Connect with us

POLITIK

BNI Syariah dan Mandiri Syariah Aset Negara, Arief Poyuono : Mar’uf Amin Harus Didiskualifikasi

Published

on

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kubu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin bersikukuh BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri adalah anak perusahaan BUMN yang tak perlu dipermasalahkan dalam pencalonan KH Maruf sebagai Cawapres.

Maruf sendiri menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua perbankan tersebut.

Pandangan tersebut pun langsung dikomentari Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono. Menurutnya dalih yang disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) salah kaprah.

“Sampai hari ini anak perusahaan BUMN seperti bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah masih merupakan bagian dari aset negara dan tunduk pada UU BUMN dalam setiap Diadakan RUPS,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/6/2019).

Ia menambahkan, dua perbankan tersebut juga masih tunduk pada keuangan negara saat dilakukan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“BNI Syariah dan Mandiri Syariah juga tunduk pada Undang-Undang antikorupsi jika terjadi tindak pidana korupsi, bukan pada KUHP sekalipun dikelola dan tunduk pada UU perseroan terbatas,” imbuhnya.

Atas dasar itu, ia pun heran dengan pihak-pihak yang menyebut dua perbankan yang didalamnya terdapat Maruf Amin disebut bukan BUMN yang memang menjadi syarat pencalonan di Pilpres maupun Pilkada.

Padahal sejauh ini, kata Arief, saham Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dimiliki oleh korporasi yang sahamnya dimiliki oleh negara.

“Kalau bukan masuk dalam ranah BUMN, BNI Syariah dan Mandiri Syariah (seharusnya) tidak perlu RUPS. (Kalau bukan BUMN) Keduanya harus ada izin dari Kementerian BUMN dan diaudit bukan oleh auditor negara. Jika terjadi fraud oleh manajemen, mnajemen hanya dikenakan hukum kriminal umum dan bukan kriminal khusus,” tegasnya.

Alasan lain yang dipaparkan Arief adalah kedua perbankan tersebut tidak bisa disita asetnya jika terjadi masalah yang mengharuskan keputusan hukum untuk dilakukan penyitaan aset.

“Tidak bisa disita, eksekusi karena BNI Syariah dan Mandiri Syariah itu bagian dari aset negara yang tunduk pada UU Keuangan Negara,” paparnya.

“Belum ada satu Pasal pun dalam UU BUMN atau keuangan negara yang menyatakan kalau anak perusahaan BUMN itu bukan bagian dari BUMN. Jadi jelas (Maruf Amin) harus didiskulaifikasi dong. KPU enggak paham BUMN sih,” tandasnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Usai Putusan MK, Prabowo dan Pimpinan Partai Tentukan Nasib Koalisi

Published

on

Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, akan bertemu dengan pimpinan partai koalisi usai putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Jakarta, yang akan dibacakan pada sidang hari Kamis, 27 Juni 2019. Pertemuan ini untuk membahas nasib Koalisi Indonesia Adil Makmur selanjutnya.

Demikian ungkap Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade. Hingga saat ini, lanjut Andre, kubu Prabowo-Sandiaga Uno masih fokus mengikuti rangkaian persidangan di MK hingga putusan.

“Semua dikembalikan ke teman-teman koalisi, apakah masih di koalisi Indonesia Adil dan Makmur atau kita bubar? Tentu Pak Prabowo dan Bang Sandiaga sebagai penerima mandat akan berdiskusi mengenai mandat ini,” kata Andre di Media Center Prabowo-Sandi di Jakarta Selatan, Selasa 25 Juni 2019.

Andre menuturkan, dalam pembahasan itu nantinya Prabowo akan menyerahkan kembali keputusan kepada partai koalisi masing-masing.

“Apakah mandat ini diambil kembali oleh masing-masing partai atau Pak Prabowo terus mendapat mandat. Tentu harus ada diskusi. Insya Allah setelah Putusan MK selesai, Pak Prabowo akan bertemu dengan pimpinan partai koalisi membahas ini,” ujar Wakil Sekjen Partai Gerindra itu.

Kemudian, Andre menambahkan, terkait wacana pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi, masih belum ada pembahasan. Ia menekankan kembali menegaskan saat ini pasangan 02 masih fokus kepada sidang sengketa di MK.

“Jadi setelah putusan MK langkah pertama Pak Prabowo kembali bicara dengan koalisi dan pendukung. Lalu setelah itu bicara dengan Pak Jokowi diputuskan kapan akan bertemu,” tuturnya.

Bagi dia, jika memang ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo maka tak perlu pihak ketiga.

“Kalau misal ada pertemuan, ya langsung lah antara Pak Prabowo dan Jokowi nanti. Tak perlu ada pihak ketiga yang fasilitasi, pertemuan setelah MK selesai, saat pas dan tepat,” jelasnya.

Adapun putusan sengketa Pilpres 2019 akan dibacakan Majelis Hakim MK pada Kamis, 27 Juni 2019. Ini dimajukan sehari dari jadwal sebelumnya, yaitu Jumat 28 Juni 2019. Demikian, seperti dikutip Viva.co.id. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Tahlil Akbar 266, Massa PA 212 dan FPI Mulai Berkumpul di Patung Kuda

Published

on

Sejumlah peserta aksi pada Rabu (26/6/2019) pagi ini tampak mulai berkumpul di sekitar patung kuda tepatnya di trotoar Jalan Merdeka Barat.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Persaudaraan Alumni atau PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Front Pembela Islam (FPI) rencananya akan melakukan aksi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi tersebut bertepatan dengan jelang putusan sengketa Pilpres 2019.

Merunut pengumuman yang tersebar di media sosial, aksi itu bertajuk Tahlil Akbar 266 dan bertujuan untuk mendoakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau petugas KPPS yang wafat. Rencananya acara itu akan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hari ini, Rabu (26/6/2019) hari ini.

Dari pantauan, sejumlah peserta aksi pada Rabu (26/6/2019) pagi ini tampak mulai berkumpul di sekitar patung kuda tepatnya di trotoar Jalan Merdeka Barat. Namun jumlah massa yang berkumpul masih sedikit.

Peserta aksi itu juga masih terpencar di beberapa titik. Pada pukul 07.45 WIB, belum ada tanda akan dimulainya aksi.

Sementara Jalan Merdeka Barat arah Harmoni atau tepat di seberang gedung Mahkamah Konstitusi sudah ditutup. Sementara untuk Jalan Merdeka Barat arah Thamrin masih dibuka.

Pihak kepolisian tampak mengatur lalu lintas di bundaran dekat patung kuda. Sementara lalu lintas terpantau padat.

Sebelumnya, Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

“Aksi massa untuk menegakan keadilan. Kita terus berjuang sampai keadilan bisa tegak,” kata Novel saat dihubungi Suara.com, Jumat (21/6/2019).

Novel mengatakan kalau rencana aksi massa tersebut sudah diketahui oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Meskipun tidak menjelaskan secara gamblang namun dirinya meyakini kalau Rizieq Shihab mendukung gelaran aksi massa tersebut.

“Insyaallah, kalau beliau diam artinya mendukung. Kalau beliau enggak mendukung pasti berikan imbauan,” katanya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Ada Aksi PA 212 di Sekitar MK, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin

Published

on

Rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan 1.290 personel guna mengamankan lalu lintas di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/6/2019).

Hal tersebut dilakukan terkait adanya rencana aksi yang bakal digelar Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF dan FPI bertajuk Tahlil Akbar 266.

“Pengamanan lalin (lalu lintas) disiapkan sekitar 1.290 personel lantas,” kata Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol M. Nasir saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2019).

Nasir mengatakan, ada penutupan jalan di Jalan Medan Merdeka Barat, mulai dari depan patung kuda Arjuna Wiwaha hingga kawasan Gedung MK dan Istana Negara. Hal tersebut dilakukan agar tak terjadi kemacetan di sekitar lokasi.

“Untuk sementara yang sudah dilakukan penutupan dengan MCB dan security barier di Jalan Medan Merdeka Barat arah utara, di depan Museum Gajah,” kata Nasir.

Menurut Nasir, pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, hanya saja sifatnya situasional. Dirinya menerangkan, baru Jalan Medan Merdeka Barat saja yang ditutup.

“Jadi kendaraan yang arah ke utara dari Patung Kuda bisa melewati Budi Kemuliaan belok ke Abdul Muis, atau melalui Medan Merdeka Selatan ke arah Gambir,” jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

“Aksi massa untuk menegakan keadilan. Kita terus berjuang sampai keadilan bisa tegak,” kata Novel saat dihubungi, Jumat (21/6/2019).

Novel mengatakan kalau rencana aksi massa tersebut sudah diketahui oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Meskipun tidak menjelaskan secara gamblang namun dirinya meyakini kalau Rizieq Shihab mendukung gelaran aksi massa tersebut.

“Insyaallah, kalau beliau diam artinya mendukung. Kalau beliau enggak mendukung pasti berikan imbauan,” katanya, seperti dikutip Suara.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending