Connect with us

BISNIS

BPN : Pemerintah Belum Penuhi Syarat Standar Keselamatan Pengguna Jalan Tol

Published

on

Salah satu standar pelayanan yang saat ini belum dipenuhi pemerintah kepada masyarakat pengguna jalan tol adalah mengenai lampu penerangan jalan (PJU).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengungkapkan bahwa pembangunan jalan tol yang dilakukan pemerintahan saat ini masih jauh dari standar yang sudah ditetapkan. Masalah ini juga yang saat ini sedang disoroti oleh YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).

Suhendra menjelaskan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol sebenaranya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2014.

“Kalau saya harus jujur menyampaikan bahwa hampir semua ruas tol di Indonesia masih jauh dari pemenuhan poin persyaratan yang tertuang dalam peraturan tersebut,” ujar Suhendra Ratu Prawiranegara dalam keterangan tertulisnya, 11 Februari 2019.



Salah satu standar pelayanan yang saat ini belum dipenuhi pemerintah kepada masyarakat pengguna jalan tol adalah mengenai lampu penerangan jalan (PJU) disepanjang jalan tol yang terpasang harus terpasang 100 persen.

“Begitu juga pagar pengaman (guardrail) yang juga harus terpasang 100 persen, pagar rumija, terdapat bengkel dan lain sebagainya. Semua hal tersebut harus terpenuhi SPM-nya selama jalan tol tersebut beroperasi,” ungkap Suhendra.

Pernyataan Suhendra ini sekaligus membantah argumen pemerintah yang menyatakan bahwa sarana atau fasilitas tersebut akan disesuikan seiring bertambahnya volume dan arus lalu lintas pada jalan tol.

“Ini pernyataan yang keliru, tidak berdasar dan cenderung tidak memahami peraturan perundang-undangan.

Dalam SPM Jalan Tol tersebut, semua sudah diatur persyaratan-persyaratan teknis jalan tol dan persyaratan non teksnisnya,” terangnya.

Sebagai contoh lanjut Suhendra, tentang kekesatan permukaan jalan tol harus memenuhi standar teknis yang disyaratkan, jalan tol tidak boleh terdapat lubang, juga tidak boleh terdapat keretakan sepanjang jalan utama dan bahu jalan. Karena hal ini semua akan berpengaruh pada keselamatan dan keamanan pengguna jalan tol.

“Jadi sederhananya, karena pengguna jalan sudah membayar tarif tol, maka hak pengguna jalan tol juga harus terpenuhi. Hak mendapatkan kelancararan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan selama menggunakan jalan tol,” tandas mantan Staf Khusus Menteri PUPR tersebut. (dam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BISNIS

Menhub Ajak Aplikator dan Pengemudi Patuhi Protokol Kesehatan

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. (Foto : Instagram @budikaryas)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajak para aplikator dan para pengemudi Ojek Online (Ojol) dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) untuk bersama-sama mematuhi protokol kesehatan dalam berkendara di masa adaptasi kebiasaan baru.

Hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali menggunakan transportasi Ojol maupun ASK di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

“Saat ini masyarakat masih belum confident untuk bertransportasi menggunakan ojol dan ASK. Tetapi untuk layanan antar barang dan makanan permintaannya cukup tinggi, yang bisa menjadi opportunity agar bisnis ini tetap eksis di masa pandemi ini,” jelas Menhub dalam acara Merajut Silahturahmi, Bersama Kita Bekerja yang digagas oleh aplikator Grab Indonesia, Kamis (2/7/2020).



Menhub menjelaskan, aturan pengendalian transportasi yang dibuat di masa pandemi Covid-19 ini bukan untuk membuat susah para pengemudi, tetapi justru ini adalah upaya Pemerintah agar kegiatan mereka tetap berjalan dengan syarat-syarat protokol kesehatan yang harus dipenuhi.

“Saat ini kesehatan sebagai panglima, karena kita harus mengutamakan kesehatan bagi penumpang maupun pengemudi dari penularan Covid-19. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, menjaga kebersihan kendaraan menjadi keharusan untuk dilakukan,” ungkap Menhub.

Menhub mengajak para pengemudi ojol dan ASK agar tetap semangat dalam bekerja di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Menhub juga meminta kepada aplikator agar mengoptimalkan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk bisa berbagi dan membantu mitra-mitra pengemudinya.

“Kita semua berharap pandemi Covid-19 bisa segera berakhir. Untuk itu, saat ini dibutuhkan kerjasama yang erat dan sama-sama mencari solusi yang terbaik agar transportasi ini bisa tetap eksis melayani masyarakat,” pungkas Menhub.

Turut hadir dalam pertemuan virtul ini Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, jajaran aplikator Grab Indonesia dan Gojek, serta perwakilan para asosiasi dan pengemudi Ojol dan ASK se-Indonesia. (pub)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

DPR Ingatkan Pentingnya Pengembalian Hak Nasabah Jiwasraya

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari. (Foto : Instagram @dpr_ri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Nasib nasabah asuransi Jiwasraya tidak bisa diabaikan dalam proses penegakan hukum. Oleh sebab itu Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan agar Kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) agar memberikan perhatian secara khusus dalam pengembalian hak-hak nasabah Jiwasraya yang telah dirugikan atas penyelewangan dana yang ada di perusahaan asuransi tersebut.

Menurutnya pengembalian hak nasabah Jiwasraya menjadi sangat penting karena menyangkut dengan perbaikan sistem keuangan negara. “Ini penting untuk memikirkan pengembalian hak nasabah karena ini menyangkut juga kepercayaan terhadap sistem keuangan di negeri ini,” papar Taufik saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Jampidsus, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini berpendapat, kalau misalnya nasabah tidak mendapatkan jaminan pengembalian hak maka sistem keuangan akan semakin buruk. Taufik menambahkan, Kejaksaan perlu mencari cara agar pengembalian hak nasabah bisa dilakukan.



“Kalau misalnya nasabah tidak mendapatkan jaminan, bahwa hak-hak mereka bisa dikembalikan, sistem keuangan kita menjadi runtuh kepercayaanya. Jadi menurut saya meskipun ini mungkin tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan tapi patut dipikirkan untuk mencari jalan,” jelas Taufik.

Dalam rangka mencari solusi untuk pengembalian hak nasabah tersebut, Taufik menyarankan agar Kejaksaan melakukan komuniksi dengan pihak terkait untuk mengurus hak-hak nasabah. Dia menaruh harapan besar pada Kejaksaan karena institusi ini memiliki kewenangan yang cukup dan mengetahui peta permasalahan kasus Jiwasraya.

“Maka saya juga berharap pihak Kejaksaan bisa melakukan komunikasi dengan pihak terkait di pemerintah dalam hal mengurus hak-hak nasabah ini. Kejaksaan menjadi pihak yang paling penting karena, Kejaksaan yang paling mengetahui peta seluruh permasalahan kasus Jiwasraya. Pihak Kementerian BUMN dan lain pasti punya keterbatasan-keterbatasan,” ungkap Taufik.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan juga mengharapkan para nasabah Jiwasraya diselamatkan haknya, terlebih lagi yang di bawah Rp 10 miliar. Dia juga mempertanyakan target penuntasan proses hukum tersebut, hendaknya Jampidsus punya target yang terukur, sehingga ada kepastian hukum.

“Nasabah-nasabah yang Rp 10 miliar ke bawah diprioritaskan didahulukan penyelesaiannya. Pastilah itu termasuk kategorinya UKM, jadi itu harus menjadi perhatian pihak Jampidsus. Jangan sampai kita melakukan penegakan hukum yang tidak berkeadilan,” tandas Trimedya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Kebutuhan Tinggi, Produksi Pangan Harus Ditingkatkan Pemerintah

Published

on

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. (Foto : Instagram @dpr_ri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menuturkan bahwa tingginya kebutuhan pangan saat ini harus diimbangi dengan produksi pangan yang lebih tinggi. Karena itu, pihaknya meminta Kementerian Pertanian (Kementan) fokus pada peningkatan produksi tani dan ternak berdasarkan potensi lokal yang ada.

“Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian dan populasi ternak berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan di masyarakat,” ujar Sudin saat membacakan kesimpulan RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Rabu (1/7/2020).

Lebih khusus, masih kata politisi PDI-Perjuangan ini, Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan untuk lebih memperhatikan harga komoditas perkebunan dunia seperti karet dan kopi yang tidak kondusif. Sehingga perlu dilakukan pemberian bantuan kepada petani tersebut.



“Komisi IV DPR RI meminta Ditjen Perkebunan agar memperhatikan situasi harga komoditas perkebunan, antara lain kopra, pala, dan cengkeh serta memberikan bantuan yang bisa memulihkan ekonomi pekebun. Serta memperhatikan situasi harga karet dan kopi dunia yang sangat tidak kondusif bagi petani karet dan kopi serta memberikan bantuan yang bisa memulihkan ekonomi petani karet dan kopi,” jelasnya.

Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan dan penindakan terhadap para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan usahanya. “Seperti tidak memiliki izin usaha dan tidak memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal sebesar 20 persen, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” ujar Sudin.

Terakhir, Komisi IV DPR RI juga meminta Kementan untuk mengevaluasi kebijakan impor daging, khususnya impor daging kerbau dari India. “Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberdayakan sapi dan kerbau lokal sehingga ketergantungan daging sapi dan kerbau dari impor semakin berkurang,” tutup legislator dapil Lampung I itu. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017