Connect with us

BISNIS

BKPM Diminta Bisa Tarik Investasi Aplikasi Zoom dan Tiktok

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafaqih. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mendorong Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bisa menarik investasi perusahaan aplikasi yang kini digandrungi oleh masyarakat Indonesia seperti Zoom dan Tiktok. Ia mengaku kecewa lantaran melihat kegagalan Indonesia dalam upaya menarik investasi beberapa raksasa teknologi.

Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kepala BKPM dan empat kementerian lainnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Menurutnya dari sisi pengguna yang sangat besar di negara Indonesia, harusnya para perusahaan itu dapat memberikan keuntungan yang besar bagi terhadap pemasukan negara.

“Saya kemarin sedikit nyesek melihat Zoom, Tiktok dan beberapa raksasa teknologi itu tidak bisa investasi di sini. Itu kan kalau dibandingkan dengan singapura baik dari jumlah pengguna, dari jumlah revenue-nya antara Singapura dan Indonesia ini lebih banyak di Indonesia. Nah itu tentunya jadi tamparan secara langsung kepada kita semua khususnya di BKPM,” terang Abdul Hakim.



Tiktok dan Facebook misalnya, mencatatkan masing-masing 30,7 juta dan 140 juta pengguna di Indonesia. Sementara di Singapura, total jumlah pengguna dua aplikasi itu tak sampai 10 juta. Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional ini lantas meminta agar pada Tahun Anggaran 2021 mendatang, BKPM mampu menarik investasi keduanya.

“Mudah-mudahan di 2021 karena saya melihat ada dua anggaran yang cukup besar di deputi bidang pelayanan penanaman modal sama pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang ini kalau ditotal hampir Rp 300 miliar. itu mudah-mudahan kita bisa efektif,” terang legislator millennial ini.

Sehingga potensi yang dimiliki oleh negara dapat ditangkap oleh pemerintah untuk memberikan penghasilan yang optimal dan tidak dimanfaatkan negara lain. “Jangan sampai kita punya potensi di sini tapi yang ngambil duitnya dari luar itu jadi catatan tersendiri,” tukas Abdul Hakim. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BISNIS

Merger Bank Syariah, Pemerintah Harus Buktikan Berpihak pada UMKM

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Foto : Instagram @anis.byarwati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisiatif untuk melakukan penandatanganan conditional merger agreement untuk menyatukan ketiga bank BUMN syariah nasional, yakni PT BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah menjadi satu entitas. 

Anis menilai rencana merger tiga bank syariah BUMN bisa menjadi salah satu langkah bagus dalam rangka penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Menurut yang juga Doktor Ekonomi Islam ini, Pemerintah sebagai pemegang saham, harus melakukan konsolidasi di semua lini bisnis berdasarkan core competence  sesuai lini dan bidang usahanya, untuk mencapai kinerja yang bagus dan efisien.

Secara khusus, Anis berpesan kepada Pemerintah, agar bank syariah hasil merger ini memiliki misi utama untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih merata bagi rakyat, bukan hanya mengejar profit. “Dampak merger ketiga bank syariah ini harus signifikan terhadap kelangsungan UMKM yang jumlahnya di Indonesia mencapai 99,99 persen (64,2 juta unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 117 juta),” kata Anis dalam keterangan tertulis kepada awak media, Kamis (15/10/2020). 



Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini juga menekankan kepada Pemerintah bahwa merger 3 bank syariah BUMN ini, harus menjadi bukti keberpihakan pemerintah yang jelas dan tegas kepada rakyat, dengan memberikan dukungan kepada UMKM, yang saat ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia.

“Pemerintah dapat menugaskan bank syariah hasil merger, untuk memperhatikan sektor UMKM dan mengawal UMKM hingga mampu berdaya saing, dengan meningkatkan pembiayaan kepada UMKM, sehingga mereka bisa naik kelas dari pengusaha mikro ke pengusaha kecil dan dari pengusaha kecil menjadi pengusaha kelas menengah,” pungkas legislator dapil DKI Jakarta I itu. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Malah Mundur, UU Minerba Langkah Penarikan Hak Otonomi Daerah

Published

on

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. (Foto: lipi.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan penarikan hak otonomi daerah sudah  diawali oleh Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi ditarik ke pemerintah pusat.

Menurut Zuhro, ada sisi negatif dan positifnya dari penarikan hak otonomi daerah. Dampak positifnya bisa jadi pembagian pendapatan untuk daerah belum maju dan tidak memiliki sumber daya alam prospektif, tetapi dampak negatifnya, dengan ditariknya kewenangan daerah dapat membuat mereka lepas tanggung jawab.

“Dengan ditariknya kewenangan daerah dalam mengelola minerba akan membuat daerah-daerah merasa tidak memiliki tanggungjawab. Termasuk pasca penambangan dan kemungkinan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan,” kata Zuhro dalam keterangannya, Minggu (18/10/2020)



Keputusan pemerintah menarik kembali kewenangan daerah ke pusat, lanjut Zuhro, bisa jadi karena pertimbangan efektivitas. Terutama dalam memangkas rantai birokrasi.

“Urusan yang dipusatkan diharapkan dapat memangkas rantai birokrasi. Selain itu, dengan sentralisasi, nuansa politik anggaran akan mengedepan. Asumsinya dengan kekuasaan pemerintah pusat lebih tampak dan membuatnya lebih diperhitungkan oleh daerah,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sepakat membentuk tim khusus perumusan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

”Tim khusus ini juga bekerja meminta masukan dari stakeholder di daerah dan membuat kajian-kajian untuk disampaikan dalam perumusan aturan turunan dari UU Cipta Kerja,” kata Wakil Ketua Apeksi Bima Arya usai pertemuan pengurus.

Menurut Bima , pertemuan pengurus Apeksi tersebut membicarakan UU Cipta Kerja, yang menghasilkan sejumlah catatan dan kesepakatan.

”Ada kesamaan pandangan di antara pengurus dan anggota Apeksi terkait aspek kewenangan daerah dalam UU Cipta Kerja,” ujarnya.

Pengurus Apeksi, kata dia, melihat dalam UU Cipta Kerja ada kewenangan daerah yang berkurang dan bergeser kembali ke pemerintah pusat.

”Apeksi memberikan sejumlah catatan, terkait dengan perizinan, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana kewenangan daerah kembali direduksi dan ditarik ke pemerintah pusat,” urainya.

Menurutnya, forum pertemuan pengurus Apeksi itu juga menyepakati seluruh anggota Apeksi di daerah agar membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan seperti kampus, pakar, praktisi, dan aktivis.

”Ruang dialog itu untuk menyerap apa saja yang menjadi catatan di omnibus law ini,” paparnya.

Langkah tersebut, kata dia, juga untuk memberikan masukan bagaimana memastikan UU Cipta Kerja bisa sesuai dengan target, yakni menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memastikan proses pembangunan berkelanjutan.

Bima menambahkan, aspirasi dari pemangku kepentingan akan dicatat masing-masing kepala daerah untuk ditampung dan kemudian dirumuskan poin-poinnya secara detail.

”Poin-poin ini akan menjadi bahan pada pembahasan aturan turunannya, yakni peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, yang sedang dirumuskan pemerintah,” tambahnya. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Pemanfaatan Energi Nuklir saat Ini Hanya untuk Pembangkit Listrik

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Eddy Soeparno. (Foto : Instagram @eddy_soeparno)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir yang akan dikembangkan di Indonesia saat ini hanya untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Hal tersebut tercantum dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tengah dibahas DPR RI bersama pemerintah.

Demikian diterangkan Eddy dalam Webinar yang diselenggarakan Pusat Perancanangan Undang-undang Badan Keahlian Setjen DPR RI dengan mengangkat tema “Optimalisasi Pengembangan Nuklir dalam Energi Baru dan Terbarukan Menuju Ketahanan Energi Berkelanjutan”, Senin (19/10/2020).

“Saat ini DPR RI bersama pemerintah tengah membahas RUU EBT. Terdapat sejumlah pasal dalam RUU ini, diantaranya Pasal 6 yang menyatakan bahwa sumber energi baru terdiri atas nuklir dan sumber energi baru lainnya. Sementara dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 itu dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi sepenuhnya untuk penggunaan pembangkitan listrik saja,” ujar Eddy.



Hal tersebut diungkapkannya menyusul masih adanya pro dan kontra masyarakat terkait pemanfaatan energi nuklir khususnya di Indonesia, dan dunia pada umumnya. Dengan kata lain, isu nuklir ini sudah menjadi isu universal yang kemudian melahirkan isu sosial. Adapan isu krusial energi nuklir adalah isu operasional (kapasitas dan kompetensi teknis, keselamatan, pemeliharaan, dan pengawasan) dan sosial.

Politisi Fraksi PAN ini menjelaskan, pemanfaatan energi nuklir sejatinya sudah tercantum dalam beberapa undang-undang. Sebut saja, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir, mulai dari penguatan kelembagaan, pengusahaan, pengawasan pengelolaan limbah radioaktif dan pertanggungjawaban kerugian nuklir. Dalam Pasal 5, pemerintah membentuk majelis pertimbangan tenaga nuklir yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir.

Tidak hanya itu, dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, terutama dalam Pasal 1 ayat 4 disebutkan, sumber energi baru yaitu sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan, maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hydrogen, gas metana batubara tercairkan (coal bead methane) , batu bara tercairan (liquefied coal) dan batu bara tergaskan (gasified coal).

Hal tersebut dipertegas lewat peraturan pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014. Dimana disebutkan, prioritas pengembangan energi, terutama di Pasal 11 ayat 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikecualikan bagi energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional. Dalam skala besar mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan energi terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

“Sebenarnya Indonesia sudah memiliki sejarah panjang mengenai nuklir bahkan sudah memiliki tiga reaktor nuklir yaitu Rektor Triga mark-Bandung, Kartini-Yogyakarta dan reaktor serbaguna- Serpong. Sehingga perlu adanya payung hukum yang kuat untuk mengakselerasi pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia khususnya energi nuklir,” tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini tengah menyusun RUU Energi Baru dan Terbarukan dan berharap banyak masukan dan saran dari masyarakat untuk penyempurnaan draft akademik. Baik masukan dari sektor akademik, dunia usaha, dan dari pihak yang berkompeten di dalam teknologi nuklir, termasuk aspek lingkungan hidup, pertambangan dan energi penguasaan lahan dan lain-lain.

“Komisi VII DPR RI mengajak semua pihak yang peduli terhadap energi bersih, EBT, khususnya energi nuklir, agar dapat melakukan sosialisasi secara masif kepada semua lapisan masyarakat mengambil kebijakan pelaku usaha dan lain-lain. Kami mengajak semua pihak terutama pemangku kepentingan terkait EBT untuk bersama-sama menaruh harapan positif dalam penyelesaian RUU tentang EBT,” imbuhnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, Komisi VII DPR RI tentu dalam melakukan penyusunan RUU EBT melibatkan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan pendapat saran dan pemikiran dan pemikirannya guna memperkaya khasanah substansi RUU sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal.

Selain Eddy Soeparno, dalam webinar tersebut juga menampilkan Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Syamsul, serta beberapa narasumber seperti Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Anhar Riza Antariksawan, Akademisi dari Fakultas Hukum Unair Intan Soperna, Nuclear Enginer Group Leader NAIS.co.inc Liem Peng Hong serta dipandu oleh Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI Soni Fahruri sebagai moderator. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017