tersebut.

Awalnya demonstrasi berujung kericuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019). Sejumlah jalan diblokir mahasiswa dan masyarakat dengan cara membakar ban kendaraan. Mereka juga merusak sejumlah fasilitas umum serta membakar Gedung DPRD Papua Barat.

Di Jayapura, Papua, massa turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi.

Kemudian unjuk rasa juga terjadi di Sorong, Papua Barat, yang berujung pada perusakan fasilitas publik, salah satunya perusakan kaca di Bandara Domine Eduard Osok.

Selanjutnya terjadi aksi massa di Fakfak, Papua Barat, pada Rabu (21/8/2019) yang berujung pada pembakaran sebuah pasar. Aksi massa juga terjadi di Timika, Papua, yang berujung massa melempari batu ke Gedung DPRD Mimika.

Para pendemo tersebut memprotes tindakan persekusi dan rasisme yang diduga dilakukan oleh organisasi masyarakat dan oknum aparat terhadap para mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, yang terjadi pada Sabtu (17/8/2019). Demikian, seperti dikutip Antara. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kepala BNN Harapkan ada Tempat Rehabilitasi di Nusakambangan

Published

on

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi, Heru Winarko.

Indonesiaraya.co.id, Cilacap – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko mengharapkan ada tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

“Membuat tempat rehabilitasi yang tentu diharapkan akan lebih optimal akhirnya. Di sini banyak lahan, tempatnya, itu rehabilitasi untuk yang hasil dari asesmen,” katanya di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Kamis (22/8/2019).

Heru mengatakan hal itu saat memberikan sambutan pada peresmian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Karanganyar, Pulau Nusakambangan, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

Lebih lanjut, dia mengatakan di tempat-tempat yang rawan seperti Lampung dan Jakarta, pihaknya melatih penyidik, jaksa, dan hakim terkait dengan pemahaman tentang pengguna, pengedar, dan bandar narkoba.

Menurut dia, hal itu berkaitan dengan banyaknya kasus penggerebekan terhadap pengguna narkoba yang akhirnya pelaku masuk penjara.

“Ini kita coba karena narkoba itu beda, ada namanya pengguna, ada namanya pengedar, dan bandar. Kita latih bersama,” tuturnya.

Dengan adanya pelatihan tersebut, dia mengharapkan asesmen diperkuat karena selama ini yang tertangkap oleh Kepolisian masuk penjara.

“Ada asesmen untuk medis, ada asesmen untuk hukum. Kepentingan kami dari BNN adalah kalau ada yang tertangkap oleh Kepolisian, kami bisa tahu dari segi hukum itu masuk jaringan mana, bisa jadi dia bermain di Belitung tetapi termasuk jaringan Jakarta. Ini yang kami harapkan supaya ke depan lebih baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengharapkan kerja sama BNN dengan lapas makin aktif dan intensif. Demikian, seperti dikutip Antara. (smr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Periksa Berkas di Dua Instansi Pemkot Yogyakarta

Published

on

Dua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didatangi penyidik KPK adalah DPUPKP dan BLP.

Indonesiaraya.co.id, Yogyakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis(22/8/2019), melakukan pemeriksaan berkas di dua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dugaan kasus suap terhadap oknum jaksa untuk proyek rehabilitasi drianase Jalan Supomo dan sekitarnya.

Dua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didatangi penyidik KPK adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) serta kantor Badan Layanan Pengadaan (BLP).

Penyidik KPK terlebih dulu melakukan pemeriksaan berkas di DPUPKP. Pemeriksaan dilakukan sekitar tengah hari hingga pukul 14.30 WIB. Penyidik kemudian keluar dari pintu samping dan berjalan cepat untuk melakukan pemeriksaan berkas di kantor BLP.

Namun, sekitar satu jam sejak masuk kantor BLP sebagian penyidik KPK keluar kantor dan kembali masuk ke DPUPKP.

Sebelumnya, KPK telah terlebih dulu menyegel sebuah ruangan yang berada di lantai tiga DPUPKP yaitu ruangan yang sehari-hari digunakan oleh Kepala Bidang Drainase dan Sumber Daya Air serta menyegel laci di kantor BLP.

Kedua aparatur sipil negara (ASN) tersebut juga sudah memberikan keterangan di KPK terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) atas kasus dugaan suap oknum jaksa untuk proyek drainase Jalan Supomo. OTT terjadi di Solo, Senin (19/8/2019). Keduanya kemudian diperbolehkan pulang ke Yogyakarta pada Rabu (21/8/2019).

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat dihubungi mengatakan tidak tahu jika ada kegiatan pemeriksaan di dua instansi tersebut oleh KPK.

“Saya justru tidak tahu ada pemeriksaan KPK di dua instansi tersebut. Ya, silahkan saja. ‘Monggo’ saja sesuai ketugasannya,” kata Haryadi.

Selama melakukan pemeriksaan, sekitar enam penyidik KPK dikawal oleh petugas kepolisian.

Saat ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka atas kasus dugaan suap proyek drainase dengan nilai sekitar Rp8 miliar tersebut. Dua oknum jaksa dan satu tersangka adalah kontraktor pemenang proyek.

Pekerjaan rehabilitasi drainase dihentikan sementara menunggu kepastian hukum atas kasus yang ditangani KPK tersebut. Demikian, seperti dikutip Antara. (ear)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending