Connect with us

NUSA TENGGARA TIMUR

Bupati Manggarai Barat Tidak Tahu Kepemilikan Pulau Bidadari

Published

on

Pulau Bidadari adalah sebuah pulau yang terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Indonesiaraya.co.id, Kupang – Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dulla menyatakan tidak mengetahui hak milik pengelolaan Pulau Bidadari di wilayah Manggarai Barat, NTT yang dikabarkan telah jatuh ke tangan kepemilikan asing yang telah memoles pulau tersebut menjadi objek wisata.

“Tanyakan saja ke Jakarta, karena kami tidak tahu-menahu soal pulau (Bidadari) itu,” katanya kepada Antara saat dihubungi dari Kupang, Selasa (5/3/2019), ketika ditanya soal pengelolaan pulau Bidadari tersebut, yang menurut informasi, sudah dikuasai oleh seorang wisatawan asing asal Inggris.

Ia mengaku bahwa Pulau Bidadari itu memang masuk dalam wilayah pemerintahan Manggarai Barat di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, namun pemerintah Manggarai Barat tak punya kewenangan untuk mengintervensi pulau cantik itu.

Gubernur NTT Viktor B Laiskodat saat diwawancarai beberapa waktu lalu sudah mengatakan dengan tegas bahwa pulau itu harus diambil kembali jika memang betul dikuasai oleh warga berkewarganegaraan asing.

“Kalau ada orang asing yang menguasainya, kita harus ambil kembali. Karena itu adalah daerah kita yang tidak bisa diganggu oleh pihak asing,” ujar dia.

Menurut dia, sebuah pulau walau dinyatakan tidak layak untuk dijual dan dikuasi oleh siapapun itu, termasuk warga negara asing.

Oleh karena itu, Gubernur Viktor Laiskodat berjanji akan mengecek lagi status kepemilikan Pulau Bidarari tersebut, apakah statusnya dikuasai atau hanya dipakai untuk pengelolaan wisata di daerah itu. Demikian, seperti dikutip Antara . (kor)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NUSA TENGGARA TIMUR

Pemkab Kupang Bangun Dua Dermaga Pelabuhan Rakyat

Published

on

Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, segera membangun dua pelabuhan rakyat guna mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten yang berbatasan dengan Ocusse di Timor Leste..

Indonesiaraya.co.id, Kupang – Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, segera membangun dua pelabuhan rakyat guna mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten yang berbatasan dengan Ocusse di Timor Leste..

“Tahun ini kami akan bangun dua dermaga pelabuhan rakyat guna membantu meningkatkan pendapatan para nelayan di Kabupaten Kupang,” kata Kepala Dinas Perhubungan, Kabupaten Kupang, Jhoni Ati ketika di hubungan di Kupang, Kamis (18/4/2019).

Menurut dia, dua pelabuhan rakyat yang dibangun pemerintah Kabupaten Kupang yaitu satu di Bolok, Kecamatan Kupang Barat dan satu pelabuhan lainnya dibangun di Pulau Semau.

Menurut dia, kehadiran dua pelabuhan rakyat itu guna memenuhi kebutuhan tempat penambatan perahu milik nelayan tradisional di Kabupaten Kupang yang masih menggunakan dermaga pelabuhan Tenau Kupang untuk aktifitas bongkar muat penumpang dan barang baik dari Kota Kupang menuju Pulau Semau .

“Apabila Pelabuhan Tenau terus dikembangkan maka nelayan dari Pulau Semau tidak bisa lagi melakukan bongkar muat di pelabuhan Tenau, sehingga pemerintah Kabupaten Kupang menyiapkan pelabuhan rakyat di Bolok dan Semau untuk kegiatan bongkar muat barang dari perahu-perahu milik nelayan tradisional setempat,” kata Jhoni.

Menurut Jhoni, pembangunan dua unit dermaga pelabuhan rakyat ini masing-masing menelan anggaran pembangunan sebesar Rp1 miliar.

“Dana pembangunan dua unit dermaga itu bersumber dari DAK 2019 dengan alokasi masing-masing Rp1 miliar lebih. Tahun 2019 dua pelabuhan itu mulai dibangun,”tegas Jhoni.

Ia berharap terbangunya dua unit dermaga untuk pelabuhan rakyat akan mampu mendorong peningkatan pendapatan ekonomi para nelayan di Kabupaten Kupang. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NUSA TENGGARA TIMUR

Pemerintah Alokasikan Rp250 Miliar untuk Pengembangan Bandara Ende

Published

on

Bandara Haji Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Indonesiaraya.co.id, Kupang – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp250 miliar untuk pengembangan Bandara Haji Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Dana dari APBN ini sudah turun untuk pembebasan lahan. Pengembangan bandara nantinya, apakah ke darat atau ke laut tergantung hasil studi,” kata Wakil Bupati Ende Djafar Ahmad di Kupang, NTT, Senin (8/4/2019).

Bandara Haji Hasan Aroeboesman, yang memiliki panjang landasan 1.650 meter, rencananya akan diperpanjang hingga lebih dari 2.000 meter.

Ia mengatakan, pengembangan bandara ini salah satunya bertujuan memperlancar akses penerbangan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah setempat.

Menurutnya, pemerintah setempat juga ingin menangkap peluang arus kunjungan wisatawan dari Bali dengan mendorong pembukaan rute Denpasar-Ende.

“Kami sering diskusi dengan para agen travel di Bali untuk mendorong pembukaan rute Denpasar-Ende sehingga turis-turis yang bosan di Denpasar bisa berwisata ke Ende dan sekitarnya,” katanya.

Ia mengatakan, selain itu, pesawat jenis ATR akan tidak bisa diterima lagi masuk di Denpasar, karena itu pengembangan bandara ini juga untuk menangkap peluang yang ada.

Djafar menambahkan, kalau maskapai Garuda akan masuk lagi di Ende, maka layanan penerbangan akan semakin ramai dengan 10 kali penerbangan setiap hari.

“Sehingga, nantinya Bandara di Ende akan menjadi yang teramai kedua di NTT setelah Bandara El Tari Kupang dan tentunya arus wisatawan juga akan semakin menggeliat,” katanya. Seperti dikutip Antara . (alo)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NUSA TENGGARA TIMUR

Komodo di Luar Habitatnya Turunkan Kunjungan Wisatawan

Published

on

Keberadaan komodo di luar habitatnya tentu berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo.

Indonesiaraya.co.id, Kupang – Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Beny Wahon mengatakan keberadaan komodo di luar habitatnya tentu berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo.

“Terkait perdagangan ilegal komodo yang baru-baru ini terjadi, memang patut disesalkan dan dikutuk keras terhadap para pelakunya. Terhadap keberadaan komodo ada di luar habitatnya, tentu punya dampak terhadap kunjungan ke Labuan Bajo, Pulau Komodo atau Pulau Rinca sebagai habitusnya komodo,” kata Beny Wahon kepada Antara di Kupang, Minggu (31/3/2019).

Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan kasus perdagangan bayi komodo dan dampaknya terhadap kunjungan wisatawan ke provinsi berbasis kepulauan itu, khususnya ke Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkapkan penjualan 41 komodo ke luar negeri dengan harga Rp500 juta per ekor oleh jaringan penjahat, yang sudah tujuh kali melakukan aksi semacam itu sejak tahun 2016 sampai 2019.

Menurut Beny Wahon, keberadaan biawak komodo di pulau-pulau yang berada di ujung Barat Pulau Flores itu, telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Selain komodo sebagai salah satu daya tarik pengunjung yang sebagian besar merupakan wisatawan mancanegara, saat ini terdapat 42 ‘dive and snorkeling spot’ yang juga menjadi daya tarik kunjungan.

Tren jumlah pengunjung ke kawasan wisata itu pun terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama sejak kawasan itu ditetapkan sebagai New 7 Wonders of Natura pada tahun 2012.

Pada tahun 2014, jumlah kunjungan wisatawan tercatat 80.626 ribu, tahun 2015 menjadi 95.410, tahun 2016 naik menjadi 107.711, tahun 2017 naik lagi menjadi 125.069 dan tahun 2018 tercatat 159.217.

Data Kementerian KLHK menunjukkan penerimaan pungutan yang disetor oleh Balai TN Komodo kepada kas negara terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2014 Balai Taman Nasional Komodo menyetor pungutan untuk kas negara sebesar Rp5,4 miliar, tahun 2015 Rp19,20 miliar, tahun 2016 Rp22,80 miliar, tahun 2017 Rp29,10 miliar, dan tahun 2018 Rp33,16 miliar.

Artinya, kalau saja habitat komodo ini berpindah ke negara lain atau habitat lain di luar Pulau Flores, maka tentu akan berdampak pada kunjungan, kata Beny Wahon menambahkan. Demikian, seperti dikutip Antara . (ber)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending