Connect with us

FINANSIAL

BPK Apresiasi Upaya Pemerintah Revaluasi Barang Milik Negara

Published

on

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi upaya pemerintah melakukan penilaian kembali atau revaluasi terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan dalam dua tahun terakhir.

“Atas nama BPK, saya sambut baik langkah pemerintah untuk hitung BMN yang merupakan bagian dari Perpres 75/2017 tentang penilaian kembali BMN dan daerah. Dimana perpres itu tindak lanjut hasil rapat dengan menteri keuangan yang meminta agar pemerintah revaluasi BMN yang digunakan kembali sebagai untuk underlying surat berharga syariah negara,” kata Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dalam “Entry Meeting Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018” di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Bahrullah mengatakan, penilaian kembali BMN penting dilakukan untuk mewujudkan penilaian aset negara yang akuntabel dan sesuai dengan nilai kewajaran. Pemeriksaan BPK atas penilaian kembali BMN sendiri nantinya akan berdampak signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 mendatang.

“Kami sudah memberikan dukungan kepada menteri keuangan. BPK menyampaikan penilaian kembali BMN ini agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku secara nasional sesuai prinsip akuntansi,” ujar Bahrullah.

Hasil revaluasi BMN yang dilakukan oleh pemerintah sendiri pada 2017-2018 yaitu nilai BMN meningkat menjadi Rp5.728,49 triliun dibandingkan nilai BMN pada satu dekade yang lalu. Kenaikan nilami BMN adalah sebesar Rp4.190,31 triliun dari sebelumnya Rp1.538,18 triliun.

Revaluasi BMN sendiri sebenarnya merupakan tindaklanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Revaluasi BMN dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama-sama Kementerian/Lembaga. Revaluasi kali ini merupakan yang termutakhir dari valuasi yang dikakukan 10 tahun silam dan terhadap BMN yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015.

Pemerintah sendiri mulai menyusun neraca keuangan dan aset negara untuk pertama kalinya pada 2004 lalu, sejalan dengan terbentuknya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Saat itu, nilai aset yang disajikan saat itu hanya sebesar Rp229 triliun.

Penilaian kembali tahun 2017-2018 sendiri dimulai pada saat perancangan pada 29 Agustus 2017 lalu dan telah dilaksanakan selesai pada 12 Oktober 2018, termasuk objek penilaian kembali di NTB yang terkena dampak gempa. Demikian, seperti dikutip Antara. (cit)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

Faisal Basri : Dua Pertiga Kekayaan Orang Terkaya dari Bisnis Kroni

Published

on

Ekonom Senior Indef, Faisal Basri.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pakar ekonomi Faisal Basri mengatakan dua pertiga dari kekayaan orang-orang terkaya di Indonesia diperoleh dari bisnis kroni yang dilakukan melalui kedekatan dengan kekuasaan politik.

“Untuk menjamin dapat kekayaan dengan mudah harus langgeng di politik. Karena itu, banyak pebisnis yang berpolitik dan mendirikan partai politik,” kata Faisal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Selain berpolitik, para pebisnis itu juga berupaya menguasai media massa. Karena itu, banyak politisi yang berasal dari kalangan pebisnis juga memiliki media massa.

Menurut Faisal, berbahaya bagi Indonesia bila kekuatan politik, bisnis dan media massa dikuasai oleh satu pihak seperti yang dilakukan para pebisnis politisi itu.

“Kita akan ditelan oleh pembentukan opini yang dikendalikan oleh para pemilik modal,” katanya.

Faisal mengatakan praktik kroni kapitalisme juga dilakukan pebisnis di negara-negara lain. Namun, di Indonesia, kroni kapitalisme semakin memburuk.

“Karena itu, kekuatan umat Islam harus tercermin di media massa,” ujarnya.

Zakat dan wakaf yang dihimpun dari umat Islam juga bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia.

“Jantung perekonomian negara saat ini adalah keuangan perbankan dan pajak pemerintah. Namun, kekuatannya saat ini terus menurun,” tuturnya.

Faisal mengatakan Aksi Cepat Tanggap (ACT), sebagai salah satu lembaga kemanusiaan bisa berperan dalam menghimpun dan memberikan pembelajaran tentang zakat dan wakaf yang lebih produktif.

ACT bekerja sama dengan Global Wakaf mengadakan diskusi bertajuk “Sharing with the Master” bertema “Meneropong Masa Depan Makro Ekonomi Nasional dan Peran Strategis Wakaf dalam Pengentasan Kemiskinan”.

Diskusi tersebut menghadirkan Faisal Basri dengan dipandu praktisi komunikasi Zaim Uchrowi sebagai moderator. Demikian, seperti dikutip Antara. (dew)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Ketua DPR Ajak Warga Penuhi Kewajiban Laporkan SPT

Published

on

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh anggota DPR dan warga negara yang sudah menjadi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) .

“Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018, DPR RI dan Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.786,4 triliun, meningkat dari outlook 2018 sebesar Rp1.548 triliun,” kata Bambang Soesatyo dalam rilis di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Untuk menyukseskannya, ujar Bambang, perlu kerja sama dan dukungan dari setiap wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak sehingga bisa turut membangun Indonesia menjadi lebih baik.

DPR RI antara lain juga telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, membuka Coaching Clinic SPT Pribadi dan LHKPN.

Bambang mengutarakan harapannya agar dengan adanya counter tersebut, para anggota DPR RI tidak lagi merasa kesulitan untuk membuat laporan pajak dan LHKPN.

Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi Direktorat Jenderal Pajak yang dengan berbagai sosialisasi dan kampanye, berhasil merealisasikan pelaporan SPT Wajib Pajak mencapai 12,5 juta SPT pada 2018.

Dengan besaran 9,87 juta di antaranya dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan, 1,82 juta orang pribadi nonkaryawan dan 854,3 ribu wajib pajak badan. Pada 2019, ditargetkan kepatuhan masyarakat melaporkan SPT mencapai 85 persen.

“Peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT juga didukung program tax amnesty yang dijalankan Pemerintah. Saya mengharapkan jumlah tersebut akan bertambah hingga menjelang penutupan masa pelaporan pada 31 Maret 2019,” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkap empat strategi yang bisa dilakukan otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Dalam seminar nasional perpajakan di Jakarta, Kamis (14/3/2019), ia mengatakan strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela.

Strategi kedua, tambah dia, adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.

Strategi ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak.

Strategi keempat adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional.

Mardiasmo mengharapkan upaya ini dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan mengurangi beban wajib pajak badan yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan pajak. Demikian, seperti dikutip Antara. (mrr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan Enam Persen

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen pada rapat dewan gubernur periode 20-21 Maret 2019 di tengah semakin melunaknya (dovish) kebijakan suku bunga negara-negara maju yang membawa dampak positif ke perekonomian Indonesia.

“Dot Plot dari Bank Sentral The Federal Reserve yang semula naik dua hingga tiga kali, kini (diperkirakan) hanya naik sekali tahun ini, kemudian sikap ‘dovish’ (melunak) Bank Sentral Eropa (Europan Central Bank/ECB). Arah kebijakan moneter negara maju di dunia tidak seketat dari perkiraan sebelumnya,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Dengan dipertahankannya suku bunga acuan pada Maret ini, Bank Sentral tercatat sudah empat kali menahan suku bunga acuan di level enam persen. Kebijakan BI ini juga tidak lepas dari perubahan kebijakan Bank Sentral The Fed yang semakin melunak dan “sabar” dalam menaikkan suku bunga acuan karena perlambatan pertumbuhan ekonomi AS.

BI mengubah proyeksinya terhadap kenaikan suku bunga acuan The Fed menjadi hanya satu kali untuk 2019-2020 dari dua kali pada periode yang sama. Demikian, seperti dikutip Antara . (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending