Connect with us

OPINI

Cawagub DKI Alot, Kenapa?

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

BEBERAPA bulan setelah Sandi mundur dari wagub, saya dan beberapa teman di MPI (Majelis Pelayan Indonesia) membincangkannya: “kalau lama dan alot, Anies akan jadi sasaran. Akan ada tuduhan Anies gak mau ada wagub. Supaya tuduhannya terlihat sempurna, maka ditambah kalimatnya: Anies gak ingin ada matahari kembar. Wow!

Seorang teman bilang:” Prabowo kalah di pilpres, wagub DKI akan direbut kembali oleh Gerindra”. Sampai disini, logis kalau kemudian prosesnya alot. Rupanya ada design untuk mengulur-ngulur, supaya ada alasan untuk take over jika Prabowo kalah di pilpres.

Ternyata benar, proses pengajuan cawagub DKI alot. Dimana alotnya? Jawaban atas pertanyaan ini akan memperjelas benar atau tidaknya tuduhan segelintir orang ke Anies. Kalau alotnya di meja Anies, maka tuduhan itu benar. Tapi kalau lancar di meja Anies, kenapa pula Anies yang disasar? Ini logika dasar untuk membuat kesimpulan. Gak perlu harus pinter untuk menyimpulkan logika sederhana ini.



Mekanisme pergantian wagub: Partai pengusung mengusulkan dua nama. Dua nama diserahkan kepada gubernur untuk diajukan ke DPRD. Gerindra-PKS sepakat mengusulkan Ahmad Saikhu dan Agung Yulianto. Surat sampai ke meja gubernur, dan oleh gubernur langsung dilanjutkan ke DPRD. Di DPRD gak dibahas. Dibiarin. Tak ada pembentukan panitia, tak ada pembahasan tatib, apalagi sampai sidang paripurna. Hingga anggota DPRD 2014-2019 masa baktinya habis, tak juga ada paripurna. Adakah salah Anies disini?

Setelah terpilih dan anggota DPRD baru periode 2019-2024 dilantik, Gerindra justru bermanuver. Ajukan empat nama ke PKS. Silahkan PKS pilih satu untuk disandingkan dengan calon dari PKS. PKS kaget, tersinggung dan marah. Katanya diserahkan ke PKS, kok Gerindra mengajukan nama? Alasan Gerindra, karena kader PKS tak diterima oleh mayoritas anggota DPRD. Belum paripurna, belum ada pemilihan, kok buru-buru bilang gak diterima, begitu protes PKS.

Apakah termasuk anggota DPRD dari Gerindra yang ikut menolak kader PKS? Atau malah anggota Gerindra yang jadi inspirator dan promotornya?

Gara-gara kasus ini, kongsi PKS-Gerindra pecah. Teman, tapi tak lagi bersekutu. Begitu kesimpulan Sohibul Iman, presiden PKS. Berpaling dari PKS, nampaknya Gerindra mulai membuat sekutu dengan PDIP. Gerindra-PDIP satu suara di DPRD DKI, menolak calon dari PKS. Ini baru terang!

PKS sadar posisinya terjepit. Abaikan, kasihan rakyat. Hak rakyat untuk memiliki dan dapat pelayanan wagub terabaikan jika PKS gak mau tanda tangan. Terpaksa, PKS terima usulan Gerindra. Dua nama akhirnya dikirim ke gubernur dan dilanjutkan ke DPRD, yaitu Ahmad Reza Patria dari Gerindra dan Nurmansyah Lubis dari PKS. Sampai disini, tak ada keterlibatan Anies. Kecuali berkewajiban meneruskan dua nama itu ke DPRD sesuai perintah undang-undang.

Jika alasan Gerindra bahwa kader PKS gak diterima DPRD, berarti besar peluangnya yang akan jadi adalah Ahmad Reza Patria. Soal ini kita tunggu saja. Yang publik perlu tahu, ini bukan soal person. Bukan soal Reza Patria dan Nurmansyah Lubis. Kedua orang ini adalah tokoh yang kredibel dan punya integritas. Ini lebih pada soal proses politik yang seringkali mengabaikan tatakrama dan etika.

Ada yang bertanya: Kenapa proses cawagub DKI harus sealot itu? Kenapa Gerindra-PDIP begitu ngotot dan berupaya keras mengganjal kader PKS? Ada dua faktor. Pertama, lebih karena faktor Prabowo. Prabowo tak serius menyerahkan jatah wagub DKI ke PKS. Ini soal karakter dan komitmen personal. Catat!

Kedua, ini kuat hubungannya dengan pemilu 2024. Posisi wagub DKI strategis untuk melakukan kampanye pemilu 2024 di DKI. Wagub berpeluang nyalon gubernur setelah Anies besar kemungkinan akan nyalon presiden. Posisi Wagub dengan aset kekuasaan di tangan akan sangat strategis untuk kampanye pilkada, pileg dan pilpres.

Dua faktor ini jadi sebab dominan kenapa PKS sulit menembus permainan politik di DPRD DKI yang saat ini dikuasai oleh PDIP (25 kursi) dan Gerindra (19). Ditambah lagi hadirnya delapan kursi dari PSI yang selama ini tampak tampil kontra PKS. Total jumlah kursi tiga partai ini adalah 52 kursi. Mayoritas!

Jadi, soal ini sama sekali tak ada kaitannya dengan Anies. Murni dinamika politik DPRD DKI yang permainannya sedang didominasi oleh PDIP dan Gerindra, yang besar peluangnya mendapat dukungan PSI.

Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

Usulan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Harus Memerhatikan Hak Konsumen, dan Keberlangsungan Usaha

Published

on

YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay).

INDONESIA adalah karakter negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga angkutan berbasis perairan, sungai penyeberangan dan lautan menjadi sangat vital. Oleh karena itu mobilitas warga yang berbasis angkutan penyeberangan, seperti angkutan ferry, mempunyai nilai yang amat strategis, bahkan mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah sebagai regulator bertanggungjawab untuk menjadikan angkutan penyeberangan yang aman, nyaman, tarifnya terjangkau, dan menjunjung tinggi aspek keselamatan. Selain itu, pemerintah juga wajib menjaga keberlangsung usaha dari operator penyeberangan yang ada.

Relevan dengan hal ini, terbetik wacana dari operator yang terhabung dalam GAPASDAP, yang ingin melakukan stop operasi. Ancaman ini dilakukan dikarenakan Menhub dan Menko Maritim menolak usulan kenaikan tarif yang diajukan GAPASDAP. Terkait hal ini YLKI mempunyai beberapa catatan, yakni:

1. YLKI tidak mengendors rencana stop operasi alias pemogokan, yang akan dilakukan angkutan ferry, sebab akan mengacaukan pelayanan publik dan bahkan stabilitas ekonomi lokal, bahkan nasional;



2. Terkait usulan kenaikan tarif, jika dilihat dari sisi momen, operator penyeberangan sudah pantas mengajukan usulan kenaikan tarif, sebab kenaikan tarif terakhir dilakukan pada 3 tahun yang silam. Soal besaran dan formulasinya, YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay). Yang terpenting kenaikan tarif masih mempertimbangkan sisi daya beli konsumen sebagai penumpang ferry. Hal ini penting karena penumpang ferry banyak dari kelas menengah bawah, khususnya di rute perintis. Selain itu, kenaikan tarif harus berbanding lurus dg pelayanan. Jadi pengusaha angkutan ferry harus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanannya;

3. Jika Kemenhub dan Kemenko Maritim tidak mau menaikkan tarif angkutan penyeberangan, maka pemerintah sebagai regulator harus memberikan insentif dan PSO (Public Service Obligation) kepada operator. Jangan menolak kenaikan tarif tapi tidak mau memberikan insentif/PSO…itu namanya mau menangnya sendiri. Artinya pemerintah harus fair, demi menjaga keberlangsungan usaha angkutan ferry dan aksesibilitas pada konsumennya. Jika mereka sampai stop operasi maka akan merugikan semua pihak dan pemerintah harus bertanggungjawab.

4. Skema kebijakan tarif penyeberangan, selain harus memperhatikan aspek ability to pay konsumen; juga harus menjamin keberlangsungan usaha angkutan penyeberangan. Rontoknya pelaku usaha angkutan penyeberangan menunjukkan adanya perubahan kebijakan pentarifan di bidang penyeberangan.

Demikian. Terima kasih.

Wassalam.

Oleh : Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Kelola Dana Haji Tunggu Tsunami

Published

on

Tahun 2020 ini BPIH tertolong. Karena harga minyak turun, rupiah menguat dan hasil nego tiket per jama'ah bisa turun dua juta.

PERSOALAN dana haji akan jadi gempa, bahkan menimbulkan sunami jika tidak dilakukan antisipasi sejak dini. Tahun demi tahun kebutuhan subsidi untuk jama’ah yang berangkat haji makin besar. Tahun ini BPKH harus mensubsidi jama’ah haji yang akan berangkat sebanyak tujuh triliun lebih. Dari mana sumber uang itu? Dari uang setoran jama’ah haji yang masih ngantri 10-30 tahun. Kenapa tidak disubsidi dari negara? Pertanyaan anda aneh. Subsidi listrik, gas dan BBM saja dicabutin, mana kuat negara mensubsidi jama’ah haji?

Mengapa harus disubsidi? Karena uang setoran jama’ah haji tak mampu membayar seluruh kebutuhan haji. Perhatikan baik-baik! Kebutuhan haji per jama’ah Rp. 69.174.167,97. Total setoran jama’ah haji hanya Rp. 35, 235.602. Kurang Rp. 33. 938.555.

33.938.555 jika dikalikan 221 ribu jama’ah haji yang berangkat setiap tahunnya plus 4100 petugas haji dan kebutuhan operasional sebelum berangkat, maka total subsidi 7.164.668. 846.603, 92. Tujuh triliun lebih bung. Mampukan BPKH mengolah dana haji di bisnis yang bisa menghasilkan dana tujuh triliun lebih pertahun?



Jika rata-rata uang setiap jama’ah haji hanya menghasilkan satu juta pertahun, dalam waktu tunggu 10 tahun, maka hanya menghasilkan 10 juta. Sementara kekurangannya Rp. 33.938.555. Dari mana kekurangan dana itu diambil? Dari dana milik jama’ah daftar tunggu. Bisa hasil investasi, dan tidak menutup kemungkinan dari setoran pokok mereka.

Tahun 2020 ini BPIH tertolong. Karena harga minyak turun, rupiah menguat dan hasil nego tiket per jama’ah bisa turun dua juta. Sehingga, belum ambil uang pokok setoran jama’ah dalam daftar tunggu. Tapi, situasi ini insidentil dan tak bisa diprediksi. Kalkulasi normal, kedepan uang pokok setoran jama’ah haji daftar tunggu bisa terpakai untuk jama’ah yang berangkat duluan. Anda daftar haji tahun 2021, maka sebagian uang yang anda setor bisa langsung terpakai untuk jama’ah haji yang berangkat tahun itu. Seperti first travel dong? Mirip! Berpotensi terjebak dalam piramida ponzi.

Ibarat bisnis, hanya menunggu waktu untuk collaps. Ketika dana habis untuk mensubsidi jama’ah haji yang berangkat lebih awal, maka jama’ah haji dalam daftar tunggu suatu saat gak bisa berangkat haji. Saat itulah gempa dan sunami terjadi. BPKH akan menjadi pihak tertuduh, karena tidak berterus terang dari awal. Tidak adanya akuntabilitas dan transparansi publik bisa dianggap sebagai tindakan kriminal. Mungkinkah semua pimpinan BPKH akan dipenjarakan? Soal ini, silahkan tanya kepada ahli hukum.

Lalu, bagaimana antisipasinya? Pertama, naikkah setoran haji. Logika sederhana, dalam kondisi ekonomi yang normal, setiap tahun kebutuhan haji naik. Entah itu tiket pesawat, ketering, hotel, perlengkapan haji, dll. Termasuk peningkatan pelayanan jama’ah haji dengan naiknya biaya petugas haji. Anda beli nasi padang saja setiap tahun naik, wajar kalau ongkos haji naik.

Soal ongkos haji kebijakannya ada di pemerintah. Dalam hal ini adalah menteri agama atas persetujuan komisi VIII DPR. Di tangan menteri agama dan DPR-lah nasib dana haji ditentukan. Collaps atau tidak, bukan hanya tanggung jawab BPKH, tapi juga menteri agama dan DPR. Terutama komisi VIII.

Tentu, jika mau naik harus bertahap. Bisa dikalkulasi, sehingga Cash Flow dana haji bisa dikelola dengan sehat.

Kedua, subsidi pemerintah. Sekarang mungkin berat. Entah suatu saat nanti. Tapi, siapa yang jamin bahwa ekonomi Indonesia kedepan akan membaik. Gak ada yang tahu. Belum lagi muncul persoalan diskriminasi. Haji khusus untuk umat Islam, bagaimana dengan umat di luar Islam. Subsidi apa yang akan diberikan kepada umat non muslim supaya ada keadilan. Ternyata tak sesederhana seperti mencairkan dana PT. Jiwasraya dan PT. Asabri.

Jika satu dari dua solusi ini gak diambil, gempa dan sunami dana haji akan terjadi. Kecuali jika BPKH pandai bermain saham gorengan dengan memanfaatkan BUMN-BUMN yang ada. Itu kemungkinan bisa menutup semua subsidi. Cara cepat dan efektif. Tapi itu kan tidak halal… Mosok berangkat haji pakai dana yang gak halal? Bukan hanya Pak Jokowi yang marah, malaikat juga bakal marah loh…

Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Pentingnya DPLK dan Merencanakan Masa Pensiun

Published

on

Perencanaan masa pensiun penting untuk dilakukan sejak dini. Karena masa pensiun, hakikatnya cepat atau lambat pasti tiba.

KENAPA Anda perlu merencanakan masa pensiun?

Tentu, ada banyak argumen untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi faktanya, 90% pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap untuk pensiun. Bahkan 93% pekerja menyatakan tidak tahu akan seperti apa di masa pensiun. Alhasil di Indonesia, riset menunjukkan 73% pensiunan mengalami masalah keuangan. Realitas pensiunan di Indonesia semacam itu terjadi. Akibat tidak adanya perencanaan masa pensiun para pekerja.

Hampir semua orang yang berpendidikan tinggi, pasti ujung-ujungnya ingin bekerja. Bekerja dari level rendah hingga mencapai karier puncaknya. Puluhan tahun waktu dihabiskan untuk bekerja. Sambil menikmati upah yang diterima setiap bulan. Tapi kenyataannya, riset membuktikan hanya 9% pensiunan alias pekerja yang benar-benar sejahtera di masa pensiun. Sementara 91% lainnya, masih tetap bekerja di usia pensiun atau menggantungkan hidupnya di hari tua pada anak-anaknya.



Good worker harus tahu. Bahwa di Indonesia saat ini. Usia harapan hidup orang Indonesia telah beranjak menjadi 72 tahun. Artinya apa? Bila seseorang pekerja pensiun di usia 55 tahun, maka masih ada 17 tahun masa kehidupan setelah pensiun. Sementara indeks biaya hidup di masa pensiun mencapai 70%-80% dari gaji terakhir. Itu berarti, bila gaji terakhir Rp. 10.000.000 maka tingkat penghasilan pensiun (TPP) yang dibutuhkan di hari tua berkisar di antara Rp. 7.000.000 s.d. Rp. 8.000.000 per bulan. Bila keadaannya sudah tidak bekerja lagi, maka dari mana uang yang dibutuhkan di masa pensiun itu diperoleh?

Maka suka tidak suka, siapapun orangnya, perencanaan masa pensiun penting untuk dilakukan sejak dini. Karena masa pensiun, hakikatnya cepat atau lambat pasti tiba. Jangan sampai masa bekerja jaya tapi masa pensiun merana.

“Urusan pensiun mah nanti saja, kan gaji yang ada hanya cukup untuk biaya hidup” begitu kata seorang pekerja. Tapi ada pekerja yang lain bilang “saya menyesal sekarang, karena dulu saat bekerja tidak mau menabung untuk masa pensiun?” Itulah kenyataannya, masa pensiun kadang seperti “buah simalakama”. Di satu sisi, gaji sering habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, tidak sedikit pensiunan yang menyesal karena lalai merencanakan masa pensiun yang sejahtera. Intinya, setiap pekerja harus punya sikap terhadap masa pensiunnya sendiri. Mau seperti apa, kau kayak apa?

Lalu, bagaimana cara jitu merencanakan masa pensiun?

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Karena DPLK merupakan program pengelolaan dana pensiun yang dirancang untuk mempersiapkan jaminan finansial di masa pensiun. Program yang didedikasikan untuk pembayaran manfaat pensiun bagi setiap pekerja. Melalui DPLK, setiap pekerja dapat menyetorkan sejumlah uang secara rutin setiap bulan. Sebagai perencanaan masa pensiun dan hanya dapat dicairkan ketika memasuki usia pensiun.

DPLK, tentu bukan asuransi jiwa. DPLK pun bukan reksadana. Tapi intinya, DPLK dirancang untuk menyiapkan masa pensiun yang sejahtera. Karena DPLK bertumpu pada pengelolaan program pensiun iuran pasti (PPIP) dan orientasinya untuk hari tua atau masa pensiun. Agar tersedia dana yang cukup untuk membiayai pensiunan di hari tuanya, di saat tidak bekerja lagi.

Ada tiga manfaat DPLK yang luar biasa sebagai program pensiun, yaitu :

1. Ada pendanaan yang pasti untuk masa pensiun melalui iuran yang disetor secara bulanan, tentu semakin besar iurannya semakin optimal uang pensiunnya.

2. Ada hasil investasi yang diperoleh selama menjadi peserta DPLK sehingga dana berkembang secara optimal karena bersifat jangka panjang.

3. Ada fasilitas perpajakan yang diperoleh saat manfaat pensiun dibayarkan ketika pensiun, yang tidak diperoleh bila tidak melalui DPLK.

Maka melalui DPLK, setiap pekerja akan dapat memperoleh manfaat pensiun yang luar biasa. Besar kecilnya uang pensiun yang diterima dari DPLK sangat bergantung pada besarnya iuran yang disetorkan – hasil investasi – lamanya kepesertaan. Semakin lama menjadi peserta DPLK maka semakin besar manfaat pensiun yang diterima.

Jadi, sudahkah Adna merencanakan masa pensiun?

Bila tidak sekarang, lalu kapan lagi? Kerja Yes, Pensiun Oke.

Oleh : Syarifudin Yunus, Edukator Dana Pensiun Asosiasi DPLK.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending