Connect with us

FINANSIAL

BTN Fasilitasi KPR Subsidi Pengemudi Bluebird

Published

on

Penandatanganan perjanjian PT Bank Tabungan Negara dengan PT Blue Bird kerja sama bertempat di Kantor Pusat Bluebird Group di Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memfasilitasi KPR subsidi bagi pengemudi dan karyawan Bluebird dengan potensi kredit baru yang akan dihimpun mencapai Rp1 triliun.

“Fasilitas KPR subsidi ini bisa kami berikan melalui sinergi dengan PT Blue Bird Tbk sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan karyawan perusahaan transportasi ini,” kata Direktur Utama BTN, Maryono, di Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Sinergi kedua perusahaan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang ditandatangani Direktur Utama BTN Maryono dan Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Purnomo Prawiro di Kantor Pusat Bluebird Group di Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Pada kerja sama ini, karyawan serta pengemudi Bluebird yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan kedua perusahaan bisa mendapatkan fasilitas KPR baik subsidi maupun komersial, jelas dia.

Usai penandatanganan perjanjian kerja sama dilanjutkan dengan acara akad massal yang diikuti pengemudi dan karyawan Bluebird.

Maryono menjelaskan kerja sama dengan Bluebird merupakan bentuk komitmen Bank BTN dalam menyukseskan Program Satu Juta Rumah, terutama lewat fasilitas KPR Subsidi yang menyentuh segmen masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami sudah membangun banyak kemitraan dengan perusahaan yang memayungi para pekerja yang berhak mendapatkan KPR Subsidi, menurut kami Bluebird sangat potensial karena merupakan salah satu perusahaan yang memiliki banyak karyawan yang sesuai dengan persyaratan KPR Subsidi,” kata Maryono.

Program pengadaan perumahan yang kami laksanakan ini tidak terlepas dari upaya Bluebird untuk terus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi dan karyawan, sehingga mereka dapat lebih tenang dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya.

Sebagai tahap awal, fasilitas kredit pemilikan rumah tersebut terbuka bagi para pengemudi dan karyawan Bluebird di area Jakarta Bogor Depok, Tangeran dan Bekasi (Jabodetabek). Potensi yang dibidik Bank BTN kurang lebih 27.000 karyawan maupun pengemudi Bluebird adalah sekitar 7.000 orang di area Jabodetabek.

“Jika tahap awal sukses, kami berencana membuka pendaftaran fasilitas KPR BTN subsidi maupun nonsubsidi bagi seluruh karyawan maupun pengemudi di seluruh wilayah Indonesia,” kata Maryono.

Dalam kerja sama ini, Bank BTN memberikan fasilitas KPR Subsidi dengan plafond kredit senilai harga rumah subsidi berkisar Rp120 juta hingga Rp148,5 juta. Adapun uang muka atau Down Payment (DP) dimulai dari 1 persen dari harga jual yang ditawarkan atau sekitar Rp1 juta.

“Khusus para pengemudi Bluebird, ada skema khusus yang ditawarkan Bank BTN dalam program ini yaitu dengan skema cicilan yang dipotong dari uang komisi harian dan bonus atau sekitar Rp900.000-an per bulan,” kata Purnomo.

Untuk mendapatkan kemudahan mengakses KPR Subsidi, pengemudi /karyawan Bluebird berusia mulai dari 21 tahun, dan telah bekerja sebagai pegawai Bluebird minimal 1 tahun.

Selain itu, Bank BTN menetapkan aturan umum bagi pemohon KPR Subsidi di antaranya berpenghasilan Rp4 juta untuk rumah tapak, dan Rp7 juta untuk rumah susun, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi dari pemerintah, serta terdaftar Dukcapil dan lain sebagainya.

Salah satu keunggulan dari program KPR Bersubsidi Bank BTN adalah suku bunga yang rendah dan cicilan ringan, serta bunga tetap sebesar 5 persen sepanjang waktu kredit.

Sementara untuk KPR nonsubsidi, suku bunga kredit yang ditawarkan adalah sebesar 8,25 persen (fixed) untuk 2 atau 3 tahun dengan uang muka mulai dari 5 persen. Adapun KPR jenis ini berlaku untuk karyawan Bluebird yang memiliki pendapatan tetap dan berusia mulai dari 21 tahun dengan status karyawan tetap dan telah bekerja minimal 1 tahun.

“Intinya dengan kerja sama ini, Bluebird dan Bank BTN berupaya memudahkan proses persetujuan kredit dan mempercepat proses pengajuan KPR karena dilakukan melalui kelembagaan secara kolektif,” kata Purnomo. Demikian, seperti dikutip Antara. (gan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

Faisal Basri : Dua Pertiga Kekayaan Orang Terkaya dari Bisnis Kroni

Published

on

Ekonom Senior Indef, Faisal Basri.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pakar ekonomi Faisal Basri mengatakan dua pertiga dari kekayaan orang-orang terkaya di Indonesia diperoleh dari bisnis kroni yang dilakukan melalui kedekatan dengan kekuasaan politik.

“Untuk menjamin dapat kekayaan dengan mudah harus langgeng di politik. Karena itu, banyak pebisnis yang berpolitik dan mendirikan partai politik,” kata Faisal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Selain berpolitik, para pebisnis itu juga berupaya menguasai media massa. Karena itu, banyak politisi yang berasal dari kalangan pebisnis juga memiliki media massa.

Menurut Faisal, berbahaya bagi Indonesia bila kekuatan politik, bisnis dan media massa dikuasai oleh satu pihak seperti yang dilakukan para pebisnis politisi itu.

“Kita akan ditelan oleh pembentukan opini yang dikendalikan oleh para pemilik modal,” katanya.

Faisal mengatakan praktik kroni kapitalisme juga dilakukan pebisnis di negara-negara lain. Namun, di Indonesia, kroni kapitalisme semakin memburuk.

“Karena itu, kekuatan umat Islam harus tercermin di media massa,” ujarnya.

Zakat dan wakaf yang dihimpun dari umat Islam juga bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia.

“Jantung perekonomian negara saat ini adalah keuangan perbankan dan pajak pemerintah. Namun, kekuatannya saat ini terus menurun,” tuturnya.

Faisal mengatakan Aksi Cepat Tanggap (ACT), sebagai salah satu lembaga kemanusiaan bisa berperan dalam menghimpun dan memberikan pembelajaran tentang zakat dan wakaf yang lebih produktif.

ACT bekerja sama dengan Global Wakaf mengadakan diskusi bertajuk “Sharing with the Master” bertema “Meneropong Masa Depan Makro Ekonomi Nasional dan Peran Strategis Wakaf dalam Pengentasan Kemiskinan”.

Diskusi tersebut menghadirkan Faisal Basri dengan dipandu praktisi komunikasi Zaim Uchrowi sebagai moderator. Demikian, seperti dikutip Antara. (dew)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Ketua DPR Ajak Warga Penuhi Kewajiban Laporkan SPT

Published

on

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh anggota DPR dan warga negara yang sudah menjadi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) .

“Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018, DPR RI dan Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.786,4 triliun, meningkat dari outlook 2018 sebesar Rp1.548 triliun,” kata Bambang Soesatyo dalam rilis di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Untuk menyukseskannya, ujar Bambang, perlu kerja sama dan dukungan dari setiap wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak sehingga bisa turut membangun Indonesia menjadi lebih baik.

DPR RI antara lain juga telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, membuka Coaching Clinic SPT Pribadi dan LHKPN.

Bambang mengutarakan harapannya agar dengan adanya counter tersebut, para anggota DPR RI tidak lagi merasa kesulitan untuk membuat laporan pajak dan LHKPN.

Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi Direktorat Jenderal Pajak yang dengan berbagai sosialisasi dan kampanye, berhasil merealisasikan pelaporan SPT Wajib Pajak mencapai 12,5 juta SPT pada 2018.

Dengan besaran 9,87 juta di antaranya dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan, 1,82 juta orang pribadi nonkaryawan dan 854,3 ribu wajib pajak badan. Pada 2019, ditargetkan kepatuhan masyarakat melaporkan SPT mencapai 85 persen.

“Peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT juga didukung program tax amnesty yang dijalankan Pemerintah. Saya mengharapkan jumlah tersebut akan bertambah hingga menjelang penutupan masa pelaporan pada 31 Maret 2019,” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkap empat strategi yang bisa dilakukan otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Dalam seminar nasional perpajakan di Jakarta, Kamis (14/3/2019), ia mengatakan strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela.

Strategi kedua, tambah dia, adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.

Strategi ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak.

Strategi keempat adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional.

Mardiasmo mengharapkan upaya ini dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan mengurangi beban wajib pajak badan yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan pajak. Demikian, seperti dikutip Antara. (mrr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan Enam Persen

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen pada rapat dewan gubernur periode 20-21 Maret 2019 di tengah semakin melunaknya (dovish) kebijakan suku bunga negara-negara maju yang membawa dampak positif ke perekonomian Indonesia.

“Dot Plot dari Bank Sentral The Federal Reserve yang semula naik dua hingga tiga kali, kini (diperkirakan) hanya naik sekali tahun ini, kemudian sikap ‘dovish’ (melunak) Bank Sentral Eropa (Europan Central Bank/ECB). Arah kebijakan moneter negara maju di dunia tidak seketat dari perkiraan sebelumnya,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Dengan dipertahankannya suku bunga acuan pada Maret ini, Bank Sentral tercatat sudah empat kali menahan suku bunga acuan di level enam persen. Kebijakan BI ini juga tidak lepas dari perubahan kebijakan Bank Sentral The Fed yang semakin melunak dan “sabar” dalam menaikkan suku bunga acuan karena perlambatan pertumbuhan ekonomi AS.

BI mengubah proyeksinya terhadap kenaikan suku bunga acuan The Fed menjadi hanya satu kali untuk 2019-2020 dari dua kali pada periode yang sama. Demikian, seperti dikutip Antara . (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending