Connect with us

OPINI

BUNTUT KASUS PAPUA DIMANA PELINDUNG RAKYAT?

Published

on

Di tanah Papua, saat ini, kita membutuhkan kerja nyata dan fakta, bukan sekadar kata-kata.

PULUHAN saudara-saudara kita dari Minangkabau, Bugis, dan tentu juga dari Papua, tewas. Mereka saling berhadap-hadapan, saling berbunuhan, dan saling memusnahkan. Papua masih harus terus diwaspadai agar tidak lagi memanas.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Sabtu dan Ahad (29/9/2019) meyambangi ratusan saudara-saudaranya sekampung, di pengungsian, di Wamena. Sebagai walinegara, sang Wagub, menawarkan untuk pulang.

“Tadi saya minta izin, barangkali kami diizinkan ke Sentani sementara, terutama perempuan dan anak-anak. Kami tidak akan tinggalkan daerah ini (Papua),” ujar Nasrul seperti dikutip Antara.



Padahal, masih kata wagub :

“Mereka sudah ada di tanah Papua sangat lama. Ada yang sudah setengah abad, 53 tahun di sini (Wamena). Sudah beranak-pinak di sini. Sudah merasa bahwa tanah Papua adalah tanah tumpahnya juga,” lanjut sang Wagub seperti ia sampaikan di radio Elshinta.

Tapi, sekarang, mereka semua takut dan trauma. “Selama ini mereka sudah berhubungan sangat baik dengan saudara-saudara kita yang asli Papua,” lanjutnya.

Horizontal

Saat ini, sika atau tidak, langsung atau tidak, mereka sudah saling berhadapan. Satu pihak mempertahankan diri, satu pihak dikabarkan menyerang.

Bahkan dalam rusuh atau tepatnya dalam serangan pekan lalu, seorang dokter, maaf, dibakar hidup-hidup. Demi Allah, sakit dan pedih harus menuliskan kembali fakta ini. Ada bocah-bocah balita yang ikut pula jadi korban. Sungguh pedih.

Sama pedihnya ketika kita membuka-buka file terkait saudara-saudara kita asli Papua yang berpuluh tahun juga telah jadi korban. Meski, tentu kita tidak benarkan jika kemudian mereka lampiaskan dendam dengan sesama mereka yang bukan asli Papua saat ini. Kekerasan atas nama apa pun, tidak dibenarkan.

Pertanyaannya, di mana negara? Di mana pemerintah? Di mana semua pelindung rakyat itu? Lalu, jika tinggal di negara sendiri sudah tidak nyaman, masih pantaskah kita sebut ada negara? Ada pemerintah?

Di tanah Papua, saat ini, kita membutuhkan kerja nyata dan fakta, bukan sekadar kata-kata: “Papua saat ini sudah kondusif!”. Bukan, bukan hanya itu. Kita butuh ada pihak yang mampu menjaga agar perang horizontal tidak terjadi.

Semen Padang

Saya ingin menutup tulisan ini dengan kisah Semen Padang dan tanah Papua. Secara geografis Papua di ujung Timur dan Semen Padang, nyaris di ujung Barat negeri, sangatlah jauh. Tapi, secara emosional keduanya punya ikatan yang luar biasa dekatnya.

Ada lebih dari sebelas pemain sepakbola asli Papua yang sudah berlaga di klub Semen Padang. Tujuh di antaranya juga merupakan tulang punggung tim nasional, PSSI. Empat di antaranya menjadi bintang nasional justru setelah bergabung dengan klub Kabau Sirah itu.

Herman Pulalo, Alexander Pulalo, Elie Aiboy, Boas Salossa, Erol Iba, Totus Bonai, Vendy Mofu, Elthon Maram, Fridolin Yoku, Jefri Kewoe, Rendi Oscario, dan Ananias Fingkreuw. Enam nama pertama adalah para pemain yang juga tergabung di timnas.

Lalu yang paling mendalam pada tanah Minang adalah: Herman dan Alexabder Pulalo, Elie Aiboy, dan Boas Salossa. Setiap ketiganya muncul, orang selalu saja sulit memisahkan ketiganya antara Semen Padang dan Tanah Papua. Ketiganya sangat identik dengan Minang dan Papua.

Malah, empat di antaranya Herman, Elie, Erol, dan Vendy beristrikan gadih-gadih Minang. Tidak sampai di situ, keempatnya pun menjadi mualaf. Elie dan Erol, termasuk mualaf yang shaleh.

Jadi, jika boleh saya berharap untuk seluruh saudara-saudara saya di tanah Papua, jika melihat saudara-saudara saya dari tanah Minang, ingat pulalah pada Herman dan Alexander Pulalo, Elie Aiboy, Boas Salossa, Vendy serta yang lainnya. Mereka adalah Semen Padang, mereka adalah Papua. Artinya mereka adalah saudara-saudaramu sendiri.

Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang berasal dari Bugis, serta dari luar Papua lainnya. Kita semua bersaudara. Jangan biarkan ada sesuatu yang membakar diri kita untuk saling berhadapan. Jangan biarkan amarahmu dilampiaskan dengan cara-cara seperti itu. Jangan biarkan kita diadu-domba untuk dan atas nama kepentingan lain.

Ayo, mari kita perlihatkan kepada mereka yang ingin mengadu bahwa kita, rakyat bukanlah pejabat. Kita rakyat adalah satu. Kita tak perlu berteriak: “Aku Indonesia, aku pancasila!”. Tapi begitu ada geliat di Papua, ada korban berjatuhan, malah asyik bersepeda, malah asyik bertemu dengan para relawan. Sekali lagi kita adalah saudara.

[Oleh: M. Nigara. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

PERTEMUAN PRABOWO-JOKOWI UNTUK INDONESIA RAYA

Published

on

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Calon presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

PERTEMUAN Prabowo – Jokowi dan Petinggi Petinggi Partai janganlah disalah artikan sebagai Penghianatan kepada pemilih Prabowo saat pilpres lalu. Kenapa ? Karena ini adalah langkah idealis yang dilakukan seorang Prabowo untuk membuktikan bila beliau adalah seorang Patriot Bangsa. Bila ini tidak dilakukan Prabowo justru tidak baik untuk kelangsungan politik dan kelangsungan keharmonisan berbangsa dan bernegara. Pilpres sudah selesai, dan Pemenang dari pertarungan ini adalah Pak Jokowi, Lalu bila Prabowo tidak menunjukkan pada publik keharmonisan akan sampai kapan keterpecahan yang dirasa terjadi saat pilpres bahkan sesudah pilpres akan berakhir ? Bila seorang Prabowo mampu membangun komunikasi yang baik dengan rival dan partai partai yang dulu bersebrangan saat pilpres, Seharusnya ini dapat dipahami publik luas. Memang sulit dan mungkin tidak sedikit yang kecewa dengan langkah yang diambil seorang Prabowo. Akan tetapi pahamilah bila Prabowo memikirkan bangsa ini juga. Mungkin saja menurut Presiden terpilih Pak Jokowi ada pemikiran dari seorang Prabowo untuk disumbangkan kedalam Pemerintahan kedepan. Karena walau bagaimanapun juga Prabowo dan Jokowi adalah putra putra terbaik saat ini. Dimana pemikiran keduanya sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia kembali menjadi lebih baik.

Disaat Pilpres keduanya baik Prabowo dan Jokowi perlu bertarung, perlu kompetisi, adu gagasan, adu argumen, adu pemikiran, akan tetapi begitu pertarungan selesai keduanya harus bertemu, dan harus mencari titik persamaan, karena Negara ini membutuhkan semua kekuatan untuk bekerja sama membangun kembali Indonesia raya.

Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.



Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, akan tetapi bahwa hal itu bukanlah penghalang untuk menjalin komunikasi dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk bangsa ini kedepan.

“pertarungan politik saat Pilpres sudah berlalu, dan begitu selesai, kepentingan nasional yang utama.

Kendati demikian, Prabowo juga tidak mempermasalahkan jika pada akhirnya Partai Gerindra tidak masuk ke dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf. Karena komunikasi yang dijalin bukan semata mata untuk meraih kursi kabinet. Ada hal yang lebih utama yaitu Kepentingan negara.

“Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal. Di luar sebagai check and balances. Sebagai penyeimbang. Itu yang disampaikan Prabowo sesaat setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu. Ini artinya komunikasi atau safari politik yang dilakukan Prabowo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Keharmonisan kedua tokoh yaitu Prabowo dan Jokowi adalah keharmonisan untuk membangun dan mempersatukan kembali Indonesia yang sempat terpecah pandangan karena pilpres. Pilpres sudah selesai. Sudah saatnya kita memikirkan bagaimana kedepan agar pemerintahan ini berjalan lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sejahtera.

Sumbangsih pemikiran itu tidak harus kita berkoalisi di pemerintahan akan tetapi diluar pemerintah juga dapat dilakukan yaitu sebagai check and balance. Karena Pemerintahan yang sehat adanya penyeimbang sangat dibutuhkan. Agar Pemerintahan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan semoga apa yang dilakukan Prabowo dapat dipahami dan dimengerti sebagai langkah untuk kepentingan bangsa dan negara.

[Oleh: Ryanti Suryawan. Penulis adalah Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bgr Ketua DPD Gardu Prabowo Jabar]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

POLEMIK PERPPU RUU KPK

Published

on

Perppu memang solusi yang sangat efektif supaya kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di dalam kebijakan revisi UU KPK itu bisa diperbaiki dengan cepat.

REVISI UU KPK yang telah diketok palu tetap saja masih menyisakan bola Panas yang terus bergulir, dan ditambah sinyal dari pemerintah yang katanya akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang undang ( Perppu ) belum jelas. seharusnya pemerintah dapat bersikap tegas untuk dapat mengakhiri polemik ini. Dan tunjukan bila Pemerintah mendukung setiap langkah dalam upaya memberantas korupsi dengan tidak membuat KPK ini lemah.

Keresahan masyarakat dan publik sangat wajar, karena revisi UU KPK ini melemahkan senjata ampuh KPK dalam melumpuhkan para bandit koruptor. Mulai dari penyadapan yang harus seijin Dewan pengawas, hingga KPK dapat menerbitkan surat pemberhentian penyidikan ( SP3 ). akibat revisi UU KPK ini lembaga antirasuah KPK ini dianggap seperti macam ompong. Karena KPK tidak lagi memiliki ” keistimewaan ” yang sudah bisa kita tebak KPK akan kesulitan dalam membongkar aib para koruptor. Dan wajar bila masyarakat merasa bila KPK telah dilemahkan. Ditambah Presiden tidak menolak revisi UU KPK dan ketok palu pada tanggal 17 September lalu. Keputusan inipun menuai kontroversi yang akhirnya memicu aksi demo mahasiswa dan anak anak STM dengan isu sentral yaitu Tolak Revisi UU KPK dan Presiden terbitkan Perppu, Karena Perppu adalah hak subjektif Presiden

Disisi lain sepertinya pemerintah bimbang dalam mengeluarkan Perppu UU KPK. Ini disebabkan mayoritas partai partai pendukung masih bergeming dengan revisi UU KPK. Dan disinyalir mereka tidak ingin presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah diketok palu dan disahkan DPR.



Dalam hal ini publik dapat membaca bila ada tarik menarik antara pemerintah dan partai partai politik yang selama ini mendukungnya. Dalam hal ini disinilh sikap tegas presiden diuji karena terkait komitmennya dalam kampanye tentang pemberantasan korupsi.

Ada tiga pilihan sebenarnya sebagai jalan keluar dari persoalan ini yaitu :

Pilihan pertama adalah dengan melakukan legislative review, upaya mengubah UU melalui DPR. Kemudian yang kedua melakukan judicial review, yaitu upaya membatalkan UU melalui Mahkamah Konstitusi.

Sementara opsi ketiga adalah mengeluarkan Perppu. “ akan tetapi Perppu berisiko, itu bisa pada masa sidang berikutnya ( di DPR ) ditolak, Perppu itu dibahas oleh DPR, DPR bisa menentukan itu ditolak atau diterima.

Jika Perppu ditolak DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

Perppu memang solusi yang sangat efektif supaya kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di dalam kebijakan revisi UU KPK itu bisa diperbaiki dengan cepat.

Persepsi publik terhadap revisi UU KPK pun beragam, 55,2 persen responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK, 33,1 persen menolak berpendapat dan hanya 11,7 persen yang berpendapat revisi UU KPK akan memperkuat KPK.

Berkaca dari sini, setuju sekali bila KPK perlu diperbaiki. Sehingga KPK dapat bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik. Revisi UU KPK memang bukan hal yang dilarang, akan tetapi jangan pula revisi ini justru melemahkan dan bukan menguatkan KPK.

[Oleh: Ryanti Suryawan. Penulis adalah Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bgr Ketua DPD Gardu Prabowo Jabar]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

MAU DIBAWA KEMANA NEGERIKU?

Published

on

Sejumlah Mahasiswa saat menggelar aksi demo menolak revisi RUU KPK, RUU KUHP, RUU PAS dan RUU Pertanahan.

KEMATIAN 32 penduduk urban di Papua menyisakan pertanyaan; dimana negara? Negara menjadi “tertuduh” karena dianggap tak hadir untuk melindungi dan menyelamatkan rakyatnya. Banyak pihak menyesalkan mengapa pihak berwajib, terutama presiden sebagai kepala negara tak merasa bersalah dan meminta maaf kepada rakyat.

Bagaimana nasib Papua kedepan? Ketika para guru, tenaga medis termasuk para dokter, juga para pedagang, lari dan meninggalkan Papua, maka ini akan menjadi persoalan serius terkait masa depan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat Papua.

Sebelum Papua, kasus 21-22 Mei juga meninggalkan keprihatinan. Tidak kurang dari delapan orang mati saat demonstrasi. Beberapa diantaranya remaja. Itu data resmi dari rumah sakit di DKI. Anies Baswedan umumkan data itu sebagai pertanggungjawaban publik. Di era keterbukaan, rakyat berhak untuk mendapat informasi itu, kata Anies. Kendati kemudian Anies dibully. Siapa yang ngebully Anies? Silahkan dianalisis sendiri.



Soal berapa jumlah korban sebenarnya yang meninggal, masih simpang siur. Korban atau perusuh? Soal istilah, bergantung siapa mendukung siapa. Rakyat menunggu respon presiden untuk memberi penjelasan atau setidaknya menjenguk keluarga korban yang meninggal. Sayangnya, Istana hanya memanggil lelaki tengah baya yang mengaku isi tokonya dicuri. Entah siapa pencurinya, apa saja yang dicuri dan berapa kerugiannya, gelap!

Hanya berjarak sekitar empat bulan, giliran dua mahasiswa Kendari tewas. Kabarnya, yang satu tertembak di dada, dan satunya lagi di kepala. Door…. Mati! Peluru siapa? Polisi telah melakukan investigasi. Hasilnya? Sejumlah anggota kabarnya sudah dipecat. Jika ada atasan yang ikut terlibat, mesti dapat vonis yang sama. Ini mesti jadi SOP yang konsisten. Dengan begitu, rakyat akan berangsur pulih kepercayaannya.

Jika kita mau membuat perbandingan dengan era Habibi, era Gus Dur, era Megawati atau era SBY, tingkat kematian rakyat baik dari sisi jumlah maupun kasus, maka di era Jokowi ini nampak paling dramatis. Untuk menyelenggarakan pemilu saja harus memakan korban sekitar 700 petugas pemilu. Data persisnya mesti divalidasi. Sejak kasus 21-22 mei, data petugas pemilu yang saat itu terus naik angka kematiannya mendadak sepi dari berita. Gak tahu bagaimana nasib seribuan petugas pemilu yang dirawat di rumah sakit. Sembuhkah? Atau ada yang menyusul teman-temannya?

Seandainya 1998 Pak Harto bertahan dan tak mengambil keputusan untuk mundur, entah berapa mayat yang akan jadi berita. Tapi, Pak Harto tak ingin korban bertambah. Dia pilih mundur demi masa depan bangsa. Inilah jiwa kenegarawan Pak Harto. Sosok yang sekarang mulai dirindukan kembali karena murahnya harga pangan dan BBM. “Enak Jamanku to…” Semoga beliau damai di alam sana.

Begitu juga dengan Gus Dur. Saat di-impechmen, Gus Dur tahan semua kekuatan pendukungnya, terutama Banser. Andai saja Gus Dur memaksa bertahan dan massa pendukung fanatiknya dibiarkan membuat perlawanan, boleh jadi akan terjadi konflik horizontal. Faktanya, tak ada satupun nyawa melayang. Karena Banser saat Gus Dur presiden, mereka patuh dan loyal pafa pada ulama. Konsisten dalam menjaga nama baik organisasi NU.

Saat ini, banyak pihak menyayangkan ada sejumlah oknum, sekali lagi “oknum” yang suka menghalangi pengajian ulama. Alasannya, karena ulama dianggap menebar fitnah dan bagian dari Islam radikal. Tapi, itu saat pemilu. Pemilu selesai, nyaris gak ada lagi persekusi ulama. Kenapa hanya saat pemilu? Jangan tanya gue dong…

Reformasi yang identik dengan nafas demokrasi saat ini semakin kehilangan gairahnya. Satu persatu pilarnya mulai dirobohkan. Pers tak leluasa lagi menyusun berita. Berupaya tak menyinggung kekuasaan, karena bisa jadi petaka. Tidak juga menurunkan berita yang menguntungkan lawan dari penguasa. Anies Baswedan termasuk Gubernur DKI yang hasil kerjanya jarang diberitakan. Apakah ia teridentifikasi sebagai lawan politik istana? Allahu A’lam.

Para mahasiswa kabarnya ditekan melalui forum rektor yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi egen-agen istana. Siapa yang demo mulai diidentifikasi, bahkan sebagian terancam status akademiknya.

Mereka yang berupaya kritis terhadap pemerintah tersandera oleh berbagai kasus hukum. Yang tak tersandera mendapat tekanan. Inilah sejumlah pilar demokrasi yang mulai ambruk.

Buzzer-buzzer bayaran bekerja dengan masif untuk memenangkan opini, mendelegitimasi setiap fakta yang berpotensi merugikan pihak kekuasaan. Medsos menjadi arena kompetisi hoak. Rakyat disuguhi berita-berita yang tak nyata. Lambat laun keadaan ini akan membuat rakyat semakin apatis terhadap informasi apapun. Saat ini, sulit membedakan mana berita benar, mana berita hoak. Aparat seringkali berat sebelah dalam membacakan pasal di dalam undang-undang tentang ujaran kebencian.

Revisi UU KPK seolah telah menyempurnakan proses pelumpuhan hukum di Indonesia. Setelah institusi hukum yang ada telah bertahun-tahun dalam kendali kepentingan, rakyat nyaris hanya berharap kepada KPK. Institusi terakhir yang masih bisa dipercaya. Tapi kini, giliran KPK yang juga harus menghadapi sakaratul maut.

Belum lagi persoalan ekonomi yang harus dihadapi untuk tahun-tahun kedepan. Semua kebutuhan, termasuk BBM, listrik, asuransi (BPJS) dan harga bahan pokok terus naik. Hutang negara naiknya gak kira-kira. Negara terseok-seok untuk membayar cicilan plus bunganya. Sementara elit di lingkaran istana tak mau tahu. Terus bertengkar merebutkan jatah ganimah sebagai hasil perjuangan di pilpres kemarin.

Miris! HAM, demokrasi, hukum dan ekonomi makin hari makin lumpuh. Rakyat takut menyuarakan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam urusan negara. Tuduhan teroris dan makar terus menghantui. Hukum tak lagi bisa sepenuhnya diharapkan sebagai pelindung kebenaran. Media dibungkam. Mahasiswa ketakutan. Akademisi dan ulama tak lagi bisa bicara. Oposisi semakin sempit ruangnya. Sementara ekonomi memburuk, harga-harga kebutuhan terus naik dan daya beli rakyat menurun. Ada tanda-tanda sebagian rakyat mulai frustasi. Kompleksitas masalah belum tampak solusinya. Entah, mau dibawa kemana negeri ini?

[Oleh: Tony Rosyid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending